Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, sejumlah politisi senior Partai Golkar kirim surat ke Jokowi untuk meminta kesediaannya dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas Luar Biasa yang digelar, Selasa (20/8) hari ini. Mereka meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri beberapa hari lalu.
Isu menarik lainnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar, Senin (19/8). Bahlil mengeklaim memperoleh dukungan 80 persen suara DPD Golkar Provinsi. Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasmita tidak maju sebagai caketum Partai Golkar pada Munas Golkar yang digelar hari ini. Alasannya, supaya soliditas partai tetap terjaga serta menghindari dkomflik yang membuat retak Golkar.
Isu yang tak kalah menerik, Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta 2024. Politikus Pasangan ini diusung 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Berikut isu selengkapnya.
1. Sejumlah politisi senior Partai Golkar kirim surat ke Jokowi untuk meminta kesediaannya dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas Luar Biasa yang digelar, Selasa (20/8) hari ini. Mereka meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri beberapa hari lalu.
Surat yang bocor ke publik itu dibuat, Rabu (14/8) ditandatangani Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi ,dan Riswan Tony. “Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” tulis surat tersebut yang dikutip, Senin (19/8).
2. Ketua DPP Partai Golkar, Ridwan Hisjam membenarkan isi surat tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai aspirasi pemilih Golkar di tingkat akar rumput. “Betul, itu tanda tangan saya. Sudah betul,” kata Ridwan Hisjam kepada awak media, Senin (19/8).
Ridwan menilai tidak ada yang dilanggar untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai nahkoda baru partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebab, Golkar merupakan partai terbuka dan demokratis. “Tidak ada masalah kan, ini kan partai terbuka, Golkar ini partai terbuka, partai yang demokratis, partai yang mengedepankan manajemen modern, partai yang mandiri dan juga partai yang merepresentasikan rakyat,” ucapnya.
Terkait AD/ART Partai Golkar yang menjadi batu sandungan Jokowi maju, Ridwan mengatakan, hal itu masih bisa diubah di Munas. Dia menilai AD/ART tidak akan menjadi hambatan berarti sebab bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. “Undang-undang saja bisa diubah kok apalagi ini cuma anggaran dasar, jadi diperbolehkan dan memang kami menginginkan Pak Jokowi,” ujarnya.
Ridwan optimis dukungan dari para pemilik suara kepada Presiden Jokowi mencapai 90 persen. Namun ia dan para koleganya masih menunggu kesediaan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut. “Tapi tergantung Pak Jokowi dia bersedia atau tidak, tapi saya yakinlah ini kan panggilan untuk Pak Jokowi mengabdi kepada bangsa dan negara melalui politik, peluangnya kalau saya sih sebenarnya 90 persen lah, tergantung Pak Jokowi,” pungkasnya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia merespon beredarnya surat dari sejumlah politisi senior Partai Golkar yang ditujukan kepada Presiden Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Partai Golkar yang ditinggalkan Airlangga Hartarto. Seperti diketahui, surat tersebut beredar bersamaan dengan pendaftaran calon ketua umum pada Munaslub, Selasa (20 /8) di mana, salah satu agendanya untuk menentukan ketua umum definitif setelah Airlangga Hartarto mundur.
“Saya kebetulan tidak tahu itu surat, silahkan tanyakan saja kepada yang membuat surat. Dan karena surat tidak ditujukan kepada saya, maka saya tidak mempunyai legal standing untuk menjawabnya,” kata Bahlil kepada awak media di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (19/8) malam.
Namun Bahlil tidak mau ambil pusing terhadap beredarnya surat tersebut. Karena dalam sebuah demokrasi, terjadinya kompetisi adalah hal yang wajar asalkan sesuai dengan aturan main. “Jadi saya menghargai demokrasi, silahkan saja bermain dalam kompetisi kerangka aturan yang diterapkan SC,” kata dia.
Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adies Kadir pun angkat bicara. Ia menegaskan, pihaknya telah membuat aturan yang telah sesuai AD/ART untuk proses pendaftaran calon. “Aturan-aturan di SC sudah jelas, jadi kita ikuti aturan saja sesuai AD/ART ya,” ujar Adies.
Namun pencalonan Jokowi sebagai Ketum Golkar bisa saja terjadi jika Munas bersepakat untuk merubah AD/ART Golkar sebelum pemilihan Ketum Golkar. Jika itu terjadi, maka Bahlil yang disebut-sebut calon terkuat akan berhadapan dengan Jokowi untuk memperebutkan kursi Ketum Partai Golkar. Namun semua itu bisa terwujud bila Jokowi menerima pinangan sejumlah elit Golkar yang memintanya bersedia dicalonkan sebagai Ketum Partai Golkar. Kalau Jokowi menolak, maka Bahlil bisa saja lolos jika betul didukung 38 DPD Golkar Provinsi.
3. ESDM Bahlil Lahadalia resmi mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar, Senin (19/8) petang. Bahlil menyerahkan surat keterangan pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua saat mendaftar. “Hari ini saya membawa SK saya, saya pernah jadi pengurus DPD Golkar Papua 2009-2014 dan SK-nya ditandatangani oleh Aburizal Bakrie dan Idrus Marham, dan sudah saya berikan ke mereka,” kata Bahlil di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Bahlil mengeklaim membawa dukungan 469 dari total 558 suara. “Artinya sudah melebihi dari 80 persen,” ujar mantan Menteri Investasi itu.
Bahlil mempersilakan kader lain mendaftar Caketum Partai Golkar. Hal itu disampaikannya usai dirinya resmi mendaftar calon ketua umum partai berlambang beringin, Senin (19/8) petang. “Ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar, itu biasa-biasa saja. Tidak usah untuk diperdebatkan, dan kebetulan mazhab saya mazhab kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian dan seluruh jabatan kita kompetisi,” kata Bahlil di DPP Golkar, Jakarta Barat.
Bahlil mengaku ingin menjadi ketua umum Golkar karena selama ini telah diberikan ilmu memimpin oleh Golkar. “Saya pikir sudah saatnya sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar, ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan anak itu,” kata Bahlil.
Bahlil mempersilakan kader lain mendaftar Caketum Partai Golkar. Hal itu disampaikannya usai dirinya resmi mendaftar calon ketua umum partai berlambang beringin, Senin (19/8) petang. “Ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar, itu biasa-biasa saja. Tidak usah untuk diperdebatkan, dan kebetulan mazhab saya mazhab kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian dan seluruh jabatan kita kompetisi,” kata Bahlil di DPP Golkar, Jakarta Barat.
Bahlil mengaku ingin menjadi ketua umum Golkar karena selama ini telah diberikan ilmu memimpin oleh Golkar. “Saya pikir sudah saatnya sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar, ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan anak itu,” kata Bahlil.
Ketua Umum Depinas Soksi Ahmadi Noor Supit menyerahkan dukungan untuk Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029. Penyerahan dukungan kepada Bahlil itu berlangsung di Plataran Hutan Kota, Jakarta Pusat, kemarin. Supit menilai, Bahlil merupakan kandidat yang tepat untuk memimpin Partai Golkar ke arah yang lebih baik di masa mendatang. “Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pak Bahlil dalam proses pemilihan dan memperkokoh dukungan internal partai menjelang Munas Golkar,” ujar Supit dalam keterangannya, Senin (19/8).
4. Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo dan Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita akhirnya mengumumkan tidak akan maju sebagai calon Ketua Umum Golkar periode 2024-2029 pada Munas Golkar yang digelar Selasa (20/8). Bamsoet dan AGK akan mendukung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Golkar yang baru. Bamsoet menjelaskan langkah ini dibuat supaya soliditas partai tetap terjaga serta menghindari dinamika yang bisa membuat retak Partai Golkar.
