Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto bantah program MBG untuk menggalang suara di Pilpres 2029. Prabowo mengklaim ada yang menuduh dirinya dengan menyebarkan narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upayanya menggalang suara untuk kepentingan Pilpres 2029. Prabowo mengatakan, kalau rakyat memilih dirinya pada Pilpres mendatang, apa salahnya?
Isu lainnya, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto membantah program MBG untuk menggalang suara di Pilpres 2029. Prabowo mengklaim ada yang menuduhnya dengan menyebarkan narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upayanya menggalang suara untuk kepentingan Pilpres 2029. “Dan ada yang menuduh, ada. Oh, Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Kok pikirannya selalu negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya?” kata Prabowo pada Puncak Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1) malam.
Prabowo menyampaikan, jika Tuhan tidak mengizinkan dirinya jadi Presiden lagi, maka segala upaya yang dilakukannya pasti tidak akan berhasil. ‘’Bener enggak? Saya empat kali ikut pemilu, tiga kali kalah. Soalnya waktu itu Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat Menko Marves enggak dukung saya sih,” selorohnya. Prabowo mengaku program MBG sepenuhnya diadakan untuk rakyat Indonesia. Ia ingin memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Prabowo mengaku dari pengalamannya turun ke desa-desa banyak bertemu anak-anak di Indonesia yang ukuran tubuhnya tak sesuai dengan usianya.
Presiden Prabowo Subianto menyebut, program MBG sudah menjangkau 55 juta orang hingga awal tahun 2026. “Hari ini sudah 55 juta (penerima MBG). 55 juta penerima manfaat Indonesia,” kata Prabowo. Kepala Negara menyampaikan, jumlah itu setara dengan memberi makan 8 kali negara Singapura. “Berarti itu sama dengan memberi makan 8 kali Singapura. Tiap hari kita beri makan 55 juta, 55 juta mulut,” ucap Prabowo.
Peningkatan jumlah penerima ini jauh lebih cepat dari negara-negara lain, tak terkecuali Brasil. Di negara itu, penerima makan bergizi baru mampu mencapai 40 juta setelah 11 tahun. “Presiden Brasil sampaikan ke saya, mereka capai 40 juta dalam 11 tahun, kita 55 juta dalam satu tahun. Karena kita mulai 6 Januari 2024 hari ini 5 Januari 2026,” jelas Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menekankan, kritik dari masyarakat merupakan sesuatu yang disyukuri pemerintahannya. Kritik yang konstruktif, kata Prabowo, merupakan hal yang penting untuk membantu pemerintahannya mengevaluasi kebijakan yang ada. “Kalau dikritik, kita malah bersyukur kalau saya dikoreksi. Saya dibantu, saya diamankan,” ujar Prabowo lagi. Ia mengatakan, hal yang wajar jika seseorang merasa tidak nyaman saat menerima kritik atau koreksi. Namun ia mengingatkan, kritik merupakan pengingat sekaligus perlindungan baginya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Negara.
2. Presiden Prabowo Subianto menyindir banyaknya podcast dan pakar yang seolah mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Prabowo menyampaikan, narasumber-narasumber di podcast kebanyakan asal bicara. Prabowo menyebut, isi dari podcast-podcast tersebut kebanyakan ngarang.
“Ada yang… Ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed ya. Sosmed ini baik, tapi kadang-kadang ada juga bahayanya. Dengan banyak podcast-podcast, banyak pakar, itu bicara asal bicara. Saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengaku mengerti pikiran Prabowo Subianto,” ujar Prabowo saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1) malam.
Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak tidak menjadi seorang pendendam. Menurutnya, semua orang harus berani, namun tidak boleh dendam, sakit hati, dan membenci. Hal ini disampaikannya saat berpidato dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1). “Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan sangat keras dan tidak ada masalah. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah. Benar? Iya kan? Waktu kita kalah sepak bola saja, sedihnya bukan main,” kata Prabowo.
“Aku kalah pilpres beberapa kali itu, udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh dendam. Tidak boleh benci. Dan itu saya, saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu,” imbuhnya. Dituturkan, menjadi pribadi yang pemaaf adalah ajaran semua agama.
3. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia akan menjadi bangsa terkaya keempat di dunia. Hal itu Prabowo sampaikan saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1) malam. “Yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya, syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitenya bisa bekerja sama,” ujar Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, dirinya selalu ingin mengajak semua pihak untuk bersatu. Meskipun pada masa sebelumnya mereka memiliki kesalahan. “Saya semakin yakin, akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia, pasti penuh dosa. Pasti ada kesalahan,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto bersyukur bisa bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi sebagai Menhan. Menurutnya, kesempatan itu merupakan masa magang, yang berguna saat dirinya menjadi Presiden sejak tahun 2024. “Saya bersyukur, saya mendapat kesempatan. Saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo. Selama lima tahun, saya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi bagi saya, lima tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran,” kata Prabowo. Ia menyampaikan, saat itu, ia menyatakan, kalaupun suatu saat dirinya menang dalam Pilpres, ia akan mengajak sejumlah anggota kabinet Jokowi masuk dalam pemerintahannya.
Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan sikap politik PDIP yang memilih jadi oposisi pemerintah. Ia mengartikan makna sesungguhnya dari persatuan bukan berarti harus seluruhnya bergabung ke dalam pemerintahan yang dipimpinnya saat ini. “Bersatu itu tidak berarti semua harus masuk pemerintah, tidak. PDIP boleh di luar, boleh. Tapi, kerjasama,” kata Prabowo. Ia pun mencontohkan dengan sikapnya mendukung Gubernur Jakarta Pramono Anung yang merupakan kader PDIP.
Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga dengan langkah Presiden Pertama RI, Sukarno menunjuk seorang arsitek Nasrani untuk membangun Masjid Istiqlal di Jakarta. Menurut Prabowo, hal itu bukti Indonesia adalah negara yang rukun, harmonis, serta saling menghormati antarpemeluk agama.
“Saya sangat bangga dengan contoh pemimpin-pemimpin kita. Bung Karno Presiden, dia membuat masjid terbesar Republik Indonesia, Masjid Istiqlal. Arsiteknya dia tunjuk orang Nasrani,” kata Prabowo saat berpidato dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1). “Orang Nasrani yang jadi arsitek Masjid Istiqlal. Di mana ada seperti ini?” imbuhnya. Prabowo mempraktikkan hal serupa ketika memutuskan membangun masjid di kediamannya di Hambalang, Bogor.
4. Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Perbuatan ini dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lain. Perhitungan kerugian negara ini terbagi menjadi dua unsur, yaitu untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook dan pengadaan Chrome Device Management (CDM).
Nadiem Makarim juga didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809,5 miliar,” ujar salah satu jaksa dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1). Nadiem didakwa telah menyalahgunakan wewenangnya. Yakni, mengarahkan spesifikasi pengadaan sehingga menjadikan Google sebagai satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia.
Terdakwa Nadiem Makarim mengklaim harta kekayaannya mengalami penurunan selama menjabat Mendikbudristek pada era pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024. Hal itu disampaikan Nadiem saat membacakan nota keberatan atau eksepsi untuk membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya mendapat keuntungan Rp809 miliar dari pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
“Selama 5 tahun mengabdi sebagai menteri, justru kekayaan saya menyusut,” ujar Nadiem di muka persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1). Nadiem bingung dengan tuduhan jaksa yang menyebut dirinya meraih keuntungan Rp809 miliar. Dia menegaskan tidak ada bukti terkait tuduhan tersebut. “Dakwaan ini menjadi tidak cermat karena tidak menjelaskan secara lengkap sumber dari kekayaan saya yang dengan sangat mudah bisa didapatkan dari pelaporan pajak saya. Kekayaan saya hanya ada satu sumber utama, yaitu nilai saham saya di PT AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa),” tutur Nadiem.
5. Jaksa Penuntut Umum menyebut, 25 pihak termasuk Nadiem Makarim memperkaya diri dalam kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Dari 25 pihak tersebut, 12 di antaranya merupakan pejabat Kemendikbudristek. “Terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.590.125.000,” ujar jaksa saat membacakan dakwaan terhadap Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1).
Selain Nadiem, pejabat Kemendikbudristek yang diduga memperkaya diri dalam kasus Chromebook adalah mantan Dirjen SD Kemendikbudristek, Mulyatsyah sebesar SGD 120.000 dan USD 150.000, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemendikbudristek, Harnowo Susanto sebesar Rp 300.000.000, Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp 200.000.000 dan USD 30.000, Direktur Pembinaan SMA Kemendikbudristek 2015-2022, Purwadi Susanto sebesar USD 7.000, Mantan Direktur Pembinaan SMA Kemendikbudristek, Suhartono Arham sebesar USD 7.000, PPK Direktorat SD Kemendikbudristek, Wahyu Haryadi sebesar Rp 35.000.000.
