Jokowi, Prabowo, Megawati, SBY (net)
Isu hangat pagi ini, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ingin duduk atau nongkrong bareng bersama para Presiden RI terdahulu. Prabowo ingin ada semacam klub presiden yang mempertemukan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Jokowi, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk berdiskusi mengenai banyak hal. Prabowo ingin masukan dari banyak pihak dalam proses penyusunan kabinet pemerintahannya ke depan.
Isu menarik lainnya, Partai NasDem belum menyatakan sikap secara resmi untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengajak partainya untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan MPR, DPR dan DPD perlu memiliki undang-undang (UU) masing-masing secara terpisah, tidak satu lagi seperti dalam UU MD3 saat ini. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ingin duduk bersama para Presiden RI terdahulu. Prabowo ingin ada semacam klub presiden yang mempertemukan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Jokowi, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk berdiskusi mengenai banyak hal. “Pak Prabowo secara berulang menyebutkan beliau ingin sekali duduk bareng, diskusi panjang dengan para mantan presiden nantinya, sehingga ada presidential club,” kata Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam program Kompas Petang Kompas TV, kemarin.
Lewat pertemuan tersebut, Prabowo ingin para presiden terdahulu berdiskusi mengenai pengalaman masing-masing memimpin negara. “Walaupun punya perspektif politik yang berbeda, sikap politik yang berbeda, tapi mereka bisa duduk bersama, bisa sharing pengalamannya,” ujar Dahnil. Dari ketiga tokoh tersebut, Prabowo ingin meminta masukan dalam penyusunan kabinet pemerintahannya ke depan. Bagi Prabowo, masukan para presiden terdahulu penting lantaran mereka memiliki pengalaman panjang dalam memimpin negara.
Prabowo, kata Dahnil, ingin masukan dari banyak pihak dalam proses penyusunan kabinet pemerintahannya ke depan. “Pak Prabowo tentu akan mendengar dan meminta masukan dari Pak Jokowi sebagai presiden yang saat ini memerintah. Beliau ingin meminta masukan kepada Pak SBY, bahkan Pak Prabowo juga sudah sampaikan ingin meminta masukan dari Ibu Megawati,” ujarnya.
Dahnil menjelaskan, sebagai presiden terpilih, Prabowo tidak hanya berkomitmen melanjutkan pemerintahan Jokowi saja, tetapi juga kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, baik SBY maupun Megawati. Untuk itulah, Prabowo membuka pintu diskusi dengan banyak pihak dalam menentukan kabinet ke depan, termasuk para pemimpin negara pendahulunya. “Sehingga hal ini akan menjadi contoh baik buat generasi generasi muda, pemimpin-pemimpin masa depan, bahwasanya sekeras apa pun kita berbeda, para pemimpinnya itu bisa tetap bersatu untuk memikirkan bangsa dan negara,” tutur Dahnil.
2. Partai NasDem belum menyatakan sikap secara resmi untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengajak partainya untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan. Kata dia, momen tersebut terjadi ketika pertemuan antara Ketum NasDem Surya Paloh dan Prabowo beberapa waktu lalu. “Kita diminta. Pak Prabowo yang mengatakan kita ajak NasDem masuk ke pemerintahan,” kata Hermawi dalam Political Show CNN Indonesia TV, kemarin.
Hermawi mengklaim Surya Paloh masih akan membahas tawaran Prabowo tersebut di internal Partai NasDem. Hermawi menegaskan sikap NasDem saat ini memang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena, Prabowo-Gibran telah mendapatkan mandat dari mayoritas rakyat Indonesia dalam Pilpres 2024 dan itu harus dihormati.
3. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan MPR, DPR dan DPD perlu memiliki undang-undang (UU) masing-masing secara terpisah, tidak satu lagi seperti dalam UU MD3 saat ini. “Legacy lain (dari MPR periode 2019-2024) yang sedang berjalan yakni mengenai kehadiran UU MPR,” ujar Bamsoet dalam keterangan resminya, Selasa (30/4).
Ia mengatakan, lembaga keparlemenan seperti MPR, DPR, dan DPD sangat penting untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (4), yang mengamanatkan, kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan undang-undang tersendiri.
Bamsoet menjelaskan pemisahan UU tentang MPR, UU tentang DPR, dan UU tentang DPD sangat penting bagi ketatanegaraan Indonesia. Apalagi, katanya, masing-masing lembaga perwakilan rakyat itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda.
4. Tim penyidik KPK menggeledah Kantor Setjen DPR pada Selasa (30/4). Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, upaya paksa itu dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas di Setjen DPR. “Benar ada giat tersebut dalam rangka pengumpulan bukti,” kata Ali, kemarin. Sayangnya, Ali Fikri tidak mengungkapkan barang bukti yang dicari penyidik. Ia hanya mengatakan, saat ini penggeledahan masih berlangsung. “Masih,” ujarnya. Disebutkan, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas di Setjen DPR. KPK menduga, korupsi itu mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 120 miliar.
