Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo berharap pimpinan KPK yang terpilih nantinya tidak ada perwakilan dari Kejaksaan maupun kepolisian. Dengan demikian, mereka yang terpilih bisa betul-betul independen dan kompeten. Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar menyebut keinginan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe dalam pemilihan calon pimpinan KPK harus diredam.
Isu hangat lainnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menganggap pihak-pihak yang menuduhnya menang dalam Pilpres akibat politisasi bansos hanya kelompok egois, tuduhannya sangat kosong. Ia merasa diuntungkan dalam Pilpres 2024 karena berada di lingkaran kekuasaan dan ia merasa berada dalam kubu petahana. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan salah satu masalah yang dihadapi saat memimpin KPK adalah terlalu banyaknya orang berafiliasi dengan pihak luar KPK. Menurut Agus, persoalan ini menjadi salah satu batu sandungan yang dihadapinya ketika baru menjabat Ketua KPK periode 2015-2019. Agus mencontohkan, penyidik yang bekerja di KPK misalnya, justru tunduk kepada Kapolri hingga atasannya di Kejaksaan Agung.
“Penyidik itu nanti ada yang tunduknya kepada Kapolri, ada yang tujuannya kepada Kejaksaan. Bukan hanya Kapolri loh, Wakapolri, terus kemudian ada yang dari BIN (Badan Intelijen Negara),” kata Agus dalam diskusi daring di YouTube Sahabat Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (12/5). Menghadapi situasi semacam itu, Agus bingung harus bekerja sama dengan siapa. Sebab, ia sendiri mencoba sangat independen.
Berkaca dari situasi semacam itu, Agus berharap pimpinan KPK yang terpilih nantinya tidak ada perwakilan dari Kejaksaan maupun kepolisian. Dengan demikian, mereka yang terpilih bisa betul-betul independen dan kompeten. “Itu yang kita harapkan, jadi tidak ada perwakilan (polisi dan jaksa),” ujar Agus.
2. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyebut keinginan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe atau intervensi dalam pemilihan calon pimpinan KPK harus diredam. Peringatan ini penting disampaikan agar KPK tak menjadi lemah karena kepentingan presiden. Zainal mengatakan, jika Jokowi ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik, jangan ada keinginan mengintervensi pemilihan calon pimpinan KPK. “Kalau ingin dituntaskan presiden dengan husnul khatimah maka keinginan dia supaya cawe-cawe komisionernya harus dihilangkan,” kata Zainal dalam diskusi daring yang disiarkan di YouTube Sahabat Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (12/5).
Dalam tingkatan memilih kandidat Pansel Capim KPK, Jokowi harus menghindari godaan untuk menyusupkan orang-orang tertentu. Menurutnya, kerja-kerja titip menitip orang itu juga bisa dilakukan melalui tangan kanan atau tangan kiri Sang Presiden. “Kita tahu lah, misalnya memasukkan orang tertentu dari tangan kanan dan tangan kiri yang selama ini bekerja untuk Presiden,” ujar Zainal.
3. ICW menilai, komposisi Pansel Capim KPK yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat perwakilan masyarakat, tidak ideal. Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, komposisi itu membuka potensi konflik kepentingan lantaran komposisinya didominasi pihak pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk Jelang Pembentukan Pansel Capim KPK Periode 2024-2029 yang digelar secara daring di YouTube Sahabat ICW, Minggu (12/5). “Kenapa? Karena tadi, potensi konflik kepentingan dan intervensi atas keputusan dalam proses seleksi itu justru akan besar muncul jika didominasi unsur pemerintah,” tegasnya.
Diky menuturkan, persoalan konflik kepentingan menjadi salah satu dari tiga poin utama masukan ICW menyangkut kandidat Pansel Capim KPK yang akan dibentuk Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi dengan kedudukan politiknya memiliki semua perangkat untuk menelusuri latar belakang seseorang, dari riwayat pekerjaan, riwayat hukum, dan afiliasi politik. “Inilah yang kemudian harus dikhawatirkan, Pansel seharusnya tidak menjadi alat untuk meloloskan kandidat tertentu atas dasar kedekatan khusus yang dimiliki anggota Pansel dengan kanddiat tersebut,” kata Diky.
