Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, program MBG telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Prabowo juga tegaskan, Indonesia tetap jalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Ia pastikan Indonesia takkan bergabung dengan pakta militer mana pun. Prabowo menyentil Gubernur Bali I Wayan Koster terkait pantai di Bali yang kotor oleh sampah. Hal itu disampaikannya saat berpidato dalam Rakernas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jabar, Senin (2/2).
Isu lainnya, pertemuan sejumlah tokoh dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara, Jaksel, Jumat (30/1) masih menarik perhatian publik. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengatakan tidak menuntup kemungkinan untuk meletakkan kedudukan Polri di bawah kementerian. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto menyatakan, program MBG telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja dengan adanya sekitar 22.000 dapur MBG yang memproduksi dan mendistribusikan MBG. “Dengan 22.000 (dapur) saja, sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 kali 50 orang, yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta,” ujar Prabowo saat berpidato dalam Rakernas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
Prabowo memaparkan, 22.000 dapur MBG tersebut membutuhkan pemasok, mulai dari tomat, wortel, sayur, telur, ikan, ayam, daging, dan sebagainya di setiap desa. Dengan demikian, satu dapur MBG bisa menimbulkan pemasok sampai 10 atau 20 orang. “Itu nanti di ujungnya, kalau kita sampai 82 juta (penerima), kita akan menciptakan 3-5 juta lapangan kerja,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto menceritakan tentang para ahli dari Amerika Serikat yang datang kepadanya untuk meneliti program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Saya baru satu hari yang lalu, para ahli, pakar, dari White House, sedang mempelajari MBG kita. Tiga bulan (atau) empat bulan yang lalu, saya menerima rombongan dari Rockefeller Institute datang ke saya,” jelas Prabowo dalam Rakornas 2026, Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Prabowo menjelaskan bahwa para ahli menilai program MBG sebagai investasi terbaik yang dapat dilakukan suatu negara karena setiap dana yang dikeluarkan akan memberikan dampak pengganda minimal lima kali lipat, bahkan hingga 35 kali lipat dalam jangka panjang.
Prabowo mengungkapkan ahli dari Gedung Putih (White House) tengah mempelajari program MBG yang dikembangkan Indonesia. “Saya hanya ingin beritahu, saya baru satu hari lalu para ahli pakar dari White House sedang mempelajari MBG kita sendiri,” kata Prabowo. Ia menyebut, ahli tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak pakar luar negeri yang mempelajari cara Indonesia mendistribusikan MBG. Hal ini karena Indonesia mampu mendistribusikan MBG kepada lebih dari 60 juta penerima dalam setahun terakhir.
Disebutkan, selain dari Gedung Putih, pakar dari Rockefeller Institute juga mengamati MBG. Bahkan, kata Prabowo, Rockefeller Institute menyebut MBG sebagai investasi terbaik yang dilakukan sebuah negara. “Investasi terbaik yang bisa dilakukan suatu negara. Satu dollar atau Rp 1 yang kita keluarkan untuk makan bergizi akan menimbulkan lipat ganda minimal 5 kali. Dan dalam jangka panjang akan 35 kali investasi,” ungkap Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengkritik orang pintar di Indonesia lebih percaya asing dibandingkan dengan pemerintahnya sendiri. “Ada kecenderungan orang pintar kita lebih percaya orang asing daripada bangsa sendiri. Jadi, ya cek saja ke Rockville Institute. Karena mereka tidak akan percaya dengan…,” kata dia. Prabowo mengaku tidak mengerti dengan jalan pikiran orang pintar tersebut.
Ia menuturkan, para ahli dan pakar dari White House sedang mempelajari MBG kita. Tiga bulan atau empat bulan yang lalu, Prabowo menerima rombongan dari Rockville Institute. Mereka mengatakan, makan bergizi gratis adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan suatu negara. ‘’Satu dollar atau satu rupiah yang kita keluarkan untuk makan bergizi, akan menimbulkan pelipatganda minimal lima kali dan dalam jangka panjang akan 35 kali investasinya itu,” ujar Prabowo.
2. Pertemuan sejumlah tokoh dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara, Jaksel, Jumat (30/1) masih menarik perhatian publik. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengatakan tidak menuntup kemungkinan untuk meletakkan kedudukan Polri di bawah kementerian.
“Itu yang disampaikan eksplisit oleh Pak Prabowo, bahwa tidak ada yang mustahil dia bilang kalau suatu ketika pemerintah menganggap bahwa ternyata kepolisian itu lebih tepat di bawah sebuah kementerian maka itu akan dilakukan, itu yang penting,” ujar Abraham Samad dalam program Kompas Petang, kemarin.
