Kantor Kementan RI (net)
Isu menarik pagi ini, Anggaran kantor Kementan RI digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga SYL, di antaranya untuk membeli kacamata, membayar biaya sunat cucu, pesan makanan via online, hingga membayar biduan. Para pejabat eselon I Kementan patungan bayar mobil Innova putri SYL sebesar Rp 500 juta. Namun, uang hasil korupsi SYL juga mengalir ke Senayan. Jaksa KPK mengungkapkan, SYL kirim THR kepada Pimpinan Komisi IV DPR sebanyak Rp 500 juta dan masing-masing dari mereka mendapatkan Rp100 Juta.
Isu hangat lainnya, gagasan PKS bergabung ke Prabowo ditentang rame-rame. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, peluang PKS bergabung ke pemerintahan mendatang harus didalami terlebih dahulu. Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, punya resistensi tinggi jika PKS bergabung ke Prabowo-Gibran. Partai Gerindra masih lakukan pengkajian terhadap partai-partai yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggaran Kementan digunakan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Di antaranya, untuk membeli kacamata, membayar biaya sunat cucu, pesan makanan via online, hingga membayar biduan. Hal itu disampaikan Staf Biro Umum Pengadaan Kementan Muhammad Yunus, Mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementan Abdul Hafidh, serta Pejabat Fungsional Barang Jasa Rumah Tangga Kementan Arief Sopian. Ketiganya dihadirkan Jaksa KPK sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (29/4).
2. Kementan RI merogoh kocek hingga Rp 3 juta per hari untuk memenuhi kebutuhan makan dan cuci pakaian di rumah dinas mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Hal tersebut disampaikan staf Biro Umum Kementan, Muhammad Yunus ketika bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (29/4). “Biasa setiap hari itu ada Rp 3 juta kurang lebih Yang Mulia untuk kebutuhan harian di rumah dinas,” kata Yunus yang bersaksi untuk terdakwa SYL dkk, dalam persidangan tersebut.
Yunus mengungkapkan, uang harian sebanyak itu diserahkan ke tenaga kontrak yang bertugas di rumah dinas SYL. Yunus menyebut uang diberikan setiap hari didasarkan atas permintaan. “Untuk beli apa itu? Apakah makanan setiap hari, apa bagaimana?” tanya hakim ketua Rianto Adam Pontoh. “Makanan online gitu, semacam itu. Kadang juga laundry,” ujar Yunus.
“Jadi, menyiapkan Rp 3 juta setiap hari?” tanya Rianto kembali. Bahkan, kadang uang tambahan mesti diberikan ketika pengiriman sebelumnya sudah habis. “Kadang tiap hari kadang kalau tergantung habisnya,” jawab Yunus. “Tergantung permintaan, ya, kalau hari ini habis Rp 3 juta dimintai lagi besok, kalau masih ada sisa dipakai dulu, ya?” tanya hakim yang dikonfirmasi Yunus.
3. Pejabat eselon I Kementan patungan membayar pembelian mobil Toyota Innova milik anak perempuan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita Syahrul senilai Rp 500 juta. Hal ini diungkap Pejabat Fungsional Barang Jasa Rumah Tangga Kementan, Arief Sopian dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (29/4). Arief dihadirkan JPU KPK sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo. Awalnya, Anggota Majelis Hakim Fahzal Hendri menggali perihal pembelian mobil dari hasil kolekan sejumlah pejabat di Kementan untuk kepentingan anak SYL. “Pak Arief kapan mobil Innova itu dibeli?” tanya Hakim Fahzal. “Sekitar bulan Maret tahun 2022 Yang Mulia,” kata Arief.
Kemudian, Hakim Fahzal mendalami perintah untuk membiayai pembelian mobil untuk anak Syahrul Yasin Limpo tersebut. Kepada Majelis Hakim, Arief mengaku, mendapatkan uang untuk membeli mobil itu dari para eselon I di Kementan. Namun, hanya Inspektorat di Kementan yang tidak ikut iuran untuk membeli mobil anak SYL tersebut.
4. Namun, uang hasil korupsi mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo rupanya mengalir ke Senayan. Jaksa KPK mengungkapkan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) pernah mengirimkan THR kepada Pimpinan Komisi IV DPR sebanyak Rp 500 juta dan masing-masing Pimpinan Komisi IV DPR mendapatkan Rp100 Juta. Selain itu sejumlah politisi Nasdem yang duduk di kursi parlemen juga turut kecipratan uang THR dari SYL. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SYL di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Jaksa mengatakan, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan koordinator substansi rumah tangga Kementerian Pertanian (Kementan), Arief Sopian menyebutkan ada catatan aliran dana SYL yang ditujukan untuk Komisi IV DPR dalam rangka THR. Uang THR tersebut diberikan atas perintah SYL ke Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.
