Anggota Komisi II DPR Riswan Tony (net)
Isu menairk pagi ini, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Riswan Tony menyindir gaya hidup para anggota KPU yang berlagak seperti tokoh fiksi penakluk wanita, Don Juan karena “kaget” mendapat anggaran triliunan rupiah. Riswan menyebut para pejabat KPU kerap menyewa jet, dugem, hingga bermain wanita. Ia yakin DKPP sudah mendengar informasi soal kelakuan anggota KPU tersebut. Ketua KPU Hasyim Asy’ari merespons tudingan Riswan Tony yang menyoroti gaya hidup anggota KPU. Hasyim menyampaikan, pesawat memang disewa KPU untuk memonitor logistik Pemilu 2024 di berbagai daerah. Kata dia, memang itu untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir agar terkirim tepat waktu.
Isu hangat lainnya, mantan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, jika eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan dihukum karena Pertamina rugi, maka semua direktur BUMN yang merugi juga harus dihukum. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebutkan, gaya kepemimpinan militeristik sudah tidak lagi relevan. Prabowo mempertanyakan pihak yang mengkhawatirkan dirinya akan melemahkan demokrasi di Indonesia. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Riswan Tony menyindir gaya hidup para anggota KPU yang berlagak seperti tokoh fiksi penakluk Wanita, Don Juan karena “kaget” mendapat anggaran triliunan rupiah. Riswan menyebut para pejabat KPU kerap menyewa jet, dugem, hingga bermain Perempuan atau wanita. Ia yakin DKPP sudah mendengar informasi soal kelakuan anggota KPU tersebut. Sindiran tersebut disampaikan Riswan dalam rapat Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5) kemarin. “Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy nih cengar-cengir saja nih,” ujar Tony.
Ia lantas meminta kepada Ketua DKPP Heddy Lugito untuk buka-bukaan mengenai gaya hidup para pejabat KPU tersebut. Jika DKPP tidak bersedia menyampaikan secara terang-terangan, Tony mempersilakan rapat digelar tertutup untuk umum. Tony meminta kepada DKPP untuk terus mengawasi kelakuan para pejabat KPU. “Jadi minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaan. Kalau enggak mau (di rapat) terbuka, kita minta tertutup,” ucap dia.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang mengatakan, 70 persen Komisioner KPU yang tersebar di seluruh daerah ‘tidak layak pakai’. Menurutnya, sebagian besar Komisioner KPU tidak berintegritas karena hanya mencari kerja. “Saya tidak tahu bagaimana cara rekrutmen KPU di daerah itu. Saya nyatakan hampir 70 persen Komisioner KPU tidak layak pakai. Kenapa? Tidak punya integritas. Mereka hanya cari kerja, bukan untuk kerja,” ujar Junimart dalam rapat Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Junimart menjelaskan, anggota KPU mendaftarkan diri hanya untuk mencari kerja. Walhasil, kata dia, terjadi banyak kegiatan transaksi yang dilakukan anggota KPU. Dia berani membuktikannya. “Yang berujung ke mana? Transaksional. Saya bisa buktikan transaksional,” katanya. Kemudian, Junimart menambahkan, sesama Komisioner KPU saling curiga satu sama lain. Dia meminta KPU saat ini dievaluasi karena saling menyembunyikan sesuatu. “Contoh, saya telepon salah satu anggota KPU di dapil saya, ‘tolong saya diberikan C1’. Apa jawaban dia, Pak? ‘Di tangan Pak Ketua’. Saya minta tidak boleh. Ada apa? Ada apa, Pak? Kok bisa?” jelas Junimart. “Sesama komisioner, ya, saling curiga ya Pak, ada apa ya? Apa yang disembunyikan di sana? Artinya, ke depan, ya, bila perlu evaluasi, Pak, KPU sekarang itu, evaluasi,” pintanya.
2. Ketua KPU Hasyim Asy’ari merespons tudingan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Riswan Tony yang menyoroti gaya hidup anggota KPU, mulai dari menyewa private jet hingga dugem. Hasyim menyampaikan, pesawat memang disewa KPU untuk memonitor logistik Pemilu 2024 di berbagai daerah. “Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kilah Hasyim di Gedung DPR, Rabu (15/5) malam.
“Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir agar terkirim tepat waktu,” kata dia. Menurut Hasyim, KPU cuma memiliki waktu selama 75 hari untuk pengadaan logistik di Pemilu 2024. Dia mempertanyakan siapa yang akan disalahkan jika pengadaan logistik gagal. “Tahu enggak teman-teman, pengadaan logistik cuma 75 hari siapa yang enggak sport jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal?” ucap Hasyim.
3. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan, jika eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan harus dihukum karena kerugian Pertamina, maka semua BUMN yang merugi juga harus dihukum direkturnya. Hal itu disampaikan JK saat menjadi saksi meringankan Karen dalam sidang kasus dugaan korupsi tindakan melawan hukum pengembangan kilang LNG, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (16/5). JK awalnya menyampaikan, Pertamina adalah BUMN yang mengambil kebijakan secara bisnis, bukan secara pemerintahan. “Boleh saya tambahkan, kalau suatu langkah bisnis, cuma dua kemungkinannya dia untung atau rugi,” ucap JK. Oleh sebab itu, jika Pertamina tidak untung, bisa dipastikan akan merugi dan dalam kondisi tertentu pasti akan dilalui oleh entitas bisnis apa pun.
“Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka semua BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya. Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,” ujar JK. Pernyataan JK ini mendapat tepuk tangan para hadirin yang berada di ruang sidang sehingga Hakim meminta para hadirin untuk tidak lagi bertepuk tangan. “Tolong ya penonton tidak ada yang tepuk tangan di sini ya, karena di sini bukan menonton ya, kita mendengar fakta di sini ya, tolong jangan tepuk tangan dalam persidangan,” kata Hakim. “Kalau memang benar saksi ini, dipahami saja masing-masing. Mohon kami ya, enggak perlu bertepuk tangan. lanjut saksi,” ucap Hakim lagi.
JK kemudian melanjutkan keterangannya. Ia menyebut langkah bisnis Pertamina dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk kebijakan pemerintah dan pengaruh pasar dari luar. Dia memberikan contoh pengaruh luar lainnya adalah keadaan pasar yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19 pada 2020-2022. “Masalah Covid misalnya, siapa pun dirut pertamina siapa pun dirut perusahaan karya pasti rugi pada waktu itu, karena tiba-tiba AC dipadamkan, kita tidak kerja, orang tidak ke mall, industri tutup, pasti harga turun, pasti rugi,” kata dia.
Oleh karena itu, JK menilai, jika kerugian yang disebabkan oleh faktor luar dihitung sebagai kerugian negara dan harus dihukum, tidak ada lagi orang yang ingin bekerja di BUMN. “Kalau dirut Pertamina dihukum karena itu, saya kira kita bertindak terlalu menganiaya berlebihan. Itu yang saya ingin sampaikan, karena ini bahaya nanti tidak ada orang mau kerja lagi di perusahaan negara kalau begini masalahnya. Rugi dua tahun langsung dihukum, itu sangat berbahaya, kemudian tidak ada orang mau berinovasi apabila itu terjadi,” ujar JK.
4. Menhan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menyebutkan, gaya kepemimpinan militeristik sudah tidak lagi relevan. Hal itu diungkapkan Prabowo saat diwawancarai Kepala Koresponden Internasional Bloomberg wilayah Asia Tenggara, Haslinda Amin, dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, kemarin. Dalam Forum Ekonomi Qatar itu, Prabowo hadir bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Gibran tampak duduk barisan paling depan menyimak sesi tanya jawab tersebut.
Haslinda Amin mulanya menanyakan soal gaya kepemimpinan militer ala Prabowo, karena Prabowo berkecimpung di TNI selama lebih kurang 24 tahun. “Sejumlah orang merasa kebijakan-kebijakan Anda akan dilihat melalui kaca mata militer, bagaimana respons Anda?” kata Haslinda Amin.
Prabowo tidak mau disebut demikian. Prabowo menyebut gaya kepemimpinan militeristik “non-sequitur” alias sudah tidak relevan. “Anda tahu, saya sudah keluar dari militer selama mungkin lebih dari 25 tahun. Jadi menurut saya hanya itu yang Anda sebut militeristik, ini tidak relevan. Itu tidak ada hubungannya dengan apa pun,” kata Prabowo. Haslinda Amin bertanya lagi, “Seperti apakah gaya kepemimpinan Prabowo?” “Saya akan menjadi diri sendiri, saya yang asli,” tegas Prabowo. Ia menambahkan, “asli” yang dia maksud adalah setia pada prinsip, nilai, dan cita-cita sebagai seorang patriot. “Nilai utama saya adalah kesejahteraan rakyat saya. Rakyat harus aman, tidak boleh lapar dan harus mempunyai kehidupan yang baik. Itulah impian setiap patriot di setiap negara di dunia,” tutur Prabowo.
Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertanyakan pihak yang mengkhawatirkan dirinya akan melemahkan demokrasi di Indonesia. “Siapa yang khawatir?” tanya Prabowo. Haslinda mengatakan, kekhawatiran itu berangkat dari sejumlah kritikan. “Siapa yang khawatir?” tanya Prabowo lagi. Ia meminta Haslinda untuk bertanya ke masyarakat Indonesia. “Saya ikut kontestasi pemilihan umum sudah empat kali dan meminta persetujuan masyarakat Indonesia tiga kali. Mereka tidak memberikan persetujuan saya. Kali ini mereka memberikan persetujuan. Di mana kekhawatiran terhadap demokrasi?” kata Prabowo. Menurut Prabowo, kekhawatiran itu hanya dibuat-dibuat oleh segelintir orang. “Jadi saya akan bekerja sangat keras agar tidak mengecewakan rakyat saya. Warisan yang ingin kami tinggalkan adalah nama baik, nama baik dalam sejarah negara kami,” ujar Prabowo.
Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin proyek anggaran negara sanggup untuk membiayai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sampai selesai. Hal itu disampaikannya dalam dialog di ajang Forum Ekonomi Qatar di Doha, Kamis (16/5). Prabowo mengatakan, proyek IKN membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 30 tahun sampai benar-benar selesai sesuai rencana. Sedangkan perkiraan anggaran buat membangun proyek itu mencapai sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. “Jadi 30 miliar dolar untuk 30 tahun itu 1 miliar dolar per tahun. Anggaran negara masih bisa menanggungnya, jadi kami sangat yakin,” kata Prabowo.
Ia mengatakan, pemerintahannya akan mengutamakan penggunaan APBN untuk membiayai proyek IKN. “Saya yakin ibu kota negara adalah proyek politis dan sumber anggaran utamanya harus berasal dari dalam negeri, dan kemudian modal dari luar negeri akan mengikuti kemudian,” ucap Prabowo seraya mengatakan, gagasan memindahkan ibu kota sudah disampaikan sejak masa pemerintahan mendiang Presiden Soekarno. Di sisi lain, faktor lain yang mendorong proyek IKN adalah populasi penduduk di Jakarta dan Pulau Jawa sudah terlampau padat. Selain itu, Jakarta juga mengalami ancaman intrusi air laut akibat naiknya permukaan laut. “Kami menghadapi kenaikan tinggi permukaan air laut antara 5 sampai 10 centimeter per tahun,” ujar Prabowo.
Presiden terpilih Prabowo Subianto dinasehati agar tidak melontarkan pernyataan yang menimbulkan polemik demi menjaga situasi tetap tenang menjelang Pilkada serentak 2024. Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, istilah yang digunakan Prabowo selama ini ingin merangkul semua pihak untuk bekerja sama membangun Indonesia. Akan tetapi, pernyataan Prabowo yang berharap supaya pemerintahannya jangan diganggu justru memicu perdebatan. “Jangan sampai bahasa yang cantik, bagus, kosakata merangkul ditimpali dengan kosakata yang menimbulkan kontradiksi,” kata Siti Zuhro, Kamis (16/5).