“Melihat situasi politik yang berubah total, saya, Agus Gumiwang dan Bahlil Lahadalia telah berembuk dan sepakat untuk mendukung salah satu dari kita sebagai Ketum Partai Golkar. Hasilnya, saya dan Agus Gumiwang sepakat mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Partai Golkar periode 2024-2029. Dalam Munas XI Partai Golkar nanti, kemungkinan besar akan memilih Bahlil Lahadalia secara aklamasi,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (19/8).
5. Menteri Investasi yang baru dilantik, Rosan Perkasa Roeslani memiliki kekayaan sebanyak Rp 860,7 miliar. Sebelum menjabat sebagai Menteri Investasi, Rosan merupakan Wakil Menteri BUMN dan mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kekayaan Rosan tercatat dalam LHKPN yang disampaikan kepada KPK pada 21 September 2023.
Aset terbesar Rosan adalah tanah dan bangunan sebanyak 26 unit senilai Rp 511.194.939.189. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa kota, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Denpasar, hingga Nusa Tenggara Barat. Rosan melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp 3.119.500.000, yang terdiri dari kendaraan Alphard, Lexus senilai Rp 2 miliar, Piaggio, serta mobil antik VW tahun 1962.
6. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku mendapat nasihat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum mengikuti pelantikan sebagai Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8). Bahlil menyempatkan diri ke kediaman Prabowo untuk berpamitan. “Tadi pagi saya datang pamitan. Saya dinasehati saya diberikan wejangan, Perintah bapak presiden Prabowo adalah “Mas Bahlil ini adalah mengelola ESDM, mengelola sumber daya alam yang terkait dengan rakyat, jadi harus mementingkan kepentingan rakyat. Nasionalisme, NKRI kita harus bagus. Kemudian mampu mengatur perizinan yang lebih baik, transparan, memudahkan, harus pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, melibatkan rakyat daerah,” jelasnya.
Bahlil mengeklaim dirinya tidak memiliki konflik kepentingan usai menduduki jabatan baru sebagai Menteri ESDM. Politisi Partai Golkar itu mengaku, sejak mendapatkan posisi di pemerintahan sebagai Menteri Investasi, dirinya tidak lagi berbisnis. “Jadi sudah selesai dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi,” katanya. “Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang perlu dilakukan perbaikan, sejalan dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha,” ujarnya.
7. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, Pansus Angket Haji DPR hanya memiliki waktu satu bulan untuk mengambil kesimpulan terkait masalah penyelenggaraan ibadah haji 2024. “Satu bulan, maksimal satu bulan, sudah harus ada kesimpulan. Semua agenda pansus angket haji cuma satu bulan,” kata Cak Imin usai memimpin rapat perdana Pansus Haji DPR di Gedung DPR, Senin (19/8).
Cak Imin menegaskan, pansus dibentuk memang untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Dirinya menyebut,pihak yang menaruh fokus terhadap masalah haji adalah Komisi VIII DPR. “Karena setiap tahun ada pengulangan kesalahan, tapi kemudian sama Komisi VIII ditarik lebih luas hingga ke paripurna dan akhirnya pansus. Host-nya itu sebetulnya Komisi VIII,” ujar Ketua Umum PKB ini. Terakhir, Cak Imin berharap para pimpinan pansus dapat gunakan waktu sebaik-baiknya di dalam pansus.
Ketua Pansus Angket haji DPR, Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya akan menggelar rapat rutin membahas masalah haji. Rapat akan dimulai dengan memanggil sejumlah pihak regulator terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024. “Minggu ini kita akan memanggil pihak-pihak terkait, terutama dari kalangan regulator,” kata Nusron di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).
Kata dia, dalam waktu dekat, Pansus belum menjadwalkan pemanggilan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. “Belum, Menteri Agama belum, semua kementerian, Menteri Agama, nanti kita ikuti tiap hari di sini mulai Rabu, live, oke,” ujar politisi Partai Golkar ini.
