Isu menarik pagi ini, pernyataan Prabowo soal Bung Karno milik semua gologan direspon kritis kubu banteng. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah berterima kasih kepada Prabowo Subianto yang menyebut Bung Karno milik bangsa Indonesia dan semua golongan. Ia berharap Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai ajaran Bung Karno. Politisi PDI-P lainnya, Prof. Hendrawan Supratikno menanyakan, siapa yang mengklaim Bung Karno hanya milik satu partai? Terpisah, mantan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko melerai, pernyataan Prabowo soal partai yang mengeklaim sosok Soekarno, tidak ditujukan untuk mendiskreditkan PDI-P.
Isu hangat lainnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto hanya meminta waktu 4 tahun untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Prabowo akan mewujudkan program untuk memberikan makan gratis kepada seluruh anak Indonesia. Di sisi lain, Prabowo juga mengaku diperintah Presiden Jokowi untuk tur ke berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin dunia untuk menarik investasi. Berikut isu selengkapnya.
1.Ketua DPP PDI-P Said Abdullah berterima kasih kepada Prabowo Subianto yang menyebut Bung Karno milik bangsa Indonesia dan semua golongan. Oleh karena itu, dia berharap Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai ajaran Bung Karno. “Kami di PDI-P sangat berharap pemerintahan Pak Prabowo kelak menjalankan ajaran ajaran Bung Karno,” katanya melalui siaran persnya, Jumat (10/5).
Politisi asal Madura ini mengatakan, azimat penting dari Bung Karno adalah mewujudkan jalan Trisakti, yakni Indonesia berdaulat secara politik. “Pak Prabowo bisa mewarisi api perjuangan Bung Karno, menguatkan jalan politik yang membawa Indonesia bukan dari blok politik tertentu, apa lagi hanya menjadi negara satelit untuk melayani kepentingan negara maju,” jelasnya.
Dia berharap Prabowo punya elan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri di bidang pangan dan energi. “Sebab, 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi melalui janji Nawa Cita, dua hal pokok itu belum tuntas. Kita masih bergantung akan kebutuhan impor pangan dan migas dalam skala besar,” ucapnya.
2. Politisi PDI-P lainnya, Prof. Hendrawan Supratikno mempertanyakan pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut ada partai politik yang mengaku-aku memiliki sosok Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno. Ia membantah anggapan yang menyebut seolah-olah Bung Karno milik PDI-P. “Siapa yang mengklaim Bung Karno hanya milik satu partai? Bung Karno milik kita semua. Beliau adalah proklamator kemerdekaan, bersama Bung Hatta. Bung Karno dan para pahlawan bangsa lainnya adalah milik bangsa Indonesia,” kata Hendrawan, Jumat (10/5).
Hendrawan tidak memungkiri Bung Karno sosok penting dalam sejarah perjalanan PDI Perjuangan. Ia menyebutkan, PNI yang didirikan Bung Karno merupakan cikal bakal berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian menjadi PDI Perjuangan. Hendrawan menekankan, pemikiran Bung Karno memang menjadi pegangan PDI-P, tapi bukan berarti PDI-P mengeklaim Bung Karno hanya milik partai tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyentil partai yang selalu mengklaim Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno merupakan milik mereka. Prabowo membantah klaim partai tersebut. Menurutnya, Soekarno milik seluruh rakyat Indonesia. “Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam acara bimtek dan rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) malam lalu.
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menegaskan, pernyataan Prabowo soal adanya partai yang mengeklaim sosok Soekarno, tidak ditujukan untuk mendiskreditkan PDI-P. “Enggak (mendiskreditkan PDI-P). Pak Prabowo kan terus bicara persatuan dan kerja sama,” ujar Budiman, Jumat (10/5). Menurutnya, pernyataan tersebut dalam konteks untuk menghargai Soekarno. Ia menerangkan, Prabowo merasa mendapatkan inspirasi dari para presiden terdahulu. “Itu sebenarnya Pak Prabowo dalam konteks mengapresiasi dan merasa mendapatkan inspirasi dari sejumlah presiden Indonesia,” kata mantan politisi PDIP tersebut.
Budiman menuturkan, Prabowo justru ingin mengingatkan pada ajaran-ajaran Soekarno. Tujuannya, agar siapa pun tak melupakan dan mau mempelajari lagi berbagai gagasan Presiden pertama RI itu. “Mengingatkan kembali bahwa Bung Karno itu menginspirasi dan Bung Karno melampaui sekat-sekat kepartaian. Jadi, beliau (Prabowo) mau mengingatkan, jangan mengerdilkan Bung Karno hanya milik satu partai, bukan dalam rangka menghina PDI Perjuangan, tidak,” imbuh Budiman yang mantan Ketua PRD itu.
