Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi (net)
Oleh: Ambassador Freddy Numberi Laksamana Madya TNI (Purn)
1. Pendahuluan
Berakhirnya Perang Dingin merupakan pergeseran geopolitik besar-besaran yang didorong oleh sebagian besar revolusi demokratis yang damai di Eropa Timur. Para pemimpin di Barat belajar bahwa demokratisasi – sesuatu yang sangat diyakini oleh orang-orang di Barat, juga membawa keuntungan keamanan yang penting. Namun, demokratisasi berulang kali membatalkan status quo, setiap kali dengan konsekuensi geopolitik yang ditakuti Rusia.
Awalnya, negara-negara demokrasi baru berusaha untuk bergabung dengan NATO. Kemudian, “revolusi berwarna” menjungkirbalikkan pemerintahan pro-Rusia di Serbia, Georgia, dan Ukraina. “Munculnya Uni Eropa sebagai negara adidaya ekonomi yang tergabung dalam aliansi NATO dan terus bergerak ke arah timur menghadapkan Rusia yang baru dengan prospek yang di masa lalu merupakan mimpi buruk keamanan – sebuah perbatasan dengan “kekaisaran” Eropa yang bersatu.”
Selain itu, ketika Rusia berfokus pada pengembangan negara yang kuat daripada demokrasi liberal, kesenjangan ideologis baru terbuka antara Rusia dan Barat. Demokrasi kemudian dilihat di Rusia sebagai senjata anti-Rusia, dengan target utamanya adalah pemerintahan Putin. Ketika Rusia menentang revolusi demokratis negara-negara tetangganya, Rusia dianggap secara agresif mencampuri urusan mereka.
Akibatnya, Barat tampak seperti “kekuatan revisionis” bagi Rusia, bahkan ketika Rusia tampak revisionis bagi Barat. Gagasan bahwa demokrasi meningkatkan keamanan didukung oleh penelitian akademis tentang “teori perdamaian demokratis”, yang menyatakan bahwa perang antara negara-negara demokrasi tidak mungkin terjadi, dan oleh karena itu, penyebaran demokrasi akan menciptakan wilayah yang meluas sehingga perang tidak mungkin lagi terjadi.
Teori ini telah menerima perhatian akademis yang sangat besar dari tahun 1980-an dan seterusnya di kalangan akademisi Barat. Komunitas Atlantik Utara tampak seperti zona perdamaian yang dibayangkan oleh Kant dan yang lainnya, dan banyak yang berharap bahwa demokrasi dan manfaat keamanannya dapat menyebar dengan cepat dan tanpa masalah ke negara-negara pascakomunis.
2. Pembahasan
Salah satu keutamaan politik demokratisasi sebagai kebijakan luar negeri adalah bahwa hal ini menyelesaikan ketegangan tradisional antara berbuat baik dan mengejar kepentingan pribadi, sebuah ketegangan yang sangat terasa di Amerika Serikat (AS) selama Perang Dingin.
Alih-alih mendukung diktator yang berada di pihak Barat melawan komunisme, perdamaian demokratis mengulurkan harapan bahwa dengan mempromosikan demokrasi, Barat dapat berbuat baik dan meningkatkan keamanan internasional pada saat yang sama. Promosi demokrasi menarik bagi kaum realis dan juga kaum liberal.
Bagi kaum realis, dampak geopolitik demokratisasi di Eropa adalah terciptanya sekumpulan negara merdeka yang akan mencegah munculnya kembali kekaisaran Rusia. Daya tarik gabungan antara demokratisasi dan perluasan kelembagaan ditangkap dalam frasa “pluralisme geopolitik”, yang menurut Zbigniew Brzezinski harus menjadi tujuan Barat di bekas Uni Soviet.
Perdamaian demokratis berpindah dari teori ke praktik sebagian karena tumpang tindih dengan kebijakan yang dirancang untuk memperluas pengaruh Barat dan mengecek penegasan kembali Rusia. Dengan demikian, perluasan lembaga-lembaga Barat ke Eropa Timur tidak terjadi karena liberalisme menang atas realisme atau karena kaum demokrat mengalahkan kaum republiken, tetapi karena didukung oleh kaum realis dan liberal, dan oleh kaum republiken dan demokrat.
Kaum liberal berusaha untuk mempromosikan demokrasi dan lembaga-lembaga internasional, sementara kaum realis berusaha untuk mencegah Rusia membangun kembali kontrol atas Eropa tengah. Tidak hanya Clinton, Warren Christopher, dan Strobe Talbott yang mendukung perluasan NATO, tetapi juga Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, dan Richard Nixon.
Perbedaan pendapat terbatas pada sejumlah kecil kritikus, seperti George Kennan, yang khawatir akan dampaknya terhadap Rusia (Kennan juga menentang pendirian NATO pada tahun 1949). Namun, bagi Rusia, implikasi geopolitik dari demokratisasi mengancam, dan ancaman terbesar ada di Ukraina. Jika diberi pilihan, masyarakat Eropa Timur akan memilih pasar, demokrasi, dan Eropa Barat.