“Yang kedua Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah Kementerian,” kata Abraham.
Abraham menuturkan, sejumlah tokoh yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sepakat reformasi kepolisian baru nyata jika ada pergantian Kapolri. “Ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno (mantan Kabareskrim Susno Duadji) membicarakan tentang reformasi kepolisian, akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya, sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan,” ucap Abraham.
Mengenai institusi Polri di bawah kementerian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI dengan tegas menyatakan menolak. Kapolri bahkan menilai, meletakkan Polri di bawah kementerian sama dengan melemahkan negara dan presiden.
Abraham Samad juga menyampaikan, dalam pertemua itu, Presiden Prabowo Subianto ingin mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia. “Bapak Prabowo menyampaikan apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia,” ucap Abraham.
Abraham mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menaikkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Merujuk pada United Nations Convention Against Corruption, kata Abraham, setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan agar IPK Indonesia bisa meningkat. Selain itu, kata Abraham, Prabowo harus melakukan pemberantasan korupsisecara serius hingga menyentuh akar permasalahan. “Saya menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi itu harus serius dan saya melihat bahwa pemberantasan korupsi itu harus menyentuh akar permasalahan, bukan di permukaan,” ujar Abraham Samad.
3. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para mantan bos di perusahaan BUMN untuk bertanggung jawab atas kerugian negara yang mereka timbulkan. Prabowo meminta mereka siap-siap dipanggil kejaksaan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jabar, Senin (2/2). “Sovereign Wealth Fund, saya telah mengimbau semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen. Satu yang nilainya adalah US$ 1 triliun. Lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar aset under management,” ujar Prabowo.
“Tadinya 1.040 perusahaan, bayangkan tidak? Siapa yang bisa mengelola 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu, mereka harus bertanggung jawab. Enak kamu, siap-siap kamu dipanggil kejaksaan,” imbuhnya.
Prabowo menyampaikan, ada pihak-pihak yang mengejek dirinya hanya bisa berbicara di podium saja. Dia meminta mereka tidak menantangnya. “Oh iya? Ya tunggu saja panggil-panggilan. Kamu jangan tantang saya. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar. Saya yang takut cuma itu dan kita semuanya harusnya itu,” ujarnya dalam Rakernas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
Prabowo mengingatkan, semua orang harus berbuat kebaikan. Sebab, yang dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak berdasarkan senioritas. “Sudah lah. Kita ini semuanya sebentar lagi dipanggil. Benar. Kalau dipanggil tidak sesuai nomor urut. Tidak sesuai senioritas. Maaf ya,” kata Prabowo.
4. Presiden Prabowo Subianto juga tegaskan, Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Prabowo pastikan Indonesia tak akan bergabung dengan pakta militer mana pun. “Saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-blok, kita tidak akan ikut pakta militer mana pun,” tegasnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2). Prabowo menyampaikan, filosofi luar negerinya adalah ‘1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak’. “Apalagi satu musuh,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, sikap poltik luar negeri yang bebas aktif berpotensi membuat Indonesia harus menghadapi ancaman dan serangan seorang diri. Pasalnya, dengan bersikap bersahabat dengan semua negara dan tidak tergabung dalam pakta militer manapun, bisa jadi tidak ada negara yang ingin membantu Indonesia apabila Indonesia diserang atau diancam oleh negara lain. “Kalau kita sungguh-sungguh mau nonblok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam pakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita Saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody going to help us,” kata Prabowo.
Prabowo menyatakan, Indonesia akan tetap terkena dampak apabila Perang Dunia Ketiga terjadi dengan menggunakan teknologi nuklir, meski Indonesia tidak terlibat dalam perang tersebut. “Saudara-saudara, ada simulasi, kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena,” kata Prabowo. Ia menyebutkan, partikel radioaktif akibat perang nuklir dapat tersebar hingga Indonesia meski Indonesia tidak ikut langsung dalam perang. Penyebaran partikel radioaktif itu dapat mengakibatkan ikan-ikan yang hidup di lautan Indonesia terkontaminasi. Selain itu, ada pula ancaman nuclear winter di mana sinar matahari akan tertutup debu-debu akibat perang nuklir.
5. Presiden Prabowo Subianto menyentil Gubernur Bali I Wayan Koster terkait pantai di Bali yang sangat kotor oleh sampah. Prabowo heran mengapa sampah-sampah tersebut sulit dibersihkan, padahal pantai merupakan salah satu destinasi wisata di Bali yang dapat menggaet turis. “Ini maaf ya, gubernur, bupati dari Bali. Ini real loh. Bali bulan Desember 2025, ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Apa susahnya sih membersihkan Pantai yang kotor?” ujar Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di SICC, Bogor, Jabar, Senin (2/2).
