Prabowo Subianto di Rakernas PAN (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama, jangan mengganggu pemerintahannya kelak. Prabowo mengaku, dirinya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa. “Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik,” ujar Prabowo.
Isu hangat lainnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang juga mantan cawapres Mahfud MD menilai, gagasan menambah kementerian jika rutin dilakukan dan terjadi selepas Pemilu dikhawatirkan bakal memicu kolusi semakin menjalar sampai merusak tata kelola negara. Mantan capres Ganjar Pranowo menganggap ada potensi pelanggaran undang-undang jika pemerintahan Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian tanpa melakukan revisi UU Kementerian Negara. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama, jangan mengganggu pemerintahannya kelak. Prabowo mengaku, dirinya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa. “Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik,” ujar Prabowo dalam acara bimtek dan rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) malam.
“Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” sambungnya. Prabowo jelaskan, dirinya tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar. Dia menekankan rakyat Indonesia tidak boleh tidak bisa makan. “Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar,” tegas Prabowo seraya menambahkan, semua partai di Indonesia pasti punya orang-orang baik dan orang-orang yang tidak baik.
Prabowo lalu menyentil partai yang selalu mengklaim Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno miliknya. Menurut dia, Soekarno milik seluruh rakyat Indonesia. “Walaupun ada yang ngaku-ngaku dan selalu mengklaim seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam acara bimtek dan rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) malam. Prabowo mengaku ada tiga presiden yang meng-endorse dirinya. Yang pertama, Presiden Jokowi. Ia tidak ingin malu-malu mengakui hal itu.
“Saya enggak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi. Dan saya didukung Jokowi, mau apa? Benar enggak? Enggak usah basa-basilah,” tandasnya. Kedua, kata dia, mantan Presiden SBY juga terang-terangan mendukung dirinya. Ketiga, Prabowo menyebut dirinya juga di-endorse mantan Presiden Gus Dur. “Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin, beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya. Soekarno pun juga mendukung saya,’’ ujarnya.
2. Prabowo Subianto merespons doa Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay yang berharap PAN dapat jatah menteri lebih banyak. Ia menilai doa yang Saleh sampaikan itu sangat kreatif. “Ketua Fraksi PAN di DPR, saudara Saleh Daulay yang tadi memimpin doa, doa politiknya kreatif sekali itu. Kalau orang Medan bilang, ‘masuk itu barang’,” ujar Prabowo. Prabowo lantas menyampaikan, kesetiaan harus dibalas dengan kesetiaan.
Menurutnya, PAN yang selama 15 tahun terakhir mendukung dirinya, tidak pernah meminta apa pun. “Saya kira sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah begitu sering pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang tidak didukung oleh kesetiaan. Tapi tidak ada masalah. Saya sangat terima kasih dengan kesetiaan PAN 15 tahun tanpa pamrih dalam setiap kita bergabung PAN tidak pernah minta apapun, tidak pernah minta apa-apa,” tuturnya. Prabowo bilang, PAN dan Gerindra mirip karena memiliki nilai yang aneh, yakni tidak pernah minta mahar dari siapapun.
3. Ketua Umum PAN merangkap Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, Prabowo Subianto menang Pilpres 2024 bukan karena bansos. “Banyak orang salah sangka, Pak Prabowo dianggap menang karena bansos, itu keliru,” ujar Zulhas saat berpidato dalam acara bimtek dan rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) malam. Zulhas menjelaskan, Prabowo dicintai masyarakat karena ingin melayani rakyat yang kelaparan dan tidak mampu. Dia menyebutkan, Prabowo akan mengatasi masalah tersebut melalui program makan siang gratis. Zulhas lalu menganalogikan PAN, Gerindra, dan Prabowo tidak hanya satu bantal dan satu kasur, melainkan satu mimpi.
4. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD menilai, gagasan menambah kementerian jika rutin dilakukan dan terjadi selepas Pemilu dikhawatirkan bakal memicu kolusi semakin menjalar sampai merusak tata kelola negara. Ia mengatakan sebenarnya para pakar tata negara sudah mengusulkan supaya jumlah kementerian dipangkas, bukan ditambah. “Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi, tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas, rusak nih negara,” kata dalam Seminar Nasional “Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan Ke Depan”, yang ditayangkan kanal YouTube Fakultas Hukum UII, Rabu (8/5) kemarin.
Mahfud sangat khawatir aksi korupsi semakin meluas bila wacana penambahan kementerian menjadi kenyataan. Dia mengatakan, ada celah untuk melakukan praktik rasuah dalam setiap kementerian yang mendapatkan kucuran anggaran negara. “Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan itu, semangatnya membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak, itu semakin sumber korupsi. Itu semua anggaran,” ujarnya. Mahfud menjelaskan, dalam aturan terdahulu hanya terdapat 26 kementerian di Indonesia. Lalu, setelah ada perubahan aturan, jumlahnya lalu bertambah menjadi 34 kementerian.
5. Mantan capres Ganjar Pranowo menganggap ada potensi pelanggaran undang-undang jika pemerintahan Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian tanpa melakukan revisi UU Kementerian Negara. Hal tersebut merespons rencana pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan menambah jumlah kementerian. Ganjar mengatakan, jumlah kementerian sudah dikunci melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UU ditegaskan, batasan jumlah kementerian dalam sebuah kabinet sebanyak 34.
“Kalau tidak salah, saya lupa persisnya, pasalnya itu kan sudah ditentukan jumlahnya, sehingga kita tidak bisa mengubah, kecuali peraturannya diubah. Kalau orang mengikuti itu, atau membuat sendiri aturan, maka itu melanggar Undang-undang, enggak boleh,” tegas Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5). Ganjar mengatakan, wajar jika gagasan menambah jumlah kementerian dicurigai publik sebagai bentuk transaksi politik. “Wong sudah ada UU-nya kok, mau apa lagi? Tapi saya paham karena saya politisi, saya sangat paham. Pasti, politik akomodasi pasti dilakukan,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
6. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai wacana penambahan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran sebagai ide yang bagus. Ia menyebut penambahan kementerian itu bisa saja memperhatikan kebutuhan permasalahan ke depan. “Bagus, dulu kan kita ada perumahan misalnya, sekarang orang mau climate change iya kan, menjadi perhatian anak muda kita semua seluruh dunia atau penting lingkungan misalnya,” kata Zulhas usai menghadiri Rakornas PAN, Jakarta, Kamis (9/5).
Ia menyatakan keadaan dunia senantiasa berkembang, sehingga tak menutup kemungkinan penambahan nomenklatur kementerian itu baik sebagai jalan keluar. Selain itu, Zulhas menyatakan Indonesia merupakan negara yang besar baik secara wilayah maupun jumlah penduduk. “Dan segala masalah yang ada, kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur saya kira itu juga bagus,” ujarnya. Namun demikian, Zulhas menyerahkan persoalan itu sepenuhnya ke Prabowo selaku presiden terpilih.
Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak mempersoalkan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah pos kementerian. Bagi dia, yang penting kebijakan diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. “Apa pun yang dilakukan, jika ditempuh dengan memikirkan dalam-dalam dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ya nggak apa-apa,” ujar Herzaky, kemarin.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menganggap wacana Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian dari 34 jadi 40 sebagai hal yang wajar. Menurutnya, penambahan kementerian diperlukan demi menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks. “Sebagai wacana terkait penambahan jumlah kementerian dan lembaga hingga 40 wajar saja. Ini positif untuk mengajak publik melakukan diskursus terhadap postur kementerian dan lembaga yang ada guna merespons tantangan bangsa dan negara ke depan yang semakin kompleks,” ujar Kamhar, Kamis (9/5).
7. Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran bisa saja tidak berubah atau tetap berjumlah 34. Tetapi, Budiman menyebutkan, pemerintahan Prabowo bisa menambah jumlah badan, bukan kementerian, sehingga tidak perlu mengubah UU. “Bisa saja (jumlah) kementerian tidak berubah, tapi ditambahin badan, kan begitu. Bisa saja dibentuk badan, misalnya kementerian atau kementeriannya direposisi, ada yang digabungkan, dan sebagainya. Ada nomenklatur baru, bentuk kementerian yang ada dengan nomenklatur baru, yang lama dipindahkan dengan kementerian yang lain, atau dibentuk badan. Kalau sudah melewati batas institusi kementeriannya,” ujar Budiman, kemarin.
Budiman menjelaskan, terkait jumlah kursi menteri, Prabowo dan Gibran akan berkonsultasi terlebih dulu dengan ahli hukum. Namun, yang pasti, Prabowo ingin program strategis berjalan dengan cepat ketika dirinya menjabat. “Misalnya makan siang gratis, kemudian sekolah urunan, perumahan rakyat di desa dan di kota. Saya kira itu perlu tindakan yang sangat cepat dan perlu mesin pemerintahan respons yang sangat cepat,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam berharap, gagasan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian tidak menjadi pembagian konsesi politik buat kelompok pendukungnya pada Pilpres 2024 atau menjadi ajang mencari keuntungan ekonomi. Menurut dia, sebaiknya Prabowo mengutamakan kandidat menteri dari kalangan ahli yang kompeten dan dipercaya publik untuk memimpin kementerian, supaya terbentuk kabinet ahli atau zaken cabinet.
Jika jumlah kementerian ditambah tanpa mempertimbangkan hal itu, Umam khawatir hanya menjadi ajang perebutan proyek pemerintah. “Bukan sekadar kemudian menjadi semacam alat ‘sapi perah’ bagi kekuatan tertentu untuk memanfaatkan pos-pos kementerian yang strategis itu,” kata Umam dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, kemarin.
8. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpandangan, kementerian khusus untuk menangani pelaksanaan program makan siang gratis diperlukan. Seperti diketahui, Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, ada pembahasan terkait pembentukan kementerian khusus untuk program makan siang gratis. Adi mengatakan, kementerian khusus untuk program makan siang gratis diperlukan karena proyek mercusuar itu butuh penanganan khusus.
Apalagi, kata dia, program ini bakal menggunakan anggaran yang besar dan implementasinya akan melibatkan banyak sektor mulai dari logistik hingga distribusi, oleh karenanya butuh pengawasan yang ketat. “Tentu butuh upaya maksimal dan fokus yang menangani persoalan ini. Karena soal makan siang gratis menyangkut banyak hal. Mulai soal budgeting, ketersediaan suplay makanan hingga evaluasi implementasi kebijakan,” kata Adi, Rabu (8/5) kemarin.
Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan banyak diisi dari kalangan profesional. Namun, Wali Kota Solo ini enggan membeberkan lebih lanjut perihal komposisi kabinet tersebut. Gibran hanya menegaskan, penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden terpilih, Prabowo Subianto. “Ya banyak profesional, nanti ya, kalau urusan kabinet nanti dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih. Sekali lagi, nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Presiden terpilih,” kata Gibran.
9. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyarankan, sebaiknya Ganjar Pranowo membuat organisasi masyarakat demi menjaga karir politiknya supaya tetap eksis di dunia politik. Menurut Jamiluddin, opsi tersebut bisa diambil Ganjar karena ia tidak mungkin berkiprah di sektor legislatif maupun eksekutif untuk lima tahun ke depan. “Karena itu, Ganjar kemungkinan akan berpolitik di partainya atau bisa saja ia mendìrikan ormas yang berorientasi politik,” kata Jamiluddin, Kamis (9/5).