3. Mantan Capres Ganjar Pranowo mengkritik pernyatan presiden terpilih Prabowo Subianto soal pihak-pihak yang tak mau diajak kerja sama jangan mengganggu pemerintahannya. Ganjar meyakini pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran justru akan membantu pemerintahan menjadi lebih sehat dan baik. “Yang di luar jangan-jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik, begitu loh,” kata Ganjar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Ganjar yang menyatakan akan menjadi kekuatan oposisi yakin betul, tak ada niatan dari pihak yang berada di luar pemerintahan untuk mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditegaskan, pihak-pihak di luar atau yang tidak bekerja sama dalam pemerintahan, justru akan menjadi penyeimbang yang bisa membuat pemerintahan berjalan sehat dan lebih baik. “Check and balances akan berjalan. Kalau ada partai politik tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan, mereka bisa memberikan catatan-catatan kritis,” jelasnya.
Ganjar malah khawatir, pihak-pihak yang tergabung dalam koalisi Prabowo justru menjadi pengganggu jalannya pemerintahan. “Yang bekerja sama bisa ganggu lho, saya ingetin lho ya,’’ ujarnya. Semisal soal kasus korupsi di lingkungan partai politik koalisi yang justru bertolak belakang dengan keinginan menciptakan pemerintahan yang bersih. “Umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi ada korupsi di dalam, itu kan mengganggu,” ujarnya.
Sebelumnya Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu pemerintahannya kelak. Prabowo menegaskan dirinya hanya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa. “Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik,” ujar Prabowo dalam acara bimtek dan rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) malam.
4. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menganggap rencana menambah jumlah kementerian digulirkan kubu Prabowo Subianto terlampau elitis dan tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. “Prabowo-Gibran malah lebih sibuk mengutarakan ide elitis yang berpusat pada pengelolaan kekuasaan antar elit. Dari silaturrahmi elit, rencana koalisi, presidential club dan kini penambahan jumlah menteri,” kata Ray, Jumat (10/5).
Menurut Ray, narasi yang dilontarkan kubu Prabowo terkesan memuluskan jalan bagi elite partai politik, bukan menuntaskan persoalan rakyat. Padahal, banyak persoalan masyarakat yang mendesak untuk dicarikan solusi oleh pemerintah. “Apakah itu terkait dengan tingginya biaya UKT, harga bahan pokok yang terus merangkak, dan sebagainya,” ujar. Ray menganggap wacana yang digulirkan kubu Prabowo memperlihatkan kelemahan dalam mengelola dan menghadapi tuntutan dari mitra koalisi. Selain itu, Ray juga wacana itu memperlihatkan kelemahan visi Prabowo dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
Ray Rangkuti menganggap, gagasan kubu Prabowo menambah jumlah kementerian pertanda kepemimpinannya lemah di hadapan mitra koalisinya, serta tidak sejalan dengan efektivitas birokrasi. “Hal ini sekaligus sinyal bagi lemahnya posisi pak Prabowo di hadapan teman-teman koalisinya,” katanya. Gagasan itu juga memperlihatkan Prabowo lemah dalam menangani konflik-konflik kepentingan yang diperkirakan hadir dalam pemerintahannya. Rencana itu menambah birokrasi pemerintahan yang berujung pada makin panjangnya birokrasi pengambilan keputusan.
Ketua Umum PBB yang juga Ketum Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu dikaitkan dengan pemborosan uang negara. Menurut Yusril, seharusnya yang dilihat dari wacana itu ialah bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan ke depan. “Wacana yang berkembang Pak Prabowo ingin menambah jumlah kementerian menjadi 40, itu sah saja. Jumlah kementerian memang harus disesuaikan dengan program yang dibuat Pak Prabowo ketika kampanye,” ujar Yusril, Jumat (10/5).
‘’Penambahan jumlah kementerian tidak perlu dikaitkan dengan pemborosan, tetapi harus dilihat dari sudut efektivitas menjalankan roda pemerintahan dan rumitnya masalah yang kita hadapi. Indonesia negara besar dan jumlah penduduk yang besar pula,” sambungnya. Yusril lantas mengungkit Malaysia yang memiliki 19 menteri, di mana penduduknya kurang dari 10 persen penduduk Indonesia. Lalu, Thailand punya 36 kementerian, sedangkan Jepang punya sekitar 40 menteri dan menteri negara. “Jadi tergantung saja pada kebutuhan dan rumitnya masalah yang dihadapi, bukan harus dilihat dari faktor bagi-bagi kekuasaan,” jelas Yusril.
