Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Setyo Sigit Prabowo (net)
Isu menarik siang ini, Presiden Prabowo Subianto lakukan introspeksi atau bertanya pada diri sendiri, apakah betul dirinya otoriter? Hal itu dilakukannya untuk menguji pandangan atau tudingan di podcast atau medsos yang mengkritik dirinya otoriter. Menurut Prabowo, dirinya tidaklah otoriter. Prabowo memberi ilmu kepada kaum muda yang ingin jadi presiden, jangan takuut difitnah.
Isu lainnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengkritik mantan Presiden Jokowi yang menyebut proyek Woosh sebagai investasi sosial. Menurut Said Didu, sejak awal Jokowi tidak pernah sampaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Woosh sebagai investasi sosial. Ia menilai, pernyataan Jokowi memperlihatkan gelagat cuci tangan atas proyek yang mewariskan utang ratusan triliun ini. Berikut isuu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto lakukan introspeksi atau bertanya pada diri sendiri, apakah betul dirinya otoriter? Hal itu dilakukannya untuk menguji pandangan atau tudingan di podcast atau medsos yang mengkritik dirinya otoriter. Namun menurut Prabowo, dirinya tidaklah otoriter.
Prabowo mengaku tahu ada pandangan seperti itu dari pembicaraan di podcast dan media sosial yang ia simak padamalam hari. “Jadi, malam-malam saya buka (podcast), apa iya ya? Apa memang saya otoriter? Rasanya enggak sih,” ujar Prabowo santai saat berpidato pada pemusnahan simbolis barang bukti 214,84 ton narkotika di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).
Prabowo berterus-terang, dirinya sesekali menonton tayangan podcast pada malam hari untuk mengetahui pandangan publik terhadap dirinya. Ia mengakui, dirinya terkadang kesal dengan isi podcast tersebut, namun ia tetap menerimanya, bahkan mencatatnya untuk koreksi diri.
“Saya malam-malam suka buka podcast-podcast itu, kadang-kadang dongkol juga ya, apa ini? Tapi saya catat, oh oke,” ucapnya di depan Kapolrii Jenderal Setyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih yang menghadiri acara tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo berpesan, pemimpin itu mau terima kritik dan koreksi dari rakyatnya. Pemimpin yang tidak mau dikoreksi akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Jadi koreksi itu hal yang baik. Prabowo lalu memberi wejangan atau berpesan kepada calon pemimpin masa depan, jangan takut menghadapi terpaan fitnah. Jangan takut difitnah, jangan takut dikoreksi.
“Kalau kita diserang, ini saya kasih ilmu kepada kaum muda yang ingin jadi presiden, gue kasih ilmu ya, jangan takut difitnah,” ujar Prabowo. “Saya punya filosofi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tidak boleh diikuti oleh rasa sakit hati, jangan,” imbuhnya.
“Saya dulu punya guru waktu saya masih muda. Saya kena fitnah 2-3 kali yang membuat saya down. Saya mengeluh ke guru saya. Saya dinasehati, jangan berkecil hati, engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan, berarti engkau ditakuti. Engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati’. Coba angkat tangan, siapa yang ingin jadi presiden? Nggak apa-apa, bagus itu, tapi jadi presiden yang benar,” ujarnya.
Senyuman dan tawa sempat bergema saat Presiden Prabowo Subianto meminta audiens yang ingin menjadi presiden angkat tangan. Salah satu tamu undangan yang hadir pun angkat tangan. Prabowo tersenyum tipis di momen tersebut. Kepala negara mengapresiasi cita-cita orang yang ingin jadi presiden tersebut. Dia berpesan, jika kelak menjadi presiden, jangan takut dikritik dan dikoreksi.
“Enggak apa-apa bagus, tapi jadi presiden yang benar ya dan jangan takut dikoreksi,” kata Prabowo. “Bersaing itu bagus, kritik harus, koreksi harus, pemimpin yang tidak mau dikoreksi, dia akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan,” ujarnya.
2. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas narkoba, penyelundupan, dan judol. Bahkan, Prabowo memberi atensi khusus terhadap narkoba yang telah merusak masa depan generasi muda. “Saya minta Kapolri lakukan tiga hal, yakni satu pemberantasan narkoba, dua penyelundupan, tiga judi online,” ujar Prabowo saat menghadiri pemusnahan 214,84 ton narkotika di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung soal kebocoran kekayaan negara yang menjadi masalah utama Indonesia. “Apapun yang kita inginkan, mustahil kita capai kalau kekayaan kita tidak kita kuasai, tidak kita kelola. Kekayaan itu ibarat darah di suatu badan. Kalau darah kita bocor, mengalir sekian cc, di ujungnya manusia badan itu mati, sama,” tegasnya seraya mengatakan, Polri harus menjadi garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia dari berbagai ancaman.
Prabowo mengingatkan, kartel narkoba di zaman sekarang memiliki kapal selam sendiri untuk mengedarkan produknya. Prabowo menyebut ada perahu yang mendarat pukul 01.00 dini hari di Pantai yang sunyi. Ia meminta polisi jadi polisinya rakyat sehingga mereka jadi mata dan telinganya polisi. “Polisi harus jadi polisi rakyat. Sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga. Rakyat yang lapor ke kepala desa, lau diteruuskan ke polisi,’’ ujarnya.
3. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, 214,84 ton narkotika yang dimusnahkan itu diperoleh selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, nilainya Rp 29,37 triliun. “Jumlahnya 214,84 ton, bila dikonversi dalam bentuk uang, nilainya setara dengan Rp 29,37 triliun,” kata Kapolri.
Jenderal Listyo lapor kepada Presiden Prabowo Subianto soal banyak daerah belum punya Lembaga Rehabilitasi Narkoba. Ia juga melaporkan, ketamin dan etomidate beluum diatr dalam hukum pidana. Dikatakan, belum semua kabupaten/kota memiliki lembaga rehabilitasi untuk menampung dan memulihkan korban penyalahgunaan narkoba.
“Saat ini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di seluruh Indonesia, terdiri dari 393 rehabilitasi medis dan 222 rehabilitasi sosial. Faktanya, belum semua kabupaten/kota memiliki lembaga rehabilitasi,” kata Sigit di hadapan Prabowo, Rabu (29/10) siang.
4. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Dasco, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (29/10) pagi. Keduanya berdiskusi perihal situasi terkini Tanah Air, terutama masalah politik dan program strategis pemerintah.
Dasco membenarkan pertemuannya dengan Prabowo saat dikonfirmasi. Ia mengklaim dirinya dan Prabowo sering bertemu untuk saling berbagi informasi. “Iya, pertemuan ini rutin saja. Kita saling berbagi informasi. Membahas berbagai hal tentunya untuk kemaslahatan rakyat banyak,” kata Dasco.
Presiden Prabowo Subianto jga menggelar rapat terbatas dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/10). Usai rapat, Airlangga memaparkan, pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap solid di tengah dinamika global.
Menurutnya, sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif dan menjadi bukti daya tahan ekonomi Indonesia masih kuat. “Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen masih di atas 100 (sampai) 115. Ritel juga baik 5,8 (persen), PMI (Purchasing Managers Index) 50,4,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan, tren positif juga terlihat pada sektor investasi dan konsumsi masyarakat. Disebutkan, realisasi investasi nasional mencapai Rp 1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index naik hingga 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan kinerja perbankan yang meningkat. Dari sisi produksi, pemerintah telah mencatat adanya peningkatan pada penggunaan kapasitas industri , ini menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak.
5. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku masih bernegosiasi dengan AS terkait tarif impor 0 persen untuk produk-produk tertentu seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, sehingga sama dengan beberapa negara lain. Airlangga menyebut, negosiasi ditargetkan berakhir pada akhir November 2025 ini. “Nol persen. Hampir sama dengan yang didapatkan Malaysia,” ucap Airlangga.
“Jadi, kita sudah bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan nol. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi supply chain untuk misalnya industri medical,” imbuh Airlangga.
