Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto menuding pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan semua pihak untuk tidak mempermainkan ataupun menipu republik ini. Ia menegaskan, tidak akan ragu-ragu untuk menindak pihak yang mempermainkan, membohongi, dan menipu negara. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, musuh utama bangsa Indonesia bukanlah LSM asing, melainkan elite politik yang menjadi koruptor.
Isu menarik lainnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka bertegur sapa dengan Ketum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri di sela-sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6). Gibran juga mengunggah foto dirinya sedang bersalaman dengan mantan Wapres Try Sutrisno yang bersama forum purnawirawan TNI/Polri pernah meminta MPR memakzulkan dirinya. Momen tersebut berlangsung sebelum mereka mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6) kemarin. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto menuding pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia. “Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” ujar Prabowo dalam pidato Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/6). Di hadapan pera mentaeri dan pejabat negara, Prabowo menilai pihak-pihak asing hanya mengeklaim sebagai pihak yang paling demokratis.
“Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu versi mereka sendiri,” ujar Prabowo. Dia mengatakan, pihak asing sudah datang ke wilayah Indonesia ini sejak ratusan tahun silam, kemudian mengadu domba sampai saat ini. “Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun. Kita ingat kata-kata proklamator, kita bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” tutur Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan semua pihak untuk tidak mempermainkan ataupun menipu Republik Indonesia. “Saya sekali lagi mengimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada, jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, jangan menganggap NKRI bisa ditipu,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, tidak akan ragu-ragu untuk menindak mereka yang telah mempermainkan, membohongi, dan menipu negara. “Saya sebagai mandataris rakyat, telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di republik ini. Dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu,” ujar Prabowo.
Oleh sebab itu, Prabowo mengingatkan semua unsur untuk segera berbenah dan membersihkan diri. Negara akan segera menindak mereka yang tidak mau membersihkan diri, tanpa memandang keluarga atau partai. “Atas nama rakyat Indonesia, saya peringati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto masih melihat penyelewengan dan korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan dan kekuasaan. “Sebagai Presiden, saya melihat masih terlalu banyak penyelewengan, terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilakukan, justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan,” kata Prabowo, Senin (2/6).
Menurut Prabowo, momen Hari Lahir Pancasila semestinya mendorong semua unsur yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk kembali ke nilai-nilai Pancasila. Prabowo mengajak semua pihak menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri dan memperbaiki sistem masing-masing. “Saya mengimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita kembalikan nilai Pancasila, nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyelewengan yang dilakukan pejabat pemerintah. “Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan!” kata Prabowo. Bahkan, Kepala Negara menyebut, masyarakat bisa menyiarkan bukti soal dugaan penyelewengan tersebut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti saat ini. “Sekarang kita punya teknologi, setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo.
2. Presiden Prabowo Subianto menyebut, masih banyak penyelewenangan, manipulasi hingga korupsi di negeri ini, yang diduga dilakukan para elite bangsa terutama para wakil rakyat. Sikap mental yang tidak baik tersebut, kata Prabowo, juga terdapat dalam tubuh pemerintahannya. Ia mengajak semua unsur yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memperbaiki diri dan sistem, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
“Saudara-saudara sekalian, kita sekarang semakin sadar betapa besar kekayaan kita, tapi kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan, kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa. Terutama mereka yang pegang jabatan jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan,” ujarnya berterus terang.
3. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, musuh utama bangsa Indonesia bukanlah LSM asing, melainkan elite politik yang menjadi koruptor. “Musuh utama bangsa kita bukanlah LSM asing. Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elite-elite politik yang terlibat korupsi,” ujar Usman menanggapi tudingan Prabowo soal pihak asing mendanai LSM untuk mengadu-domba bangsa Indonesia, Senin (2/6).
Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ini mengatakan, koruptor yang dimaksud bukan hanya mengambil uang rakyat, tetapi juga merusak institusi demokrasi dan hak asasi manusia. Termasuk korupsi terhadap lingkungan hidup dengan mengeruk kekayaan alam dengan cara merusak.
“Korupsi hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elite. Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni,” ujar dia. “Semua ini dikerjakan oleh elite-elite politik yang korup,” ujar Usman.
4. Wapres Gibran Rakabuming Raka bertegur sapa dengan Ketum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri di sela-sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6).
Kata Ketua MPR Ahmad Muzan, Gibran sempat berbincang dengan Megawati. Keduanya bahkan bercanda bersama sejumlah pejabat lain saat menunggu dimulainya upacara. Pada momen tersebut, Gibram sempat menanyakan mengenai kondisi kesehatan Megawati. “Iya (ngobrol dengan Bu Mega). Bercanda-canda juga. Bercanda di antara kita. Yang ada di (ruang) holding, ada saya, ada Pak Prabowo,” kata Muzani usai upacara.
Gibran juga mengunggah foto dirinya sedang bersalaman dengan mantan Wapres Try Sutrisno yang bersama forum purnawirawan TNI/Polri pernah meminta MPR memakzulkan dirinya. Momen tersebut berlangsung sebelum mereka mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6) kemarin.
“Sebelum upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 M. Jusuf Kalla,” ujar Gibran melalui akun Instagramnya.
Dalam foto yang diunggah itu, Gibran yang mengenakan jas warna hitam membungkuk dan menyalami Try Sutrisno yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP. Momen salaman dengan Try yang memakai kemeja putih seragam BPIP itu juga disaksikan langsung oleh Megawati yang berada disampingnya.
Gibran juga mengunggah momen saat dirinya bersama Prabowo, Megawati, dan Try Sutrisno duduk satu meja. Pada momen tersebut, Prabowo dan Gibran berada satu barisan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan duduk berhadapan dengan Megawati dan Try Sutrisno.
