Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berkelakar. Ia mengajak putrinya, Puan Maharani bertukar jabatan. Mega Ketua DPR sementara Puan Ketua Umum PDIP. Megawati juga mengaku pernah bersaing dengan kakaknya, Guntur Soekarnoputra di bidang politik. Momen tersebut terjadi ketika Megawati menyapa Puan dalam pembukaan Rakernas V PDI-P di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
Isu hangat lainnya, Megawati menyebut, telah terjadi anomali demokrasi. Anomali tersebut melahirkan kepemimpin authoritarian populism atau otoriter populis. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan tidak anti kritik. Ia menegaskan, pemerintahannya kelak siap dikritik asal kritiknya obyektif dan membangun. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berkelakar mengajak putrinya, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bertukar jabatan. Momen ini terjadi ketika Megawati menyapa Puan dalam pembukaan Rakernas PDI-P di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (24/5). Awalnya, Megawati menyindir Puan yang sering bertugas ke luar negeri karena jabatannya sebagai Ketua DPR. “Jadi saya kalau beliau (Puan) pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko,” kata Megawati.
Megawati lantas berkelakar untuk tukar posisi dengan Puan. “Jadi terus saya bilang gantian lah sama saya, saya deh yang jadi Ketua DPR dan kamu yang jadi ketua umum, haha,” ujar dia. Pernyataan Megawati itu mendapat tepuk tangan meriah dari para seluruh peserta rakernas. “Lho enak-enak aja, masak saya yang disuruh nongkrong di sini, terus keadaannya gonjang-ganjing enggak jelas, haha,” ucap Megawati sembari tertawa. Selama ini, Puan memang kerap disebut-sebut sebagai sosok yang akan melanjutkan kepemimpinan Megawati di PDI-P. Sosok lain yang disebut-sebut bakal menggantikan Megawati adalah Prananda Prabowo, putra Megawati yang juga menjabat Ketua DPP PDI-P.
2. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku pernah bersaing dengan kakaknya, Guntur Soekarnoputra di bidang politik. Cerita ini disampaikan Megawati dalam pidato politik saat membuka Rakernas V PDI-P, di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5). Mula-mula Megawati senang karena Guntur hadir dalam pembukaan Rakernas. Megawati mengakui Guntur adalah senior PDI-P. “Ada seorang senior partai, sudah lama enggak muncul, partainya dulu kami, PNI (Partai Nasional Indonesia). Itu kakak saya,” kata Megawati.
Lalu, Megawati bercerita soal dirinya dan Guntur pernah berkuliah di Bandung, tetapi beda kampus. Saat itulah, Megawati dan Guntur mulai mengenal politik. Namun, Megawati pernah kesal karena Guntur selalu menyuruh dirinya soal apa pun. Presiden Kelima RI ini menyindir Guntur bisa melakukan itu karena sudah menjadi kader inti di PNI, tetapi Megawati masih kader pemula saat itu. “Dari dulu saya suka bilang ke beliau. ‘Mentang-mentang sudah kader inti. Tapi saya masih kroco’,” ujar Megawati sambil ketawa.
Namun, Megawati mengaku saat ini bisa melebihi kakaknya di bidang politik, yaitu menjadi Ketua Umum PDI-P. Megawati mengaku, hasrat untuk melebihi kakaknya di bidang politik sudah dicita-citakannya sejak lama. Keinginan itu karena Megawati kerap disuruh oleh Guntur saat masih kader PNI. “Jadi selalu mesti begini mesti begitu. Nanti saya lebih dari kamu. He-he, sorry,” kelakar Megawati kepada kakaknya.
3. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melempar sinyal dukungan kepada putrinya, Ketua DPR Puan Maharani menjadi Ketua Umum PDI-P berikutnya. Umam mengatakan, sinyal itu terlihat dari kelakar Megawati mengajak Puan bertukar posisi antara Ketua Umum PDI-P dan Ketua DPR saat berpidato dalam pembukaan Rakernas V PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
“Melalui pidato pembukaan Rakernas V PDI-P ini, Puan Maharani mendapatkan dukungan politik terbuka dari Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai calon ketum PDI-P selanjutnya. Statement Mega ini merupakan sinyal kuat akan terjadinya regenerasi kepemimpinan PDI-P dalam Kongres PDI-P mendatang,” ujar Umam. Menurut Umam, pernyataan Megawati itu juga bisa diartikan sebagai kode keras bagi struktur kepartaian PDI-P untuk mulai mengkonsolidasikan kekuatan untuk mendukung Puan sebagai penerus Megawati ke depan.
Umam menilai wajar apabila Megawati memilih Puan karena Puan adalah anak biologis dan ideologis presiden kelima Republik indonesia itu. “Yang tidak akan mungkin mengkhianati agenda perjuangan Ibunya sendiri,” kata dia. Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri berkelakar mengajak putrinya, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, untuk bertukar jabatan. Awalnya, Megawati menyindir Puan yang sering bertugas ke luar negeri karena jabatannya sebagai Ketua DPR RI. “Jadi saya kalau beliau (Puan) pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko,” kata Megawati.
Khoirul Umam mengatakan, pidato Megawati mengisyaratkan sikap oposisi PDI-P dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Menurut Umam, hal itu terindikasi dari cara Megawati meneriakkan sejumlah slogan seperti “PDI-P tahan banting” dan “berani apa tidak” dalam pidatonya. “Cara Megawati melecut semangat para kadernya dengan meneriakkan, ‘PDI-P tahan banting’, ‘takut atau tidak?’, ‘berani apa tidak?’ merupakan indikasi kuat PDI-P akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Umam dalam keterangan tertulis, kemarin.
“Mega juga meng-embrace jika ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan. Sikap ini mempertegas PDI-P tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenang Pemilu 2024 lalu,” jelasnya. Lebih lanjut, Umam menyoroti Megawati yang menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.
Bahkan Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan. Karena itu Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM).
4. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya menyebut, telah terjadi anomali demokrasi. Mengutip pendapat pemikir kebhinekaan Sukidi, Megawati mengatakan, anomali tersebut melahirkan kepemimpin authoritarian populism atau otoriter populis. “Terjadi anomali demokrasi secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi seorang pemikir kebhinekaan yang disegani. Sosok cendikiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism,” kata Megawati saat membuka Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
Megawati menjelaskan, karakter dari kepemimpinan tersebut adalah menjadikan hukum sebagai pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi padahal hanya prosedural. “Di sinilah hukum menjadi alat bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism. Ini bukan saya yang ngomong lho. Mulut saya yang ngeluarin tapi ini kan suara para pakar,” ujar Megawati.
Megawati lantas menyinggung proses revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) tidak benar prosedurnya. Sebab, dilakukan secara tiba-tiba di masa reses DPR dan di saat Ketua DPR Puan Maharani sedang kunjungan kerja ke luar negeri. “Saya sendiri sampai bertanya pada, tadi ada Pak Utut (Utut Adianto) mana ya. Saya tanya pada beliau, ini apaan sih, Mbak Puan lagi pergi yang saya bilang ke Meksiko. Kok enak amat ya (revisi),” katanya.
Sebelumnya, Megawati mengatakan, telah terjadi badai anomali demokrasi. Dia bahkan terang-terangan menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 sudah direkayasa. “Kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab berhasil loh. Loh iya loh. Loh kok sekarang, pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa, gitu. Kurang apa loh,” ujarnya.
Megawati juga menyinggung soal putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Kata dia, banyak pihak diam ketika sejumlah ahli hukum hingga masyarakat sipil menyuarakan soal kecurangan pemilihan presiden (Pilpres). Bahkan, KPU dan Bawaslu diam terkait hal tersebut. Megawati juga menyatakan, nilai reformasi di Tanah Air sudah mulai hilang. “Kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi, untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap,” katanya.