5. Jubir MA Suharto mengaku belum mengetahui soal sejumlah pimpinan MA yang dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait dugaan pelanggaran etik dan profesi hakim. Mereka dilaporkan ke KY lantaran diduga telah ditraktir makan malam oleh seorang pengacara di sebuah Rumah Makan di Surabaya, Jawa Timur. “Saya belum tahu (laporan itu),” kata Suharto, Selasa (30/4). Suharto juga mengaku tidak tahu peristiwa mana yang menjadi dasar laporan terhadap pimpinan MA ke KY tersebut. “Itu kapan kejadiannya? Kegiatan pimpinan di Surabaya yang mana?” kata Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial itu.
KY telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik dan profesi hakim yang ditujukan kepada sejumlah pimpinan MA. Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan, lembaga pengawasan hakim itu menerima laporan pada Jumat (19/4). Para Wakil Tuhan itu dilaporkan ke KY lantaran diduga telah “ditraktir” makan malam oleh seorang pengacara di sebuah Rumah Makan di Surabaya, Jawa Timur. “Karena sudah ada pelaporan yang resmi, Komisi Yudisial akan memverifikasi terlebih dahulu untuk mengecek kelengkapan persyarataan administrasi dan substansi untuk dapat diregister,” kata Mukti, Selasa (30/4). Ia menjelaskan, KY akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat berbasis kecukupan bukti dan informasi, serta prosedur yang ada.
6. Ketua DPW PAN Jatim, Ahmad Rizki Sadig secara resmi mendukung dan meminta Zulkifli Hasan melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PAN periode 2025-2030. Deklarasi dukungan tersebut disampaikan bersama 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Jawa Timur yang diwakili oleh masing-masing Ketua DPD dalam Halal Bihalal dan Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwi) l PAN Jawa Timur di Surabaya (30/4). “Kami PAN Jawa Timur, mengharapkan Ketum Zulhas bersedia melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum PAN pada periode selanjutnya,” jelas Rizki yang kemudian disambut riuh para kader PAN yang hadir.
7. Presiden Jokowi membagikan 10.300 sertifikat tanah elektronik kepada warga pemegang hak di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4). Adapun sejumlah tanah yang disertifikasi adalah redistribusi lahan bekas hutan dan hak guna usaha (HGU). “Tadi Pak Menteri ATR/BPN menyampaikan yang menerima di Banyuwangi adalah 10.300 bidang tanah yang sudah diberikan sertifikat,” kata Presiden Jokowi saat membagikan sertifikat tanah kepada warga di Banyuwangi, Jawa Timur, kemarin.
Kepala Negara menyampaikan, redistribusi tanah di Banyuwangi, Jawa Timur, adalah redistribusi lahan yang paling besar di Indonesia. Sebagian ada yang bekas lahan hutan, apa pula lahan yang bekas Hak Guna Usaha (HGU). Selama ini, banyak tanah bekas hutan dan HGU yang ditempati masyarakat tanpa sertifikat sejak tahun 1938. Ketiadaan sertifikat, kata Jokowi, menyebabkan rawan terjadi sengketa tanah.
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah memberi sinyal berkoalisi dengan PAN untuk mengusung Khofifah Indar Parawansa untuk maju Pilgub Jatim 2024. Sinyal itu diberikan setelah PAN mengundang PDIP hadir dalam halalbihalal dan Rakorwil partai yang digelar untuk menyambut Pilkada 2024 di Surabaya, Selasa (30/4). “Insyaallah, kami sudah duduk bersama di dalam Rakorwil PAN,” kata Said di Surabaya. “Sungguh indah kalau sudah duduk bersama seperti ini. Ketua DPW PAN memberikan fasilitas itu, saya diundang dan hadir. Saya bangga hadir di tempat ini,” ucapnya.
9. Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) hanya diperuntukkan bagi anak yang berasal dari leluarga tidak mampu. Dia menyatakan, anak dari keluarga kaya akan ditindak jika menerima KIP-K. Muhadjir mengatakan jika terdapat penerima KIP-K yang tidak sesuai dengan kriteria, maka penerima yang terbukti melanggar ketentuan harus mengembalikan apa yang telah diperoleh, karena hal tersebut melanggar ketentuan.