8. DPP Partai Nasdem memberikan surat rekomendasi dukungan kepada mantan Kapolda Jateng Komjen Ahmad Lutfi dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sebagai bakal cagub dan cawagub pada Pilkada Jateng 2024. Surat itu diberikan pada Ahmad Lutfi di Nasdem Tower, Menteng, Gondangdia, Jakarta, Senin (19/8). Rekomendasi itu diberikan Ketua DPW Nasdem Jateng, HM Prasetyo. “Atas nama Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh hari ini, Senin, secara resmi kami dari Partai Nasdem menyerahkan surat keputusan,” ujar HM Prasetyo dalam keterangannya.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, KIM Plus bakal mendukung mantan Kapolda Jateng Komjen Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pada Pilkada Jateng 2024. Ia menyebutkan, KIM Plus bakal sejalan dengan Partai Nasdem yang sudah memberikan rekomendasi dukungan pada Senin (19/8) sore. “Ya kita dengan Nasdem sama-sama, Nasdem itu kan masuk di KIM Plus. Sehingga apa yang dilakukan kawan-kawan Nasdem sudah dikoordinasikan pada saat Bang Surya Paloh bertemu Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin malam.
Dasco mengungkapkan, partai-partai politik yang menjadi bagian di KIM Plus punya keinginan yang sama untuk mendukung Ahmad Lutfi dan Kaesang menjadi bakal claon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) di Pilkada Jateng. “Kita akan mengusung Pak Ahmad Lutfi dan Mas Kaesang,” kata Dasco.
9. Sejumlah kiai sepuh NU dari berbagai daerah bertemu dengan pengurus inti PBNU untuk mendesak PBNU segera menyelesaikan ikhtiar memperbaiki PKB dengan mengembalikan kepemimpinan partai ke tangan ulama. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, ia dan pengurus PBNU telah menyampaikan hasil ikhtiar sementara menindaklanjuti ‘Mandat Tebuireng’ tentang perbaikan PKB.
“Kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar-ikhtiar sampai sungguh-sungguh bisa tercapai agregasi dari aspirasi para kiai yaitu dikembalikannya kepemimpinan ulama di dalam PKB,” kata Yahya Staquf usai bertemu dengan para kiai sepuh di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8).
10. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Menkumham Supratman Andi Agtas menaati aturan yang berlaku terkait kepengurusan partai politik. Hal tersebut disampaikannya merespons munculnya wacana Muktamar Luar Biasa PKB yang dilontarkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. “Saya yakin pemerintah akan konsisten dengan konstitusi, rujukannya Undang-Undang Pemilu, sehingga tidak boleh main-main. Kalau main-main yang hancur negara, pemerintahan,” kata Muhaimin kepada wartawan di DPR, Senin (19/8).
Menurut Cak Imin, PKB dan PBNU merupakan dua organisasi yang berbeda. Ia mengibaratkan PKB sebagai partai bagi kalangan Nahdliyin dan bukan partai milik PBNU. “Sehingga tidak ada kewenangan untuk cawe-cawe apalagi kewenangan membegal. Kita merujuk pada konstitusi dan UU Parpol dan UU Ormas,” tuturnya.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyebut perwakilan ulama yang menghadiri Mubes Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, untuk mengusulkan Muktamar Luar Biasa PBNU seperti pengangguran yang menginginkan sidang istimewa MPR. “Gini ya, kalau sekarang ada sekumpulan sekelompok pengangguran kumpul lalu menyerukan sidang istimewa MPR,” kata Yahya di Kantor PCNU Surabaya, Senin (19/8). Menurut Yahya, hal itu tak perlu ditanggapi. Menurutnya, siapa pun bisa bicara, namun belum tentu berhak mendapatkan respons.
11. KPUD DKI Jakarta tetapkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi persyaratan sebagai bakal calgub dan cawagub Jakarta jalur perseorangan atau independen pada Pilkada serentak 2024. “Kami dari KPU DKI telah menetapkan paslon perseorangan pada 19 Agustus 2024. Adapun tadi ada saran perbaikan dari Bawaslu, sudah kami tindak lanjuti,” kata Komisioner KPU DKI Jakarta, Astri Megatari dalam rapat pleno, Selasa (20/8) dini hari.