4. Direkutur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, baik buruknya Pansel Capim KPK bentukan Presiden Jokowi akan berimbas pada pemerintahan Prabowo Subianto. Pemilihan kandidat Pansel Capim KPK 2024-2029 ini merupakan yang terakhir pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi. “Tentu saja secara logis kalau Pansel yang dibentuk pemerintah kualitasnya buruk, akan berdampak terhadap public trust atau approval rating presiden berikutnya,” kata Burhan, Minggu (12/5).
Burhan berpendapat, persoalan pembentukan Pansel Capim KPK ini juga penting didorong kepada Prabowo. Sebab, jika pimpinan dan Dewas KPK tidak sesuai harapan masyarakat, pemerintahan Prabowo juga akan dianggap bermasalah. “Ini yang harus didesakkan kepada Pak Prabowo karena bagaimanapun Pak Prabowo nanti yang akan terkena dampaknya, apakah dapat getah atau nangkanya itu ditentukan keputusan pemerintah sekarang,” ujar Burhan.
5. Presiden terpilih Prabowo Subianto menganggap pihak-pihak yang menuduhnya menang dalam Pilpres akibat politisasi bansos hanya kelompok egois. “Mudah untuk menuduh, tetapi ketika diawasi dengan saksama dan tepat, Anda akan menemukan bahwa tuduhan-tuduhan itu sangat-sangat kosong, tuduhan yang sangat egois,” kata Prabowo dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera yang disiarkan Sabtu (11/5) malam.
Menurut Prabowo, program bansos sudah bertahun-tahun dijalankan dan disetujui semua fraksi partai politik di parlemen. Dia mengambil contoh bisa meraup perolehan suara tinggi di TPS luar negeri (TPSLN), padahal warga Indonesia yang bermukim di negara lain tidak menerima bansos. Selain itu, dirinya juga kalah dalam perolehan suara di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat. Padahal di kedua provinsi itu juga dilakukan pembagian bansos. “Semua bansos diberikan ke seluruh provinsi dan saya kalah dalam dua di antaranya,” ujar Prabowo.
Prabowo Subianto merasa diuntungkan dalam Pilpres 2024 karena berada di lingkaran kekuasaan, dan perolehan elektoralnya terbantu oleh sosok Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, dengan posisinya di kabinet dan menggandeng Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi, ia merasa berada dalam kubu petahana. Padahal dalam Pilpres kemarin tidak ada sosok petahana yang menjadi peserta. ”Saya harus mengatakan bahwa saya merasa pada dasarnya saya menjadi bagian dari tim petahana, jadi saya pikir itu juga merupakan faktor yang besar,” kata Prabowo lagi.
Prabowo mengatakan, berpasangan dengan Gibran yang menjadi cawapresnya merupakan salah satu faktor penting meraih kemenangan. Menurut dia, sosok Gibran berhasil menarik simpati para pemilih muda buat memilih mereka. “Saya kemudian menyadari beliau punya nilai-nilai yang sama dengan saya. Nilai-nilai sebagai putra Indonesia, kami ingin bangsa kami hidup dengan bermartabat, dan kemiskinan bukanlah kehidupan yang bermartabat,” papar Prabowo. Selain itu, Gibran juga dianggap memiliki daya tarik kepada pemilih muda yang jumlahnya mencapai 52 persen dari keseluruhan pemilih. Ia sebut Gibran yang berusia 36 tahun mampu menarik pemilih muda yang peduli terhadap isu pekerjaan, pendidikan, dan kesetaraan.
Prabowo mengakui salah satu faktor yang membuatnya menang dalam Pilpres 2024 adalah limpahan elektoral akibat efek Jokowi. “Saya pikir efek Jokowi juga benar-benar membantu saya,” kata Prabowo. Menurut dia, faktor kedekatan dan dukungan politik dari Presiden Jokowi menguntungkan dirinya dalam Pilpres 2024. Sebab persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi cukup tinggi, yakni mencapai 83 persen. Di sisi lain, Prabowo juga menganggap efek Jokowi menguntungkannya secara politik karena dia menggandeng anak sulung Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka.
