HOT ISU PAGI INI, GOLKAR RESMI DUKUNG KHOFIFAH-EMIL DARDAK UNTUK PILGUB JATIM 2024

oleh
oleh

Khofifah-Emil Dardak (net)

Isu menarik pagi ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi memberikan dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju sebagai Cagub dan Cawagub Jatim dalam Pilkada serentak Nopember mendatang. Dukungan tersebut disampaikan langsung Airlangga kepada Khofifah dan Emil Dardak yang datang ke kediaman Airlangga, Jalan Widya Chandra, Jaksel, Jumat (17/5).

Isu menarik lainnya, Baleg DPR diam-diam sedang menggodok usulan soal revisi UU Polri yang di dalamnya terdapat usulan mengenai penambahan usia pensiun anggota dan perwira Polri. Nantinya revisi UU Polri tersebut akan menjadi usul inisiatif DPR. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi memberi dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju sebagai Cagub dan Cawagub Jatim dalam Pilkada serentak 2024. Dukungan tersebut disampaikan langsung kepada Khofifah dan Emil Dardak yang datang ke kediaman Airlangga, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

“Tadi dalam pertemuan silaturahmi sekaligus dari pemenangan pemilu Partai Golkar kita sudah keluarkan surat keputusan untuk mengusung Ibu Khofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur Jatim dan wagub Jatim,” ujar Airlangga dalam jumpa pers. Airlangga berharap Khofifah dan Emil Dardak bisa melanjutkan keberhasilan pembangunan di Jatim. Apalagi, kata dia, di Pilkada Jatim lalu, Golkar juga memberi dukungan kepada Khofifah-Emil Dardak. “Jadi Golkar konsisten,” ucapnya.

 

Airlangga juga menyinggung soal Raffi Ahmad. Ia mengatakan, artis Raffi Ahmad bisa saja maju di Pilkada DKI Jakarta atau Pilkada Jateng 2024. Akan tetapi, Airlangga berkelakar Raffi maju sebagai MC. “Raffi Ahmad itu bisa on the way (OTW) ke Jawa Tengah, bisa OTW ke Jakarta. Tergantung acaranya ada di mana, kan beliau MC,” ujar Airlangga sambil tertawa.

Airlangga menegaskan, Golkar masih membahas terkait siapa yang maju di Pilkada Jateng. Golkar masih memonitor hasil survei dulu. Ditanya soal duet Raffi Ahmad dengan Ridwan Kamil untuk Pilgub DKI, Airlangga kembali menekankan harus melihat survei terlebih dulu. Sebab, semua keputusan Golkar berbasis survei. “Kita harus lihat dulu hasil surveinya. Ya, semua kalau Golkar berbasis survei, kita akan survei bulan Mei, Juni, dan Juli. Baru kita tetapkan,” tuturnya.

Sementara itu menjawab pertanyaan akankah Golkar menduetkan kadernya dengan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Budisatrio Djiwandono dalam Pilgub DKI, Airlangga Hartarto langsung menukas, nanti saja. “Nanti kita akan bahas. Karena di sini ada yang ganteng juga, Pak Erwin [Aksa],” ujarnya. Airlangga juga menyampaikan DPP Golkar telah mengeluarkan dua surat rekomendasi ke Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub Jakarta dan Jabar.

 

2. Khofifah Indar Parawansa memohon doa kepada masyarakat agar dirinya dan Emil Dardak bisa memenangkan kontestasi Pilkada Jatim 2024 sehingga kembali menjadi Gubernur-Wagub Jatim periode 2024-2029. Dia menganggap dukungan yang baru saja diumumkan Golkar sebagai mandat berharga. Sejauh ini, paket Khofifah-Emil Dardak telah mendapat dukungan dari Golkar dan Demokrat.

“Tentu ini adalah kepercayaan, mandat yang sangat berharga bagi kami untuk kami bisa melaksanakan proses ini sebaik mungkin, bekerja keras semaksimal mungkin sehingga kami, saya dan Mas Emil insyaallah akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan,” ujar Khofifah, Jumat (17/5) malam. “Mudah-mudahan mohon doa semua, kami bisa memenangkan proses pemilihan Gubernur Jawa Timur pada bulan November yang akan datang,” tambahnya.