KPU DKI Jakarta telah mengeliminasi 403 data NIK yang dicatut sebagai pendukung pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada DKI Jakarta. Anggota KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menyatakan 403 itu berdasarkan saran rekomendasi dari Bawaslu. “403 data berstatus memenuhi syarat (MS), sehingga dari total data yang sudah kami tetapkan sebelumnya, 677.468 jiwa, dilakukan pengurangan 403,” kata Dody di Kantor KPU DKI Jakarta, Selasa (20/8).
Namun demikian, total dukungan warga yang berhasil dikumpulkan Dharma-Kun tetap lebih tinggi dari syarat dukungan minimum cagub-cawagub DKI Jakarta. Dharma-Kun mendapat data dukungan 677.065 jiwa. Adapun syarat dukungan minimum cagub-cawagub DKI Jakarta jalur independen/nonpartai yakni 618.968 jiwa. Oleh sebab itu, KPU menetapkan pasangan tersebut memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilkada DKI 2024.
12. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Reki Putera Jaya mengatakan, meski KPU sudah menetapkan jumlah dukungan terhadap Dharma Pongrekun- Kun Wardana telah memenuhi syarat administratif, Bawaslu tetap akan memproses adanya dugaan pencatutan KTP warga untuk syarat Dharma-Kun. “Sekalipun KPU sudah menetapkan SK memenuhi syarat, terkait laporan yang masuk ke Bawaslu akan tetap kita proses sesuai perundang undangan yang berlaku,” kata Reki.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut partainya akan berkoalisi dengan rakyat jika tidak dapat rekan koalisi untuk mengusung calon di Pilgub DKI Jakarta 2024. Peluang PDIP untuk membentuk poros baru di DKI saat ini kian sempit setelah Ridwan Kamil yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) didukung 10 dari 11 partai di DPRD DKI. Hanya PDIP dengan 15 kursi yang tidak ikut bergabung. “Kalau kita tidak bisa mencalonkan karena tidak ada teman ya kita akan berkoalisi dengan rakyat,” kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (19/8).
Kata Ganjar, partai-partai harus mengawal pemerintahan di Jakarta lewat DPRD. Ganjar menyebut bahwa partainya tak mau terlalu memaksakan jika kondisinya sudah didesain demikian. “Kan kalau sudah desainnya seperti ini, ya kita terima saja. Jadi menurut saya biasa saja,” kata dia.
13. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya biasa-biasa saja melihat Yasonna Laoly dicopot Presiden Jokowi sebagai Menkumham dan digantikan anak buah Prabowo, Supratman Andi Agtas. Menurut dia, Yasonna sudah berniat mengundurkan diri pada September mendatang lantaran terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029. “Enggak, ini biasa-biasa saja, karena kita juga menyadari bahwa jabatan menteri itu jabatan politis. Dan ini malah bagus untuk Pak Yasonna ya. Lebih baik Beliau diberhentikan dan kita lebih cepat-cepat untuk bersiap diri,” kata Djarot ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8). “Karena Pak Yasonna kan juga terpilih sebagai anggota DPR RI, ya, rencananya juga September akan mengundurkan diri, tapi ini lebih cepat lebih baik. Dan Beliau (Yasonna) juga sangat siap,” kata dia.
Jubir PDI-P Chico Hakim menilai pencopotan Yasonna Laoly dari jabatan Menkumham sebagai hal yang janggal karena dilakukan dua bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. “Pergantian menteri, pencopotan, penunjukan, itu hak prerogatif presiden. Kami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi saya rasa masyarakat bisa menilai ada semacam cukup janggal dan tidak pernah terjadi sebelumnya, pergantian menteri ini dilakukan kurang dari dua bulan di masa presiden akan berakhir,” kata Chico , Senin (19/8). Kendati demikian, Chico menilai Jokowi punya pertimbangan tersendiri sehingga memilih merombak kabinetnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna H Laoly menyebut Presiden Jokowi tidak mengungkapkan alasan mencopot dirinya sebagai Menkumham. Namun Yasonna mengaku, sebelum resmi dicopot ia telah dipanggil untuk menghadap Jokowi pada Minggu (18/8) petang. “Eggak ada (penjelasan alasan dicopot). Saya juga enggak mau (nanya),” kata Yasonna saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (19/8). Menurut Yasonna, jabatan menteri merupakan Amanah dan Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk atau mengganti pembantunya.
14. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mengurangi pengaruh PDI-P dan menjaga loyalitas mitra koalisi menjelang transisi kekuasaan. “Amputasi ke PDI-P, dan ancaman ke mitra koalisi yang cenderung mulai tidak solid pada pemerintahan berikutnya,” kata Dedi, Senin (19/8).
Menurut Dedi, sebenarnya tidak terdapat urgensi bagi Jokowi merombak kabinet di sisa periode kedua pemerintahannya. Namun hal itu dilakukan Jokowi sebagai konsolidasi kabinet menjelang peralihan kekuasaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Jokowi terkesan total mendukung Prabowo mengingat ada Gibran di sana,” ujar Dedi.
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai menteri-menteri dari PDI-P sudah dianggap tidak penting oleh Presiden Jokowi. “Ini kan sebagai upaya untuk menggergaji PDI-P secara perlahan, yang memang sudah dianggap tidak penting dalam koalisi pemerintahan saat ini,” ujar Adi dalam program Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com, Senin (19/8). Menurut Adi, reshuffle kabinet tersebut menjadi upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Jokowi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Adi mengatakan, langkah Jokowi yang merombak susunan kabinetnya itu lebih kental dengan nuansa politik dibanding upaya perbaikan kinerja Kementerian atau lembaga. “Reshuffle kali ini itu jauh lebih kentara nuansa politiknya, dibandingkan dengan nuansa peralihan transisi (pemerintah), ataupun ingin memperbaiki kinerja,” ujanya.
Menurut Adi, nuansa politik lebih terasa karena menteri yang diganti Jokowi adalah para kader yang terafiliasi dengan PDI-P, partai yang kini berseberangan dengan Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju (KIM). “Ini sebagai upaya bersih-bersih dari pemerintah saat ini, kepada kader-kader dari partai yang dinilai membelot, politiknya tak lagi seiman, kemudian beda mazhab, dan seterusnya,” kata Adi.
15. Stafsus Presiden Jokowi, Grace Natalie menegaskan perombakan Kabinet Indonesia Maju adalah bagian dari program berkelanjutan untuk mengakomodasi pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Menurutnya, reshuffle ini merupakan bagian dari sinkronisasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka menuju Indonesia maju. “Jadi saya pikir time frame-nya dilihatnya jangan hanya dua bulan nih kerjanya. Justru ini merupakan bagian dari program yang berkelanjutan,” kata Grace, Senin (19/8).
Grace menambahkan, kerja-kerja para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang baru dilantik ini akan dilanjutkan pada era Presiden-Wapres Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta publik tidak berasumsi, reshuffle ini hanya akan berdampak dua bulan terakhir masa jabatan Jokowi. Meski begitu, Grace tidak bisa memastikan, apakah orang-orang baru tersebut akan tetap memegang jabatan yang sama saat era Prabowo-Gibran.
16. Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta 2024. Politikus Pasangan ini diusung 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. “Kami partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada Khusus Jakarta tahun 2024,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8). Ke-12 partai politik tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai Nasdem, PKB, PSI, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan PPP. Hanya PDIP yang tak masuk koalisi.
Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendatangi acara deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8). Gibran hadir dengan mengenakan kemeja biru muda khas Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Gibran hadir saat Sekjen PPP Arwani Thomafi sedang memberikan sambutan. “Kita sambut Wapres terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka,” seru pembawa acara memotong sambutan Arwani. Para elite partai pengusung Ridwan Kamil-Suswono berdiri untuk menyalami Gibran. (HPS)
