Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (net)
Isu menarik pagi ini, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta para hakim menunjukkan sikap negarawan dan membatalkan rencana mogok kerja atau cuti bersama yang akan dilakukan 7 – 11 Oktober 2024. Ketua KY Amzulian Rifa’i sudah temui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk sampaikan masalah kesejahteraan hakim. Isu menarik lainnya, soal tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebagai ganti fasilitas rumah jabatan. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta para hakim menunjukkan sikap negarawan dan membatalkan rencana mogok kerja atau cuti bersama yang akan dilakukan 7 – 11 Oktober 2024. Permintaan itu merespon rencana ribuan hakim melakukan gerakan cuti bersama sebagai bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.
“Kalau misalkan ada keinginan untuk mogok, apapun, ya kami sendiri, ayo kita semua tunjukkan kenegarawanan,” kata Cucun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10). Dia meminta jangan sampai masyarakat yang sedang mencari keadilan malah terhambat. Cucun yakin rencana mogok kerja para hakim tidak akan terjadi.
Sebelumnya diberitakan, Jubir MA Hakim Agung Suharto menyatakan, cuti hakim dapat disetujui pimpinan pengadilan, asalkan tidak mengganggu jalannya persidangan. “Selama tupoksi pengadilan tidak terganggu, artinya persidangan dijadwalkan setelah cuti dan tahanan tidak keluar demi hukum karena adanya cuti, biasanya permohonannya disetujui,” kata Suharto kepada wartawan, Kamis (3/10).
2. Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifa’i mengungkapkan, pihaknya sudah menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada 20 Mei lalu untuk menyampaikan masalah kesejahteraan hakim. “Berdiskusi dengan Pak Prabowo membahas perihal kesejahteraan hakim di Indonesia,” kata Amzulian dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10).
Dijelaskan, dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan kepada Prabowo menyangkut kondisi sumber daya manusia (SDM) hakim, hak keuangan, asuransi kesehatan, dan standar sewa rumah. Hakim memang mendapatkan hak-hak keuangan dan fasilitas dari negara. Ketentuannya diatur sejak 12 tahun lalu. Namun, kondisinya dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena negara mengalami inflasi setiap tahun.
Menurutnya, Prabowo bersimpati terhadap hak dan fasilitas yang diterima hakim saat ini. “Secara khusus beliau memberikan atensi terhadap perumahan hakim dan berencana membangun apartemen yang layak bagi para hakim terutama di Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,” tutur Amzulian. Ia berharap para hakim yang berencana cuti massal memikirkan langkahnya dengan bijak agar tidak mengganggu jalannya peradilan. “Demi terpenuhinya hak-hak mendasar para pencari keadilan,” tutur Amzulian.
3. Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan pemberian tunjangan perumahan sebagai ganti fasilitas rumah jabatan anggota (RJA) DPR salah satunya karena terkait rencana pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurutnya, pemberian tunjangan perumahan tiap bulan lebih fleksibel. “Saya kira salah satu pertimbangan memang ke depan karena kita juga punya proyeksi berkaitan juga dengan IKN,” kata Indra dalam jumpa pers di gedung DPR, Senayan, Jumat (4/10).
Selain itu, kata Indra, rumah jabatan yang ada saat ini sudah usang. Karena itu, biaya pemeliharaan rumah semakin membengkak. Namun, Indra belum mau berbicara soal besaran tunjangan perumahan. Ia menjelaskan Sekretariat DPR masih melakukan survei harga sewa hunian di sekitar Senayan hingga Kebayoran. Dijelaskan, besaran tunjangan pengganti hunian rumah dinas akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan dalam rapat DPR.
Sekjen DPR Indra Iskandar mengakui adanya pro kontra kebijakan uang tunjangan sewa rumah juga muncul dari para anggota DPR. Ia menceritakan, ada anggota dewan yang mendukung kebijakan tersebut, tapi ada juga yang merasa keberatan. “Memang kalau anggota dewan ada yang sangat mendukung sekali, yang berkeberatan juga ada karena sudah terlanjur enak di kawasan Kalibata, posisinya di tengah kota jadi mudah ke mana-mana,” ujar Indra, Jumat (4/10).
