DPR: Industri Manufaktur dan Kepala Daerah Berperan Percepat Investasi

oleh

JAKARTA, REPORTER.ID  – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe menyoroti pentingnya peran industri manufaktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI bersama Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Aviliani dan Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro yang membahas strategi percepatan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2026.

Taufan mengungkapkan ketertarikannya terhadap paparan mengenai industri manufaktur yang disebut sebagai sektor dominan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, sektor ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar berdampak positif pada tren investasi nasional. “Kita berbicara investasi, pasti para penanam modal itu membutuhkan rasa aman dan nyaman,” ujar Taufan dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Lebih lanjut, Taufan menyoroti momentum pelantikan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, yang akan dilakukan dalam dua hari kedepan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap kepala daerah yang terpilih memiliki integritas tinggi dan mampu memahami serta menerjemahkan semangat Presiden dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kepala daerah memiliki peran dominan dalam mendorong investasi di sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya konsep sistem pendukung bagi kepala daerah agar mampu membangun kepercayaan para calon investor untuk berinvestasi di daerah mereka masing-masing.

“Peran kepala daerah cukup dominan dalam sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pendukung bagi mereka agar bisa menciptakan kepercayaan bagi investor,” tegasnya.

Selain itu, Taufan juga menyoroti pentingnya kepala daerah dalam memahami efisiensi pembiayaan investasi. Ia mengingatkan bahwa investasi tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, kerja sama dengan pihak swasta melalui pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah menjadi langkah yang lebih efektif.

“Investor tidak akan hadir jika hanya mengandalkan APBD. Yang bisa dilakukan adalah kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebagai solusi, Taufan mengusulkan agar para ahli dan pemateri dalam forum tersebut menyusun naskah akademik yang dapat menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang mendukung investasi. Ia menekankan perlunya keberanian kepala daerah dalam membuka peluang investasi di berbagai sektor, seperti perikanan, perkebunan, dan sektor lainnya.

“Kita perlu melihat masalah ini secara komprehensif. Banggar membutuhkan masukan dan wawasan agar semua sektor bisa bergerak bersama,” pungkas Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini.