JAKARTA,REPORTER.ID — Index Politica merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 83,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun masa pemerintahan. Sementara 90,8 persen responden mengaku mengetahui kebijakan Presiden melalui media massa dan media sosial, yang mencerminkan citra baik pemerintah cukup mendominasi ruang publik.
Hasil survei tersebut menyebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu Top of Mind, sejajar dengan nama-nama Menteri lainnya seperti Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan), Sjafri Sjamsoedin (Menteri Pertahanan), dan Amran Sulaiman (Menteri Pertanian).
Keunggulan Menteri Bahlil dalam persepsi publik ini ditopang oleh fokus program-program strategis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, antara lain peningkatan lifting minyak bumi, biodiesel B-45 serta pemberian akses luas bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, dan organisasi keagamaan untuk mengelola sumur minyak tua dan pertambangan.
“Kebijakan Menteri Bahlil terbukti berpihak pada Rakyat. Posisi itu menjadi perekat. Bangsa ini memerlukan pemimpin yang mampu menjadi perekat. Apalagi jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar sangat tepat sebagai tempat berkumpul semua pihak,” tegas Idrus Marham dalam memberikan dukungannya kepada Bahlil sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar, itu di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan sedang menyusun regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dalam bentuk Peraturan Menteri untuk mengatur secara teknis pemberdayaan UMKM, koperasi, dan organisasi keagamaan di sektor pertambangan.
Rancangan regulasi teknis tersebut mencakup batas luas area tambang yang dapat dikelola masyarakat lokal, kewajiban badan usaha pertambangan harus berada di lokasi yang sama dengan wilayah tambang serta kriteria UMKM dan koperasi yang dapat mengelola tambang harus berdomisili di wilayah setempat, bukan dari luar wilayah seperti Jakarta.
Meskipun batasannya akan disesuaikan dengan kapasitas, imbuh Bahlil, langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat banyak serta menegaskan komitmen untuk menjadikan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kebijakan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan, bukan hanya memberikan kesempatan kepada kelompok besar atau elit di tingkat pusat saja dalam memperoleh keuntungan, tetapi masyarakat setempat pun turut menikmati hasilnya.
Idrus Marham: Legitimasi dan penegasan dukungan
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham secara tegas memberikan dukungan politik kepada Bahlil, sekaligus memberikan legitimasi ideologis terkait kebijakan pro-rakyat yang diambil Menteri dari Papua tersebut.
“Arahan Ketua Umum Partai Golkar sangat jelas. Apapun harus kita pertaruhkan dalam mendukung sepenuhnya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan program-program produktif untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa,” terang Idrus.
Pernyataan tersebut sebagai penegasan dan dukungan kepada Menteri Bahlil seluruh anggota Kabinet Merah Putih (KMP) agar dapat melahirkan kebijakan dan program yang benar-benar produktif untuk kepentingan rakyat luas.
Idrus juga menyebutkan kiprah dan prestasi Bahlil sudah terbukti. Kebijakan yang telah diambil sebagai Menteri ESDM menunjukkan semangat pembaruan, karena berhasil menjadi rakyat sebagai pelaku langsung dalam Pembangunan nasional. Posisi Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar, imbuh Idrus, menjadi asset penting sebagai perekat dalam konteks politik dan pemerintahan.
Momentum Memperkuat Daya Ungkit
Hasil survei Index Politica yang menyebutkan bahwa 87,5 persen responden mengetahui aktivitas dan kebijakan Menteri. Masyarakat menilai sosok Menteri berdasarkan keberhasilan program (41,5 %), keramahan (17,5 %), dan pemberitaan positif (16,2 %).
Idrus menilai momentum ini sangat baik bagi Kabinet Merah Putih (KMP) untuk memperkuat narasi dan eksekusi kebijakan yang inklusif dan transparan.
“Khususnya bagi Menteri ESDM, salah satu keberhasilan yang patut dirayakan adalah keberpihakannya terhadap UMKM dan koperasi yang diberikan akses untuk mengelola pertambangan sebagaimana Rancangan Peraturan Menteri yang sedang disusun. Semakin jelas aturannya dan semakin mudah aksesnya, semakin besar peluang agar masyarakat daerah tambang ikut menikmati manfaat nyata,” tegas Idrus.
Sikap Partai Golkar, sebagaimana disampaikan Idrus Marham, dengan tegas memberikan dukungan dan legitimasi politik terhadap program-program pemerintah agar tetap selaras dengan semangat keadilan sosial.