“Adapun catatannya tertulis, Tunjangan Hari Raya untuk diberikan ke Komisi IV DPR RI yang terdiri dari lima orang ketua atau pimpinan. Petunjuk dari Kasdi Subagyono sesuai arahan SYL untuk diberi masing-masing Rp100 juta sehingga total yang yang disiapkan dan diserahkan kepada lima orang ketua atau pimpinan Komisi IV DPR RI sebesar Rp500 Juta,” ungkap Jaksa.
Tidak hanya di pimpinan Komisi IV saja, sejumlah anggota DPR Fraksi Nasdem juga turut kecipratan uang THR. Bahkan SYL juga memberikan Parsel kepada orang-orang tertentu. “Untuk Partai Nasdem pada komisi IV DPR RI dibagi dengan rincian ketua Fraksi Nasdem sebesar Rp100 juta, sedangkan anggota Nasdem yang ada pada komisi IV masing-masing diberikan sebesar Rp50 juta,” ucap Jaksa. “Selanjutnya, untuk pemberian parsel lebaran petunjuknya diserahkan kepada orang yang berjasa, mantan menteri dan wakil menteri serta tokoh partai atau tokoh nasional,” lanjutnya.
Total uang yang digelontorkan sebesar Rp750 juta yang berasal dari hasil pemerasan SYL terhadap anak buahnya. Sementara untuk proses penyerahannya dilakukan di ruang kerja Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta melalui salah seorang Staff bernama Agung Mahendra dan Kurniawan Zain secara bertahap.
Sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) diputuskan untuk ditunda. Keputusan penundaan itu diambil Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh lantaran Syahrul Yasin Limpo sakit diare saat sidang berlangsung. Peristiwa ini terjadi ketika Kuasa Hukum SYL menyampaikan kondisi kliennya saat empat saksi yang dihadirkan JPU KPK tengah diperiksa. “Yang Mulia, saya baru dapat kondisi klien ternyata kebetulan lagi diare sedang parahnya,” kata kuasa hukum SYL dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/4).
Mendengar pernyataan ini, Majelis Hakim kemudian berunding untuk menyikapi kondisi kesehatan SYL. Sesaat setelah itu Majelis Hakim sepakat untuk menunda persidangan pekan depan atau pada Senin (6/5). Hakim Rianto meminta Jaksa KPK untuk menghadirkan kembali empat saksi yang tengah diperiksa tersebut. Keempatnya adalah mantan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pengadaan Biro Umum Kementan RI Abdul Hafidh dan Fungsional Barang Jasa Rumah Tangga (Rumga) Kementan) Arief Sopian. Kemudian, Staf Biro Umum Pengadaan Kementan Muhammad Yunus dan Tenaga kontrak pramubakti non PNS Biro Umum Kementan, Agung Mahendra.
5. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan, partainya tidak masalah jadi oposisi atau koalisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, sikap itu imbas pengalaman PKS dalam dua dekade terakhir yang pernah menjadi koalisi dan juga oposisi meski periode pemerintahannya berbeda. “PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi,” kata Jazuli di Jakarta, Senin (29/4). “Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kami lihat dinamikanya,” sambungnya.
Anggota Komisi I DPR tersebut mengungkapkan pilihan untuk koalisi atau jadi oposisi setelah pilpres hanya persoalan teknis. Dia menyatakan PKS tidak pernah membatasi diri setelah perhelatan Pilpres 2024. Sebaliknya, PKS disebut konsisten mendorong kerja sama dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.
6. Dilawan rame-rame. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran harus didalami para ketua umum parpol pendukung Prabowo-Gibran terlebih dahulu. Menurut dia, bergabung PKS ke kubu Prabowo-Gibran sangat sensitif. Kendati demikian, Dave enggan membeberkan lebih jauh perihal “sensitif” yang dimaksud. “Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum ya. Sangat sensitif,” ujar Dave saat dimintai konfirmasi, Senin (29/4).
Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pihaknya mendukung apa pun kebijakan Prabowo-Gibran terkait semakin banyaknya parpol yang bergabung. Dia mengingatkan, posisi politik parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus tetap dihormati. “Dan tidak akan mencampuri atau intervensi, karena nantinya kan pasti akan dibicarakan bersama dalam waktu dekat. Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini,” ujarnya.
Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo mengatakan, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto terkait partai-partai yang hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran. Hal itu merespons PKS yang melempar sinyal siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. “PAN menyerahkan sepenuhnya tentang bergabungnya parpol dari 01 dan 03 kepada Pak Prabowo, dan tentu dengan masukan dari Mas Gibran. Jadi bukan hanya tentang PKS saja,” ujar Drajad, Senin (29/4).
Drajad menyampaikan, PAN sudah lama bekerja bersama Prabowo, bukan hanya pada Pemilu 2024 saja. Maka dari itu, PAN meyakini Prabowo pasti akan mengambil keputusan terbaik demi bangsa. “Kami yakin beliau akan melihat semua aspek dalam mengambil keputusan, mengambil yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” ucapnya sembari menambahkan, yang terpenting adalah pemerintahan harus solid dengan dukungan dari DPR. Dengan begitu, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik ke depannya.
Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik memberikan resistensi jika PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Baginya, PKS selama ini tidak menunjukkan semangat yang sama dengan Presiden Jokowi yang menjadi mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. “Kalau mengikuti narasi dan sikap politik PKS dalam Pilpres 2024, nampak jelas posisi politik PKS berbeda diametral dengan paslon Prabowo-Gibran. Bahkan berbeda secara ideologis, bukan hanya politis,” papar Mahfuz, Senin (29/4).
“Begitu juga narasi dan sikap politik PKS terhadap Presiden Jokowi dan kebijakan pembangunannya. PKS jelas menolak IKN dan janji bahwa akan tetap jadi ibu kota,” sambung mantan politisi PKS ini. Menurutnya, PKS selama ini menjadi oposisi dalam pemerintahan Jokowi. Sementara Prabowo dan Gibran bakal mengusung keberlanjutan dalam program pemerintahannya ke depan. Maka, ia memandang sikap politik PKS tak cocok untuk berada di dalam pemerintahan mendatang.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian dan komunikasi terkait partai-partai yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Ya mengenai masalah komposisi koalisi itu akan dibicarakan nanti. Pada saat ini masih dalam pengkajian dan komunikasi, baik dengan partai yang akan masuk maupun dengan partai yang sudah masuk,” ujar Dasco.
Ia meminta publik bersabar terkait partai-partai yang menyatakan ketertarikannya untuk bergabung ke pemerintahan mendatang. Menurut dia, saat ini masih terlalu dini bagi mereka untuk berbicara apakah akan menolak partai yang hendak bergabung atau menerimanya. “Nah oleh karena itu, terlalu dini kalau kita ngomong apakah dapat menerima atau tidak menerima. Mohon bersabar,” imbuhnya.
7. Mantan capres 2024 Anies Baswedan kembali menegaskan soal niatnya terus mengusung gagasan perubahan. Hal itu disampaikannya untuk merespons isu dirinya akan bergabung dengan kabinet baru Prabowo Subianto. “Saya akan terus mengusung gagasan perubahan, ide perubahan berjuang bersama bapak ibu sekalian. Saya berkali-kali menyampaikan kepatutan demokrasi itu yang mendapatkan amanah konstitusi berada di dalam kabinet, yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet,” ujarnya saat menggelar halal bihalal bersama relawan di Hotel Wyndham, Surabaya, Senin (29/4).
Anies mengaku kerap ditanya soal kansnya bergabung ke kabinet Prabowo. Ia pun jujur enggan menjawabnya, karena dia menghindari dianggap geer atau gede rasa. “Jawaban saya gini, coba kalau saya jawab saya tidak bersedia, yang pemenang itu akan bilang ‘memangnya kami nawarin? Geer bener, ditawarin aja enggak kok bilang enggak bersedia’,” kata Anies.
Anies Baswedan belum mengungkap dengan gamblang soal maju tidaknya dia dalam Pilgub Jakarta 2024. Saat berpidato di hadapan relawannya, Anies mengatakan, Pilgub itu tingkatannya akan lebih rendah daripada Pilpres. ‘’Kami akan berkeliling dulu, itu dulu sekarang. Kita silaturahmi dulu sekarang, nanti waktunya masih panjang,” kata Anies.
“Bapak ibu, pilpres itu pertandingan paling atas di Indonesia, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi apapun yang dikerjakan [saya] besok pasti lebih rendah daripada pilpres,” ucapnya. Ia berharap para relawan dan publik tak mengomentari apapun langkah yang bakal ia tempuh selanjutnya. “Jadi jangan pernah bilang ‘Pak Anies kok nanti turun’, ya memang turun, rampung pilpresnya. Karena tidak ada pertandingan yang lebih tinggi lagi, ya cuma di situ aja, selesai,” ujar Anies.