6. Bangunan ponpes ambruk. Kali ini menimpa Asrama Putri Ponpes Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani di Jalan Pesanggrahan, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, ambruk pada Rabu (29/10) pukul 00.30 WIB. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menyatakan, secara total ada 12 santriwati yang menjadi korban ambruknya asrama putri tersebut, 1 orang meninggal dunia.
Korban meninggal atas nama Putri (12), warga Dusun Rawan, Desa Besuki, Kecamatan Besuki. Sedangkan yang lai, enam orang dirawat di Puskesmas Besuki, empat orang dirawat di RSUD Besuki, dan satu orang dirawat di RSIA Jatimned. “Korban yang selamat sekarang dirawat intensif di beberapa tempat, empat di RSUD Besuki, dan satu di RSIA Jatimned,” kata Rezi.
Waketum PBNU, KH Zulfa Mustofa meminta pemerintah turun tangan memperbaiki bangunan pondok pesantren yang sudah berusia tua dan membahayakan. Hal ini merespons ambruknya asrama putri pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Syekh Abdul Qodir Jailani, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (29/10) dini hari.
“Kami berharap, ya memintalah, agar pemerintah bisa membantu pesantren tua yang bangunan-bangunannya berpotensi membahayakan. Agar membantu dengan cara memperbaiki bangunan-bangunan tersebut, agar santri-santrinya kembali bisa belajar dengan aman,” kata Kiai Zulfa dalam keterangan tertulis, kemarin.
Sementara itu Kemenag akan memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta terkait ambruknya asrama putri Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu (29/10). “Insya Allah Kemenag akan beri bantuan Rp 200 juta dan itu akan diantar langsung oleh Direktur Pesantren pada Kamis besok,” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, Rabu (29/10).
7. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengkritik mantan Presiden Jokowi yang menyebut proyek Woosh sebagai investasi sosial. Menurut Said Didu, sejak awal Jokowi tidak pernah sampaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Woosh sebagai investasi sosial. Ia menilai, pernyataan Jokowi memperlihatkan gelagat cuci tangan atas proyek yang mewariskan utang ratusan triliun ini.
“Selama perancangan, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan Whoosh sebagai investasi sosial, jangan setelah gagal menjadi belok,” kata Said Didu yang dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis (30/10). Menurut Said Didu, Whoosh adalah proyek ambisi Jokowi tanpa perencanaan matang. “Ini proyek ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat,” jelas Said Didu.
Bahkan,kata Said Didu, demi memuluskan Whoosh, ada empat pejabat pemerintah yang dipecat gara-gara menyampaikan kritik atas proyek tersebut. “Kereta cepat ada 4 pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Ignatinus Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” tandasnya.
Sebelumnya mantan Presiden Jokowi menegaskan, Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10) lalu. Jokowi menerangkan, alasan pembangunan Whoosh karena kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
Anggota Komisi III DPR Abdullah mendorong KPK mengusut dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) Jakarta–Bandung, Whoosh. Menurutnya, KPK harus menjawab keresahan publik terkait proyek yang mewariskan beban utang sangat besar itu. “KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Rabu (29/10).
Jika memang ditemukan tindakan pidana dalam proyek Whoosh, KPK wajib memproses semua pihak yang terlibat kasus dugaan mark up tersebut. “KPK tidak boleh pandang bulu. Jika dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian,” pinta Abdullah.
KPK membutuhkan waktu untuk lakukan penyelidikan kasus dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Hal tersebut disampaikan Jubir KPK Budi Prasetyo menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menduga KPK takut mengusut dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh.
“Penyelidikan perkara ini, saat ini masih terus berprogres,” kata Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (29/10). Budi mengatakan, KPK harus memastikan setiap tahapan dilakukan secara profesional agar alat bukti dan petunjuk yang dikumpulkan valid.
8. Presiden Prabowo Subianto tetapkan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG. Penetapan itu tertuang dalam Kepres Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
“Penunjukan ini merupakan mandat penting yang menegaskan komitmen penuh BGN untuk memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi terbaik, terkoordinasi secara efektif, dan berjalan tanpa hambatan di seluruh daerah,” kata Nanik dalam keterangan resmi, Rabu (29/10).
Nantinya, Nanik memimpin pelaksanaan tugas harian Tim Koordinasi serta menyelenggarakan rapat rutin minimal dua kali sebulan, atau sewaktu-waktu bila diperlukan, sebagai bahan laporan Ketua Tim Koordinasi kepada Presiden. Nanik akan didampingi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan sebagai Wakil Ketua Pelaksana Harian.
Kepala BGN Dadan Hindayana jadikan India sebagai role model untuk melaksanakan program MBG. Dadan menyebut, Indonesia meminta bantuan India untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG. “Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat role model di India,” kata Dadan, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10). “Saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” sambungnya.
9. Pemerintah dan DPR dalam rapat Panja Haji menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2026 sebesar Rp87.409.365. Jumlah ongkos naik haji (ONH) jemaah reguler turun Rp2,8 juta dari tahun 2025. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang mesti dibayar jemaah sebesar Rp54,1 juta. Sisanya, sebesar Rp33.215.559 diambil dari nilai manfaat pengelolaan BPKH.
Rapat panja dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid ini dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku wakil pemerintah. ‘’Seperti yang kami sampaikan, BPIH 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sebesar Rp87,4 juta atau turun Rp2,8 juta, apakah disetujui?” tanya Abdul Wachid yang langsung dijawab setuju.
10. Pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dari kasus korupsi e-KTP digugat ke PTUN oleh ARRUKI dan LP3HI. Keduanya mengajukan gugatan agar pembebasan bersyarat tersebut dibatalkan. “Masyarakat yang diwakili ARRUKI dan LP3HI kecewa atas bebas bersyaratnya Setnov sehingga mengajukan gugatan pembatalan keputusan bebas bersyaratnya Setnov,” ujar kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI, Boyamin Saiman, Rabu (29/10).
Seperti diketahui, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu sempat mendekam di Lapas Sukamiskin. Novanto ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017. Dia kemudian diadili dan divonis 15 tahun penjara pada April 2018.
11. Menko PM Muuhaimin Iskandar alias Cak Imin menggagas pasar 1001 malam menggunakan aset atau lahan milik negara yang tak terpakai alias nganggur. Cak Imin menargetkan, 1001 titik lahan pemerintah yang nganggur akan duigunakan untuk menjalankan program Pasar 1001 Malam.
“Kita sebut sebagai Pasar 1001 Malam, di mana fasilitas tempat-tempat pemerintah yang nganggur, idle, tapi di lokasi strategis dipinjamkan untuk UMKM, display, dan festival. Nah, kita ingin dorong 1001 titik untuk itu,” kata Cak Imin di Semarang, Jateng, Rabu (29/10). Ia mengatakan, pemerintah tengah melakukan pemetaan atas lokasi potensial untuk program Pasar 1001 Malam tersebut.
Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung membunuh ekonomi rakyat dan UMKM. “Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM,” kata Muhaimin dalam “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa”, di Jakarta Pusat, kemarin. “Terus terang raksasa gurita itu betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita,” imbuh Cak Imin.
12. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Ruudianto Lallo menegaskan, ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi wartawan. ‘’Karenanya, DPR menolak dalil pemohon, Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang menilai pasal tersebut multitafsir dan memerlukan tafsir baru soal perlindungan wartawan,’’ kata Lallo saat membacakan keterangan resmi DPR dalam gugatan UU Pers di MK, Rabu (29/20).
Ia mengatakan, Pasal 8 UU Pers tidak dimaksudkan sebagai bentuk imunitas hukum terhadap wartawan, melainkan jaminan perlindungan dalam menjalankan profesi sesuai peraturan yang berlaku. “Jika ditelaah berdasarkan risalah pembahasan Undang-Undang Pers, ketentuan pasal 8 bukanlah dimaksudkan sebagai bentuk imunitas, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya,” ujar Lallo. (Harjono PS)