Kepala Seksi Sarana Direktorat Pembinaan PAUD, Nia Nurhasanah sebesar Rp 500.000.000, Mantan Dirjen Kemendikbudristek, Hamid Muhammad sebesar Rp 75.000.000, Eks Dirjen Pauddikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri sebesar Rp 100.000.000, Plt Sekretaris Dirjen Pauddasmen Kemendikbud, Susanto sebesar Rp 50.000.000, dan mantan Direktur Pembinaan PAUD Kemendikbudristek, Muhammad Hasb sebesar: Rp 250.000.000.
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sumber kekayaannya hanya satu, yaitu saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) yang sudah dimiliki sejak tahun 2015. Sementara, saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau initial public offering (IPO) atas nama GOTO. Nadiem menegaskan, peningkatan dan penurunan nilai kekayaannya dalam LHKPN tergantung dari naik turunnya saham PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).
“Peningkatan surat berharga di LHKPN 2022 murni disebabkan harga saham GOTO yang melambung saat IPO ke kisaran harga Rp 250-300/saham, jadi kekayaan saya tercatat di 2022 sebesar Rp 4,8 miliar,” ujar Nadiem.
6. Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook terhadap Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menggunakan KUHAP yang baru. Sedangkan pasal yang digunakan untuk mendakwa Nadiem tetap menggunakan KUHP yang lama karena uraian dakwaan dari JPU disusun sebelum KUHP baru berlaku di tahun 2026.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah setelah mendengar pendapat dari pihak Nadiem dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Terhadap hukum acara, baik dari penasihat hukum maupun penuntut umum bersepakat untuk menggunakan hukum acara KUHAP baru ya,” ujar Hakim Purwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/).
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menahan haru saat memasuki ruang sidang untuk mendengarkan pembacaan dakwaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Berdasarkan pantauan, Nadiem masuk ke ruang sidang masih memakai rompi tahanan terlihat menaruh satu tangan di dada. Ia tersenyum dan melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan untuk menyapa pengunjung sidang. Beberapa dari pengunjung sidang adalah keluarga Nadiem.
Nadiem Makarim mengaku lengah dalam menghadapi resistensi pihak-pihak dari generasi lama yang enggan menyambut perubahan dan kemajuan teknologi. Hal ini Nadiem sampaikan ketika membacakan nota keberatan atau eksepsi pribadi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. “Beda tipis perbedaan antara idealisme dan kenaifan. Yang terbukti dari kasus ini adalah saya lengah untuk mengantisipasi akan adanya resistensi terhadap perubahan,” ujar Nadiem saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1).
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim membuka jalan bagi eks Wali Kota Semarang sekaligus eks Anggota Komisi X DPR, Agustina Wilujeng Pramestuti, bisa “menitipkan” sejumlah nama pengusaha atau perusahaan dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Hal ini terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Jaksa mengatakan, pada tahun 2021, Kemendikbudristek berencana untuk melakukan pengadaan peralatan TIK berupa laptop sebanyak 431.730 unit.
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku mendapat tugas berat dari Presiden Jokowi saat masih menjadi pembantu dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. “Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting, untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital,” ujar Nadiem saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1). Nadiem mengatakan, saat itu ia diberi amanah untuk membangun platform teknologi untuk membantu kepala sekolah, guru, hingga murid agar bisa melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.
7. Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan, penerapan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang baru bersifat delik absolut sehingga hanya Presiden dan Wakil Presiden yang bisa melakukan aduan. “Itu wajib, jadi itu harus Presiden sendiri, jelas ya,” kata Supratman dalam konferensi pers di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (5/1).
Tim Penyusun KUHP Albert Aries mengatakan, Pasal 218 itu menutup celah bagi simpatisan, relawan, dan pihak ketiga untuk membuat delik aduan, karena aduan hanya bisa dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. “Sekaligus menutup celah buat simpatisan relawan atau pihak ketiga yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan karena delik aduan ya delik aduan absolut,” kata Albert.
Dia mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden bisa membuat aduan secara tertulis. “Artinya untuk Pasal 218 hanya Presiden dan Wakil Presiden yang bisa membuat aduan secara tertulis dan kalau untuk Pasal 240 hanya pimpinan lembaga, itu hanya ada lima, di luar itu tidak bisa langsung dan secara tertulis,” kata dia.