8. Partai NasDem tak berharap dapat jatah kursi menteri pada pemerintahan mendatang usai menyatakan bergabung dengan koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago menyebut keputusan Ketua Umum Surya Paloh mendukung calon pemerintahan Prabowo-Gibran murni tanpa mahar. “Betul [mendukung tanpa mahar], oleh karena itu NasDem tidak bicara kursi menteri,” kata dia lewat pesan singkat, Senin (29/4).
Bagi NasDem, kata Irma, menjadi kontrol pemerintah tak harus berada di luar. Bergabung di dalamnya kata dia malah bisa lebih efektif karena bisa berkontribusi pada kebijakan. “Dari dalam pun kami bisa memberikan dan menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, karena mewarnai kebijakan dan program dari dalam,” katanya.
Irma menyebut NasDem telah menyiapkan cetak biru berupa sejumlah usulan untuk pemerintahan ke depan. Pihaknya akan menyerahkan usai pelantikan Prabowo-Gibran Oktober mendatang. Irma berpendapat kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik. Dia menegaskan program dan regulasi pemerintah ke depan tetap harus berpihak kepada masyarakat. “Kita sudah punya cetak birunya tapi akan kita koordinasikan nanti setelah pelantikan,” katanya.
9. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji secara matang kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai Undang-undang nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tak perlu terburu-buru menerapkan kebijakan tersebut. Butuh kajian komprehensif dan mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. “Nah, ini (pembatasan kendaraan pribadi) sesuatu yang harus dikaji lagi apakah itu memang jadi satu-satunya solusi atau ada solusi lain,” ujar Ismail dikutip dari laman DPRD DKI, Senin (29/4).
Kendati demikian, ia menyebut kemacetan merupakan salah satu masalah pokok yang dihadapi masyarakat Jakarta. Kemacetan telah menyumbangkan kerugian yang besar bagi Jakarta, baik kerugian materi, maupun non materi, dan kesehatan mental. “Secara umum saya setuju bahwa kita ingin optimalkan penggunaan kendaraan transportasi massal. Kita punya satu tujuan bersama mengurangi polusi, mengurangi kemacetan yang menjadi masalah terbesar di Jakarta,” katanya.
10. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia blak-blakan soal rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Menurutnya, para tokoh keagamaan sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi, mereka memiliki peran yang cukup penting dalam masa-masa perjuangan Indonesia melawan penjajah.
“Logikanya begini, kalian punya hati enggak sih? NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, pura Hindu, di saat Indonesia belum merdeka, emang siapa yang memerdekakan bangsa ini? Di saat agresi militer tahun ’48 yang membuat fatwa jihad, emang siapa? Konglomerat? Emang perusahaan? Yang buat tokoh-tokoh agama, di saat Indonesia sudah merdeka. Masa enggak boleh kita memberikan mereka perhatian?” tegasnya usai konferensi pers di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
11. Kejagung RI angkat bicara soal perjanjian pranikah terkait pisah harta antara tersangka kasus korupsi komoditas timah ratusan triliun, Harvey Moeis dengan istrinya, Sandra Dewi. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menekankan pihaknya akan menelusuri dan menyita aset yang terkait Harvey Moeis. “Dalam perkara ini yang kami sangka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM,” kata Kuntadi kepada wartawan, Senin (29/4).
Sebagaimana diketahui, Kejagung kini mulai menyita aset milik para tersangka dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, termasuk Harvey. Kejagung pun memastikan akan tetap menyita aset yang terdapat indikasi korupsi, baik itu aset milik tersangka Harvey Moeis ataupun pihak lainnya. “Tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh entah itu istrinya atau siapapun sepanjang itu ada dugaan keterkaitan pasti akan kami ambil,” ujar Kuntadi.
12. Hakim Konstitusi Arsul Sani tetap mengikuti persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024 yang terkait PPP. Namun, Arsul tidak menggunakan haknya untuk memutus perkara. Sebab, sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Arsul adalah anggota DPR dari PPP. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku Ketua Panel II saat memulai sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Senin (29/4).
Saldi mengaku menyampaikan penjelasan terkait Arsul di awal persidangan kepada semua pihak agar semuanya menjadi jelas sejak awal. “Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini dan semua yang bersentuhan dengan PPP. Apakah itu pemohon, maupun pihak terkait, beliau nanti tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti,” kata Saldi. Ia menjelaskan alasan kehadiran Arsul dalam persidangan karena bertalian dengan pemenuhan kourum hakim. “Kalau beliau tidak ikut (persidangan), maka akan menyebabkan forum atau kuorum hakim di masing-masing panel menjadi tidak cukup,” kata Saldi lagi. (HPS)
