Ketua MA, Sunarto (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua MA, Sunarto menyebut pemicu praktik korupsi di lingkungan peradilan di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni kebutuhan, kesempatan, dan keserakahan. Sunarto menuturkan, MA berikan sanksi disiplin kepada 85 hakim sepanjang 2025. “Jumlah hakim dan aparatur pengadilan yang menerima sanksi hukuman disiplin sepanjang tahun 2025 berjumlah 192 orang, dengan rincian 85 orang hakim dan 107 orang aparatur kepaniteraan, kesekretariatan, dan PPNPN,” kata dia.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto akan melewatkan malam Tahun Baru 2026 di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Rabu malam nanti. Sementara, menjelang tahun baru, Wapres Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Kaltim untuk meninjau IKN dan beberapa proyek strategis di Penajam Paser Utara, Kaltim. Gibran meninjau pembangunan Gereja Basilika Santo Fransiskus Xaverius di IKN yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2026. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua MA, Sunarto menyebut pemicu praktik korupsi di lingkungan peradilan di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni kebutuhan, kesempatan, dan keserakahan. Ia menjelaskan, tiga faktor ini harus dipahami secara komprehensif agar upaya pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan berkeadilan.
“Saya sering menyampaikan bahwa penyimpangan dan korupsi yudisial tidak lahir secara tunggal, melainkan dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu kebutuhan, kesempatan, dan adanya keserakahan,” katanya dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2025 di Kantor MA, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).
Sunarto menuturkan, MA berikan sanksi disiplin kepada 85 hakim sepanjang 2025. “Jumlah hakim dan aparatur pengadilan yang menerima sanksi hukuman disiplin sepanjang tahun 2025 berjumlah 192 orang, dengan rincian 85 orang hakim dan 107 orang aparatur kepaniteraan, kesekretariatan, dan PPNPN,” kata dia.
Sunarto menjelaskan, sanksi disiplin yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari sanksi berat 45 orang, sanksi sedang 46 orang, dan sanksi ringan 101 orang. Sanksi yang diberikan tersebut merupakan hasil dari pengawasan yang dijalankan MA melalui Badan Pengawasan.
Ketua MA Sunarto mengatakan, lembaga yang dia pimpin kini tengah mempersiapkan calon hakim MK yang akan menggantikan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Dia menjelaskan, MA telah membuat panitia seleksi yang melibatkan akademisi dan para praktisi hukum. Selain telah membentuk pansel, Sunarto menyinggung soal kriteria yang tepat dalam menjabat hakim, karena menurut dia kekuasaan di tangan yang salah akan berisiko pada keputusan yang juga tidak tepat. “Jabatan diberikan pada orang yang tidak tahu apa-apa, berisiko. Tapi juga jabatan diberikan pada orang yang pintar, smart, tahu apa-apa tapi tidak punya iman, ya itu berisiko juga,” ucap Sunarto.
2. Presiden Prabowo Subianto akan menyambut malam tahun baru 2026 di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Rabu malam nanti. Kepala Negara akan melewatkan malam tersebut bersama masyarakat Aceh. “Pak Presiden akan ke Aceh dan Insha Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12).
Menjelang tahun baru, Wapres Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Kaltim untuk meninjau IKN dan beberapa proyek strategis di Penajam Paser Utara, Selasa (30/12). Gibran meninjau pembangunan Gereja Basilika Santo Fransiskus Xaverius di IKN yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2026.
“Gereja dengan kapasitas sekitar 1.600 umat ini direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2026,” katanya dalam keterangannya, Selasa (20/12). Ia menyampaikan, gereja yang dibangun di kawasan Plaza Kerukunan ini merupakan gereja basilika pertama di Indonesia.
Setibanya di IKN, Gibran menyempatkan diri menyapa masyarakat yang memadati Plaza Seremoni, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Kehadirannya disambut masyarakat dari berbagai daerah yang memanfaatkan libur akhir tahun untuk melihat secara langsung kawasan Istana Garuda yang berseberangan dengan Plaza Seremoni. “Masyarakat datang dari berbagai wilayah, dari tua hingga muda, semua usia. Mereka memanfaatkan akses jalan tol yang dibuka langsung dari Balikpapan ke IKN dan sebaliknya,” ujar Gibran.
