Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (net)
Isu menarik pagi ini, terdakwa kasus dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025, Delpedro Marhaen Rismansyah dan ketiga rekannya divonis bebas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, Delpedro dkk tidak terbukti melakukan penghasutan yang berujung kericuhan dalam AKSI unjuk rasa Agustus 2025 lalu. Ketua Majelis Hakim perintahkan keempat terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Hakim minta hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya dipulihkan.
Isu lainnya, Menkeu Purbaya mengumumkan, defisit APBN mencapai Rp 135,7 triliun meskipun pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 tumbbuh 30 persen. Purbaya bilang, dari hasil perhitungan saat ini, tekanan yang berpotensi memperlebar defisit APBN adalah jika harga minyak melonjak US$ 92 per barel. Presiden Prabowo Subianto terlihat menangis haru saat menyinggung soal bantuan dari Indonesia untuk Palestina yang dikirim Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Berikut isu selengkapnya.
1. Terdakwa kasus dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025, Delpedro Marhaen Rismansyah dan ketiga rekannya divonis bebas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar tidak terbukti melakukan penghasutan yang berujung kericuhan dalam AKSI unjuk rasa Agustus 2025 lalu. Ketua Majelis Hakim perintahkan keempat terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Hakim juga meminta hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya dipulihkan.
“Menyatakan, terdakwa I Delpedro Marhaen Rismansyah, terdakwa II Muzaffar Salim, terdakwa III Syahdan Husein dan terdakwa IV Khariq Anhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dan dakwaan keempat,” ujar Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri dalam sidang putusan di PN Jakpus, Kemayoran, Jumat (6/3). “Membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum,” imbuhnya.
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen Rismansyah dkk meminta negara mengganti kerugian materi yang dialaminya bersama tiga rekannya, yakni Khariq Anhar, Syahdan Husein, dan Muzaffar Salim selama menjalani proses hukum dalam kasus yang didakwakannya.
Delpedro menyebutkan, proses hukum tersebut membuat mereka kehilangan berbagai kesempatan, mulai dari pekerjaan hingga pendidikan akibat ditahan selama sekitar enam bulan. Selain itu, mereka juga harus menanggung biaya untuk menjalani proses persidangan. “Kami meminta kepada Yusril Ihza Mahendra, kepada negara untuk memulihkan, memperbaiki harkat dan martabat kami, menggantikan segala kerugian yang telah kami alami, kerugian materi,” ujar Delpedro usai sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/3).
2. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta jaksa penuntut umum (JPU) tidak mencari-cari alasan untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas terhadap Direktur Eksekutif Delpedro Marhaen dan tiga aktivis lainnya dalam kasus penghasutan kerusuhan Agustus 2025. Yusril menyebutkan, berdasarkan KUHAP yang baru, JPU tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. “Saya minta jaksa tidak lagi berteori adanya putusan ‘bebas murni’ dan ‘bebas tidak murni’ untuk mencari-cari alasan mengajukan kasasi, seperti yang sering terjadi pada masa KUHAP lama,” kata Yusril, Jumat (6/3). Yusril menegaskan, dengan vonis bebas ini, perkara Delpedro dan kawan-kawan harus dianggap telah final dan selesai.
Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen dkk bisa mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto usai divonis bebas. Yusril menyebut, rehabilitasi itu dapat diberikan oleh Presiden Prabowo jika putusan hakim belum mencantumkan rehabilitasi terhadap harkat dan martabat, nama baik, serta kedudukan Delpedro dkk selaku terdakwa. Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil juga meminta jaksa tidak mengajukan banding terhadap vonis bebas Delpedro Marhaen dkk.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal defisit APBN 2026. Dikatakan, pada Februari 2026, defisit APBN mencapai Rp 135,7 triliun. Realisasi defisit ini setara dengan 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara.
Purbaya mengatakan, kementeriannya mencatat, pendapatan negara sampai 28 Februari 2026 mencapai Rp 358 triliun, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 493,8 triliun. “Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30%. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3).
