Prof. Dr. Amir Santoso (net)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Tidak kekurangan orang pintar. Tidak pula kekurangan anggaran. Namun kita terus berhadapan dengan lingkaran persoalan yang sama: utang luar negeri membesar, korupsi merata di berbagai level pemerintahan, mutu pendidikan tertinggal, pengangguran tinggi, dan elite politik yang kerap terasa jauh dari denyut rakyat.
Pertanyaannya bukan lagi apa masalahnya, melainkan di mana titik mulai yang paling rasional dan efektif? Jawabannya harus jujur dan berbasis analisis sistemik: kita harus memulai dari reformasi tata kelola politik dan kelembagaan negara.
Mengapa? Karena hampir semua masalah turunan—utang, pengangguran, kualitas pendidikan—ditentukan oleh kualitas keputusan politik.
Anggaran negara disusun melalui proses politik. Regulasi ekonomi ditetapkan oleh elite politik. Penegakan hukum bergantung pada integritas institusi yang dibentuk dan diawasi oleh kekuasaan politik. Jika hulu kebijakannya lemah atau transaksional, maka hilirnya akan selalu bocor.
Korupsi sebagai Masalah Sistem, Bukan Sekadar Moral
Korupsi di Indonesia sering diperlakukan sebagai problem individu: pejabat serakah, aparat menyimpang. Padahal berbagai studi tata kelola menunjukkan korupsi berkembang ketika desain sistem memungkinkan rente ekonomi. Prosedur berbelit, perizinan tidak transparan, pengadaan tidak digital, serta lemahnya pengawasan menciptakan peluang penyimpangan.
Solusi ilmiahnya bukan sekadar kampanye moral, melainkan redesign institutional system: Digitalisasi penuh pengadaan barang dan jasa secara real-tim8e dan terbuka ; Transparansi APBN/APBD berbasis data publik yang mudah diakses ; Perlindungan serius bagi pelapor pelanggaran (whistleblower); Reformasi pendanaan partai politik agar tidak bergantung pada transaksi kekuasaan.
Tanpa pembenahan pendanaan politik, siklus biaya politik mahal akan terus melahirkan korupsi kebijakan. Negara membayar mahal bukan karena kekurangan uang, tetapi karena kebocoran sistemik.
Mengelola Utang dengan Logika Produktivitas
Utang luar negeri bukan dosa ekonomi. Banyak negara maju tumbuh dengan memanfaatkan utang. Masalah muncul ketika utang digunakan untuk konsumsi birokrasi, subsidi tidak tepat sasaran, atau proyek yang minim nilai tambah.
Prinsip kebijakan yang perlu ditegakkan pemerintah adalah debt for productivity. Artinya, setiap tambahan utang harus memiliki dampak terukur terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Evaluasi berbasis cost-benefit analysis dan audit independen wajib menjadi standar.
Selain itu, perluasan basis pajak harus diarahkan pada sektor yang selama ini kurang optimal tanpa menekan UMKM. Kebocoran penerimaan jauh lebih berbahaya daripada rendahnya tarif pajak.
Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang
Mutu pendidikan rendah berkontribusi langsung pada pengangguran dan rendahnya daya saing. Kita sering membanggakan alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan, tetapi pertanyaan krusialnya: seberapa efektif penggunaannya?
Reformasi pendidikan harus berorientasi pada kualitas guru, kurikulum berbasis nalar kritis, dan penguatan pendidikan vokasi yang terhubung dengan industri. Tanpa link and match, lulusan akan terus menjadi pencari kerja, bukan pencipta nilai.
Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi tidak memulai dari retorika, melainkan dari investasi serius pada kualitas manusia. Pendidikan bukan proyek lima tahunan, melainkan desain peradaban.
Mengurangi Pengangguran Lewat Ekonomi Produktif
Pengangguran tinggi bukan sekadar akibat pertumbuhan ekonomi rendah, tetapi juga struktur ekonomi yang belum kokoh. Ketergantungan pada sektor komoditas mentah membuat ekonomi rentan fluktuasi global.
Pemerintah perlu mempercepat hilirisasi industri secara konsisten, mendorong sektor padat karya, dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Reformasi birokrasi perizinan harus benar-benar memangkas waktu dan biaya, bukan sekadar mengganti istilah administratif.
UMKM harus didorong naik kelas melalui akses pembiayaan murah, pelatihan manajerial, dan integrasi ke rantai pasok industri besar. Tanpa transformasi struktural, pertumbuhan hanya akan bersifat semu.
Peran Kepemimpinan dan Tekanan Publik
Reformasi sistemik tidak mungkin berjalan tanpa kepemimpinan yang berani. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada transparansi, meritokrasi, dan konsistensi hukum. Penempatan pejabat publik harus berbasis kompetensi, bukan kompromi politik jangka pendek.
Namun perubahan tidak cukup datang dari atas. Masyarakat sipil, media, dan pemilih rasional memiliki peran vital dalam menjaga akuntabilitas. Demokrasi hanya sehat jika warga aktif mengawasi, bukan sekadar memilih lima tahunan.
Memulai dari Akar
Indonesia tidak membutuhkan slogan baru. Kita membutuhkan keberanian membenahi fondasi. Jika tata kelola politik dibersihkan, kebocoran anggaran berkurang. Jika korupsi ditekan, ruang fiskal membesar. Jika pendidikan diperkuat, produktivitas meningkat. Jika ekonomi produktif tumbuh, pengangguran menurun dan rasio utang terkendali.
Semua persoalan saling terhubung. Karena itu, titik awal paling rasional adalah reformasi politik dan kelembagaan negara. Tanpa itu, kebijakan ekonomi dan sosial hanya akan menjadi tambal sulam.
Sejarah menunjukkan bangsa yang berani membenahi akarnya akan bertahan. Yang enggan berubah akan terjebak dalam siklus krisis.
Pilihannya ada pada kita: memperbaiki dari fondasi, atau terus mengeluhkan gejala. Indonesia masih punya waktu. Tetapi waktu tidak pernah menunggu terlalu lama.
(Penulis adalah pensiunan Guru Besar FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya, dan mantan Anggota DPR/MPR RI)