Jamiluddin berpandangan, Ganjar berada dalam posisi dilematis di PDI-P karena tidak menduduki posisi struktural di DPP PDI-P. “Aktivitasnya di partai akan tertutup oleh sepak terjang elite PDI-P dan hal itu dapat menenggelamkan karir politiknya,” kata Jamiluddin. Menurut dia, nasib Ganjar akan berbeda jika Ketua Umum PD-P Megawati Soekarnoputri memberi posisi strategis kepada Ganjar di partai banteng demi menjaga popularitas dan elektabilitasnya. Namun, Jamiluddin menilai mantan gubernur Jawa Tengah itu akan kesulitan untuk mendapat posisi strategis di partai. “Sebab, kepengurusan DPP sudah berjalan, karenanya tidak terlalu mudah untuk memasukkan Ganjar ke posisi strategis di DPP,” katanya.
10. Korupsi di Kementan kesannya sangat ugal-ugalan. Mantan Mentan Syahril Yasin Limpo sepertinya menganggap kementerian tersebut milik nenek moyangnya saja sehingga diduga menyalahgunakan anggaran dan memperlakukan pejabat Kementan seenak perutnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/5) mengatakan, pejabat Kementan patungan untuk membayar gaji pembantu mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Makassar senilai Rp 35 juta. Mulanya, Jaksa KPK menggali pengeluaran Ditjen PSP itu untuk kebutuhan pribadi SYL. Dalam momen ini, Jaksa mengulik adanya dana pribadi Hermanto. “Yang menggunakan uang pribadi saksi, ada?” tanya Jaksa KPK dalam sidang dan dijawab ada. “Ada,” kata Hermanto.
Hermanto mengungkapkan, para pegawai Kementan dipinjam namanya untuk membuat perjalanan dinas fiktif agar memperoleh dana demi memenuhi kebutuhan pribadi Syahrul Yasin Limpo. Kepada Hermanto, jaksa KPK mengulik sumber uang Ditjen PSP untuk memenuhi kebutuhan SYL. Pasalnya, Ditjen PSP tidak mempunyai anggaran untuk kebutuhan pribadi SYL. “Tadi saksi sudah menjelaskan di awal kan itu tidak ada anggarannya, tidak ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya. Lalu darimana sumber uangnya ini bisa urunan-urunan untuk memenuhi permintaan itu?” tanya jaksa. “Itu umumnya kita siasati, kita ambil dari dukungan manajemen seperti perjalanan, dari perjalanan teman-teman,” kata Hermanto.
Hermanto mengungkapkan, ada kewajiban bagi setiap direktorat di Kementan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Syahrul Yasin Limpo. Jaksa KPK menggali dugaan adanya pengumpulan uang yang pernah dialami oleh Hermanto selaku Sesditjen PSP Kementan. “Selama saksi menjabat di Sesditjen, pernahkah saksi baik secara langsung mendengar dari Pak Syahrul Yasin Limpo atau gradasi berjenjang terkait dengan adanya kewajiban-kewajiban yang di luar kedinasan tetapi itu sifatnya adalah pengumpulan-pengumpulan uang maupun barang, pernah mendengar atau pengalami itu?” tanya jaksa yang langsung dijawab Hermanto, “Mendengar dan mengalami tapi bukan langsung dari Pak Menteri.”
Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Sejumlah saksi mengungkapkan, sejumlah kepentingan pribadi yang ditagihkan kepada anak buahnya.
11. KPK kembali menetapkan Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya Abdul Gani ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2023. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh, tim penyidik mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan Abdul Gani sebagai tersangka pencucian uang.
“Adapun, bukti awal dugaan TPPU tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis,” kata Ali dalam keterangan tertulis. Rabu (8/5). Menurut Ali, Abdul Gani diduga menggunakan orang lain sebagai nominee dalam pencucian uangnya. Adapun nominee merupakan tindakan meminjam atau menggunakan nama orang lain dalam pembelian maupun kepemilikan aset. “Mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp 100 miliar,” tutur Ali.
