Dr. Ahmad Effendy Choirie (net)
Oleh: Dr. Ahmad Effendy Choirie
Dunia sedang bergerak menuju fase paling berbahaya dalam dua dekade terakhir. Eskalasi konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukan sekadar dinamika regional Timur Tengah, melainkan sinyal kuat ancaman perang kawasan yang berpotensi menjalar menjadi konflik global.
Di tengah pusaran geopolitik ini, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada ujian sejarah paling berat dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dengan gaya diplomasi konfrontatif dan dukungan total terhadap kebijakan agresif Benjamin Netanyahu mempercepat eskalasi konflik.
Iran kembali ditempatkan sebagai musuh utama, sementara tragedi kemanusiaan di Gaza semakin terpinggirkan dari perhatian global. Dunia memasuki spiral kekerasan yang tidak hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga masa depan kemanusiaan.
Geopolitik Global Dalam Eskalasi Berbahaya
Serangan militer terhadap Iran menandai babak baru politik kekuatan global. Amerika Serikat dan Israel secara terbuka mendorong strategi tekanan maksimum—sanksi ekonomi, intimidasi politik, dan kekuatan militer—untuk melemahkan Iran sekaligus menghancurkan poros perlawanan terhadap dominasi Israel di kawasan.
Dampak dari eskalasi ini sangat luas. Harga energi melonjak, jalur perdagangan global terganggu, risiko krisis ekonomi meningkat, dan ancaman perang dunia kian nyata. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berada dalam posisi paling rentan terhadap dampak ekonomi dan sosial dari konflik ini. Lebih dari itu, konflik Iran–Israel–AS juga mengaburkan tragedi kemanusiaan Palestina. Perhatian dunia terpecah, sementara penderitaan rakyat Gaza terus berlangsung dalam sunyi.
Posisi Strategis Indonesia dan Peran Board of Peace
Dalam konteks inilah langkah Presiden Prabowo bergabung dengan Board of Peace (BoP) memperoleh makna strategis. Keputusan ini menempatkan Indonesia bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi aktor aktif dalam arsitektur perdamaian global. BoP membuka ruang bagi Indonesia untuk :
- Mendorong de-eskalasi konflik global.
- Memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
- Menjadi mediator kredibel di tengah polarisasi dunia.
- Mengonsolidasikan kekuatan Global South.
Namun, langkah ini juga menempatkan Indonesia dalam tekanan geopolitik yang sangat besar. Indonesia akan berhadapan langsung dengan kepentingan kekuatan global, terutama Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Di sinilah kepemimpinan Presiden Prabowo diuji, apakah Indonesia mampu tampil sebagai kekuatan moral dunia, atau justru tergelincir dalam pragmatisme geopolitik yang mengorbankan prinsip konstitusi?
Amanat Konstitusi dan Politik Bebas Aktif
Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Kalimat ini bukan sekadar slogan historis, melainkan mandat ideologis dan moral yang mengikat seluruh kebijakan luar negeri Indonesia. Karena itu, sikap terhadap Palestina bukan pilihan politik biasa, melainkan kewajiban konstitusional.
Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah bagian dari jati diri Indonesia sebagai bangsa anti-penjajahan. Di tengah tekanan Trump–Netanyahu dan eskalasi konflik Iran, Presiden Prabowo menghadapi dilema klasik: antara idealisme dan pragmatisme.
Di satu sisi, Indonesia harus menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, pertahanan, teknologi, dan investasi. Di sisi lain, Indonesia tidak boleh mengorbankan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan global. Di sinilah politik luar negeri bebas aktif menemukan relevansinya. Bebas berarti tidak tunduk pada tekanan blok kekuatan manapun. Aktif berarti terlibat nyata dalam membangun perdamaian dunia.
Seni Kepemimpinan Global : Tegas, Cerdas, dan Bermartabat
Presiden Prabowo dituntut memainkan seni kepemimpinan global yang kompleks. Indonesia harus :
Pertama, tegas secara moral, mengutuk agresi terhadap rakyat Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan serta genosida.
Kedua, aktif secara diplomatik, memanfaatkan forum BoP, PBB, OKI, dan ASEAN untuk mendorong gencatan senjata permanen dan solusi dua negara.
Ketiga, cerdas secara strategis, menjaga hubungan dengan Amerika Serikat tanpa kehilangan kedaulatan sikap politik.
Keempat, konsisten secara ideologis, menempatkan politik luar negeri sebagai instrumen kesejahteraan rakyat dan perdamaian global. Keberhasilan memainkan empat dimensi ini akan menjadikan Indonesia bukan hanya kekuatan regional, tetapi pemimpin moral dunia.
Dampak Langsung Bagi Kesejahteraan Rakyat
Konflik global tidak pernah berdampak abstrak. Eskalasi perang Iran–Israel–AS secara langsung mengancam kesejahteraan rakyat Indonesia : harga BBM dan pangan melonjak, inflasi meningkat, beban subsidi membengkak, dan daya beli masyarakat tertekan.
Karena itu, politik luar negeri harus terintegrasi dengan strategi ketahanan nasional. Diplomasi global Presiden Prabowo harus sejalan dengan :
- Penguatan ketahanan pangan nasional.
- Kemandirian energi.
- Penguatan jaring pengaman sosial.
- Perlindungan rakyat kecil dari dampak krisis global.
Di sinilah politik luar negeri bertemu langsung dengan misi utama DNIKS: mewujudkan kesejahteraan sosial untuk semua.
Momentum Kepemimpinan Sejarah
Indonesia memiliki modal strategis: populasi besar, ekonomi tumbuh stabil, legitimasi moral kuat, dan posisi geopolitik yang strategis. Dengan kepemimpinan yang tepat, Indonesia berpeluang menjadi juru damai dunia.
Presiden Prabowo kini berdiri di persimpangan sejarah. Pilihannya akan menentukan arah diplomasi Indonesia selama satu dekade ke depan, apakah menjadi penonton pasif atau aktor utama perdamaian global.
Jika Presiden Prabowo mampu memadukan keteguhan prinsip, kecerdasan diplomasi, dan keberanian moral, Indonesia tidak hanya menjaga martabat konstitusionalnya, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai kekuatan moral dunia dari Selatan.
Penutup
Di tengah pusaran konflik Trump–Netanyahu dan eskalasi perang Iran, Presiden Prabowo memikul tanggung jawab sejarah yang sangat besar. Politik bebas aktif bukan sekadar jargon diplomatik, melainkan amanat ideologis dan moral bangsa.
Keteguhan pada konstitusi, keberanian membela Palestina, kecerdasan mengelola diplomasi global, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat akan menentukan apakah Indonesia mampu menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Sejarah sedang menunggu keputusan besar Presiden Prabowo.
(Penulis adalah Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), mantan anggota DPR/MPR, mantan wartawan)
