Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeklaim, tidak pernah berbisnis dengan Direktorat Jenderal Kereta Api, Kemenhub, sementara jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, penyidik hanya akan memeriksa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto seputar dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub. Hasto Kristiyanto meminta maaf lantaran tidak menghadiri panggilan KPK pada Jumat (19/7) dan berjanji akan penuhi panggilan KPK, minggu depan.
Isu menarik lainnya, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan, Ketua DPR Puan Maharani menjadi satu-satunya pimpinan DPR yang dijadwalkan menghadiri upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Cak Imin telah tandatangani izin rapat Pansus Hak Angket Haji DPR 2024, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku dipanggil Presiden Jokowi untuk melaporkan kerja-kerja Kementerian Agama yang dipimpinnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeklaim, tidak pernah berbisnis dengan Direktorat Jenderal Kereta Api, Kemenhub. Hal ini disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan terkait upaya KPK memanggil dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub. Soal status konsultan yang disebut KPK dalam keterangannya, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaan sebelumnya. “Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7). “Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ,” ucapnya.
Hasto Kristiyanto meminta maaf lantaran tidak menghadiri panggilan KPK pada Jumat (19/7) kemarin, karena sedang memimpin rapat partai menghadapi kontestasi Pilkada. “Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogya, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7). “Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” kata Hasto. Ia lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7).
Hasto Kristiyanto berjanji bakal menghadiri penggilan KPK, minggu depan. Hal ini disampaikan Hasto setelah dirinya tidak bisa memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub pada Jumat (19/7). “Baru dikomunikasikan tim hukum, Minggu depan kalau kami boleh datang, kami akan datang,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7). Hasto mengeklaim dirinya berkomitmen mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, ia siap hadir jika dimintai memberikan keterangan oleh lembaga antikorupsi itu. “Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Hasto.
2. KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, penyidik hanya akan memeriksa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto seputar dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kemenhub. Tessa mengatakan hal itu saat dimintai tanggapan soal pernyataan Hasto yang menduga pemeriksaan dirinya terkait Pilpres 2019. Adapun Hasto sedianya diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kapasitasnya selaku konsultan pada Jumat (19/7). Namun, ia berhalangan hadir. “Seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub saja dan tidak di luar itu,” kata Tessa, Minggu (21/7). Tessa enggan mengungkap lebih jauh menyangkut materi yang akan didalami penyidik kepada Hasto.
3. Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie mengaku telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub terkait pendalaman terhadap Menhub Budi Karya Sumadi. “Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7). Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya. Kepada penyidik, Yoseph menjelaskan, dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.
Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti. “Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi. Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK menyita uang senilai lebih dari Rp 11 miliar dan aset milik Yofi Oktarisza, tersangka kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, barang bukti itu adalah hasil suap yang diterima Yofi dari pengendalian proses lelang proyek perbaikan atau pembangunan jalur kereta. “Fee yang diterima tersebut sebagian telah berhasil disita oleh KPK, antara lain 7 deposito senilai Rp 10 miliar, satu kartu ATM, dan uang tunai senilai Rp 1.080.000.000 dari pengembalian uang tersangka YO terkait penerimaan logam mulia,” ujar Asep dalam keterangannya, Jumat (14/6) lalu. Selain itu, lkata Asep, KPK juga menyita delapan tabungan reksa dana senilai Rp 6 miliar atas nama tersangka Dion Renato Sugiarto.
4.7. HAM segera menentukan status tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli) sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat atau bukan. Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menyebut para komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 telah membentuk tim kajian tragedi Kudatuli untuk menguji apakah ada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa tersebut. “Hasil kajiannya belum bisa dipublikasikan, tetapi akan segera diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas Ham periode 2022-2027,” ujar Saurlin, Minggu (21/7). “Sidang Paripurna Komnas HAM diselenggarakan sekali dalam sebulan. Perkiraan saya, (status tragedi Kudatuli) akan diputuskan pada Agustus,” kata dia.
5. Pemerintah Indonesia menyampaikan dukungan terhadap fatwa hukum Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) yang menyebut pendudukan Israel di wilayah Palestina, ilegal. “Fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina,” kata Menlu Retno LP Marsudi dalam siaran pers, Minggu (21/7). Retno mengatakan, Indonesia mendukung pandangan ICJ agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel di Palestina. Indonesia mendesak Israel segera mengakhiri keberadaan ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Indonesia juga mendesak Israel mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.
6. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengungkapkan, Ketua DPR Puan Maharani menjadi satu-satunya pimpinan DPR yang dijadwalkan menghadiri upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Seperti diketahui, upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI akan digelar di IKN. “DPR katanya cuma ketua (Ketua DPR RI Puan Maharani, red), ya. Saya di Jakarta atau di daerah,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7). Walaupun demikian, ia mengharapkan kesuksesan penyelenggaraan perdana Upacara HUT RI di IKN tersebut. “Moga-moga sukses, lancar, karena kapasitasnya terbatas, maka hanya ketua-ketua lembaga saja,” ujarnya.
7. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku telah menandatangani izin rapat Pansus Hak Angket Haji DPR 2024 untuk mengusut indikasi adanya korupsi terkait pengalihan kuota haji tambahan dengan angka 50 persen ke program haji plus. “Pada dasarnya izin untuk rapat sudah saya tandatangani pelaksanaan rapat,” kata Cak Imin saat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/7). Meski demikian, menurut Cak Imin, jadwal rapat masih menunggu banyak anggota DPR yang saat ini sedang di daerah karena masa reses. Ia berharap para anggota DPR mengagendakan rapat dengan mengatur jadwal mereka. “Kalau reses ini pada sibuk, ya diatur waktunya,” ujar Cak Imin.
Anggota Pansus Angket Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menduga Kemenag telah melanggar kesepakatan soal pengalihan haji kuota khusus. Menurut anggota Fraksi PKB ini, hal tersebut menjadi prioritas utama dalam evaluasi penyelenggaraan haji dari berbagai isu yang ada lantaran berpotensi melanggar undang-undang. “Menurut kita terdapat pelanggaran terhadap undang-undang, ya penggunaan dan penyalahgunaan visa yang tidak semestinya atau pengalihan ya, pengalihan kuota reguler yang sebanyak 8.400 menjadi kuota haji khusus,” kata Luluk kepada wartawan, Minggu (21/7).
“Ini jelas-jelas dalam pandangan kami melanggar undang-undang, melanggar kesepakatan panja (panitia kerja) yang itu ditandatangani oleh menteri agama,” imbuhnya. Luluk menambahkan, hal tersebut juga menurutnya mengabaikan dan melanggar Kepres Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Haji yang telah didasarkan pada asumsi jumlah jemaah haji yang sudah diputuskan pada saat rapat kerja Komisi VIII DPR bersama dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
8. Presiden Jokowi memanggil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7). Yaqut mengaku dipanggil Jokowi untuk melaporkan kerja-kerja Kementerian Agama yang dipimpinnya. “Saya melaporkan semua kerja di Kementerian Agama, itu saja,” kata Yaqut seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Yaqut mengatakan, laporan kepada Kepala Negara sering dilakukan seperti halnya yang dilakukan hari ini. Menag tidak menjelaskan secara detail kegiatan apa saja yang ia laporkan ke Jokowi. Namun, Yaqut tidak membantah saat ditanya ada atau tidaknya laporan terkait penyelenggaraan ibadah haji yang ia sampaikan kepada Jokowi. “Semua, saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kementerian Agama kepada Pak Presiden, gitu saja,” kata Yaqut.
Menag Yaqut Cholil Qoumas menyambut kedatangan jemaah haji kloter 63 Embarkasi Jakarta (JKG 63) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (21/7). Atas nama pemerintah, Menag menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada jemaah haji. Jemaah JKG 63 mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 06.40 WIB. Jemaah selanjutnya diantar ke Asrama Haji Pondok Gede dan sampai sekitar pukul 07.20 WIB. Total ada 388 jemaah dan 5 petugas haji asal DKI Jakarta. JKG 63 adalah kloter terakhir yang dilepas melalui Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Penyambutan ditandai dengan pengalungan bunga oleh Menag kepada perwakilan jemaah haji JKG 63, yakni Sasdi Junaidi dan Iin Khodijah. “Selamat datang di Tanah Air. Selamat bertemu kembali dengan keluarga di rumah,” ujar Menag di Jakarta. “Kami atas nama pemerintah memohon maaf jika selama memberikan pelayanan selama di Tanah Suci ada kekurangan di sana-sini. Kami mohon keikhlasannya untuk dimaafkan,” sambungnya.