12. Menhub Budi Karya Sumadi akan menghilangkan atribut kepangkatan untuk memutus rantai senioritas di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Hal dilakukan sebagai buntut tewasnya taruna tingkat I STIP Jakarta, Putu Satria Ananta Rastika (19), akibat dianiaya seniornya, Tegar Rafi Sanjaya (21), di toilet kampus pada Jumat (3/5) lalu. “Atribut ini juga membuat adanya gap senior dan junior oleh karenanya serta merta minggu depan semua atribut kita hilangkan,” kata Budi saat melayat ke rumah duka di Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung, Bali, pada Kamis (9/5).
Budi menuturkan, pihaknya juga akan mengubah ketentuan pemakaian seragam di sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan tersebut. Selain itu, mahasiswa atau taruna-taruni tingkat II tidak lagi diwajibkan untuk tinggal di asrama. Mereka akan tinggal di rumah kos yang dekat dengan kampus. “Kami akan membuat suatu yang lebih humanis. Tidak tiap hari menggunakan seragam itu. Satu hari pakaian putih, satu hari pakaian batik, di hari libur mereka pakai pakaian bebas,” katanya.
13. Seluruh DPW PAN se-Indonesia beserta organisasi sayap PAN meminta Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali menjabat sebagai Ketua Umum periode 2025-2030.
Pernyataan sikap itu disampaikan Ketua DPW PAN Jawa Barat, Desy Ratnasari, bersama seluruh Ketua DPW se-Indonesia dalam Rakornas PAN di Jakarta, Kamis (9/5). “Kami 38 DPW PAN seluruh Indonesia, BM PAN, dan PUAN seluruh Indonesia serta kader PAN seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi disertai dengan sikap dan hati yang sungguh-sungguh,” ujar Desy Ratnasari. “Agar saudaraku Zulkifli Hasan berkenan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan hatinya untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP PAN periode selanjutnya Tahun 2025-2030,” lanjutnya.
14. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan, Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri kabinetnya memberikan data Indonesia kepada dirinya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Rakornas PAN di Jakarta, Kamis (9/5). Pada momen tersebut, Prabowo menyanjung Jokowi sebagai sosok pemimpin yang ikhlas dan tulus dalam memimpin. “Saya berterima kasih sama Pak Jokowi beliau benar-benar pemimpin yang ikhlas, beliau membantu saya. Beliau menyuruh semua menteri memberi data kepada saya,” kata Prabowo.
Dijelaskan Prabowo juga menyampaikan, Jokowi turut memberikan arahan kepadanya untuk berpergian dan memperkenalkan diri ke sejumlah pemimpin di dunia. “Beliau malah perintahkan saya, kau berangkat ke sini, kau berangkat ke situ, kau perkenalkan diri kepada pemimpin ini,” ucapnya. Prabowo mengatakan Indonesia kini membutuhkan investasi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.
Prabowo menggagas swasembada energi atau bahan bakar minyak (BBM) sepenuhnya dari tanaman. Dia menuturkan optimisme bahwa Indonesia bisa mencapai swasembada energi karena kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan tak semua negara di dunia memiliki. “Kita harus swasembada BBM, dan kita diberi karunia oleh Tuhan mungkin kita sedikit dari banyak negara seperti kita, kita bisa 100 persen BBM kita kita hasilkan sendiri dari tanaman,” kata Prabowo.
Ia menargetkan BBM jenis biofuel solar dari sawit hingga bensin dari etanol. “Etanol dari tebu, etanol dari singkong, etanol dari jagung, etanol dari tanaman-tanaman,” tegasnya. Selain swasembada energi, Prabowo menyebut Indonesia juga harus mencapai taraf swasembada pangan dan menerapkan ekonomi terbarukan ke depan. (HPS)