Jika Rusia tidak bergabung dengan mereka, maka Rusia akan terisolasi. Sejauh demokrasi di Rusia dipertanyakan dan tidak pernah tidak dipertanyakan – negara-negara tetangga Rusia akan menghadapi ancaman dan pilihan. Mereka hampir pasti akan bersekutu dengan Barat yang demokratis, bukan dengan Rusia yang otokratis.
Hal itu mengancam konsepsi Rusia tentang keamanan dan identitasnya sebagai “kekuatan besar”. Selain itu, batu kunci dari pluralisme geopolitik adalah Ukraina yang merdeka dan kuat, sesuatu yang ditentang oleh sebagian besar orang Rusia.
Para pemimpin Barat meremehkan keberatan Rusia terhadap implikasi geopolitik dari demokratisasi karena, menurut argumen perdamaian demokratis dan dengan berakhirnya Perang Dingin, implikasi semacam itu tampak tidak relevan. Rusia secara eksplisit menolak gagasan pluralisme geopolitik di lingkungannya.
Rusia menganggap penting bagi kepentingannya dan kebaikan umum untuk mendominasi wilayah pasca-Soviet, termasuk Ukraina. Beberapa negara di kawasan ini (terutama Belarus dan Kazakhstan) menerima kebutuhan akan kepemimpinan Rusia dan bahkan menyambutnya.
Sementara itu, beberapa negara lainnya (Ukraina, Georgia, Azerbaijan) menentang klaim keunggulan Rusia. Jika negara-negara ini demokratis, mereka akan menolak kontrol Rusia. AS dan negara-negara Eropa Barat semakin mendorong penggulingan rezim-rezim otoriter yang masih ada di Eropa.
Penggulingan Slobodan Milosevic dalam “Revolusi Buldoser” pada bulan Oktober 2000 menunjukkan apa yang mungkin terjadi: revolusi rakyat menggulingkan seorang pemimpin otokratis dan memecahkan masalah keamanan yang sulit dipecahkan.
Bagi Uni Eropa, kasus yang tidak terlalu keras namun sama pentingnya adalah kasus Slovakia, di mana Uni Eropa menegaskan bahwa kemajuan keanggotaan Uni Eropa akan diperlambat selama pemerintahan otokratis Vladimir Meciar masih berkuasa.
Para elit Slowakia mengisolasi Meciar dan memaksanya turun dari kekuasaan untuk mempertahankan tujuan integrasi Eropa negara tersebut. Revolusi Mawar di Georgia pada 2003 dan Revolusi Oranye di Ukraina pada 2004 berkontribusi pada keyakinan bahwa ada “resep” yang dapat ditiru di tempat lain.
3. Penutup
Keberhasilan awal revolusi “Musim Semi Arab” pada 2011 tampaknya semakin menunjukkan kekuatan penularan untuk membawa demokrasi ke otokrasi lama dan menghilangkan masalah keamanan utama (meskipun tentu saja, dalam jangka panjang, dampak Musim Semi Arab kurang positif). Rusia melihat praktik ini tidak sah dan berbahaya.
Revolusi di Serbia menggantikan pemerintahan yang didukung Rusia dengan pemerintahan yang lebih bersahabat dengan Barat. Revolusi Mawar di Georgia lebih rumit, tetapi pemerintahan Saakashvili yang baru sangat pro-Amerika Serikat (AS) dan anti-Rusia.
Revolusi Oranye masih lebih mengancam, baik karena Ukraina jauh lebih penting bagi Rusia maupun karena Revolusi Oranye dilihat oleh 3 banyak orang sebagai model potensial untuk menggulingkan Putin. Beberapa pihak di Barat secara terbuka mengharapkan revolusi berwarna di Rusia.
Setelah revolusi-revolusi yang diwarnai, promosi demokrasi pada umumnya dan revolusi demokrasi pada khususnya begitu terkait dengan persaingan geopolitik sehingga tidak dapat dipisahkan. Bagi Barat, promosi demokrasi tidak hanya menjadi pengejaran sebuah cita-cita, tetapi juga menjadi senjata ampuh dalam perebutan pengaruh di dunia yang semakin kacau.
Bagi Rusia, promosi demokrasi tampak sebagai bentuk perang baru, merebut wilayah dengan mengganti para pemimpinnya melalui protes, bukan dengan menginvasi dengan tentara. Selain itu, ini adalah senjata yang semakin terlihat ditujukan untuk rezim Putin di Rusia yaitu politik kekuasaan. (Penulis Adalah tokoh politik nasional dan militer, mantan Dubes Rusia dan Malta, mantan Menhub, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, mantan MenPAN-RB, mantan Gubernur Papua).
Jakarta, 15 Agustus 2025