6. KPK telah mengantongi bukti dugaan kerugian senilai ratusan miliar dalam kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero). Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan kerugian negara itu menyangkut penempatan dana PT Taspen senilai Rp 1 triliun untuk investasi. “(Kerugian) ratusan miliar tadi yang saya sebutkan, datanya sudah kami peroleh,” kata Ali dalam keterangannya, Minggu (12/5). Kata dia, KPK sedang menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK atau BPKP, dan bagian audit forensik di lembaga sendiri. Menurutnya, kerugian negara yang timbul sangat mungkin di bawah Rp 1 triliun. “Ketika berdasarkan kecukupan alat bukti dan itu akan menjadi alat bukti dalam proses persidangan,” ujar Ali.
7. Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata mengatakan, Kementerian BUMN tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menerapkan sistem kerja 4 hari dalam sepekan, di antaranya terkait regulasi dan platform digital. “Dari segi regulasi sedang kita matangkan, juga secara sistem, karena perlu enabler (penggerak) kan, perlu digital-digital untuk platform-nya. Ini sedang kita siapkan, nanti bentar lagi kita akan selaraskan,” ungkap dia.
Tedi menuturkan, rencana penerapan sistem kerja tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepedulian terhadap pegawai Kementerian BUMN, yang nantinya berdampak pada produktivitas pegawai. “Ini menjadi satu kunci, sekarang yang perlu kita perhatikan karyawan-karyawan kita, dan juga di sisi lainnya di mana kita ingin produktivitas mereka juga meningkat, kita lakukan inovasi program-program, dan ini yang sedang kita lakukan di Kementerian BUMN,” jelasnya.
8. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf membantah pernyataan Stafsus Presiden, Billy Mambrasar yang mengatakan, banyak keluarga dan orang dekat anggota DPR RI menerima program Kartu Indonesia Pintas (KIP) Kuliah. “Enggak benar DPR beri KIP Kuliah untuk keluarga dan kolega. KIP Kuliah hanya untuk warga masyarakat yang berhak. Anak pejabat, anak orang kaya atau pengusaha sukses, tidak boleh mendapatkan itu,” ujar Dede, Minggu (12/5). Dede melanjutkan, DPR RI memang memiliki kewenangan untuk mengusulkan siapa saja yang dianggap layak menerima program KIP Kuliah.
Tetapi, hal itu hanya bersifat meneruskan aspirasi dari masyarakat, bukan inisiatif wakil rakyat untuk mengajukan anak, saudara, dan orang dekatnya untuk menjadi penerima program KIP Kuliah. “Salah satu tugas DPR adalah menyampaikan aspirasi dan meneruskan aspirasi. Sesuai UU MD3, termasuk beasiswa atau program negara lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat,” ujar dia. Selain itu, verifikasi seseorang berhak atau tidak menerima program KIP Kuliah diserahkan ke pihak universitas, bukan oleh DPR RI. Oleh sebab itu, tak mungkin anak anggota DPR RI bisa menjadi penerima program KIP Kuliah.
Staf Khusus Presiden (Stafsus) Billy Mambrasar sebelumnya mengungkap soal adanya praktek pemberian kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk anggota DPR. Menurut Billy, praktik tersebut sudah berjalan cukup lama dan telah menghalangi para pelajar yang benar-benar layak mendapatkan bantuan KIP Kuliah. “Jadi anggota DPR memberikan jatah atau diberikan kuota (KIP Kuliah),” kata Billy, Sabtu (4/5) lalu.