“Kalau tiba-tiba ada anaknya orang kaya yang menerima KIP, bisa dikejar itu siapa, mudah itu, bisa ditindak,” ujar Muhadjir. Ia mengimbau masyarakat jika mendapatkan penerima KIP yang tidak sesuai ketentuan agar melapor ke satuan pendidikan terkait untuk dapat diproses lebih lanjut. Ia menjelaskan KIP-K merupakan program terusan dari KIP tingkat sekolah, yang diperuntukkan untuk anak dari keluarga kurang mampu, yang rinciannya dapat dicek melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
10. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono sepakat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam artikel opininya di The Economist yang menganggap Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menerapkan standar ganda dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina dan agresi Israel atas Palestina. Dave berpendapat negara-negara barat itu baru akan bersikap jika kepentingan mereka terancam.
“Sangat benar, karena ketika interest negara barat terancam mereka baru bersikap, kadang keras dan berlebihan,” kata Dave. Putra anggota Wantimpres Agung Laksono ini membandingkan ketika jutaan warga sipil menjadi korban tetapi tak ada kepentingan atau berlawanan dengan kebutuhan mereka, negara-negara barat seakan menutup mata akan itu.
Sebelumnya diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto menganggap Amerika Serikat dan sekutunya menerapkan standar ganda dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina dan agresi brutal Israel ke Palestina. Kritik pedas itu diutarakan Prabowo dalam opininya yang dirilis tabloid Inggris, The Economist, berjudul Indonesia’s President-elect Accuses the West of Double Standards pada Jumat (26/4). Prabowo memaparkan kebrutalan agresi Israel ke Jalur Gaza Palestina yang terjadi sejak 7 Oktober lalu.
11. Mantan cawapres Mahfud MD mengungkapkan, perjuangan membangun atau mengabdi untuk negeri tak terhenti hanya karena kalah dalam Pilpres 2024. “Ini semua masih akan berkembang, yang jelas perjuangan itu tidak akan berhenti. Perjuangan itu tinggal tempatnya di mana, di kanan, di kiri, di tengah, di depan, di belakang, kan itu nanti kita lihat dinamika,” kata Mahfud ditemui usai mengisi seminar nasional di UII, Sleman, DIY, Selasa (30/4).
Menurut Mahfud, perjuangan dalam bernegara juga bisa diimplementasikan lewat aktivitas perguruan tinggi, sebagaimana dirinya selama ini saat berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Mantan Menko Polhukam itu menuturkan, selama 24 tahun dirinya melanglang buana dengan banyak peran yang dijalani. Mulai menjabat selaku Menteri Pertahanan, Anggota DPR, Ketua MK, Anggota BPIP, kembali menjadi menteri, hingga ikut kontestasi pilpres.
Mahfud MD mengakui sebenarnya merasa dongkol juga dengan keputusan MK yang menolak gugatan perkara hasil sengketa Pilpres 2024. Namun, Mahfud memilih tetap menerima keputusan MK yang memperkuat legalitas kemenangan Prabowo-Gibran. “Meskipun dongkol, iya dongkol, tapi jangan ribut lagi. Karena begini, kalau kita menang, orang lain ribut, lalu sudah diputus ribut lagi, itu enggak selesai-selesai, negara enggak jalan,” kata Mahfud.
Mahfud menerima kekalahan dalam pilpres maupun proses di MK sebagaimana kaidah ushul fiqih yang berbunyi ‘hukmul hakim yarfa’ul khilaf’, yang bermakna keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan. “Ya kalah ya sudah kalah kan, kalau dalam kaidah ushul fiqih itu kan ada dalil hukmul hakim yarfa’ul khilaf. Keputusan pengadilan hakim itu menyelesaikan seluruh sengketa, jangan ribut lagi kalau sudah diputus,” kata Mahfud. “Maka hebat tuh, kaidah ushul fiqih yang kemudian dipakai dalil di hukum-hukum umum itu bahwa kalau keputusan hakim sudah inkrah, ya sudah, melenggang ke tempat lain, move on,” ujarnya mantan ketua MK itu.
12. Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster berencana akan maju lagi dalam ajang Pilgub Bali pada Pilkada serentak 2024. Koster akan diduetkan dengan Ketua DPC PDI-P Badung I Nyoman GiriPrasta sebagai Cagub dan Cawagub Bali. Namun kabar lain menyebutkan, Koster akan tetap dipasangkan dengan mantan wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace. Koster mengatakan kabar dirinya akan berduet dengan Giri Prasta atau kembali maju bersama Cok Ace adalah hasil konsolidasi di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di sembilan kabupaten dan kota di Pulau Dewata.
“Kan itu biasa aja. Itu adalah konsolidasi secara bergilir di sembilan kabupaten dan kota di Bali. Itu yang ketiga (konsolidasi di DPC PDIP Badung) sebelumnya di Gianyar, Denpasar, Badung. Semua DPC- PAC sudah melakukan penjaringan calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota. Sama aja dengan daerah lain,” kata Koster saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Bali, Denpasar. (HPS)
