JAKARTA, REPORTER.ID — Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 kembali menggugah kesadaran publik tentang urgensi integritas di tengah meningkatnya tantangan korupsi di berbagai sektor. Momen tahunan setiap 9 Desember ini menjadi panggung global untuk menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada lembaga hukum, tetapi dimulai dari sikap dan keberanian individu dalam kehidupan sehari-hari.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menekankan bahwa perubahan besar dalam pemberantasan korupsi berakar pada hal paling mendasar: kejujuran diri sendiri. Ia menegaskan bahwa budaya antikorupsi tidak akan terbangun tanpa komitmen personal dari setiap warga negara.
“Integritas dimulai dari diri sendiri. Jujur itu berani, bersih itu hebat. Kita tidak bisa menuntut negara bebas dari korupsi jika setiap individu masih memberi toleransi pada tindakan curang sekecil apa pun. Peringatan Hakordia ini mestinya menjadi refleksi kita semua untuk berani berkata tidak pada korupsi, mulai dari lingkungan terdekat kita,” kata Habib Aboe, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan bahwa Hakordia bukan sekadar seremoni internasional, melainkan pengingat keras bahwa korupsi merusak masa depan bangsa. “Setiap 9 Desember seharusnya menjadi alarm moral bagi kita. Upaya antikorupsi tidak hanya milik KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Masyarakat di level akar rumput memegang peran penting dalam membangun ekosistem sosial yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Harapan untuk Pemerintahan Prabowo Subianto
Dalam momentum Hakordia 2025 ini, Habib Aboe juga menitipkan harapan kepada pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta komitmen politik yang lebih kuat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum serta memperkuat budaya integritas di birokrasi.
“Kami berharap pemerintahan Presiden Prabowo menjadi teladan dalam hal integritas dan keberanian memberantas korupsi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan proses birokrasi berjalan transparan, akuntabel, serta bebas kepentingan sempit. Penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu, karena masyarakat menunggu bukti bahwa negara berdiri di pihak yang benar,” kata Habib Aboe.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk mencegah celah korupsi di sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga tata kelola anggaran. “Jika pemerintah menunjukkan ketegasan dan konsistensi, itu akan menjadi energi positif yang mendorong masyarakat untuk ikut menjaga integritas di lingkungannya,” tambah.legislator dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I ini.
Tagar kampanye seperti #Integritas dan #LawanKorupsi terus menguat di media sosial, mencerminkan dukungan publik terhadap gerakan kolektif memperkuat budaya transparansi di semua sektor.
Dengan pesan moral dan harapan yang lebih tegas, Hakordia 2025 menjadi pengingat bahwa perang melawan korupsi adalah tanggung jawab bersama, dimulai dari individu, diperkuat oleh masyarakat, dan dipastikan melalui ketegasan pemerintah. ***