Ia menyarankan supaya Prabowo fokus menunaikan tugas sebagai Menhan sampai akhir, kemudian dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 mendatang, tidak perlu melontarkan pernyataan yang memicu perdebatan. “Bagaimana menjaga ritme politik kita, karena kita akan menyongsong Pilkada serentak di 505 daerah. Jadi jangan energi kita terkuras hanya untuk membuat kontroversi-kontroversi. Kita berharap nanti pak Prabowo ke depan itu memberikan kesejukan. Jadi kosakata yang keluar bukan kosakata yang kontroversi,” ujarnya..
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengecek korban banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Sumbar, Kamis (16/5). Prabowo terbang langsung ke Sumbar setelah berkunjung ke UEA dan Qatar. “Saat kunjungan kerja di UEA dan Qatar, saya mendapat informasi ada bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Saya putuskan langsung dari Doha bertolak ke Padang, Sumatera Barat, untuk memberikan bantuan, melihat kondisi saudara-saudara kita di sana dan berkoordinasi dengan seluruh aparat pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana,” ujar Prabowo. ‘’Saya datang memberikan bantuan kemanusiaan dari Kemenhan dan unsur-unsur lain, kami juga akan membantu,” tuturnya.
Bantuan yang Prabowo salurkan antara lain 20 ton beras, 1.000 paket obat-obatan, 10.000 dus mi instan, hingga 600 pasang sepatu boot, juga 3.000 helai selimut dan 3.000 paket alat mandi. Bantuan tersebut diangkut menggunakan 17 truk. “Kita mengerti bahwa negara kita rawan bencana. Sekali lagi, kita turut berduka cita dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kekuatan, bersama-sama bekerja keras segera memulihkan keadaan,” imbuh Prabowo.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status darurat bencana sampai 26 Mei 2024. Penetapan status itu menyusul terjadinya bencana di sejumlah daerah di Sumbar seperti Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman dan Padang. Banjir lahar dingin terjadi di Agam, Tanah Datar dan Padang Panjang. Sedangkan banjir terjadi di Padang Pariaman dan di Padang terjadi longsor. Bencana alam itu menyebabkan puluhan warga tewas, ribuan rumah rusak hingga sejumlah infrastruktur seperti jalan putus di Lembah Anai.
5. Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara soal komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan bahan bakar B100 atau biodiesel 100 persen. Arifin menuturkan, implementasi B100 memerlukan penelitian lebih dahulu. Peningkatan campuran bahan bakar tersebut perlu melihat kesediaan material dan permintaan pasar. “Setiap ada peningkatan-peningkatan itu lalu kita lihat dari balance kesediaan material dan pasar. Kita harus melakukan penelitian dari laboratorium kemudian demonstrasinya,” kata Arifin usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (16/5).
Ia tidak memungkiri, kedaulatan energi Indonesia perlu diusahakan agar tidak lagi bergantung pada impor BBM. Tercatat, impor bensin meningkat dari sekitar 123 juta barrel di tahun 2015 menjadi 138 juta barrel di tahun 2022. “Iya memang kita harus pakai sumber apa yang ada di kita, kita manfaatkan supaya kita tidak tergantung dan bisa mengamankan kebutuhan energi,” tuturnya.
Dijelaskan, Indonesia baru bisa mengembangkan campuran minyak nabati sawit dalam solar sebesar 35 persen atau B35. Tahun depan, Indonesia baru akan meningkatkan campuran itu mencapai 40 persen atau B40. “Kita kan baru saja dari B30, B35, ini sekarang mau ke B40, nih. Mudah-mudahan tahun depan bisa ke B40. Kita sudah siap dengan B40, sudah tes segala macam,” jelasnya.
6. Revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke rapat paripurna DOR untuk ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Revisi ini sudah mendapatkan persetujuan di tingkat Baleg DPR pada Kamis (16/5). Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengaku belum mengetahui kapan revisi UU ini akan dibawa ke paripurna untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR. “Tadi kita sudah mengambil keputusan untuk jadi usul inisiatif jadi revisi UU Kementerian Negara sudah diputuskan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR,” kata Supratman. “Kami akan serahkan ke pimpinan untuk di-paripurnakan supaya menjadi draft resmi usulan DPR,” tambahnya.
Ketua Panja revisi UU Kementerian Negara Baleg DPR, Achmad Baidowi menyebut, revisi UU Kementerian Negara bertujuan memudahkan presiden menyusun kabinet pemerintahan. “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan memudahkan presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif,” kata Awiek dalam rapat yang digelar di ruang Baleg DPR, Kamis (16/5).
Anggota Baleg dari PDI-P Putra Nababan menyatakan, Fraksi PDI-P di DPR memberi lima catatan terhadap Revisi UU Kementerian Negara. Di antaranya pertama, Fraksi PDI-P memandang jumlah kementerian negara harus memerhatikan efektivitas dan efisiensi serta prinsi-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Kedua, perubahan jumlah kementerian harus diatur seefisien mungkin agar tidak membebani keuangan negara. Ketiga, perlu pengaturan terkait pemantauan dan peninjauan oleh DPR terhadap pelaksanaan UU Kementerian Negara.
7. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mencium ada indikasi Presiden Jokowi akan cawe-cawe pada kontestasi Pilkada serentak 2024, November mendatang. Yakni terlihat dari niat Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bansos beras hingga Desember 2024. “Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo,” kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5). Djarot menilai potensi cawe-cawe Jokowi sangat besar mengingat sejumlah orang dekatnya akan maju di Pilkada, mulai dari putra bungsu Kaesang Pangarep, menantu Bobby Nasution, dan sekretaris pribadi Iriana Jokowi. “Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali gitu lho ya,” lanjutnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, distribusi beras yang dimungkinkan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, PDI-P meminta indikasi tersebut disorot oleh penyelenggara pemilu. Dia berharap apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di mana terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi, tidak terulang kembali pada Pilkada. “Kita minta betul penyelenggara pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah berniat terus melanjutkan bantuan pangan (bansos) beras hingga Desember 2024. Namun, kelanjutan kebijakan tersebut masih akan tergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti akan diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji ya, karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni,” ujar Jokowi kepada warga saat mengunjungi Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Kamis (4/4) lalu.
8. Komisi X DPR sepakat membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan hal tersebut dalam RDPU Komisi X dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR, Kamis (16/5). “Kami DPR juga dalam dua hari kemarin sudah langsung memutuskan bikin Panja Pembiayaan Pendidikan. Kita ingin tahu kenapa naik, kenapa harus naik signifikan dalam waktu yang tiba-tiba,” kata Dede. Ia mengatakan, panja akan memanggil sejumlah pihak untuk menggali akar masalah kenaikan UKT. Sehingga, Komisi X DPR bisa memperoleh rekomendasi yang tepat untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah melalui Kemendikbudristek.
Komisi X DPR, kata Dede Yusuf, akan memanggil Mendikbud Nadiem Makarim usai mendengar keluhan para mahasiswa mengenai biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang meroket. Dede menilai kenaikan UKT dari 100-500 persen sangatlah tidak wajar. “Kami melihat bahwa dampak dari permasalahan ini adalah karena ada beban melalui Permendikbud 02 Tahun 2024 yang untuk pembiayaan itu diserahkan kepada perguruan tinggi tanpa dasar yang kuat sampai beberapa besar tingginya,” ujar Dede. “Ini tidak wajar sehingga kami melihat bahwa perlu ada kita dudukkan bersama. Dan kita besok rencana akan memanggil Kemendikbud dan DPR juga langsung membuat panja biaya pendidikan,” sambungnya.
9. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat memandang, revisi UU MK yang selangkah lagi disahkan menjadi bagian dari sisi gelap kekuasaan. Ia mengkritik proses pembahasan revisi UU ini berlangsung diam-diam dan tampak terburu-buru. “Tentang UU MK, ditengarai inilah sisi gelap kekuasaan,” kata Djarot dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5). Kata dia, PDIP khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK yang tak sejalan dengan kehendak penguasa.
“Kita khawatir apabila ini diteruskan, hakim-hakim MK yang berbeda dengan maunya penguasa, hakim-hakim MK yang disinari cahaya kebenaran, keadilan, dan keberanian akan tersisih. Akan gampang dicopot,” urai Djarot. Menurut PDI-P, jika RUU tersebut diteruskan, tak ayal akan menimbulkan polemik besar di tengah masyarakat, mengingat proses pembahasannya digelar diam-diam, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. “Apalagi pembahasannya terkesan sendiri-sendiri dan tidak transparan,” ucapnya.