Kebijakan pemberian tunjangan sewa rumah ini diambil karena anggota DPR tak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas lagi. Alasannya, biaya perawatan rumah dinas di Kompleks Perumahan DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan cukup tinggi karena usia rumah yang relatif tua.
Indra Iskandar mengatakan, kebijakan pemberian tunjangan sewa rumah merupakan hak yang melekat pada semua anggota dewan. “Saya kira hak administratif dewan itu kan semua sama ya, enggak bisa yang sudah punya enggak diberikan, yang belum punya rumah diberikan,” ujarnya. Ia menyebutkan, semua fasilitas yang bakal didapatkan anggota DPR sudah sesuai aturan Kemenkeu. Dijelaskan, tunjangan sewa rumah bakal dimasukkan dalam komponen gaji setiap bulan. Hak itu diberikan untuk 580 anggota DPR RI periode 2024-2029.
“Jadi, apapun kalau hak-hak keuangan negara semua sudah diatur dengan peraturan Kementerian Keuangan, kalau nanti sudah firm, semua akan diberikan sama baik yang punya rumah dan enggak punya rumah,” kata Indra Iskandar. “Jadi kita berikan itu dalam komponen gaji, apakah anggaran itu dipakai untuk sewa, untuk menyicil rumah, itu silahkan saja karena enggak perlu pertanggungjawaban secara khusus,” sambungnya.
4. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya baru akan membahas soal berbagai kebijakan terkait pemberian tunjangan sewa rumah pekan depan. Alasannya, DPR baru saja selesai melakukan pelantikan anggota dan pimpinan baru. Sehingga, berbagai rapat soal kebijakan tak bisa dilakukan langsung pekan ini.
“Mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru (dirapatkan) minggu depan,” ujar Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10). “Karena kita tahu, kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang harusnya dibahas,” imbuhnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendukung wacana pemberian uang tunjangan sewa rumah untuk para anggota DPR. Menurutnya, penggunaan rumah jabatan anggota DPR membutuhkan biaya perawatan yang besar. “Ini masalah kondisi saja, kalau hitung-hitungannya, kelayakan hunian itu memang membutuhkan biaya operasional yang lebih besar,” ujar Herman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10). Menurutnya, gagasan uang tunjangan perumahan juga akan menjadi solusi bagi anggota DPR yang memiliki rumah jauh. Sebab, mereka bisa menyewa hunian yang dekat dengan Senayan.
Formappi Lucius Karus menilai, kebijakan uang tunjangan sewa rumah bagi anggota DPR akan menambah beban APBN. Akan jauh lebih efisien jika rumah dinas anggota dewan yang sudah ada tetap digunakan. “Keputusan mengganti fasilitas rumah dinas dengan tunjangan perumahan jelas akan menambah beban anggaran. Dibandingkan dengan menggunakan fasilitas rumah dinas, ya tentu saja lebih efisien memakai rumah dinas untuk saat ini,” kata Lucius, Jumat (4/10).
Menurutnya, jika anggaran rumah dinas anggota dewan ditetapkan dengan mematok harga di sekitar Kawasan Senayan Baru, tentu harganya akan sangat mahal. Sebab, wacana yang beredar, kajian soal tunjangan perumahan untuk anggota DPR akan menyesuaikan harga rumah yang ada di Kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.
5. Sementara itu KPK masih mengumpulkan informasi untuk melengkapi bukti kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota (RJA) DPR yang menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar. “Sedang berproses. Kami terus mengumpulkan informasi,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Asep mengakui, KPK belum menahan Sekjen DPR Indra Iskandar dkk dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.Dikatakan, tim penyidik mempunyai batas waktu ketika sudah menahan tersangka. Jika nanti bukti-bukti belum tercukupi dan masa penahanan habis, maka tersangka bisa bebas. Karena itu, menurut Asep, tim penyidik memaksimalkan pengumpulan bukti sebelum melakukan penahanan.