Megawati juga menyinggung revisi UU Penyiaran yang menurutnya bakal memberangus kerja-kerja pers. Ia bertanya apa guna pers apabila ada UU Penyiaran yang mengurangi kebebasan pers. “Makanya saya selalu mengatakan, ‘hey, kamu tuh ada Dewan Pers lho, lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik. Lah kok enggak boleh ya investigasinya. Lho, itu kan artinya pers itu kan apa sih. Menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah lho, saya banyak teman (pers) dulu kan waktu PDIP,” kata Megawati.
Megawati dalam pidatonya menegaskan, Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno adalah milik rakyat. “Saya dengar, saya dengar loh, kok ada yang bilang ‘Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara’ enggak tahu ya, sementaranya panjang enggak. Lho saya bilang, ‘Loh iya lah milik rakyat Indonesia seluruhnya, dari bayi juga miliknya Bung Karno, siapa yang bilang bukan?” kata Megawati.
Ketum PDIP itu menyebut, Bung Karno telah merumuskan Pancasila dengan dasar falsafah kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, Megawati mengatakan, Pancasila merupakan ideologi yang menyatukan bangsa dan dalam membangun persaudaraan dunia.
Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto menyentil partai yang selalu mengklaim Bung Karno merupakan milik mereka. Prabowo membantah klaim partai tersebut. Menurut dia, Soekarno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. “Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam acara Bimtek dan Rakornas Pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada 9 Mei 2024 lalu.
5. Megawati menilai, Pemilu 2024 merupakan kontestasi politik yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Menurut dia, hal tersebut kerap disampaikan oleh para akademisi, tokoh Masyarakat sipil, hingga budayawan. “Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan,” ujar Megawati. Dia mengatakan, hal-hal tersebut dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral.
Menurut Megawati, intimidasi hukum juga terjadi atas nama kekuasaan. Selain itu, dia mengatakan, persoalan kecurangan pemilu juga disorot sejumlah hakim MK dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) melalui dissenting opinion atau pendapat berbeda Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.
Megawati mengaku prihatin dengan nasib PPP yang tidak lolos ke DPR berdasarkan hasil Pemilu 2024. Sebab, PPP telah sama-sama melintasi zaman Orde Baru bersama PDI sebagai cikal bakal PDIP. “Saya sedih sekali ini kenapa kok PPP tidak bisa masuk,” ujar Megawati dalam pidatonya. Megawati lantas mengenang masa-masa ketika PDI-P dan PPP sering melangkah bersama. Ia kemudian meminta PPP tidak khawatir meski tersingkir dari parlemen pada periode 2024-2029. “Tetapi enggak usah khawatir, nanti menang lagi, kok,” ucap Megawati.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan. Megawati menyebut, PDI-P tetap harus mendengarkan suara akar rumput dan terus berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. “Lantas bagaimana sikap PDI-P terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan seksama, partai harus dengarkan semua suara akar rumput dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat,” kata Megawati dalam pidato politiknya pada pembukaan Rakernas V PDI-P di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
Menurut Megawati, hal itu menjadi skala prioritas untuk dibahas dalam Rakernas V PDI-P. Presiden ke-5 RI ini mengatakan PDIP sangat konsen pada persoalan perekonomian rakyat ke depannya. “Apa yang saya pikirkan saat ini adalah lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkonomian rakyat mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Megawati mengingatkan, perekonomian jangan dipersempit hanya pada upaya mengundang investor. Indonesia harus bisa berdiri pada kaki sendiri. ‘’Perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dan bagaimana merancang jalan indonesia yang tentunya dapat, dapat dan dapat berdiri di atas kaki sendiri,” kata Megawati seraya menegaskan, Indonesia memiliki kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Dia mencontohkan, selama menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah berhasil mendata lebih dari dua juta tumbuhan di Indonesia. Oleh karena itu, dia mendorong agar pemerintahan ke depan lebih memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di dalam negeri terlebih dahulu ketimbang langsung meminta bantuan dari negara lain.
“Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya bisa berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menadahkan tangan kepada orang luar. Bukan saya anti investor, tidak. Tapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau sekiranya kita tidak bisa, kita dengan harga diri dan terhormat meminta pada teman-teman kita yang berada di dunia luar. Itu namanya apa kehormatan sebagai sebuah bangsa,” tegas Megawati.
Megawati meminta semua kader PDI-P berpikir bersama dalam rakernas untuk menyiapkan strategi bersama dalam mengawal kepentingan rakyat ke depannya. “Menghadapi tantangan perekonomian, rakernas partai harus jadi suluh bangsa. Partai harus siapkan agenda strategis masa depan. Lalu dimana ya? Hayo mikir,” kata Megawati.
6. Para kader PDI Perjuangan meneriakkan nama Presiden Jokowi saat Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri bertanya, siapa penyebab kondisi Mahkamah Konstitusi (MK) seperti saat ini. Awalnya, Megawati mengungkit ihwal awal berdirinya MK. Lembaga pengadil konstitusi itu, menurutnya, MK didirkan untuk tujuan yang baik. “MK itu ya saya yang mendirikan loh, coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden banyak lho, nanti kalau saya beberin semua nanti ada yang bilang Ibu Mega sombong banget, enggak,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politik.
Ia kemudian mengungkit, ketika Gedung MK hendak dibangun, dirinya turun tangan membantu mencarikan lokasi terbaik. “Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat, saya minta dicarikan tempatnya. Tahu-tahu di daerah mana, saya bilang enggak ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan,” tegasnya. Hingga pada akhirnya, markas sembilan hakim konstitusi itu diputuskan didirikan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat. Lokasinya hanya berjarak kurang lebih 600 meter dari Istana Negara. Menurut Megawati, dirinya sengaja menempatkan MK dekat dengan Istana untuk menjaga kewibawaan para hakimnya.
“Ring 1 Istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang harus dijaga artinya supaya dia berwibawa enggak gampang-gampang,” tutur dia. Tiba-tiba, Megawati bertanya kepada para peserta Rakernas V PDI-P, siapa pihak yang bersalah membuat kondisi MK seperti saat ini. “Ini yang salah siapa hayo, hayo?” tanya Megawati. Sejumlah kader PDI-P langsung meneriakkan nama Presiden Jokowi. “Jokowi,” teriak peserta. Megawati meminta kader berteriak lebih kompak dan keras untuk menunjukkan kesolidan partai. “Kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak, kalau teriak semua gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang goyang goyang, goyang goyang goyang ya. Siapa yang goyang enggak usah deh jadi PDI Perjuangan dah,” pungkasnya.
7. Presiden Jokowi mengisi hari cuti bersama dengan berbagi sembako ke warga sekitar Istana Kepresidenan Yogyakarta, Jumat (24/5). Dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, kegiatan bagi-bagikan sembako dimulai sekitar pukul 16.15 WIB. Presiden Jokowi mula-mula menuju gerbang Senisono Istana Kepresidenan Yogyakarta untuk menyapa masyarakat yang telah mengantre. Di antara mereka ada pedagang asongan, pengayuh becak, hingga kaum difabel.
Ahya Rosidi, seorang tunanetra, merasa sangat bersyukur dan senang karena ia mendapatkan sembako. “Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beliau dan segenap jajaran yang sudah membantu kami semua kaum difabel tunanetra ini,” ujarnya. Meski tidak bisa melihat Presiden Jokowi, namun Ahya bisa merasakan kehadiran sang kepala negara. “Walaupun saya atau kami belum pernah bertemu secara langsung, bertatap muka, namun yang kami rasakan itu misalnya dari akses jalan, terus bantuan-bantuan dari beliau ke saya, saya sangat merasakannya,” tuturnya.
8. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, pidato pembukaan Rakernas V PDI-P ditujukan untuk internal partai. “Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDI-P, karena Rakernas PDI-P merupakan agenda internal (parpol) dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDI-P,” ujar Ari dalam keterangan tertulis, kemarin. “Saat pidato tersebut disampaikan, Presiden masih ada kegiatan internal di Istana Kepresidenan Yogyakarta,” tegasnya.
Penjelasan Ari Dwipayana ini merespons pidato politik Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal intervensi pemerintah kepada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) dan pelemahan aparat hukum. Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mempermasalahkan proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan UU Penyiaran saat berpidato dalam pembukaan Rakernas V PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat.
9. Presiden terpilih Prabowo Subianto mempersilakan rakyat untuk mengkritik pemerintahan yang akan dipimpinnya mulai Oktober 2024 nanti. Namun, Prabowo meminta agar kritik-kritik yang disampaikan harus objektif dan membangun. Mulanya, Prabowo mengatakan demokrasi di Indonesia kini lebih kuat karena perkembangan internet dan media sosial.
Menurutnya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang intinya adalah kedaulatan rakyat, di mana yang berkuasa adalah rakyat, dan mereka berhak memilih para pemimpinnya. “Karena rakyat Indonesia banyak, makanya, dilakukan sistem perwakilan. Jadi, rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya masuk parlemen, rakyat pun dalam sistem presidensial punyak hak dia memilih presidennya, dia memilih bupatinya, dia memilih gubernurnya dan itu yang baku dan berlaku dan itu adalah kehendak rakyat kita,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5).
Ketika ditanya apakah pemerintahannya akan antikritik, Prabowo menjawab tidak. Ia menegaskan, kritik sangat diperlukan. Dia menilai kritik justru mengamankan pemerintahannya karena bersifat check and balances. “Harus dan boleh, itu namanya kritik, untuk kritik yang saya katakan tadi check and balances dikritisi justru mengamankan, tapi niat kritik itu membangun atau kritik untuk destruktif, tapi secara prinsip kritik itu harus menurut saya. Namun yang objektif ya,” tuturnya.
Lalu, terkait dengan kebebasan pers, Prabowo menyatakan, hal itu sangat penting, meskipun beberapa kantor media di Indonesia telah menjadi konglomerasi bisnis yang dimiliki segelintir orang. Dia mempertanyakan kepentingan siapa yang diperjuangkan oleh masing-masing pemilik media. “Pers mainstream itu bisnis, dan bisnis itu ada pemiliknya. Jadi, apakah media mainstream yang dimiliki oleh beberapa orang itu sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan dia?” tukas Prabowo.
Di tengah gencarnya perkembangan media sosial, Prabowo berharap publik dapat mendapatkan informasi dengan sumber yang lebih luas. Prabowo mengungkit media sosial seperti TikTok yang bisa memberi informasi kepada rakyat secara cepat. “Jadi, menurut saya demokrasi akan lebih kuat, sekarang demokrasi akan lebih kuat, sekarang jadi tidak bisa 5-6 orang menguasai opini suatu bangsa,” imbuhnya.
Jubir presiden terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjutak, mengatakan, Prabowo akan mengkaji biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang sedang dikeluhkan para mahasiswa karena dianggap terlalu tinggi. Dahnil memastikan, Prabowo akan membuat uang kuliah jauh lebih murah. “Terkait UKT yang mahal, pasti akan dipertimbangkan dan dikaji beliau agar bisa jauh lebih murah,” ujar Dahnil, Jumat (24/5).
Dahnil mengatakan, bagi Prabowo, semua rakyat Indonesia harus bisa mengakses pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai tinggi. Dengan begitu, kata dia, prinsip berkeadilan bisa berjalan. “Karena bagi beliau pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tinggi harus bisa diakses oleh semua rakyat Indonesia dari semua tingkatan ekonomi. Harus berkeadilan,” imbuhnya.
