Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (net)
Isu menarik pagi ini, KPU resmi tetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Presiden terpilih Prabowo dalam pidatonya mengakui, banyak pihak mungkin lelah dan tidak puas serta kecewa atas hasil pemilu 2024. Ia lalu bergurau dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hadir dalam acara penetapan dirinyanya sebagai presiden terpilih 2024-2029.
Isu hangat lainnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina meminta PDI-P menarik seluruh menterinya dari kabinet Jokowi daripada menggugat proses Pilpres 2024 ke PTUN. Ia yakin upaya PDI-P tidak akan bisa menggagalkan Prabowo-Gibran yang sudah resmi ditetapkan menjadi capres dan cawapres 2024-2029 terpilih. Sementara PTUN akan sidangkan proses gugatan PDI-P ke KPU pada 2 Mei 2024 mendatang. Berikut isu selengkapnya.
1. KPU resmi menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Penetapan ini dilakukan setelah gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ditolak MK. Hasil Pilpres 2024 ini dituangkan KPU dalam Keputusan Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024.
“KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4). Penetapan dilakukan melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU RI. Penetapan diawali dengan penandatanganan berita acara oleh semua komisioner lembaga penyelenggara pemilu itu.
2. Jokowi berpesan kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mempersiapkan diri dalam merealisasikan sederet program yang disajikan saat kampanye Pilpres 2024. “Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti, setelah pelantikan langsung kerja,” kata Jokowi usai menghadiri Raker Kesnas 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memastikan, dirinya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Ia mengingatkan putusan MK adalah final dan mengikat. Adapun dalam putusannya, MK telah menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Jokowi selanjutnya juga mendukung proses transisi dari pemerintahannya kini ke pemerintahan selanjutnya. “Kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik, sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik,” ujar ayah kandung Gibran tersebut.
3. Proses gugatan PDI-P terhadap KPU ke PTUN terkait sengketa Pilpres 2024 masih berlanjut meski KPU telah mentapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Humas PTUN Jakarta Irvan Mawardi mengatakan, proses gugatan PDI-P akan disidangkan pada 2 Mei 2024 pada pukul 10.00 WIB. Sidang tersebut beragendakan persiapan pemeriksaan. “Persidangan itu tanggal 2 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Tetapi agenda masih pemeriksaan persiapan. Jadi di PTUN sebelum persidangan terbuka umum itu dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan persiapan,” ujar Irvan kepada wartawan, Rabu (24/4). Irvan menegaskan, persidangan juga dilakukan secara online dan offline. Majelis hakim yang akan memimpin persidangan telah ditunjuk dan diverifikasi oleh ketua pengadilan.
4. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina meminta PDI-P lebih baik menarik seluruh menterinya dari kabinet Jokowi daripada menggugat proses Pilpres 2024 ke PTUN dan meminta KPU menunda penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dia meyakini upaya PDI-P ke PTUN itu tidak akan bisa menggagalkan Prabowo-Gibran yang sudah resmi ditetapkan menjadi capres dan cawapres 2024-2029 terpilih.
“Kenapa harus mereka ajukan PTUN terus bikin statement agar KPU membatalkan penetapan pleno presiden-wapres terpilih hari ini di KPU? Padahal, kita tahu bahwa putusan MK sudah final, dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Seluruh penyelenggara pemilu harus mematuhi itu. Jadi tidak ada masalah,” ujar Silfester, Rabu (24/4).
“Menurut saya, kalau langkah mereka PTUN itu belum ada sejarahnya langkah-langkah ini bisa batalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Maksud saya, lebih baik daripada capek-capek untuk PTUN, yang paling gampang itu PDI-P menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan,” katanya lagi.
5. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dalam pidato penetapan dirinya sebagai presiden terpilih mengakui, banyak pihak mungkin lelah dan tidak puas serta kecewa atas hasil pemilu 2024. Ia lalu bergurau dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hadir dalam acara yang digelar di Gedung KPU, Rabu (24/4) itu. “Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu,” ucap Prabowo yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin. Namun demikian, kata Prabowo, kompetisi yang sengit itu lah yang diinginkan oleh para pemilih. Menurutnya, rakyat akan selalu menuntut pilihan dan perbandingan dalam setiap pemilu. “Kalau kontestasi adem-adem saja saja, kalau kontestan itu tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan rakyat,” ujar dia. “Saya terima kasih kepada Mas Anies dan Mas Muhaimin, juga saya terima kasih kepada Mas Ganjar dan Profesor Mahfud,” tegas Prabowo.
Prabowo mengatakan, jika seseorang merasa tidak kuat dihujat, diserang, dan dikritik, maka tidak usah menjadi seorang pimpinan politik. Mulanya, Prabowo menyebut dirinya mungkin saja pernah membuat salah karena manusia biasa. “Mungkin saya pernah bikin salah sama kawan-kawan, saya manusia. Mungkin saya telah berkata yang kurang baik, sudah, saya minta maaf. Mari kita cari yang terbaik di antara kita,” ujar Prabowo.