5. Kemenkum mengatakan, buron kasus korupsi E-KTP Paulus Tannos menolak menyerahkan diri secara sukarela kepada Pemerintah Indonesia. “Posisi PT (Paulus Tannos) saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela,” kata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum, Widodo, saat dihubungi, Senin (2/6). Widodo mengatakan, saat ini Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan kepada Otoritas Singapura.
“Saat ini PT tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura dan pihak AGC Singapura, atas permintaan Pemerintah RI, terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan PT tersebut,” ujarnya seraya menjelaskan, sidang pendahuluan ekstradisi buron kasus e-KTP, Paulus Tannos, akan digelar di Pengadilan Singapura pada 23-25 Juni 2025.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku terus memantau proses ekstradisi buron kasus E-KTP Paulus Tannos. Kata dia, KPK intens berkomunikasi dengan Kemenhum dan instansi pemerintah lainnya terkait proses ekstradisi tersebut. “Proses tuntutan ekstradisi masih berjalan, KPK dan Kementerian Hukum masih memantau proses di Singapura. Sampai hari ini masih intens komunikasi antar pemerintah,” kata Setyo, Senin (2/6).
Setyo mengatakan, sudah menerima informasi soal Paulus Tannos mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura. Namun, permohonan tersebut, belum dikabulkan otoritas Singapura. “Terinformasi pengajuan penangguhan Tannos belum disetujui,” ujarnya.
6. Pemerintah batalkan diskon tarif listrik bulan Juni dan Juli 2025. Menkeu Sri Mulyani Indrawati beralasan, pembatalan ini lantaran penganggarannya jauh lebih lambat dari yang diperkirakan. Kata dia, pembatalan pemberian diskon tarif listrik sudah disepakati dalam rapat para menteri dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6). “Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani.
Sebagai gantinya, pemerintah akan mencairkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja dan guru honorer. Jumlah subsidinya ditingkatkan dari semula Rp 150.000 menjadi Rp 300.000 per bulan Dengan demikian, pekerja dan guru honorer mendapatkan Rp 600.000 untuk bulan Juni-Juli 2025.
7. Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji ke-13 untukASN, TNI/Polri, dan pensiunan akan cair bulan ini. Hal ini diungkapkannya usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6). Menurut Sri Mulyani, penyaluran gaji ke-13 ini, akan melengkapi paket stimulus yang berisi 5 jenis bantuan dengan anggaran Rp 24,44 triliun.
Ia mengungkapkan, total anggaran yang dialokasikan untuk gaji ke-13 sekitar Rp 49,3 triliun, termasuk ASN pusat, daerah, TNI/Polri, dan pensiunan. “Dengan adanya pencairan gaji ke-13, paket stimulus Rp 24,44 triliun, dan akselerasi program pemerintah, kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga,” jelasnya.
8. Pihak Kejagung menduga, pegawai kejaksaan yang dibacok di Depok, Jabar korban upaya pembegalan. Sebab, pegawai tersebut (DSK, red) bukan penyidik atau pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara. Akibat pembacokan tersebut jari kelingking korban putus. “Kita berkesimpulan sementara ini bisa saja ada bentuk kejahatan-kejahatan, apakah dalam upaya begal, pencurian, dan seterusnya. Nah, ini yang terus kita dalami,” ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Gedung Penkum Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (2/6). Harli mengatakan, pelaku pembacokan belum tertangkap, ia berharap penyidik Polri bisa segera menangkapnya.
9. Anggota Komisi IX DPR bidang ketenagakerjaan, Nurhadi, menyoroti kericuhan job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/5) lalu. Menurut Nurhadi, insiden itu mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan sangat mendesak. Ia menilai kericuhan itu karena pemerintah daerah tidak cermat.
Politisi Nasdem dapil Jatim VI ini mengkritik kericuhan tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial pemerintah daerah menangani tingginya animo masyarakat terhadap akses pekerjaan. Nurhadi yang rajin turun ke lapangan ini menyayangkan kericuhan itu terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.
“Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” katanya.
10. Pemkot Bandung resmi memberlakukan aturan jam malam untuk pelajar terhitung Senin (2/6). Dasar aturan tersebut adalah Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/DISDIK tanggal 23 Mei 2025 tentang pembatasan aktivitas malam bagi peserta didik. “Siswa tidak diperbolehkan berada di luar rumah dari pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali untuk alasan khusus,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dalam rilisnya, Senin (2/6).
Namun aturan tersebut tidak berlaku bagi pelajar yang tengah mengikuti kegiatan resmi sekolah atau lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan yang diketahui orang tua, didampingi orang tua, atau dalam kondisi darurat. Farhan meminta ASN di wilayah Kota Bandung serta pihak sekolah turut menegakkan aturan jam malam bagi pelajar tersebut. Ia ingin semua pihak memastikan pelaksanaan berjalan efektif tanpa menimbulkan polemik.
Wali Kota Depok Supian Suri juga mulai memberlakukan aturan jam malam pukul 21.00 hingga 04.00 WIB bagi para pelajar di daerahnya mulai Selasa (3/6). “Kami menindaklanjuti apa yang menjadi arahan pak gubernur. Ini juga akan menjadi bagian dari peningkatan disiplin anak-anak Kota Depok, khususnya para pelajar,” ujar Supian di Depok, Senin (2/6).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebagai bagian dari upaya meningkatkan disiplin dan perlindungan terhadap generasi muda. Ia menegaskan, para pelajar tidak lagi diizinkan berkeliaran di luar rumah tanpa keperluan yang mendesak setelah pukul 21.00 WIB. (Harjono PS)