Eks Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memandang Revisi UU MK oleh DPR sebagai bentuk ancaman terhadap kemerdekaan dan kekuasaan hakim. Palguna menyampaikan ini saat menyorot soal Pasal 23 RUU MK terkait evaluasi masa jabatan hakim konstitusi. “Menurut saya, ini ancaman Pasal 23 ayat 2, ayat 4, itu berikutnya. Itu ancaman terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman,” kata Palguna dalam diskusi publik bertajuk “Sembunyi-Sembunyi Revisi UU MK Lagi” yang digelar secara virtual, Kamis (16/5).
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai, Revisi UU MK oleh DPR akan membuat hakim konstitusi bergantung kepada lembaga pengusulnya. Dalam draf RUU MK, ada usulan supaya hakim konstitusi meminta restu kembali kepada lembaga yang mengusulkannya, setelah menjabat selama 5 tahun. Adapun lembaga pengusul yang dimaksud adalah DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. “Nah ini menunjukkan posisi hakim konstitusi menjadi sangat tergantung pada lembaga pengusul terutama untuk masa jabatan periode, melanjutkan periode lima tahun selanjutnya,” kata Hamdan, Kamis (16/5). Hamdan memandang RUU MK tersebut juga bisa mengganggu independensi MK. Itu bisa menjadi ancaman sangat serius terhadap negara hukum karena salah satu fondasi pokok dari negara hukum itu adalah independensi dari lembaga peradilan.
10. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan, partainya menolak praktik money politics dalam Pemilu. Menurutnya, pernyataan kadernya di DPR, Hugua agar politik uang dilegalkan, bukan sikap resmi PDIP. Djarot mengatakan, usulan itu karena kadernya kecewa terhadap praktik politik uang yang masif dan tidak terawasi dengan baik. “Jadi ungkapan kekecewaan, kejengkelan, kemarahan itu diungkapkan dengan cara seperti itu, yang tentu saja kita tolak (money politics),” ujarnya. Kamis (16/5). Ia beranggapan, ungkapan Hugua itu justru sebagai sindiran terhadap pelaksanaan Pemilu yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
11. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah tak berencana mengubah iuran BPJS Kesehatan pada 2024. Hal itu bertalian dengan rencana penghapusan kelas layanan 1, 2, 3 BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025 mendatang.
“Sampai 2024 kita tidak ada rencana untuk mengubah iuran premi BPJS. Jadi bayar BPJS kita tidak ada rencana ubah Tahun 2024,” kata Budi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5). Budi menjelaskan proses penyesuaian iuran BPJS berlangsung panjang. Oleh karenanya, sejauh ini Kemenkes masih akan tetap memakai dasar iuran yang berlaku hari ini. “Sampai itu ada proses perubahan dari iuran itu sendiri,” ucap dia.
Budi mengatakan nantinya iuran BPJS Kesehatan akan dijadikan satu tarif atau tarif tunggal usai pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tahun depan. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap. “Dan ke depannya iuran ini harus arahnya jadi satu, tapi akan kita lakukan bertahap,” katanya lagi. Budi mengaku tengah mempertimbangkan batas iuran BPJS Kesehatan tersebut. Hal itu tengah dibicarakan dengan sejumlah pihak terkait dan akan diputuskan dalam waktu yang tak lama lagi. “Sekarang kita lagi pertimbangkan batas iurannya pakai kelas yang mana. Sebenarnya sebentar lagi sudah final kok, dan itu yang dibicarakan juga dengan BPJS, dibicarakan juga dengan asosiasi rumah sakit,” ujarnya.
12. Anggota TNI, Polri hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2024. Hal itu diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. “Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan,” demikian bunyi pasal tersebut dikutip Jumat (17/5). Tak hanya itu, UU Pilkada juga mengatur pejabat BUMN atau BUMD harus berhenti dari jabatannya jika ingin maju Pilkada 2024. Aturan serupa juga berlaku untuk para anggota DPR, DPD, DPRD harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin ikut Pilkada. (HPS)