6. Menpora Dito Ariotedjo membenarkan pertemuan Meutya Hafid dan Nusron Wahid dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pekan lalu. “Oh iyalah,” kata Dito di kawasan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10). Meski begitu, ia tidak tahu isi pembicaraan ketiganya, karena dirinya tak ikut dalam pertemuan tersebut. “Saya enggak tahu,” kata Dito.
Ditanya soal susunan menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Dito mengatakan itu menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Namun soal usulan menteri dari Partai Golkar, itu menjadi wewenang Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
7. Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) sesumbar bisa menang satu putaran meski elektabilitas Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno mengalami kenaikan. RK beralasan elektabilitasnya bersama Suswono masih tembus 50 persen plus satu jika suara pemilih yang masih bimbang dibagi rata ke tiga paslon. “Sama aja, kalau survei itu kalau dihilangkan undecided-nya dan diratakan kepada pasangan secara proporsional, pasangan RIDO udah tembus 50 persen. Sesuai target, kan yang kita mah yang penting 50 persen plus satu,” kata RK kepada wartawan di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (4/10).
RK tak ambil pusing atas mayoritas pemilihnya berdasarkan survei berasal dari kalangan menengah ke atas sementara masih lemah di kalangan akar rumput. Ia mengatakan akan terus berupaya menjangkau pemilih akar rumput dengan memperbanyak kampanye dengan metode blusukan. “Ya perbanyak blusukan, perbanyak ketemu ibu-ibu masih ada enam minggu survei itu untuk pembaca hari ini jadi dengan ada survei kita tahu mana kurang,” tutur dia.
8. Relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi tantang pakar telematika Roy Suryp buktikan tudingannya yang menyebut akun Fufufafa milik Wapres terpilih yang juga anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Tantangan tersebut disampaikan Ketua Umum Pasbata Jokowi, David Febrian usai mengadukan Roy Suryo terkait dugaan penyebaran hoaks ke Bareskrim Polri. “Pernyataannya Roy Suryo ini harus dikejar gitu loh. Jangan dia membuat statement yang menggiring opini yang kita sendiri nggak tahu nih Fufufafa punya siapa,” kata David kepada wartawan, Jumat (4/10).
Ia juga mempertanyakan alasan Roy Suryo yang menuding akun Fufufafa milik Gibran saat menjelang pelantikan dirinya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. David mengaku curiga isu tersebut memang sengaja dihembuskan Roy Suryo dengan tujuan berupaya menggagalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. “Kenapa baru muncul sekarang, kemarin-kemarin ke mana. Jangan sampai lah kita masyarakat mau diadu domba. Sampai detik ini enggak ada pernyataan dia membuktikan akun itu. Masyarakat sudah pintar, Roy Suryo inikan sering buat berita gaduh,” ujarnya.
9. Kemenlu RI menggelar pertemuan secara virtual kepada seluruh warga negara Indonesia di Lebanon. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha mengatakan, pertemuan itu digelar pada 29 September 2024 untuk menyampaikan eskalasi konflik Israel vs Hizbullah yang semakin memanas.
“Kita menyampaikan update situasi terakhir, kami menyampaikan perkiraan keadaan ke depan yang kami sampaikan bahwa this is time for us to leave Lebanon. Kami kembali menyampaikan kepada para WNI untuk mau dievakuasi,” ujar Judha dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/10). Judha mengatakan, setelah penyampaian itu, dari enam WNI yang setuju dievakuasi kemudian bertambah menjadi 40 orang ditambah satu orang warga Lebanon yang merupakan pasangan dari WNI.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Judha Nugraha mengatakan, masih ada 116 WNI yang berada di Lebanon. Mereka tidak ikut evakuasi karena pilihan sendiri dan memutuskan untuk tetap tinggal di Lebanon. “Ini atas pilihan sendiri memang mereka tidak ingin melakukan evakuasi,” ujar Judha dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (4/10).