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa disapa Eddy Hiariej mengatakan, Presiden dan Wapres adalah personifikasi suatu negara. Karenanya, KUHP sebagai lanskap hukum pidana Indonesia wajib melindungi kedaulatan negara. “Yang dilindungi dari negara itu apa? Kedaulatan. Lalu ada satu hal, harkat dan martabat negara. Presiden dan Wakil Presiden itu adalah personifikasi suatu negara, sehingga mengapa pasal ini harus ada,” kata Eddy Hiariej di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (5/1).
Eddy mengatakan, pasal tersebut juga dimasukkan untuk pengendalian sosial sekaligus kanalisasi sehingga tak ada keributan antara relawan Presiden dan Wapres dengan pihak yang tidak menerima. “Kanalisasi ada bahasanya kan seperti ini: Wong Presiden saja yang dihina tidak apa-apa kok, yang pendukungnya marah? Jadi ini adalah kanalisasi,” ujarnya.
Eddy mengatakan, Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tidak bermaksud untuk menekan kebebasan demokrasi dan berekspresi, termasuk larangan mengkritik. Eddy mengatakan, kritik dalam wujud unjuk rasa terhadap presiden dan wakil presiden tetap bisa dilakukan, termasuk menggelar unjuk rasa. “Sehingga pasal itu sudah mengatakan bahwa kritik, dalam penjelasannya, kritik tidak dilarang di dalam pasal ini. Salah satu wujud kritik adalah unjuk rasa,” kata Eddy.
8. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pidana kurungan tak lagi dikenal dalam KUHP yang baru. Supratman mengatakan, pidana kurungan diganti dengan pidana denda dari kategori 1 sampai 8. Ketentuan itudiatur dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
“Sekarang karena di KUHP kita pidana kurungan itu sudah tidak dikenal lagi, yang ada adalah pidana denda, maka itu dari kategori 1 sampai dengan kategori 8 ya,” kata Supratman di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (5/1).
Dijelaskan, perubahan di KUHP ini akan disesuaikan oleh ketentuan pidana yang ada di luar KUHP. Misalnya, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang tentang Kelautan.
Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan, ada 968 lokasi yang disiapkan pemerintah sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai implementasi KUHP yang baru. Adapun hukuman pidana kerja sosial itu meliputi kegiatan membersihkan di sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, hingga pesantren.
Selain 968 tempat tersebut, ada 94 Griya Abhipraya (GA) yang dikelola Balai Pemasyarakatan juga siap untuk melaksanakan pembimbingan selama pelaksanaan putusan pidana kerja sosial. “1.880 mitra di GA Bapas telah siap terlibat mendukung pelaksanaan putusan pidana kerja sosial,” kata Agus.
9. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menegaskan, selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak mengeluarkan satupun peraturan yang membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. “Selama Prabowo Subianto memimpin satu tahun lebih, tidak ada satu peraturan pun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengekang kebebasan,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (5/1).
Pigai menekankan, meski ada beragam pendapat dan pandangan, NKRI tetap menjamin kebebasan berekspresi tanpa batasan atau hambatan birokrasi. “Artinya apa? Negara tidak mengatur. Negara tidak membatasi. Negara tidak mengekang. Hal itu terlihat dari dinamika publik pengguna sosial media,” ujar dia.
10. Wamendagri Ribka Haluk membantah adanya arahan untuk menanam sawit di Papua. “Ada opini yang sementara berkembang menyatakan ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” kata Ribka dalam dalam siaran pers resmi Pusat Penerangan Kemendagri, Senin (5/1).
Dia merujuk pada pertemuan antara Presiden, jajaran menteri, serta kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua di Istana Negara pada 16 Desember 2025 lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden mendorong Pemda untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai upaya percepatan pembangunan di Papua. Dia menjelaskan, sawit bukan satu-satunya pilihan yang harus ditanam di Papua tetapi hanya salah satu tanaman yang bisa ditanam di Papua.
11. KPK tetapkan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Chrisna Damayanto sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pengadaan katalis di lingkungan PT Pertamina Persero dan langsung menahannya pada Senin (5/1). “Penahanan dilakukan terhadap saudara CD (Chrisna Damayanto) selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014,” kata Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, kemarin.
Mungki mengatakan, Chrisna Damayanto ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 5-24 Januari 2025. “Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung C1,” ujarnya. Baca juga: KPK Ungkap Kaitan Riza Chalid dengan Tersangka Korupsi Pengadaan Katalis Konstruksi Perkara. Ia mengatakan, Chrisna Damayanto diduga melakukan pengondisian agar PT Melanton Pratama dapat mengikuti tender produk katalis Residue Catalytic Cracking (RCC) di RU VI Balongan. (Harjono PS)