Pendapatan negara yang terkumpul Rp 358 triliun berasal dari penerimaan pajak Rp 245,1 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 44,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 68 triliun. Sementara itu, belanja negara yang mencapai Rp 493,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 346,1 triliun, serta transfer ke daerah Rp 147,7 triliun. “Kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik,” tegas Purbaya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons lonjakan harga minyak dunia imbas perang AS dan Israel melawan Iran, termasuk, dampaknya terhadap defisit APBN 2026. Ia bilang, dari hasil perhitungan saat ini, tekanan yang berpotensi memperlebar defisit APBN adalah jika harga minyak melonjak US$ 92 per barel. Dijelaskan, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 dipatok US$ 70 per barel. Jika terpaksa dilakukan penyesuaian anggaran imbas melonjaknya harga minyak, tentu ada langkah penghematan anggaran.
Kalau harga minya rata-rata US$ 92 per barel selama setahun, defisitnya mencapai 3,6% lebih. Maka akan dilakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Ada yang akan dilakukan penghematan. ‘’Program MBG bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, dan yang lain-lain. Misalnya beli motor SPPG, jadi ganti motor, mereka senang, saya rugi. Misalnya lagi beli komputer di SPPG, dikasih komputer,” ujar Purbaya di kantornya, Jumat (6/3).
Purbaya pastikan, anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan tetap aman dan tak berkurang karena program Makan Bergizi Gratis (MBG). “[Anggaran pendidikan] tetap aman,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 6/33). Purbaya jelaskan, program MBG memiliki alokasi anggaran tersendiri yang tidak mengganggu belanja rutin program pendidikan.
Pagu pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap teralokasi sebesar 20 persen sebagaimana amanat undang-undang. “Anggaran (MBG) cuma beli makanan saja gitu, tapi bukan dimasukkan ke pendidikan atau pendidikan dipotong,” ujarnya.
4. Presiden Prabowo Subianto terlihat menangis haru saat menyinggung soal bantuan dari Indonesia untuk Palestina yang dikirim Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Hal itu terjadi saat Presiden Prabowo bertemu sejumlah ulama, pimpinan ormas islam, dan pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin. Momen itu diabadikan dalam video yang diunggah Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jumat (6/3).
Dalam video tersebut, suara Kepala Negara tampak bergetar saat memberikan apresiasi mendalam kepada Baznas atas peran besarnya dalam mengorganisasi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Prabowo sempat diam sejenak dan meneteskan air mata, sebelum melanjutkan bicara. “Luar biasa, terima kasih Baznas. Anda mewakili bangsa Indonesia, Anda mewakili umat Islam di Indonesia,” ujarnya. Prabowo menegaskan, bantuan yang dihimpun dan disalurkan melalui Baznas benar-benar dirasakan oleh masyarakat Palestina yang tengah menghadapi situasi sulit.
5. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan, Pakistan merupakan salah satu negara yang mendukung Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. “Langkah-langkah yang diambil Pak Presiden itu mendapat support dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lain. Termasuk dari Pakistan, juga UAE,” ujar Nusron, kemarin. Ia menyampaikan, Prabowo ingin pihak Amerika Serikat dan Iran saling membuka diri dan bermediasi di tengah semakin meningkatnya eskalasi di Timur Tengah.
Politisi Golkar ini mengatakan, pemerintah Indonesia siap melakukan berbagai upaya konkret guna mendorong tercapainya solusi damai di tengah eskalasi perang antara AS – Israel dengan Iran. Nusron meyakinkan, Presiden Prabowo tak ingin konflik di Timur Tengah semakin meluas. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mencegah hal itu terjadi. “Jangan sampai perang antara Iran dengan Amerika itu meluas,’’ ujarnya.
6. Ketua Umum PAN merangkap Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban dunia dan merespons konflik global. Zulhas mengatakan, sebaiknya Indonesia ikut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik internasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar, daripada hanya menjadi penonton.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah Pak Prabowo untuk ikut sebagaimana peran Undang-Undang Dasar, ikut menjaga ketertiban dunia. Prinsipnya kita lebih bagus ikut dalam penentuan ketimbang kita cuma di luar, enggak bisa berbuat apa-apa,” kata Zulhas di Gedung DPP PAN, Jakarta Selatan, Jumat (6/3) malam.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pasang badan untuk Presiden Prabowo Subianto terhadap pihak yang meragukan kemampuan Prabowo menjadi mediator untuk meredakan konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. “Jadi kalau yang tidak tahu Pak Presiden Prabowo wajar meragukan. Tapi bagi kami, Partai Golkar, yang tahu Bapak Presiden Prabowo, insya Allah kami sangat yakin terhadap kemampuan beliau dalam melakukan komunikasi politik antarkepala-kepala negara di dunia,” kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/3) malam.