Ia lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada kompetitornya di Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang hadir dalam acara itu. Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir karena KPU terlambat menyampaikan undangan. Prabowo menyinggung debat keras yang terjadi antara dirinya dan Anies pada debat capres yang lalu. “Saya juga tadi berterima kasih kepada Saudara Anies, Pak Muhaimin, walaupun di debat lumayan juga kerasnya, tapi itu bagian dari demokrasi,” tutur dia.
Prabowo berharap seluruh pimpinan partai politik dapat bekerja sama pasca Pemilu 2024. Kata dia, kerja sama ini penting dan diinginkan oleh rakyat. “Kewajiban kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo. Ia mengatakan, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih merupakan bagian dari proses Pilpres 2024. Prabowo berjanji, ke depan dirinya dan Gibran akan bekerja keras melanjutkan kepemimpinan negara. “Hari ini kita menerima ketetapan dari KPU dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras mempersiapkan diri,” kata Prabowo.
6. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menganggap, hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih relevan untuk diwujudkan oleh DPR, meskipun, MK menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 dan menilai dalil-dalil dugaan kecurangan yang diajukan tidak beralasan untuk hukum. Komaruddin mengatakan, secara prosedural hukum, masalah Pilpres 2024 memang sudah selesai di MK. “Tapi bagi kita yang berkehendak berkeinginan supaya demokrasi itu tidak sekadar demokrasi prosedural, tapi juga harus mencapai tingkat substansial, kita berjuang terus, itu. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu bukan berarti akhir segalanya,” kata Komarudin di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin.
Menurut Komarudin, putusan MK baru memenuhi demokrasi secara prosedural semata dan belum menjangkau pada substansi. Dia kemudian menyoroti langkah PDI-P yang menempuh upaya hukum selain MK, yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dari situ, Komarudin kemudian menyinggung peran dan tanggung jawab DPR dalam konteks politik. “Ini kanal hukum kita laksanakan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu salah satu saluran. Dan juga DPR juga jangan cuci tangan,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menganggap hak angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah tak relevan lagi. “Progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi,” ujar Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (22/4) lalu. Ia menyampaikan, Nasdem merasa bahwa harapan soal hak angket sudah padam. “Satu proses perjalanan minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari ke hari, saya ini mengira esensi dari pada keberadaan hak angket sudah jauh dari pada harapan kita bersama,” papar Paloh.
7. Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Komarudin yang menyebut keduanya tak lagi menjadi kader PDI-P. Jokowi hanya tersenyum tipis dan memberikan jawaban singkat saat ditanya wartawan pada sesi tanya jawab usai Rakernas Kesehatan Nasional 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/4). “Ya, terima kasih,” ujar Jokowi masih sambil tersenyum. Setelah itu, Jokowi tidak menambahkan pernyataan lain. Ia langsung beranjak dari lokasi tanya jawab. Sementara, Gibran mengaku tak ambil pusing terhadap pernyataan Komaruddin yang menyebut dirinya dan sang ayah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P. Gibran bahkan mengaku tak masalah jika dirinya dipecat dari partai banteng. “Enggak apa-apa, dipecat ya enggak apa-apa,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, kemarin.
8. Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengingatkan, pembentukan koalisi jangan hanya besar tetapi keropos. Ia ingin koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kuat dan solid, mengingat akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan usai keduanya ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. “Kita sekali lagi ingin mempersiapkan pemerintahan yang andal lima tahun ke depan, tapi koalisi juga yang kuat. Kuat itu bukan berarti selalu paling besar, besar itu satu indikasi, tetapi kuat itu solid. Artinya jangan sampai terkesan besar tapi keropos,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).
Bagi AHY, presiden terpilih Prabowo Subianto juga menginginkan koalisi yang solid, tidak mudah patah, dan tidak mudah rontok di tengah jalan. Terkait kemungkinan adanya partai lain di luar koalisi yang akan bergabung, ia menyerahkan seluruh keputusan kepada Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. “Kita tidak ingin berandai-andai, saya hanya mengatakan lugas kepada beliau, ‘Bapak memimpin koalisi, tentunya punya pertimbangan yang penting nanti sebelum mengambil keputusan. Kami bisa diajak diskusi tentunya akan baik untuk bisa memberikan feedback’,” tuturnya.
9. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Dewan Pengawas atas dugaan penyalahgunaan wewenang yakni meminta hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK. “Padahal Dewas sebaga lembaga pengawasan KPK bukan penegak hukum dan bukan dalam proses penegakan hukum (bukan penyidik),” kata Ghufron, Rabu (24/4). Menrut Ghufron, karena hanya sebagai anggota Dewan Pengawas, terlapor tidak berhak meminta hasil analisis transaksi itu. Meski demikian, Ghufron tidak menungkapkan siapa anggota Dewas yang dilaporkan. Ia hanya mengaku melaporkan perbuatan tersebut sebagai bentuk kewajiban insan KPK.
Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango menyebut langkah Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho merupakan sikap pribadi bukan sikap Lembaga meskipun Ghufron merupakan Wakil Ketua KPK. Albertina dilaporkan karena berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transkaksi Keuangan (PPATK). Nawawi mengatakan, pimpinan KPK lainnya, yakni dirinya, Alexander Marwata, dan Johanis Tanak tidak terlibat dalam pelaporan tersebut. “Ya saya dengar itu, itu adalah sikap Pak NG (Nurul Ghufron) sendiri dan bukan sikap pimpinan (secara) kolegial,” kata Nawawi, Rabu (24/4).
Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute menilai tindakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan Albertina Ho memiliki iktikad buruk. “Ini menunjukkan adanya motif dan iktikad buruk yang dilakukan oleh Nurul Ghufron menggunakan skema seolah-olah telah terjadi pelanggaran kode etik oleh Dewas KPK,” kata Ketua IM 57+ Institute, M. Praswad Nugraha, Rabu (24/4). Praswad menegaskan, Dewas KPK berwenang penuh mencari bukti dugaan pelanggaran etik. Menurutnya, Dewas merupakan salah satu bagian lembaga penegak hukum dan satu bagian dari KPK. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Dewas merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembaga antirasuah. “Bahkan, temuan Dewas dapat ditindaklanjuti menjadi proses penyelidikan pada proses penegakan hukum,” ujar Praswad.
Dewas KPK telah meminta klarifikasi kepada Albertina Ho yang dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron karena meminta hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK ke PPATK. “Bu AH (Albertina Ho) sudah memberikan klarifikasi dan kronologi ke Dewas,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Rabu (24/4). Syamsuddin menuturkan, dalam klarifikasinya Albertina menyampaikan, koordinasi dengan PPTK itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai person in charge (PIC) perkara etik di Dewas KPK. Syamsuddin mengaku tidak memahami alasan Ghufron melaporkan Albertina ke Dewas. Ia berharap tindakan itu tidak ditempuh Ghufron karena ia tengah menjalani proses etik di Dewas, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang. Ghufron diduga menggunakan pengaruhnya menghubungi pejabat Kementan agar memutasi saudaranya yang berdinas di kementerian tersebut ke daerah.
10. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak Revisi Undang-undang Penyiaran karena dinilai mengancam kebebasan pers. “AJI menolak ya. Pasal-pasalnya banyak bermasalah sebenarnya. Jadi kalau dipaksakan akan menimbulkan masalah. Ada beberapa pasal yang menurut kami mengancam kebebasan pers,” ujar Pengurus Nasional AJI Indonesia Bayu Wardhana saat ditemui dalam konferensi pers di Sekretariat AJI Indonesia, Jakarta, Rabu (24/4).
Bayu juga menilai proses penyusunan revisi UU ini tertutup dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. AJI, kata Bayu, beru mengetahui perihal draf revisi ini sekitar dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri 2024, sedangkan draf revisi tersebut tertanggal 2 Oktober 2023. Ia menegaskan bahwa draf revisi ini bahkan tidak ditayangkan dalam laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bayu berpandangan proses penyusunan revisi UU Penyiaran ini mirip seperti UU Cipta Kerja, UU IKN, hingga UU KPK yang diam-diam jadi dan dibawa ke rapat paripurna.
11. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklaim pihaknya dan PKS siap jika harus bergabung atau menjadi oposisi dalam pemerintahan ke depan. Hal itu disampaikan Surya usai bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4). “Saya katakan tadi sama teman-teman PKS,’Coba renungkan, apa yang terbaik bagi negeri ini? PKS di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan?” ujar Surya pada awak media.
Surya mengaku punya kesamaan mental dengan PKS dalam mempertimbangkan langkah politik di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Surya juga menuturkan, langkah politik ke depan tengah dikaji bersama. Termasuk dengan PKS. “Tapi bagi saya, yang saya pahami, ada kesamaan PKS sama Nasdem itu. Apa kesamannya? Siap dua-duanya,” sebutnya. Di sisi lain, ia mengakui menemukan titik temu untuk melanjutkan kerja sama Nasdem-PKS dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
12. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut partainya membuka peluang untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada 2024 yang digelar November mendatang. Surya mengaku sempat membahas itu saat menerima kunjungan pimpinan PKS di kantor partainya, Rabu (24/4). Namun, dia menyebut hal itu masih akan melalui pembahasan lebih lanjut. “Mengenai Bang Anies, ya pasti lah itu. Nanti kita sedang melanjutkan tahapannya. Kan, tahapan awal aja itu,” kata Paloh dalam jumpa pers usai pertemuan.
Saat ini, Paloh menyebut partainya masih mengambil jeda usai prosesi sidang di Mahkamah Konsitusi (MK). Partai NasDem, lanjut dia, akan lebih serius membahas hal itu dalam satu hingga dua pekan ke depan. Pernyataan itu berbeda dengan wacana sebelumnya dari beberapa politikus NasDem yang menyebut akan mengusung kader sendiri di Jakarta. Nama yang mencuat dari wacana ini adalah Ahmad Sahroni. Bendahara Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR itu bahkan sudah menyatakan kesiapan untuk berlaga di Pilkada mendatang. (HPS)
