JAKARTA,REPORTER.ID — Pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendirian dalam pemberantasan kemiskinan, sehingga harus melibatkan banyak pihak. Karena itu Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam penurunan kemiskinan, melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
“Pemberdayaan masyarakat miskin ini sangat penting, dengan bantuan modal usaha agar meningkatkan pendapatan melalui program sosial ekonomi,” kata Ketua umum DNIKS, Effendy Choirie usai Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial bertema ‘Kesejahteraan Sosial dalam perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAM Menuju Zero Kemiskinan’ di Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Hadir dalam Konferensi Nasional itu, Ketua Baznas Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Prof Dr Budiarjo (Ketua BK3S DKI Jakarta, Dewan Pakar DNIKS Dr Abdul Khoir, Dr Poempida Hidyatullah dan lain-lainnya. “Peran Baznas sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, karena memiliki kekuatan langsung ke sasaran,” ujarnya lagi.
Yang menarik, kata Gus Choi-sapaan akrabnya, salah satu program Baznas, adalah Cinta Disabilitas. Tentu saja ini sejalan dengan DNIKS yang konsen terhadap masalah-masalah disabilitas. Berdasarkan data Kemensos dan Badan Statistik Nasional (BPS) 2020, berjumlah 22,5 juta.
Ketua BAZNAS, Prof Noor Achmad menjelaskan bahwa hasil penelitian menyebutkan potensi zakat seluruh Indonesia itu mencapai Rp327 triliun. Potensi zakat itu dari berbagai sektor mulai dari pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan hingga zakat profesi. “Hingga saat ini total zakat yang terkumpul mencapai Rp41 triliun, namun ada yang on balance sheet (laporan neraca keuangan) dan ada yang off balance. Jadi yang on balance sheet, sekitar Rp17,8 Triliun,” ujarnya.
Lebih jauh Noor menambahkan bahwa dana zakat yang terkumpul di Baznas pusat mencapai Rp1,1 triliun, belum dari Baznas-Baznas daerah. “Saat saya diangkat menjadi Ketua Baznas 2021, dana zakat baru terkumpul sekitar Rp325 miliar, tapi sekarang sudah naik hampir 4 kali lipat,” jelas Noor Achmad lagi
Menurut Rektor Universitas Wahid Hasyim, Semarang itu, bahwa sangat beruntung sekali masyarakat Indonesia itu, termasuk orang dermawan dan mau meringankan beban saat ada saudaranya membutuhkan pertolongan. “Dari hasil studi World Giving Index (WGI) dari Charities Aid Foundation (CAF) membuat daftar negara dengan penduduk paling dermawan sedunia. Hasilnya, Indonesia berada di urutan pertama sebagai negara paling dermawan,” ungkapnya.
Artinya, lanjut Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa persoalan-persoalan kesejahteraan tersebut bisa diselesaikan secara bersama-sama. Hanya saja yang menjadi persoalan siapa lembaga yang bisa melaksanakan untuk menyejahterakan atau mengeksekusi kesejahteraan rakyat terhadap bantuan sasaran yang tepat. “Jadi seberapa besar, Indonesia ini memberikan porsi untuk kesejahteraa sosial dan pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo ini luar biasa perhatiannya terhadap pemberantasan kemiskinan,” tambahnya.
Karena itulah, Baznas mendukung langkah efisiensi anggaran untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis untuk kesejahteraan sosial. “Begitu juga nanti kalau Danantara sudah jalan, banyak manfaatnya untuk kesejahteraan sosial,” ungkapnya.
Sedangkan Sekjen DNIKS, Sudarto mengaku sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Program Kementerian Sosial dan Pemerintahan Prabowo Subianto yang serius mengurangi angka kemiskinan. “Makanya, kita menggelar Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial hari ini,agar kebijakan pemberantasan kemiskinan bisa tepat sasaran,” katanya.
Adapun Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial mengambil tema ‘Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif IPOLEKSOSBUDHANKAM menuju zero kemiskinan 2025’, berlangsung 13 Maret 2025 di Kantor DNIKS. Hadir dari berbagai Organisasi Sosial Nasional (Orsosnas), BK3A dan LKKS. Kegiatan ini juga berlangsung secara hybrid oleh LKKS dari berbagai provinsi. “Kita berharap kerjasama dengan BAZNAS, bisa diikuti dengan lembaga-lembaga lainnya,” harap Sudarto.
Sementara itu, sejumlah dewan pakar DNIKS memberikan masukan dan dorongan agar DNIKS lebih berperan aktif dan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberdayakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sehingga implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi benar-benar bisa dikonkretkan di masyarakat. “Kita menunggu Ketum DNIKS Gus Choi bisa hadir di Unisma Bekasi bertukar pikiran terkait kesejahteraan sosial,” kata Wakil Rektor Universitas Islam 45, Dr H Abdul Khoir yang hadir dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Kamis (13/3/ 2025).
