Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto akan membuat sekolah rakyat khusus anak-anak tidak mampu yang masih berada di bawah naungan orang tua. Isu menarik lainnya, parpol mulai tergelitik untuk ajukan kader sendiri sebagai capres pada pilpres mendatang, pasca MK menghapus presidential threshold 20 persen. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi potensi untuk memajukan kadernya sendiri sebagai capres pada pilpres 2029 mendatang. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto akan membuat sekolah rakyat khusus anak-anak tidak mampu yang masih berada di bawah naungan orang tua. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, anak-anak tersebut nantinya akan dibina secara khusus di sekolahtersebut. “Intinya pemberdayaan masyarakat itu akan ambil langkah-langkah, termasuk Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tapi masih di bawah naungan orang tua, dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat,” kata Muhaimin di Istana Bogor, Jumat (3/1).
Cak Imin menyebutkan, pemerintah tengah melakukan uji coba di tiga titik sebelum membangun sekolah rakyat di seluruh provinsi. Menurut rencana, sekolah rakyat akan berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos). Ia menjelaskan, warga yang diutamakan bersekolah di situ adalah warga berstatus tidak mampu hingga miskin ekstrem. Adapun formatnya bisa ditempat di asrama agar gizi siswa pun dapat dijamin.
2. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis harus berasal dari dalam negeri, bukan dari impor. Kata dia, ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. “Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1).
Budi menjelaskan, program makan bergizi ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dijeklaskan, 1.923 koperasi telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program ini, dengan berbagai jenis koperasi seperti koperasi telur, koperasi sayur, dan lainnya yang akan memasok bahan makanan.
3. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Program tersebut dirancang untuk mencapai 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama pelaksanaannya, yakni 2025 dengan target 200.000.000 orang dalam lima tahun mendatang. Pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi lebih kepada pencegahan.
Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat menekankan pentingnya pencegahan penyakit dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit kardiovaskular dan penyakit tidak menular lainnya. “Skrining kesehatan dan cek kesehatan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat pada setiap tahap kehidupan, karena Presiden Prabowo ingin masyarakat Indonesia tetap sehat,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (3/1).
4. Presiden Prabowo Subianto akan luncurkan program penghapusan utang petani, nelayan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) minggu depan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, sekitar 3.000 penerima manfaat yang bakal diundang dalam peluncuran program baru tersebut. Adapun utang yang dihapus adalah utang-utang macet yang sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan perbankan.
“Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu ke dua bulan Januari, minggu depan, kita akan launching. Ada 3.000-an yang kita undang mendapatkan hapus tagihan. Lagi kita bicarakan nanti teknisnya. Insya Allah Pak Presiden hadir, intinya nunggu jadwal presiden aja,” kata Maman, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1). Maman menuturkan, ada sekitar 67.000 petani, nelayan, maupun pengusaha UMKM yang berpotensi menerima manfaat.
5. Parpol mulai tergelitik untuk ajukan kader sendiri sebagai capres pada pilpres mendatang. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi potensi untuk memajukan kadernya sendiri sebagai capres pada Pilpres 2029.
Menurut Cak Imin, semua pihak menyambut cairnya demokrasi dengan penghapusan presidential threshold tersebut. “Pasti, pasti (jadi potensi memajukan kader). Semua menyambut cairnya demokrasi. Tapi kita juga punya pengalaman, kalau terlampau banyak calon yang enggak realistis juga buang-buang enerji,” kata Cak Imin di Istana kepresidenan Bogor, Jumat (3/1).
6. Mantan Presiden Jokowi menyatakan semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen. “Itu kan keputusan final dan mengikat. Kita harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK,” kata Jokowi di Solo, Jumat (3/1).
Jokowi mengakui dihapuskannya presidential threshold berpotensi memunculkan banyak kandidat capres pada Pilpres mendatang. Namun hal itu masih harus dibahas di legislatif. “Ya harapannya kan seperti itu (banyak alternatif calon). Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembuat UU yaitu DPR,” kata Jokowi.
7. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hargai putusan MK soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden. “Apapun yang diputuskan oleh MK, ya kita hargai, karena putusan itu final kan. Kita harus juga betul-betul melihat bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan dibuat memperlemah posisi presidensial. Nah, ini yang kita lagi kaji sekarang,’’ katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
Di lain sisi, Bahlil belum bisa menjawab apakah keputusan itu akan menguntungkan Golkar pada Pilpres 2029. Ia hanya menekankan, akan mempelajari dulu putusan MK tersebut. “Kami baca dulu keputusan Mahkamah Konstitusi. Begitu setelah kami baca, kami pelajari, baru kemudian kita akan merumuskan langkah apa yang harus dilakukan,” tandasnya.
Politisi Partai Golkar Maman Abdurahman menilai, putusan MK yang menghapus Presidential Threshold 20 persen harus dihormati sebagai produk hukum. Namun ia berharap, putusan tersebut jangan menghambat upaya konsolidasi nasional. “Harus jadi catatan kita bersama, jangan sampai demokratisasi yang kita harapkan itu justru memiliki hambatan terhadap upaya kita mendorong konsolidasi nasional dan menuju ke arah yang lebih baik,” ujar Maman usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1). Oleh karena itu, Maman mengingatkan agar pembahasan aturan turunan dari putusan MK dapat dilakukan dengan cermat oleh partai politik di DPR.
“Tentu ini menjadi mekanisme politik partai-partai untuk membahas lebih lanjut. Jangan sampai nanti muncul figur-figur individu yang hanya sekadar ingin mencari popularitas membangun narasi yang sifatnya tidak objektif dan cenderung kontraproduktif terhadap agenda besar negara kita, menuju kesejahteraan rakyat,” katanya.
8. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menegaskan partainya tetap setia mendukung Presiden Prabowo Subianto, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen. Yandri menyatakan, PAN belum mempertimbangkan untuk mengajukan kadernya sendiri dalam Pilpres yang akan datang.
“Kita masih setia sama Pak Prabowo. Sampai sekarang yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN, tiga kali dukung,” ucap Yandri di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1). Yandri menambahkan, Prabowo masih merupakan sosok terbaik untuk memimpin, meskipun ada berbagai kemungkinan mengingat Pemilu akan berlangsung lima tahun mendatang. “Pak Prabowo masih yang terbaik lah. Kalau pemilu kan masih lama, semua kemungkinan ada, tapi kalau PAN itu ya sudah teruji sama Pak Prabowo,” jelasnya.
9. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Rommy berharap, putusan MK yang menghapus presidential threshold dapat memperbaiki iklim demokrasi yang sempat memburuk pada Pemilu 2024. PPP mengapresiasi MK yang mengeluarkan putusan tersebut. “PPP berharap putusan ini akan memperbaiki iklim demokrasi kita yang sempat memburuk pada Pemilu 2024 lalu,” ujar Rommy, Jumat (3/1). Ia menilai, putusan MK ini adalah terobosan demokrasi. Sebab, dapat memberikan pilihan calon pemimpin yang semakin banyak untuk rakyat.
10. Mantan Ketua MK Mahfud MD menyambut positif putusan MK yang menghapus presidential threshold. Kata dia, putusan itu harus diterima dan ditaati karena dua alasan. Pertama, karena adanya dalil bahwa putusan hakim yang sudah inkracht itu mengakhiri konflik dan harus dilaksanakan.
Kedua, selama ini adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden kerap digunakan untuk merampas hak rakyat maupun partai politik (parpol) untuk dipilih maupun memilih. “Oleh sebab itu, vonis MK ini merupakan vonis yang bisa menjadi landmark decision baru. Ini bagus karena MK telah melakukan judicial activism untuk membangun keseimbangan baru dalam ketatanegaraan kita,” kata Mahfud, Jumat (3/1).
11. Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, pembentuk undang-undang harus mengatur lebih lanjut dalam revisi UU pemiu agar parpol tak asal-asalan mengusulkan capres pasca putusan MK yang menghapus presidential threshold. Salah satunya, menekankan kepada setiap parpol untuk menerapkan sistem rekrutmen dan seleksi yang ketat buat menentukan calon yang diusung dalam pilpres.
“Parpol harus memastikan, calon yang diusung lahir dari proses rekrutmen yang demokratis. Misalnya calon diputuskan melalui pemilihan atau keputusan internal partai yang dilakukan secara inklusif dan demokratis. Jangan sekadar diputuskan elite-elite partai secara eksklusif. Calon yang diusulkan bukan sebatas karena punya popularitas dan isi tas saja,’’ katanya, Jumat (3/1).
Titi mengatakan syarat yang ada di undang-undang pemilu saat ini sudah cukup. Cuma yang paling penting adalah kemampuan kepemimpinan dan kematangan politik yang diuji melalui proses bersama partai politik tempatnya bernaung. “Saya lebih setuju jika calon harus memenuhi persyaratan harus berstatus sebagai kader partai politik minimal 5 (lima) tahun sebelum dibukanya pendaftaran pasangan calon oleh KPU. Hal itu mencegah kutu loncat atau petualang politik yang sekadar aji mumpung, namun tanpa ditopang oleh pengalaman dan kapasitas politik yang memadai,” tuturnya.
12. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta ambang batas parlemen (parliamentary threshold) juga dihapus. “Memang arahnya sudah seperti itu, dari perubahan threshold pilkada, lalu kini presidential threshold. Tinggal menunggu waktu parliamentary threshold dihapus,” ujar Teddy merespons keputusan MK soal penghapusan presidential threshold, Jumat (3/1).
Menurut Teddy, parliamentary threshold memang sudah seharusnya dihapus, mengingat presidential threshold juga sudah ditiadakan. Dia berpandangan, penghapusan presidential threshold adalah hal yang baik. “Dan memang harus dihapus karena parliamentary threshold sudah kehilangan daya rekatnya dengan adanya putusan MK yang menghapus presidential threshold,” ujarnya.
13. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan tim penyidik KPK akan bekerja optimal untuk segera tuntaskan kasus dugaan suap Harun Masiku yang jerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Seperti diberitakan, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024 sekaligus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Selain Hasto dan Harun Masiku, KPK juga tetapkan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai di tersangka dalam kasus ini.
“Tentunya penyidik akan bekerja secara optimal untuk menuntaskan perkaranya, tidak berlarut-larut sehingga perkara tersebut bisa cepat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” ujar Tessa Mahardhika Sugiarto di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/1).
Dijelaskan, KPK telah memeriksa mantan Dirjen Imigrasi, Kemenkeu Ronny Sompie sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas perkara tiga tersangka sebagaimana disebut di atas. “Pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, dan penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM [Harun Masiku] dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu,” ucap Tessa.
14. KPK sita uang Rp 40 miliar dan deposito sebesar Rp 22 miliar terkait kasus korupsi proyek-proyek di Divisi EPC PT Pembangunan Perumahan (Persero) tahun anggaran 2022-2023. “Penyidik menyampaikan telah dilakukan penyitaan yang pertama, bentuknya deposito, totalnya sebesar Rp 22 miliar. Berikutnya, ada uang yang ditemukan di dalam brankas, jumlah totalnya sebesar kurang lebih Rp 40 miliar,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jumat (3/1). “Bentuk uangnya, apakah rupiah atau valuta asing, ini belum tersampaikan dari penyidik kepada saya, sehingga masih belum bisa di-update terlebih dahulu,” ujarnya.
15. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membenarkan adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Tol Tangerang-Merak. Agus menegaskan, prajurit tersebut sudah ditangkap dan akan diproses secara hukum. “Betul sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut,” kata Panglima TNI, Jumat (3/1). Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Ia berjanji akan tegakkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. “Apabila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Jenderal Agus.
Danpuspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan, prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus penembakan di Rest Area Tol Tangerang-Merak sudah ditangkap diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal). “Pelaku sudah diamankan di Puspomal,” kata Yusri kepada wartawan, Jumat (3/1). Yusri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berapa pelaku yang diamankan, begitu juga asal satuannya.
Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1). Dalam tragedi itu, dua korban tertembak. Satu korban bernama Ilyas Abdurrahman (48), tewas, sementara korban lainnya, R (59), mengalami luka tembak di bagian tangan. Kasi Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada empat orang. (Harjono PS)