 

3. Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding membenarkan soal rencana pembahasan revisi UU Polri di DPR, yang salah satunya mengatur perubahan mengenai batas usia pensiun anggota dan perwira kepolisian. ‘’Ya, saya dengar (UU Polri) mau direvisi. Saat ini Baleg DPR sedang lakukan harmonisasi,” kata Sudding, Jumat (17/5).

Disebutkan, dalam Pasal 30 UU Polri, batas usia pensiun maksimum anggota kepolisian 58 tahun. Sementara anggota kepolisian yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun.

Batas usia itu diperpanjang dalam draf revisi UU Polri yang sedang disusun. “Batas usia pensiun anggota Polri yaitu: a. 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut,” ujarnya.

 

4. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus juga mengaku mendengar rencana DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri.
“Iya betul. Bapak beberapa hari yang lewat dapat info itu dari Baleg,” kata Guspardi, Jumat (17/5).

Guspardi membenarkan salah poin yang digodok dalam revisi UU Polri adalah soal penambahan batas usia pensiun. Menurutnya, batas usia pensiun anggota Polri akan ditambah menjadi 60 tahun. “Iya kira-kita begitu [ditambah jadi 60 tahun]. Apakah fungsional Polri sama dengan dosen sampai 65 tahun. Itu mungkin akan jadi bagian dari perevisian itu,” katanya.

Guspardi menjelaskan penggodokan draf revisi UU ini sedang dilakukan oleh tim ahli DPR. Nantinya, draf revisi UU Polri akan ditelaah poin-poin mana saja yang penting untuk direvisi. Kata dia, revisi UU Polri ini nantinya menjadi usul inisiatif DPR melalui Baleg. “Rencananya memang hak inisiatif dari DPR dan nampaknya mungkin diserahkan kepada Baleg menjadi inisiator,” kata Guspardi lagi.

 

5. Kemendikbud Ristek mengatakan, pendidikan di perguruan tinggi bersifat tersier sehingga bukan wajib belajar. Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek, Tjitjik Tjahjandarie. Menurutnya, pendidikan di perguruan tinggi hanya ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah yang ingin mendalami lebih lanjut suatu ilmu. “Tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan ini adalah tersiery education. Jadi bukan wajib belajar,” kata Tjitjik di Kantor Kemendikbud Ristek, Jaksel.

 

Tjitjik mengatakan, tidak ada keharusan lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi karena ini sifatnya pilihan. Meski demikian, ujarnya, pemerintah tetap berusaha untuk memberikan akses pendidikan tinggi ke semua kalangan masyarakat baik yang mampu atau tidak. Salah satu caranya dengan mewajibkan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk membuat kelompok dalam penentuan Uang Kuliah Tungga (UKT) mahasiswa.

PTN wajib menerapkan biaya UKT paling kecil sebesar Rp 500.000 untuk kelompok satu dan Rp 1 juta untuk kelompok dua. “Dari kelompok UKT dua ke ketiga biasanya tidak naik signifikan,” ujarnya. Tjitjik menjelaskan, karena pendidikan tinggi termasuk tersiery education, maka pendanaan pemerintah lebih difokuskan untuk membantu program pendidikan wajib belajar sembilan tahun.

Tjitjik menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan tinggi bersifat inklusif. Artinya, dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan akademis tinggi. Untuk itu, dalam penetapan besaran UKT, pemerintah mewajibkan ada dua kelompok UKT yang harus ada.

 

6. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyentil Plt Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek Tjitjik Sri Tjahjani yang menyebut pendidikan tinggi sebagai pendidikan tersier, sehingga tidak wajib. Menurutnya, pernyataan tersebut kian menebalkan persepsi bahwa pendidikan tinggi bersifat elitis dan hanya untuk kalangan tertentu saja. Huda lantas mempertanyakan apakah itu artinya orang miskin dilarang berkuliah, mengingat biaya uang kuliah tunggal (UKT) juga sedang meroket saat ini.