5. Presiden terpilih Prabowo Subianto sesumbar hanya minta waktu 4 tahun untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Dia menyebut kesejahteraan tersebut termasuk kepada pihak yang tidak memilih dirinya dan Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu. “Beri kita waktu, beri kita 3, 4 tahun, kita akan buktikan rakyat yang tidak memilih kita, kita akan membuktikan, kita akan membawa kebaikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato pada acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.
Prabowo menyebut akan mewujudkan untuk bisa memberikan makan kepada seluruh anak Indonesia. Termasuk anak-anak di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Barat yang bukan merupakan daerah pemenangannya. “Kalau saya katakan kita harus kasih makan untuk seluruh, semua, anak-anak kita termasuk yang di Aceh, termasuk yang di Sumatera Barat, saya buktikan kepada saudara saya, akan buktikan bersama seluruh barisan kita,” sebutnya.
Prabowo bertekad untuk membuat seluruh anak-anak Indonesia termasuk yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat agar tidak ketinggalan. Dia menegaskan akan menyejahterakan seluruh pihak. “Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, anak-anak Sumatera Barat, tidak akan ketinggalan. Kita akan angkat mereka, kita akan bela mereka, kita akan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Presiden Jokowi perintahkan calon penggantinya Prabowo Subianto untuk tur ke berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin dunia untuk menarik investasi. Hal tersebut diceritakan Prabowo saat menjadi pembicara dalam Rakornas PAN, kemarin. Prabowo mengawali cerita dengan mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena selalu mendukung dan membantunya. “Beliau malah perintahkan saya ‘kau berangkat ke sini, kau berangkat ke situ, kau perkenalkan diri kepada pemimpin ini. Perkenalkan diri kepada pemimpin itu, karena kita butuh investasi’,” ungkapnya.
Prabowo menuturkan, Jokowi mengingatkan padanya bahwa investasi dari negara lain sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Apalagi target Prabowo di bidang perekonomian bisa tumbuh hingga 7 persen. Selain itu, investasi juga bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air. “Kita butuh investasi, karena kita butuh pertumbuhan. Kita butuh pertumbuhan karena kita butuh pabrik-pabrik ada di Indonesia yang banyak. Kita butuh pabrik-pabrik karena kita butuh menciptakan lapangan kerja yang terhormat bagi rakyat kita,” kata Prabowo menirukan perkataan Jokowi padanya.
6. KPK akan mengusut kasus permintaan uang sebanyak Rp 12 miliar dari auditor BPK kepada Kementan agar mendapatkan predikat WTP yang terganjal akibat temuan pada proyek “food estate”. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan itu akan diusut setelah sidang kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) selesai, karena tim jaksa KPK perlu mengantongi konfirmasi dari pihak-pihak lain sehingga fakta persidangan itu menjadi fakta hukum.
“Nanti pengembangan lebih jauhnya adalah ketika proses-proses persidangan selesai secara utuh,” kata Ali kepada wartawan, kemarin. Ali mengatakan, beberapa waktu sebelumnya Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, jaksa akan menyampaikan temuan-temuan yang terungkap dalam sidang SYL dalam laporan persidangan maupun laporan perkembangan penuntutan. Laporan itu nantinya akan menjadi dasar bagi KPK untuk mengembangkan dugaan korupsi menyangkut WTP dari BPK.
Ali menyebutkan, jika pengembangan dilakukan di tahap penyidikan, KPK bisa langsung menetapkan tersangka baru. Namun, karena sudah bergulir di persidangan, temuan itu akan ditindaklanjuti setelah hakim menjatuhkan putusan. “Jaksa akan menyimpulkan dalam analisisnya di surat tuntutan baru kemudian menyusun laporan perkembangan penuntutan,” ujar Ali.
7. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, praktik jual beli opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sulit dihilangkan. Alasannya, lembaga audit keuangan tersebut banyak diisi orang-orang parpol atau yang dekat dengan partai politik sehingga audit yang dilakukan sarat kepentingan pribadi. “BPK itu sudah terlalu politik, orang-orang di dalamnya banyak yang dari partai politik, dari partai-partai penguasa semua. Kenapa, karena kan untuk kepentingan orang-orang kementerian/lembaga. Kebanyakan menteri ini kan orang-orang bawaan,” ujar Trubus, Jumat (10/5).