Prabowo tak segan akan terjunkan aparat TNI dan Polri untuk membersihkan pantai apabila pemerintah daerah tidak mampu bergerak. “Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, dandim, danrem, saya perintahkan kau gerakkan anak buahmu. Korve tiap hari, atau beberapa hari, korve, korve korve. Kepolisian gerakkan korve, korve, korve,” seru Prabowo.
Prabowo mengaku mendapat keluhan dari jenderal asal Korea yang menyebut Bali akhir-akhir ini begitu kotor dan tidak sebagus dulu. “Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di manapun, Mereka enggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali, oh Bali so dirty now, Bali not nice’. Bah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini harus kita atasi bersama,” kata Prabowo seraya mengingatkan, turis tidak akan mau berwisata ke Bali apabila pantai-pantai di Bali kotor seperti yang dikeluhkan sang jenderal.
Presiden Prabowo Subianto menyindir kelompok yang cerewet berkomentar soal rencananya mengembangkan komoditas kelapa sawit. “Ada kelompok nyinyir, ‘Kenapa kelapa sawit? Lho Prabowo mau bikin kelapa sawit?’,” kata Prabowo menirukan pernyataan kelompok nyinyir, saat berpidato di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Prabowo menjelaskan, memang benar dirinya ingin mengembangkan kelapa sawit demi masyarakat sendiri. “Ya, untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo, menjawab pihak nyinyir yang didengarnya. Prabowo mengatakan kelapa sawit adalah tanaman ajaib alias miracle crop. Apa sebabnya? “Kenapa kelapa sawit bagi saya saya katakan itu miracle crop? It is miracle crop,” ujar Prabowo.
Dikatakan, keajaiban sawit ada pada produk turunannya yang punya beraneka kegunaan. “Karena kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng,” ujar Prabowo. Tapi juga bisa untuk cat dinding, bahan untuk roti, sabun, solar, hingga avtur. “Artinya, it’s very strategic commodity,” ujar Prabowo.
6. Pratikno angkat bicara terkait isu yang beredar bahwa dirinya mundur dari jabatan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Pratikno membantah isu tersebut. “Nggak, nggak,” tegas Pratikno usai acara Harlah 100 tahun Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1) lalu.
Pratikno mengatakan tidak pernah memberikan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto. “Nggak, nggak,” jawab Pratikno saat ditanya apakah pernah memberikan surat pengunduran diri. Seiring isu tersebut, beredar juga kabar kalau posisinya akan kena reshuffle. Namun Pratikno enggan bicara mengenai isu reshuffle.
Sebelumnya, beredar isu perombakan atau reshuffle kabinet di sejumlah kementerian bersamaan dengan kosongnya kursi Wamenkeu yang ditinggalkan Thomas Djiwandono. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan penggantian anggota kabinet didasarkan pada evaluasi rutin yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. “Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian ramai ini kan reshuffle, gitu. Bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/1) lalu.
Menteri HAM Natalius Pigai berharap media massa tidak menggoreng isu soal reshuffle atau kocok ulang kabinet. Ia mengutip pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya yang menyatakan tidak ada reshuffle dalam waktu dekat. “Wartawan jangan goreng-goreng lagi. Itu kan sama aja dengan tidak menghormati apa pernyataan dari pemimpin negara,” kata Pigai di gedung DPR, Senin (2/2).
Menurutnya, jika mensesneg sudah menyatakan tidak ada reshuffle, maka tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. “Cuma media aja yang naikin, kan mensesneg udah bilang tidak ada. Kalau Mensesneg bilang tidak ada, itu tidak mungkin akan ada. Mensesneg mengatakan tidak ada. Berarti tidak mungkin akan ada karena ini menyangkut integritas atas pernyataan,” ujarnya.
7. Menteri HAM, Natalius Pigai mengaku kehabisan uang pribadi untuk membantu korban bencana karena tidak ada bantuan sosial yang disediakan negara. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/2). Pigai mengungkap keterbatasan anggaran di Kementerian HAM dan sistem penganggaran di Indonesia masih mengandalkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
“Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami enggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa,” Ujar Pigai. “Saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara,” sambungnya.
8. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim optimistis dapat dibebaskan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbais Chromebook yang sedang bergulir di persidangan. Alasannya, sejumlah saksi yang dihadirkan di sidang mengaku menerima gratifikasi tanpa sepengetahuan dan perintah Nadiem. “Insya Allah saya akan bebas dan saat ini sedang dibuktikan,” kata Nadiem saat ditemui di sela persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/2).