10. KPK menyebut Sekjen DPR Indra Iskandar mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai tersangka melalui gugatan praperadilan. Indra terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI. Namun, hingga kini KPK belum mengumumkan status tersangka Indra. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK sedianya mengumumkan penetapan tersangka Indra secara resmi dalam konferensi pers penahanan. “Dengan gugatan praperadilan berarti dia mendeklarasikan dirinya sebagai tersangka,” kata Ali, Jumat (24/5).
Meski demikian, Ali menyebut KPK tetap menghormati langkah hukum yang ditempuh Indra. KPK siap menghadapi gugatan itu. Ali menegaskan, dalam penetapan tersangka hingga tindakan penyitaan KPK berdasar pada kecukupan alat bukti. Hal ini menjadi salah satu materi yang akan diuji di muka sidang. “Substansi perkaranya ya tidak terpengaruh sama sekali karena nanti itu ujinya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” tutur Ali
11. Keberangkatan jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam kelompok terbang 41 embarkasi Solo tertunda karena mesin pesawat Garuda Indonesia rusak. Peristiwa rusaknya mesin pesawat Garuda Indonesia pengangkut jemaah haji ini terhitung kali kedua setelah kerusakan yang dialami jemaah haji kelompok terbang Makassar beberapa waktu lalu. Karena kerusakan mesin tersebut, penerbangan jemaah haji embarkasi Solo harus tertunda hingga empat jam. Saat itu, posisi jemaah sudah berada di lokasi fastrack Bandara Solo. Karena pesawat mengalami kerusakan mesin, dan diperkirakan perbaikannya lama, maka jemaah dikembalikan ke asrama haji. “Kita tegur keras ke Garuda. Saya mendapat laporan bahwa jemaah haji SOC-41 marah besar dan kecewa dengan layanan Garuda Indonesia. Delay sampai empat jam,” terang Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani di Jakarta, kemarin.
Kemenag meminta kepada pihak maskapai penerbangan agar keberangkatan calon haji gelombang kedua ke Tanah Suci, Arab Saudi tidak delay. “Kami segera mengadakan rapat dengan maskapai dan pihak Arab Saudi untuk menyikapi hal-hal seperti ini pada keberangkatan Calhaj gelombang kedua, sehingga bisa ditingkatkan ketepatan pemberangkatan agar tidak delay lagi,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI Saiful Mujab di Bandarlampung, Jumat (24/5).
Saiful menyayangkan adanya penundaan keberangkatan haji oleh maskapai penerbangan, karena otomatis mempengaruhi jadwal penempatan jemaah calon haji di Madinah. “Karena delay secara otomatis mempengaruhi ibadah yang di Madinah, karena terkait sewa hotel di Madinah yang sudah dibatasi waktu sembilan hari, kalau delay 9 jam, jadi mundur, mengganggu ritme penempatan,” katanya.
12. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mengatakan PAN tidak perlu baper (terbawa perasaan) terkait jumlah menteri yang nantinya didapat partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Sebelumnya diberitakan, PAN tidak ingin partai-partai yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah Pilpres 2024, mendapatkan jatah 3 menteri. PKB telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran, setelah berjuang untuk Anies-Muhaimin selama Pilpres 2024.
“PAN saya kira enggak perlu baper. Enggak perlu baperan lah,” ujar Huda, Jumat (24/5). Huda menjelaskan, PKB menyerahkan sepenuhnya jumlah menteri kepada Prabowo selaku presiden terpilih. Lagipula, Prabowo memiliki hak untuk mengulurkan tangan kepada semua kekuatan partai politik. “Jadi kita serahkan kepada presiden terpilih terkait jumlah dan postur kabinetnya,” ucapnya. Huda menegaskan, PKB belum menyodorkan portofolio menteri apapun kepada Prabowo. “Jadi soal kekhawatiran teman-teman PAN sampai hari ini kurang relevan, karena kami sendiri yang menyatakan siap untuk kerja sama dengan presiden terpilih. Belum ngomongin sama sekali soal portofolio kabinet,” imbuh Huda. (HPS)