Terkait banyak pihak yang meragukan kemampuan Prabowo yang ingin menjadi penengah konflik Iran dengan AS, Bahlil menilai itu bentuk demokrasi. “Saya tidak menanggapi pihak-pihak di luar ya. Negara kita ini negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh berpikir. Itu salah satu konsekuensi daripada negara demokrasi,” ujar Bahlil.
7. Pejabat pemerintah Amerika Serikat mengakui sistem pertahanan udara negaranya tidak mampu mencegat semua drone serang milik Iran. Pengakuan tersebut disampaikan dalam rapat tertutup dengan anggota Kongres di Capitol Hill, Selasa (3/3) lalu. Disebutkan, drone serang satu arah Iran menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan udara AS karena cara terbangnya yang berbeda dengan rudal balistik. Situasi ini terungkap di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dengan Iran yang memicu kekhawatiran meluasnya perang di kawasan Timur Tengah.
Media pemerintah Iran memerkan deretan drone tempur dari dalam bunker bawah tanah melalui video yang dirilis di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah rangkaian serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dalam rekaman itu, puluhan drone tempur Iran tampak tersusun rapi di terowongan yang terang benderang dengan latar musik dramatis. Dalam rekaman yang disiarkan kantor berita Fars News Agency memperlihatkan armada drone tanpa awak berada di atas peluncur roket dan bak truk militer Iran.
8. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengingatkan, harta dan sumber daya tidak boleh terkonsentrasi di orang-orang kaya saja. Menurutnya, kekayaan harus dikelola secara adil agar bisa memberi manfaat ke seluruh masyarakat. Hal tersebut Bahlil sampaikan saat memberi sambutan dalam acara Nuzulul Quran bertajuk “Membumikan Al-Quran, Menggapai Hidayah, Menyongsong Lailatul Qadar” di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/3). “Al-Quran juga memberikan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah menegaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu,” ujar Bahlil.
Selaku Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengklarifikasi pernyataannya mengenai stok BBM tersisa 20 hari imbas Selat Hormuz ditutup karena perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Bahlil mengatakan, sejak dulu kapasitas storage penampungan minyak di Indonesia memang hanya 25 hari saja. Bahlil memastikan kepemilikan minyak di Indonesia aman, sehingga masyarakat tidak perlu panic buying.
“Kemampuan storage tempat penampung minyak kita sejak dahulu kala memang kapasitas tampungnya hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu begitu, bukan baru sekarang, dari dulu,” ujar Bahlil di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/3) malam.
Pertamina Patra Niaga juga memastikan pasokan energi, baik BBM maupun elpiji, dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri. BUMN minyak ini mengimbau masyarakat tidak panik, bbelilah BBBM sesuai kebutuhan, tak perlu berlebihan atau panic buying, apalagi melakukan penimbunan. “Kami terus memastikan ketersediaan pasokan BBM dan elpiji bagi masyarakat,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, Jumat (6/3).
9. Kemlu RI menegaskan, prinsip politik bebas aktif Indonesia dalam menyikapi konflik yang terjadi di Timur Tengah, usai AS dan Israel menyerang Iran. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto menjelaskan, posisi tersebut diambil tidak hanya sebagai pelaksanaan amanat konstitusi, melainkan agar Indonesia dapat berperan aktif menjaga ketertiban dunia.
“Sebagai bentuk implementasi dari politik luar negeri kita yang bebas aktif, tentunya amanat konstitusi untuk turut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia berharap untuk berperan sebagai honest broker, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak,” ujat Santo dalam jumpa pers di Kantor Kemlu, Jakarta, Jumat (6/3).
10. Komisi III DPR akan panggil pemilik resto Bibi Kelinci, di Kemang, Jakarta Selatan, Nabilah O Brien yang ditetapkan sebagai tersangka usai melapor kasus pencurian di restonya pada September 2025 lalu. “Komisi III DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kasus pemilik resto Nabilla O’brien yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka pada Senin depan,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (6/3).
Menurut Habib, selain Nabila, Komisi III DPR juga akan memanggil pihak kepolisian yang mengusut kasus tersebut. Ia berharap, audiensi mendatang akan menghasilkan keputusan yang baik agar tak ada pihak yang dirugikan. “Kami optimis pertemuan tersebut akan membawa hasil positif dalam artian tidak akan ada warga negara yang dikriminalisasi,” ujar Habib. (Harjono PS)
