BANJARBARU, REPORTER.ID — Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan pentingnya reformasi kultural di tubuh Polri sekaligus memantau kesiapan pengamanan Haul Guru Sekumpul, saat kunjungan kerja ke Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (17/12/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Habib Aboe diterima Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Golkar Pangaso Raharjo dan jajaran pejabat utama Polda Kalsel. Ia menekankan, reformasi Polri tidak hanya soal perubahan aturan atau struktur organisasi, tetapi juga transformasi cara berpikir dan bersikap aparat di lapangan.
“Reformasi Polri tidak bisa hanya berhenti pada perubahan aturan atau struktur organisasi. Yang jauh lebih penting adalah perubahan cara berpikir dan bersikap aparat di lapangan, bagaimana mereka melayani, melindungi, dan menghormati masyarakat,” kata Habib Aboe.
Ia menambahkan, integritas, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus terus ditanamkan agar kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga. “Kepercayaan publik adalah modal utama kepolisian. Tanpa integritas dan empati, sekuat apa pun kewenangan Polri akan kehilangan maknanya di mata masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan internal, percepatan transformasi pelayanan berbasis teknologi, pendekatan keadilan restoratif, dan manajemen sumber daya manusia berbasis meritokrasi.
“Penguatan pengawasan internal seperti Propam dan Irwasum harus dilakukan sungguh-sungguh. Pengawasan independen dan kredibel adalah kunci agar Polri tetap profesional,” jelasnya.
Ia menekankan pelayanan kepolisian harus memudahkan warga, dengan teknologi sebagai sarana menghadirkan layanan humanis, transparan, dan bebas pungutan liar. Pendekatan keadilan restoratif juga dinilai penting agar hukum menjadi solusi atas persoalan sosial. “Untuk perkara ringan dan konflik komunitas, pemulihan dan perdamaian sering kali lebih dibutuhkan daripada sekadar hukuman,” tambah Habib Aboe.
Habib menegaskan, karier di tubuh Polri harus berdasarkan kinerja dan integritas, bukan kedekatan atau faktor nonprofesional. “Meritokrasi adalah fondasi bagi institusi yang kuat dan dipercaya publik,” tegasnya.
Pengamanan Haul Guru Sekumpul
Menyinggung pengamanan Haul Guru Sekumpul, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Golkar Pangaso Raharjo menyatakan, Polda Kalsel menurunkan 3.700 personel untuk pengamanan tahun ini. Langkah ini merupakan evaluasi dari pelaksanaan haul sebelumnya, termasuk kendala evakuasi darurat.
Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, Kombes Pol Fahri Anggia Natua Siregar, menambahkan, sekitar 80 persen tantangan pengamanan berkaitan dengan arus lalu lintas. Polda Kalsel akan menerapkan sistem satu arah (one way) di beberapa ruas jalan utama untuk memperlancar arus jamaah sekaligus memudahkan evakuasi bila terjadi keadaan darurat.
“Dengan penguatan pengamanan dan reformasi yang terus didorong, pelaksanaan Haul Guru Sekumpul tahun ini diharapkan berlangsung lebih aman, tertib, dan lancar bagi seluruh jamaah,” kata Kombes Pol Fahri Anggia. ***
