JAKARTA, REPORTER.ID – Dalam rangka pelaksanaan masa reses DPR RI, Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP Kalsel), Rabu (18/6/2025). Dalam kunjungan tersebut, pria yang akrab disap Habib Aboe itu secara tegas menyoroti ditemukannya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (19/6/2025) Habib Aboe mengatakan kalau keterlibatan oknum tersebut merupakan ancaman serius terhadap integritas upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.
“Saya sangat prihatin, ada oknum aparat penegak hukum yang justru menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba. Ada juga yang terbukti sebagai pengguna narkoba. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Untuk itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, mendorong BNNP Kalsel agar lebih proaktif menyisir dan mengidentifikasi oknum-oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam jaringan narkoba. Ia menekankan bahwa langkah awal ini sangat krusial untuk memastikan perang melawan narkoba dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.
“BNN harus menjadi garda depan dalam pembersihan internal, termasuk terhadap aparat yang seharusnya menegakkan hukum, bukan melanggarnya. Kita tidak bisa berharap banyak dalam pemberantasan narkoba jika dalam tubuh penegak hukum sendiri masih ada yang terlibat,” ujar Legislator Fraksi PKS dari Dapil Kalsel I tersebut.
Bahkan, dirinya memberikan dukungan penuh kepada BNNP Kalsel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta berharap sinergi antarlembaga bisa terus diperkuat demi menciptakan Kalsel yang bersih dari narkoba.
“Kita butuh langkah nyata dan berani. Jangan ragu untuk bertindak terhadap siapa pun yang terlibat, tak peduli pangkat dan jabatan. Ini demi menyelamatkan generasi bangsa,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kunjungan Sekrataris Jenderal (Sekjen) DPP PKS periode 2020-2025 ini menjadi bagian dari komitmennya sebagai Wakil Rakyat dalam mengawasi dan memperkuat kelembagaan negara dalam memberantas peredaran narkoba secara serius dan menyeluruh. ***