3. Polisi mengungkap ada puluhan anak Indonesia terpapar ideologi neo-Nazi dan supremasi ras kulit putih atau white supremacy. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahardiantono mengatakan ada 68 anak yang terpapar ideologi tersebut melalui grup daring (online) bernama True Crime Community (TCC).
“Penanganan 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi ekstrem melalui grup TCC, seperti neo-Nazi dan White Supremacy,” kata Syahar dalam Rilis Akhir Tahun 2025 Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12). Syahar menyebut Densus 88 Antiteror Polri telah bergerak untuk menangani 68 anak tersebut. Ketika ditindak, Densus mendapati anak-anak tersebut sudah memegang senjata berbahaya.
Jubir Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana mengungkapkan alasan 68 anak yang terpapar ideologi ekstrem seperti White Supremacy, padahal mereka tinggal di Indonesia. Kata dia, setelah diinterogasi, anak-anak tersebut mengaku hanya menjadikannya sebagai legitimasi untuk melampiaskan ketidaksukaan.
Dijelaskan, White Supremacy merupakan ideologi yang percaya bahwa ras kulit putih lebih unggul dari ras lain, dan harus mendominasi masyarakat. “Berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh tim, mereka mengaku, paham-paham tersebut hanya sebagai legitimasi tindakan yang mereka lakukan dalam melampiaskan dendam atau ketidaksukaan, ataupun melampiaskan kekerasan,” ujar Mayndra, Selasa (30/12).
Sementara itu Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono mengungkapkan bahwa 112 anak terpapar radikalisme sepanjang 2025 melalui media sosial hingga gim daring. Eddy mengungkapkan, salah satu gim daring yang menjadi sarana proses radikalisasi terhadap anak adalah Roblox.
4. DPR menggelar rapat Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Aceh, pada Selasa (30/12). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Sejumlah menteri dan kepala daerah terdampak bencana juga hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya, Mendagri Tito Karnavia, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Rapat yang digelar di Aceh itu menghasilkan tiga kesimpulan terkait pemulihan pascabencana di Sumatera. Yakni pertama, mempercepat pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kedua, DPR bersama pemerintah pusat meminta kementerian/lembaga terkait menugaskan person in charge (PIC) di wilayah terdampak, tujuannya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Ketiga, DPR, pemerintah pusat dan pemda memaksimalkan penanganan di kabupaten dan kota yang membutuhkan perhatian khusus.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meyakini penanganan bencana di Sumatera dengan skala nasional dapat mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak, khususnya di Aceh. Hal itu disampaikan Dasco usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR di Aceh, Selasa (30/12).
“Pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi. Nah, sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana di daerah Aceh demikian,” kata Dasco kepada awak media. Menurut Dasco, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN akan terus diperkuat.
5. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, biaya pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 59,25 triliun. . Rinciannya, Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 33,75 triliun, Sumut Rp 12 triliun, dan Sumbar sebesar Rp 13,5 triliun. “Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun,” ujar Tito dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR di Aceh, Selasa (30/12).
KSAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak dan Mendagri Tito Karnavian kompak minta anggaran ke Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menangani situasi pasca-banjir Sumatera. Momen ini berlangsung dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR di Aceh, Selasa (30/12). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu disiarkan langsung kanal YouTube DPR RI.
Dalam rapat itu, Maruli sindir soal utang bangun jembatan. Ia mengungkapkan, pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan. Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung. Hingga kini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.
6. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan target program renovasi rumah menjadi 2 juta unit pada tahun 2026. “Beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran. Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400.000, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah,” kata Fahri usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/12). Fahri menyampaikan, renovasi rumah di area perkotaan membutuhkan percepatan. Pasalnya, area perkotaan mengalami persoalan lahan yang kompleks.
