Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Setiap kali negara terlihat lamban, setiap kali bantuan terlambat, atau setiap kali ketimpangan terasa telanjang, wacana Aceh merdeka kembali dipanaskan. Ia dibungkus emosi, romantisme sejarah, dan jargon “harga diri”. Namun pertanyaan yang seharusnya diajukan secara jujur adalah: apakah Aceh merdeka benar-benar akan membuat hidup rakyat Aceh lebih baik, atau justru menjadi jalan pintas bagi elite untuk lari dari tanggung jawab?
Data Bicara: Masalah Aceh Bukan Status Negara.
Menurut BPS, tingkat kemiskinan Aceh masih berada di kisaran 14–15 persen, tertinggi di Sumatra dan jauh di atas rata-rata nasional. Artinya, satu dari tujuh warga Aceh hidup dalam kemiskinan. PDRB per kapita Aceh juga tertinggal dibanding provinsi lain yang tidak memiliki status otonomi khusus.
Fakta lain yang sering disembunyikan: struktur APBA Aceh sangat bergantung pada transfer pusat, terutama Dana Otonomi Khusus. Tanpa transfer ini, banyak layanan dasar—pendidikan, kesehatan, infrastruktur—akan langsung terguncang. Ini bukan soal ideologi, melainkan aritmetika fiskal. Jika Aceh merdeka hari ini, dari mana anggaran gaji guru, dokter, subsidi pendidikan, dan jaminan sosial akan ditutup? Tidak ada satu pun dokumen resmi yang menjawabnya secara konkret.
Merdeka Itu Mahal — dan Rakyat yang Membayar
Negara baru bukan sekadar mengganti bendera. Ia harus membangun: sistem mata uang dan perbankan, pertahanan dan keamanan, diplomasi internasional, bea cukai, pajak, dan cadangan devisa. Semua itu membutuhkan biaya besar dan stabilitas politik tinggi. Banyak negara baru di dunia justru jatuh ke dalam inflasi, konflik elite, dan penjarahan sumber daya oleh kelompok berkuasa. Tidak ada jaminan Aceh akan berbeda, apalagi jika kualitas tata kelola saat ini belum membaik.
Siapa yang Diuntungkan oleh Narasi Merdeka?
Pertanyaan paling tidak nyaman—namun paling jujur—adalah: siapa yang paling diuntungkan dari Aceh merdeka? Nelayan kecil? Petani di pedalaman? Anak muda pengangguran? Atau segelintir elite politik dan eks-aktor konflik yang ingin kekuasaan tanpa pengawasan pusat? Pengalaman panjang menunjukkan: korupsi tidak hilang dengan kemerdekaan, ia hanya berpindah alamat. Jika hari ini dana otonomi khusus belum sepenuhnya mengangkat kesejahteraan rakyat, tidak ada alasan logis untuk percaya bahwa negara baru otomatis akan lebih bersih.
Suara Tokoh Aceh: Damai Lebih Nyata dari Merdeka
Banyak tokoh Aceh sendiri telah bersikap realistis. Mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka dan mantan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, pernah menegaskan bahwa perjuangan bersenjata dan mimpi kemerdekaan telah ditinggalkan, dan fokus seharusnya pada kesejahteraan dalam kerangka damai.
Perdamaian Aceh yang lahir dari Perjanjian Helsinki memberi Aceh sesuatu yang jarang dimiliki daerah lain: partai lokal, otonomi luas, dan pengakuan kekhususan. Ironisnya, ruang politik besar ini justru sering dihabiskan untuk konflik elite, bukan pelayanan publik.
Sikap Nasional: Otonomi Ya, Pemisahan Tidak.
Dari sisi nasional, pesan negara konsisten: otonomi diperkuat, tetapi NKRI adalah garis konstitusional. Ini berarti: perjuangan Aceh hari ini bukan melawan Indonesia, tetapi melawan kemiskinan, ketimpangan, dan tata kelola buruk—baik di pusat maupun di daerah.
Jalan yang Lebih Jujur dan Lebih Berguna.
Jika tujuan akhirnya adalah martabat dan kesejahteraan rakyat Aceh, maka agenda yang masuk akal justru: Audit total dan transparansi Dana Otsus — rakyat berhak tahu ke mana uang triliunan rupiah mengalir. Perbaikan tata kelola SDA — gas, minyak, dan laut Aceh harus benar-benar menjadi sumber kemakmuran publik. Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap elite lokal — karena musuh rakyat bukan Jakarta semata, tetapi korupsi di mana pun ia bersembunyi. Investasi serius pada pendidikan dan lapangan kerja anak muda Aceh — bukan sekadar retorika identitas.
Penutup: Merdeka dari Ilusi.
Aceh merdeka terdengar heroik, tetapi belum tentu manusiawi. Ia menjanjikan harga diri, tetapi mengabaikan dapur rakyat. Ia membakar emosi, namun menutup mata pada fakta. Aceh tidak membutuhkan negara baru. Aceh membutuhkan kepemimpinan yang jujur, anggaran yang bersih, dan keberanian menertibkan elite daerah sendiri. Karena kemerdekaan sejati bukan soal batas wilayah, melainkan ketika rakyat tidak lagi miskin, tidak lagi dibohongi, dan tidak lagi dijadikan alat politik.
(Penulis adalah Gurubesar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya, mantan Anggota DPR/MPR RI)