9. DPP PSI menyambangi kantor DPW PKS Kota Solo di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (20/7). Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan, dalam pertemuan tersebut, kedua partai ingin membangun kekuatan politik baru di Solo. Kaesang menuturkan, pertemuan dengan DPD PKS Surakarta merupakan bukti keseriusan PSI untuk berkolaborasi. “Ini salah satu yang ingin kami konkretkan, khususnya di Kota Solo, kami ingin membuat kekuatan baru kolaborasi antara partai PSI dan partai PKS,” kata Kaesang di DPD PKS Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (20/76). Melalui pertemuan itu, Kaesang berharap koalisi antara PSI dan PKS dapat berjalan baik di Surakarta.
10. Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan partainya masih meyakini untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) di Pilgub Jakarta 2024. Meskipun demikian, Riza juga menegaskan partainya masih membuka peluang untuk calon lain. Dia mengatakan calon pasangan yang akan diusung Gerindra di Jakarta masih menjadi perbincangan petinggi parpol, terutama di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Di Jakarta Gerindra masih mendukung Kang RK ya,” kata Riza usai menghadiri Tasyakuran Harlah ke-26 PKB di Kantor DPW PKB, Jakarta Timur, Minggu (21/7). Riza optimistis masih ada waktu untuk mendongkrak elektabilitas RK di Jakarta. Sebab masih ada sekitar 40 hari sebelum proses pendaftaran Pilgub Jakarta. Ia percaya kerja keras partai akan membuahkan hasil yang maksimal. “Insya Allah pasti bisa dan cukup waktu,” kata dia.
DPD PDIP Jawa Barat sudah menyerahkan nama yang bakal diusung sebagai calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 ini ke DPP PDIP. Salah satu nama yang diusulkan adalah eks Gubernur Jabar yang kini menjabat di Partai Golkar, Ridwan Kamil. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono mengatakan berdasarkan hasil survei, nama Ridwan Kamil memang menjadi terkuat akan maju pada kontestasi Pilkada 2024.
Selain itu, Ono juga melaporkan hasil komunikasi dengan parpol lain di tingkat provinsi terkait Pilkada di Jawa Barat. Dia menyebut pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan 6 partai untuk menatap Pilgub Jabar. “Sudah di tangan DPP. Sosoknya Pak Ridwan Kamil itu kan memang dengan hasil survei tertinggi. Kita sudah laporkan hasil komunikasi kita dengan Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP, NasDem,” kata Ono di Lembang, Jabar.
11. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak ambil pusing terkait dirinya yang belum sepenuhnya mendapat dukungan dari parpol Koalisi Perubahan untuk Pilgub Jakarta di Pilkada serentak 2024. Saat ini, hanya DPP PKS yang sudah memberikan rekomendasi kepada Anies untuk maju sebagai cagub di Pilkada Jakarta 2024. Sementara PKB baru memberikan dukungan lewat DPW PKB Jakarta, sedangkan DPP-nya belum bersikap. Terakhir, NasDem juga belum memberikan dukungan kepada Anies untuk maju di kontestasi rakyat Jakarta.
“Masih panjang, kalau deadline hari ini mungkin sudah pendek. Masih panjang, kita mengalir,” kata Anies saat hadir di Tasyakuran Harlah ke-26 PKB di Kantor DPW PKB, Jakarta Timur, Minggu (21/7). Menanggapi PDIP yang mulai bicara soal kans tanding ulang Ahok dengan Anies di Pilgub Jakarta 2024, Anies justru sedang fokus kerja terhadap kelangsungan hidup warga Jakarta. Ia mengingatkan kondisi perekonomian saat ini khususnya masyarakat yang berada di strata ekonomi lemah sangat berat.
12. DPD Partai Golkar DKI Jakarta menyatakan telah memiliki jagoan dari kader internal yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta 2024. Sekretaris DPD Golkar Jakarta Basri Baco berharap jagoan Golkar dapat dipasangkan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan. Hal itu disampaikannya dalam acara Tasyakuran Harlah ke-26 PKB yang dihadiri perwakilan petinggi DPD/DPW parpol. “Informasi saja Pak Anies, Golkar juga punya [kandidat] pak, semoga bisa juga dipasangin sama Pak Anies,” kata Basri di Kantor DPW PKB Jakarta, Minggu (21/7).
Anies yang berada di lokasi tersebut menimpali pernyataan Basri dengan tertawa kecil. Basri kemudian melanjutkan sambutannya dengan mengapresiasi acara yang dihelar DPW PKB yang menurutnya menjadi ajang konsolidasi kecil dari partai-partai yang ada. Ia menilai acara tersebut merupakan simbol keragaman seluruh parpol khususnya yang berada di Jakarta. (HPS)