Fahri juga menyebut, pemerintah tengah mempertimbangkan pembentukan lembaga percepatan pembangunan rumah. Lembaga baru tersebut akan mengurus pengadaan lahan, pengambilalihan lahan, hingga percepatan perizinan dan pembiayaan. “Intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan juga mengambil alih persoalan pembiayaan serta manajemen dari hunian yang berbasis kepada hunian sosial,” kata Fahri.
7. Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD menuai kritik keras. Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mengabaikan sejarah dan kekeliruan berpikir secara empiris. “Wacana menghapus pilkada langsung dengan alasan efisiensi biaya tidak hanya keliru secara empiris, tetapi juga mengabaikan pelajaran penting dari sejarah,” ucapnya, Selasa (30/12).
Titi mengatakan, pilkada lewat DPRD tidak menjadi solusi dari mahalnya biaya politik. “Arsip Kompas tahun 2000 justru memberi pelajaran penting bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak pernah menjadi solusi atas mahalnya biaya politik,” ujarnya.
ICW menolak usulan pilkada lewat DPRD. Menurut ICW, wacana tersebut tidak beralasan dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan. Staf Divisi Advokasi ICW Seira Tamara mengatakan, biaya politik tinggi yang membuat rawannya terjadi praktik politik uang tak bisa dijadikan alasan wacana kepala daerah dipilih DPRD ini diwujudkan. Sebab, biaya yang dikeluarkan negara untuk pelaksanaan Pilkada tak bisa hanya dilihat sebagai bentuk pemborosan yang kemudian menghalalkan penghapusan partisipasi publik dalam pemilihan.
Aktivis 98 sekaligus Wasekjen PBNU, Rahmat Pulungan menilai usulan pilkada lewat DPRD bukan solusi atas mahalnya ongkos politik, melainkan justru berpotensi menjadi bencana politik dan merampas hak rakyat. Ia menegaskan, persoalan utama pembangunan daerah selama ini bukan terletak pada mekanisme Pilkada langsung, melainkan pada birokrasi yang mahal, boros, dan minim peningkatan kapasitas serta kapabilitas. “Masalah di daerah itu akarnya ada pada birokrasi yang tidak efisien dan tidak ada improvement kapasitas. Pilkada itu instrumen, bukan tujuan,” ujar Rahmat dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12).
8. Menag Nasaruddin Umar mengatakan, pendidikan berbasis Pancasila menjadi landasan disiplin ilmu demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Indonesia perlu melahirkan kembali semangat Baitul Hikmah, di mana pendidikan yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan menjadi landasannya. “Kita ingin Indonesia melahirkan kembali semangat Baitul Hikmah, di mana pendidikan berbasis Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan bagi setiap disiplin ilmu,” kata Nasaruddin di Jakarta Pusat, Selasa (30/12). Imam Besar Masjid Istiqlal ini mengatakan, Indonesia tidak butuh pendidikan sekuler yang kering dan kurikulum yang kaku.
9. PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta memberlakukan kebijakan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Lempuyangan untuk 35 perjalanan Kereta Api (KA) Jarak Jauh pada 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif menimbang kondisi lalu lintas dan penutupan beberapa ruas jalan di sekitar Stasiun Yogyakarta saat libur Tahun Baru 2026.
Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menjelaskan pola BLB memungkinkan KA Jarak Jauh Keberangkatan dan Tujuan Stasiun Yogyakarta untuk berhenti di Stasiun Lempuyangan.
“Dengan adanya pemberhentian luar biasa (BLB) di Stasiun Lempuyangan, pelanggan memiliki pilihan akses untuk proses naik dan turun KA. Hal ini diharapkan semakin memudahkan mobilitas masyarakat di tengah lalu lintas Kota Yogyakarta yang semakin padat, sekaligus tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan,” kata Feni dalam keterangannya, Selasa (30/12) malam.
10. Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat, Suparno mengatakan pemerintah pusat akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait nilai upah minimum provinsi (UMP). Hal itu disampaikan Suparno usai bertemu dengan Wamensesneg dan Wamenaker pada Selasa (30/12). Pertemuan itu dilakukan di sela aksi demonstrasi yang dilakukan buruh di Jalan Medan Merdeka Selatan.