Judha menjelaskan, 116 WNI ini tersebar di beberapa titik di Lebanon. Terbanyak berada di ibukota Lebanon, Beirut yakni 83 orang. Baca juga: Serangan Israel Putus Jalan Utama yang Dipakai Warga Lebanon untuk Mengungsi ke Suriah Kemudian di wilayah Tripoli 13 orang, Baabda 4 orang, Bekaa 5 orang, Byblos 3 orang, Akkar 4 orang, Tyre 3 orang dan Saida 1 orang.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha mengatakan, seluruh perwakilan Republik Indonesia di Timur Tengah dalam status waspada. Hal ini berkaitan dengan status siaga satu yang ditetapkan Indonesia untuk tiga negara yang sedang berperang, yakni Lebanon, Palestina, dan Israel. Status itu telah ditetapkan sesuai dengan prosedur operasional standar dari Kementerian Luar Negeri terkait rencana kontijensi konflik di tiga negara tersebut.
“Dan dalam konteks rencana kontijensi tersebut, seluruh perwakilan RI di Timur Tengah saat ini dalam status alert, memonitor dari dekat situasi pengembangan keamanan yang terakhir,” ujar Judha dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/10). Judha menjelaskan, Kedubes RI di Amman, Yordania telah tetapkan status siaga 1 untuk Palestina dan Israel.
10. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) usul Presiden terpilih, Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Amphuri Zaky Zakariya Anshary mengatakan, penyelenggaraan haji dan umrah sangat kompleks, sehingga memerlukan koordinasi dan pengelolaan yang lebih terfokus. Oleh karena itu, ia menyarankan sebaiknya Kementerian Agama dipecah agar bebannya berkurang. “Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat di luar urusan haji dan umrah,” kata Zaky dalam keterangannya, Jumat (4/10).
11. KPK dampingi Pemkab NTB) menertibkan tambang emas ilegal yang beroperasi di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan KPK mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah (PAD) yang termasuk dalam salah satu fokus dari Monitoring Center for Prevention (MCP) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menjelaskan aktivitas tambang ilegal yang berlokasi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) diduga mulai operasi sejak 2021 dan diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar per bulan, atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun. Angka tersebut berasal dari tiga stockpile (tempat penyimpanan) di satu titik tambang emas wilayah Sekotong, seluas lapangan bola.
“Ini baru satu lokasi dengan tiga stockpile, dan kita tahu, mungkin di sebelahnya ada lagi. Belum lagi yang di Lantung, yang di Dompu, yang di Sumbawa Barat, berapa itu per bulannya? Bisa jadi sampai triliunan kerugian untuk negara,” ujar Dian di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (4/10).
12. HUT ke-79 TNI bakal berlangsung di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10) hari ini Ada sejumlah acara yang memeriahkan hari ulang tahun ini hingga malam hari nanti, termasuk konser musik. Acara puncak HUT ke-79 TNI akan dimulai dengan upacara yang dipimpin langsung Presiden Jokowi selaku Inspektur Upacara. Tema HUT ke-79 TNI adalah “TNI Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju”.
Dalam HUT ini, TNI akan memamerkan sebanyak 1.059 alutsista yang terdiri dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Setelah upacara selesai, bakal ada pertunjukan demo dari gabungan matra TNI.Akan ada demo terjun free fall oleh 200 satuan gabungan TNI pada pukul 08.58 WIB. Dilanjutkan dengan demo pasukan berkuda pada pukul 09.14 WIB, dan demo drone pada pukul 09.20 WIB.
Selain itu ada demo dari pesawat Jupiter Aerobatic Tim (JAT) TNI sekitar pukul 09.28 WIB. Masyarakat bisa menyaksikan berbagai aksi dari prajurit TNI yang menunjukkan kebolehannya menggunakan senjata, bela diri, serta mengemudikan pesawat tempur. Setelah itu dilakukan defile pasukan dan defile alut sista. Masyarakat juga akan melihat pasukan TNI berjalan kaki. (Harjono PS)