“Kami prihatin dengan pernyataan-pernyataan Prof Tjitjik bahwa perguruan tinggi merupakan pendidikan tersier yang bersifat opsional atau pilihan. Bagi kami pernyataan itu kian menebalkan persepsi jika orang miskin dilarang kuliah. Bahwa kampus itu elit dan hanya untuk mereka yang punya duit untuk bayar UKT,” ujar Huda, Jumat (17/5).

“Kalau protes kenaikan UKT direspons begini ya tentu sangat menyedihkan,” tuturnya. Pernyataan seperti itu bisa dimaknai  pemerintah lepas tangan terhadap nasib orang-orang yang tidak punya biaya tapi ingin kuliah. Padahal, di sisi lain, pemerintah gembar-gembor ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi. “Tapi saat ada keluhan biaya kuliah yang tinggi dari mahasiswa dan masyarakat seolah ingin lepas tangan,” kata Huda.

7. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga mengkritik pernyataan Tjitjik Tjahjandarie. Menurutnya, tidak semestinya pernyataan tersebut disampaikan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan tingginya biaya kuliah. Ia mengingatkan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan seluruh warga negara Indonesia.

“Sangat disesalkan. Saya kira tidak semestinya pemerintah menyampaikan pernyataan seperti itu. Secara normatif memang wajib belajar hanya sampai tingkat sekolah menengah. Namun ini batas minimal pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negara,” kata Hetifah, Jumat (17/5).

Hetifah tidak sependapat dengan pandangan pemerintah yang melihat pendidikan tinggi bersifat tersier atau tidak wajib. Menurut dia, pemerintah harus responsif, menyambut keinginan masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan.

 

8. Anggota DPD RI, Fahira Idris menilai polemik soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) harus dibenahi dari akarnya agar tidak menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurutnya, jika kebijakan soal UKT ini ingin tetap dipertahankan, penerapannya harus adil. “Kenaikan UKT di sejumlah kampus bukan hanya membuat cemas mahasiswa dan orang tua, tetapi juga berpotensi menjadi penghambat visi Indonesia Emas 2045,” katanya, Jumat (17/5).

Fahira menyarankan agar kebijakan UKT diterapkan secara proporsional dan berkeadilan, yakni pemerintah dan kampus bersama-sama harus memiliki kebijakan yang proaktif dan progresif untuk membuka akses pendidikan tinggi seluasnya-luasnya.

 

9. Presiden Jokowi berencana membahas isu kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bersama para Menteri pekan depan. “Itu nanti hari Selasa (pekan depan),” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/5).

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Prof Asep Saefuddin mengatakan, perpanjangan masa jabatan perwira tinggi Polri masuk akal diterapkan. “Seperti jabatan strategis lembaga negara, termasuk eselon 1 Kementerian, saya rasa ide usia pensiun Kapolri 60 tahun cukup masuk akal,” kata Prof Asep Saefuddin, Jumat (17/5).
Menurut Asep, jabatan Kapolri cukup strategis sehingga wajar jika usia pensiunnyq diperpanjang dan disamakan dengan kementerian atau lembaga lainnya. “Secara kelembagaan, wajar bila posisi setingkat Kapolri itu maksimal 60 tahun,” ujarnya.

 

10. Kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam, kembali mencuat ke publik. Mencuatnya kasus yang tenggelam sejak lama itu setelah adanya kontroversi soal film layar lebar berjudul : Vina Sebelum 7 Hari. Film itu mencoba mengulang kejadian pembunuhan dan pemerkosaan sadis oleh sekelompok pemuda geng motor yang terjadi delapan tahun lalu.

Dalam kasus itu ada 11 tersangka, delapan di antaranya sudah ditangkap polisi bahkan telah divonis pengadilan. Namun, masih ada tiga tersangka lagi yakni  Pegi alias Perong, Andi serta Dani, yang sampai saat ini masih belum ditangkap alias menjadi buronan.

Setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon itu kembali ramai karena film, pihak kepolisian menegaskan apabila kasus tersebut masih belum ditutup. Aparat juga mengaku masih terus mengejar ketiga pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Kasus yang semula diproses di Polres Cirebon Kota lalu ditarik ke Polda Jabar. Bahkan, Bareskrim pun turun tangan. (HPS)