“Tadi yang menerima adalah dari Wamensesneg dan Wamenaker, dan beliau berdua menyatakan akan memanggil Gubernur Jawa Barat dan memanggil Gubernur DKI juga dalam rangka untuk membenahi, untuk meluruskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,” kata Suparno.
Sepertin diketahui, buruh menuntut nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026 dikembalikan sesuai rekomendasi walikota/bupati. Selain itu, mereka juga menolak nilai kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026. Suparno mengatakan buruh akan terus melakukan aksi selama belum ada revisi soal keputusan UMSK Jawa Barat.
Serikat buruh menggelar demonstrasi di Jakarta menolak keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal meminta Dedi Mulyadi mengembalikan nilai UMSK sesuai rekomendasi wali kota/bupati.
“Kembalikan nilai kenaikan UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang diubah, dihilangkan, dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat, KDM. Jadi kita minta semua rekomendasi bupati/walikota se-Jawa Barat itu dikembalikan nilainya, kenaikan UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi bupati/walikota setempat,” kata Said saat demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/12).
11. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem geram mendengar informasi soal baut jembatan bailey di Teupin Mane, Bireuen yang diduga dicuri. Mualem meminta pelaku tidak mencari kesempatan di tengah bencana. “Orang tidak bertanggung jawab, masa keadaan seperti ini cari kesempatan jual besi buruk. Kan kurang ajar itu namanya,” kata Mualem kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (30/12).
Mualem meminta pelaku sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menurutnya, jembatan dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak. “Kita imbau supaya sadarlah. Kalau dibangun infrastruktur itu untuk kepentingan masyarakat kita juga. Kalau jembatan ambruk gimana dipasok sembako,” jelas Mualem.
Dugaan pencurian baut jembatan, sebelumnya juga diungkap KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Maruli geram karena ada baut-baut jembatan bailey yang dibangun di Aceh diduga dicuri. Maruli mengatakan hal itu merupakan sabotase terhadap jembatan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem merespons KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang mengklaim baut-baut jembatan bailey yang dibangun pemerintah di lokasi terdampak di Aceh banjir dan longsor dipreteli. Mualem menyatakan, masih banyak jembatan yang belum terhubung usai sebulan bencana menerjang wilayah Aceh akhir November lalu.
Mualem mengajak Maruli untuk sama-sama memperbaiki infrastruktur jembatan agar daerah pedalaman Aceh bisa ditembus lewat darat. “Horas Pak, ini masih banyak sekali jembatan yang belum terhubung, Pak. Mudah-mudahan cepat kita buat,” kata Mualem saat rapat di hadapan pimpinan DPR dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam rakor satgas pemulihan pasca bencana di Banda Aceh, Selasa (30/12).
12. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada masyarakat terkait capaian kinerja Kepolisian yang belum memenuhi harapan masyarakat di tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kapolri secara langsung dalam konferensi pers Akhir Tahun di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12). Sigit mengakui Polri di bawah kepemimpinannya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Jenderal Listyo membeberkan tantangan utama yang akan dihadapi Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Ia menyebut berdasarkan data Global Risk Report, 10 tantangan tersebut merupakan cuaca ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam dan kelangkaan sumber daya alam. ‘’Kemudian misinformasi dan disinformasi, dampak negatif dari teknologi AI, ketimpangan polarisasi sosial, spionase, perang siber dan polusi,’’ ujarnya.
13. Presiden Prabowo Subianto teken Undang-Undang KUHAP pada 17 Desember 2025 lalu. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” tulis akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara RI (@kemensetneg.ri), Selasa (30/12). Dokumen digital UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP versi terbaru ini tersedia di situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemensetneg.
“Pembaruan hukum acara pidana ini bertujuan menciptakan supremasi hukum, menjamin hak seluruh pihak dalam proses peradilan pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informas,” tulis Kemensetneg. (Harjono PS)