Menurut Trubus, kondisi ini membuat banyak kementerian/lembaga mendapatkan opini wajar padahal sebenarnya tak wajar. Sebab, BPK tak mau mempersoalkan permasalahan dalam laporan keuangan yang ditemukan. “Enggak pernah kena masalah, makanya WTP melulu. Misal kayak Syahrul Yasin Limpo selama jadi Menteri Pertanian, ya ditutupi semua permasalahannya, jadi WTP dan minta duit bayaran. Jadi, BPK memang harus diisi oleh orang-orang dari kalangan profesional, orang-orang dari partai politik itu dibuang semua,” ujarnya.
Kementan RI disebut memberikan uang Rp 5 miliar untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal itu diungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan Hermanto saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/5) lalu. Hermanto dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan yang menjerat SYL. Dalam sidang ini, Sesditjen Kementan itu mengaku oknum auditor BPK meminta uang Rp 12 miliar untuk mendapatkan WTP. Pasalnya, ada temuan di program lumbung pangan nasional atau food estate. “Akhirnya apakah dipenuhi semua permintaan Rp 12 miliar itu atau hanya sebagian yang saksi tahu?” tanya Jaksa KPK dalam sidang tersebut.
8. BPK menjawab soal dugaan auditornya yang bernama Victor meminta uang kepada pihak Kementan karena ingin mendapatkan opini WTP. Dalam keterangan resminya, BPK menegaskan bakal menindak tegas setiap auditor yang terbukti melakukan tindakan tersebut. “Apabila ada kasus pelanggaran integritas, maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang akan diproses pelanggaran tersebut melalui sistem penegakan kode etik,” tulis BPK dalam siaran pers, Jumat (10/5).
BPK menghormati proses persidangan yang menguak adanya dugaan praktik jual beli, untuk pelabelan WTP terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga. Namun, BPK tetap akan mengedepankan asas praduga tidak bersalah, selama dugaan tindakan meminta atau menerima suap itu belum terbukti secara hukum. “BPK mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak mentolerir tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, standar dan pedoman pemeriksaan,” kata BPK.
9. Mantan KSAU Marsekal (Purn) Chappy Hakim menyebutkan, semua garis batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki potensi ancaman. Oleh sebab itu, dibutuhkan pertahanan berlapis. Indonesia juga harus menganut sistem total defense. “Total defense menjadi sangat amat critical. Kenapa? Garis batas NKRI itu mempunya potensi ancaman, semuanya,” kata Chappy dalam acara Brigade Podcast Kompas.com, kemarin.
Menurut Chappy, titik paling kritis perbatasan Indonesia ada di Selat Malaka. “Kenapa critical? Karena berbatasan dengan lebih dari satu atau dua negara,” ujar Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia itu. Chappy mengambil contoh South China Sea (SCS) atau Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan oleh sejumlah negara. “Potensi ancaman, sekali lagi datang dari perbatasan negara. Perbatasan negara yang kritis, (perbatasan) dengan negara yang lebih dari satu,” kata Chappy. “The most critical border dari NKRI itu ada di Selat Malaka,” ujarnya lagi.
Marsekal (Purn) Chappy Hakim menilai, Indonesia belum bisa bicara banyak soal pengembangan dan pemanfaatan drone atau kendaraan nirawak. Sebab, Indonesia belum memiliki konsep besar sistem pertahanan dan keamanan. “Kita belum punya konsep besar sistem pertahanan keamanan Indonesia. Kita pernah bikin white paper (buku putih pertahanan), siskanhamrata (sistem keamanan pertahanan rakyat semesta), tapi itu tidak pernah diuraikan sebagai sistem pertahanan yang total. Kalau ada ancaman, dari mana ancamannya? Terus bagaimana kita menanganinya?” ujarnya.
Chappy mengibaratkan pengembangan drone seperti kancing dalam baju. Kancing itu berhubungan dengan induknya. “Saya bisa jawab kalau kancing itu mau dipasang dalam baju yang seperti apa,” kata Chappy. Chappy mengatakan, konsep pertahanan dan keamanan harus dijabarkan secara terstruktur. “Dengan kemajuan zaman kita harus punya juga drone, baru sampai kancing. Baru kita bisa bicara kancing,” kata Chappy.
10. Mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa tak sepakat terhadap wacana penggabungan Kemensos dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabinet Prabowo-Gibran. Ia menilai dua kementerian itu sama-sama mengemban tugas yang cukup kompleks, sehingga akan sulit jika digabung. “Saya berharap bahwa tidak digabung, pasti akan ada yang ketimbun kalau digabung. Jadi Kemensos itu tugasnya sangat besar, lalu pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak itu tugasnya sangat substantif,” kata Khofifah dalam Rakornas PAN, Jakarta, Jumat (10/5).