Billy mengatakan, anggota DPR biasanya memberikan kuota KIP Kuliah yang ia dapat untuk mengakomodasi sanak saudara atau orang terdekat lainnya. Oleh karena itu, Billy berharap praktik tersebut bisa segera dihentikan agar dana bantuan KIP Kuliah benar-benar diterima pelajar yang membutuhkan. “Faktor ketiga ini yang harus di-highlight oleh media nasional. Bahwa anggota DPR diberikan kuota pada orang-orang tertentu sesuai dengan dia itu harus dihentikan praktik-praktik ini,” ujar Billy. Ia yakin, jika praktik tersebut dihentikan, sistem pemberian KIP Kuliah dari pemerintah akan semakin baik dan tepat sasaran.
9. Partai Gerindra mendorong penyederhanaan demokrasi di Indonesia hingga tahap pemungutan suara. “Kita cari solusinya bagaimana demokrasi itu bisa lebih sederhana sehingga rakyat tidak terus berhadapan dengan TPS (tempat pemungutan suara),” ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai acara halal bihalal paguyuban warteg se-Indonesia di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/5). Muzani melanjutkan, wacana ini merupakan ide Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, Prabowo pernah mengungkapkan, demokrasi di Indonesia sangat melelahkan saat berbicara pada acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Muzani menjelaskan maksud dari pernyataan Prabowo tersebut. “Ya misalnya begini, kita baru saja menyelesaikan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sekarang kita harus menyiapkan pilkada provinsi dan kabupaten/kota, bahkan nanti akan ada pilkades. Jadi itu yang disebut melelahkan,” papar Muzani.
Muzani juga mengatakan koalisi parpol pendukung Prabowo-Gibran membuka opsi untuk merevisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara. “Ya, revisi itu dimungkinkan,” ujarnya. Muzani bahkan menyebutkan, revisi UU Kementerian Negara bisa dilakukan tuntas sebelum pelantikan Prabowo-Gibran menjadi presiden-wakil presiden periode 2024-2029. “Ya revisi itu bisa dilakukan sebelum (pelantikan),” kata Muzani.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyangkal ada komunikasi yang mandek terkait rencana pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Enggak ada (komunikasi) yang mandek,” tutur Muzani usai acara halal bihalal paguyuban warteg se-Indonesia di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/5). “Kalapun mandek, itu karena kesibukan masing-masing dari pemimpin di PDI-P dan di kami,” ujar Muzani lagi.
Muzani menyebutkan, hubungan atau komunikasinya dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto cukup lancar. “PDI-P dalam banyak kesempatan mengatakan tidak punya masalah dengan Pak Prabowo. Demikian kami juga tidak punya masalah dengan Bu Mega dan PDI-P,” katanya. Muzani kembali mengatakan, pertemuan Prabowo dengan Megawati hanya soal waktu. “Karena keduanya (Prabowo dan Megawati) adalah sahabat dan kawan lama,” ucap Muzani.
Eks politisi PDIP yang kini menjadi Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengklaim tak ada deadlock atau jalan buntu penjajakan pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan, sinyal itu juga didapatkan saat ia tak sengaja bertemu bertemu dengan Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. “Saya sempat bertemu, enggak sengaja sih di kereta sama Mas Pacul. (Saya tanya),’Piye friend, mengko bakal ketemu ora (Megawati) karo Pak Prabowo?’” kata Budiman. “Masalah waktu. Tapi aku yakin Ibu Mega pasti mau. Begitu kata Mas Bambang Pacul. Soal waktu saja,” sambungnya.
10. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta para pihak yang tidak mau bekerja sama tidak mengganggu pemerintahannya kelak. Mardani mengingatkan, kontrol terhadap pemerintah wajib dilakukan. Namun menurut dia, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo. “Pak Prabowo benar jangan ganggu pemerintah, orang menang pemilu kok. Tapi kontrol terhadap pemerintah itu wajib,” kata Mardani Ali Sera, Sabtu (11/5).
Dia menyebutkan, PKS selama hampir dua periode pemerintahan Presisden Jokowi menjadi oposisi pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan kritik kepada pemerintahan. Tetapi, kritik yang membangun, bukan kritik yang merusak. “PKS selama ini oposisi tapi kritis dan kontruktif, enggak boleh kritis yang merusak. Indonesia milik kita bersama,” ujar Mardani Ali Sera. (HPS)