Nadiem mengaku kaget karena sejumlah anak buahnya dahulu mengaku menerima uang dalam bentuk gratifikasi dalam kasus korupsi Chromebook. Ia menuturkan, para saksi di persidangan juga mengaku tidak ada intervensi dirinya dalam proses pengadaan Chromebook melalui e-katalog.
Dengan demikian, menurut Nadiem, harga pengadaan Chromebook di e-katalog bukan merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri kala itu, melainkan kewenangan antara vendor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “LKPP juga yang bertanggung jawab untuk memasukkan produk-produk dan mem-verifikasinya,” ucapnya menambahkan.
Aliran dana proyek pengadaan Chromebook terindikasi mengalir ke kantong pribadi sejumlah pejabat Kemendikbudristek. Ini bukan hal baru dan sudah menjadi fakta sidang ketika dakwaan Nadiem dibacakan pada 5 Januari 2026. Sejak awal tahun hingga sekarang, setidaknya sudah ada enam pejabat kementerian yang mengaku menerima uang dari pihak vendor.
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang duduk sebagai terdakwa mengaku kaget usai mendengar keterangan para saksi ini. “Iya, saya cukup kaget ya bahwa sudah sangat banyak saksi-saksi ini yang menerima uang dalam bentuk gratifikasi,” ujar Nadiem di sela sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/2).
Nadiem menegaskan, dirinya tidak mengetahui atau diberitahu soal aliran dana seputar pengadaan. “Secara eksplisit mereka mengaku tidak pernah memberitahukan kepada saya mengenai penerimaan uang itu. Penerimaan uang, mereka tidak menginfokan kepada saya,” katanya. Nadiem menegaskan, dirinya tidak pernah memerintahkan pejabat kementerian untuk menerima uang dari pihak penyedia Chromebook. “Mereka semuanya mengaku tidak pernah diperintah oleh saya untuk menerima uang tersebut,” imbuhnya.
9. Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku bingung harga dari pengadaan Chromebook dinilai kemahalan oleh JPU. Pasalnya, proses pengadaannya dilakukan melalui e-katalog yang bisa diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat. “Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa e-Katalog itu adalah katalog yang bisa diakses semua orang dan transparan harganya. Kan saya bingung ini, kemahalannya di mana?” ujar Nadiem di sela sidang, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/2). Nadiem menegaskan, para saksi di sidang sudah menjelaskan kalau harga produk disurvei di dalam e-katalog. Harga-harga yang ada diurutkan dan dipilih yang termurah.
JPU tetap hadirkan pejabat Kemendikbudristek yang kedapatan menerima uang dari vendor Chromebook karena hendak menyajikan fakta hukum yang utuh, tidak sepotong-sepotong. “Di persidangan, ini bukan kita bicara bukti dan tidak terbukti saja. Tetapi, bagaimana kita bisa menyajikan proses persidangan ini tersampaikan di Masyarakat, itu pendidikan yang baik. Fakta yang sebenarnya, apa yang terjadi, seperti itu. Enggak sepotong-sepotong, seperti itu,” kata Ketua Tim JPU Chromebook Roy Riady usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/2).
Roy mengatakan, mau menerima atau tidak, fakta sudah terungkap di dalam sidang. “Jadi, terkait terima duit apa enggak, sudah ada fakta, ya kan, sudah dikembalikan. Nanti, nanti kita sampaikan. Saksi menyampaikan apa adanya,” kata Roy.
10. KPK terus mengusut kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami secara detail alur dan tahapan penyerahan uang dari para calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga ke tangan para tersangka. Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa tiga saksi dari unsur perangkat desa yaitu Rukin, Karyadi, dan Suranta di Polda Jateng. “Saksi hadir semua. Penyidik mendalami soal alur dan tahapan dalam penyetoran uang oleh para pihak yang akan mengisi posisi calon perangkat desa,” kata Budi, Selasa (3/2).
KPK mengungkapkan, hingga 3 Januari 2026, tingkat kepatuhan pejabat dalam penyampaian laporan harta kekayaannya (LHKPN) tahun 2025 baru mencapai 35,52 persen. Sementara batas akhir pelaporan paling lambat 31 Maret 2026 melalui laman elhkpn.kpk.go.id. “Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan, mengingat kewajiban pelaporan LHKPN merupakan instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo, Senin (2/2).
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memeriksa LHKPN 2025. “Pada tahun 2025 KPK juga telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam pemeriksaan LHKPN,” ujar Setyo saat raker dengan Komisi III DPR, Rabu (28/1) lalu. (Harjono PS)