Khofifah menjelaskan urusan perlindungan anak dan perempuan bukanlah hal yang sederhana. “How to empower, how to protect them itu tidak sederhana,” ucap dia. Mantan Gubernur Jatim itu menyatakan Kemensos bukanlah sekedar urusan berbagi atau charity. Tetapi juga mengedepankan sejumlah proses lainnya seperti perlindungan dan pemberdayaan sosial hingga proses rehabilitatif.
Khofifah juga menyebut jika dua kementerian itu digabung, maka tidak akan ada kucuran dana APBD di daerah. “Sekarang saja udah kecil-kecil. Jadi kalau sudah tidak ada anggaran, tidak ada fungsi yang melekat gitu, tidak ada struktur yang melekat, lewat nanti. Padahal kasus-kasus itu adanya di daerah-daerah dan mereka butuh perlindungan,” ujarnya.
11. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan PAN tidak pernah meminta proyek kepada calon kepala daerah dan anggota dewan yang partainya usung. Zulhas menjelaskan, pihaknya hanya meminta agar seluruh calon kepala daerah untuk bekerja secara bersungguh-sungguh. Dengan begitu, kata dia, Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Hal tersebut Zulhas sampaikan dalam acara rakornas pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (10/5). “Insyaallah kami enggak akan minta-minta proyek, enggak, enggak. Saya sudah dukung banyak, saya enggak minta proyek, dan tidak usah ada mengatasnamakan saya meminta proyek, enggak ada. Kami enggak minta proyek-proyek, tidak,” ujar Zulhas.
Zulhas memberi contoh ketika mengusung Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur (Jatim). Menurutnya, PAN hanya meminta sosok yang diusung untuk memberi yang terbaik bagi daerah yang dipimpin. “Tadi saya ditanya di sini waktu Bu Khofifah datang ke sini oleh wartawan, apa yang sudah diberikan oleh PAN selama 5 tahun. Saya mengatakan kalau Bapak/Ibu insyaallah berbuat yang terbaik untuk kabupaten saudara, berbuat terbaik untuk provinsi saudara, itulah cara membalas kalau PAN memberikan rekom,” kata Zulhas.
Mantan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat menyetujui Emil Dardak kembali jadi calon wakil gubernurnya di Pilkada Jawa Timur 2024. Ia menyebut dari empat partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM), baru Demokrat yang menyetujui pasangan Khofifah-Emil. “Mudah-mudahan ini disepakati oleh partai pengusung, sinyal dari PAN kemudian kami berharap nanti Golkar dan Gerindra sama,” kata Khofifah usai hadir di Rakornas PAN, Jakarta, Jumat (10/5).
Khofifah mengaku merasa nyaman selama berpasangan dengan Emil. Menurutnya, aspek kenyamanan itu penting bagi kepala daerah. Ia mengatakan kenyamanan itu bisa membuat mereka lebih produktif dalam memimpin. Pada saat yang sama, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya soal cawagub ke Khofifah. Ia menuturkan Khofifah sebagai cagub yang lebih paham kebutuhan. “Saya kalau dukung enggak separuh-separuh, terserah beliau saja yang terbaik di Jawa Timur buat ibu saja. Terserah Ibu Khofifah,” kata Zulhas. Ditegaskan PAN akan mendukung penuh Khofifah Indar Parawansa maju lagi sebagai calon Gubernur Jatim di Pilkada 2024. Ia menyerahkan sepenuhnya perihal calon wakil gubernur yang akan digandeng Khofifah nanti.
12. Mantan Timses AMIN (Anies Baswedang-Muhaimin Iskandar) Sudirman Said mengaku sedang mempertimbangkan untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024. “Saya sedang mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, dan pada waktunya saya akan memutuskan,” katanya, Jumat (10/5). Mentan Menteri ESDM ini mengklaim beberapa partai politik telah berkomunikasi dengannya untuk menanyakan kesediaan dicalonkan pada Pilgub Jakarta.
Bahkan, Sudirman Said mengatakan ada sejumlah tokoh dan komunitas yang sudah lama memintanya mempertimbangkan untuk ikut serta dalam Pilkada di Jateng maupun di Jakarta. “Mereka melakukan berbagai inisiatif, antara lain menjajaki persyaratan bila maju melalui jalur perseorangan. Saya menghormati aspirasi mereka,” kata dia.
Sudirman menegaskan rencana maju sebagai calon independen di Pilgub DKI Jakarta merupakan inisiatif para kolega yang mendukung dirinya, sehingga inisiatif tersebut harus dihormati. “Bagi saya, maju atau tidaknya ke Pilkada Jakarta adalah urusan publik, bukan agenda pribadi saya. Jadi biarkan publik yang mengelola prosesnya,” katanya. (HPS)
