Dr. Ahmad Effendy Choirie (Ist)
Oleh : Dr. Ahmad Effendy Choirie
Halal bihalal merupakan salah satu tradisi khas Indonesia yang tumbuh dan berkembang sebagai ekspresi kultural umat Islam dalam merayakan Idul Fitri. Tradisi ini tidak ditemukan dalam praktik keislaman di Timur Tengah, namun justru menjadi identitas unik Islam Nusantara yang sarat nilai sosial, spiritual, dan kebangsaan.
Secara etimologis, istilah halal bihalal berasal dari kata “halal” yang berarti melepaskan, membebaskan, atau menghalalkan. Dalam konteks sosial, halal bihalal dimaknai sebagai proses saling memaafkan, menghapus kesalahan, serta memulihkan hubungan antarmanusia setelah menjalani ibadah puasa Ramadhan. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebuah rekonsiliasi sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam yang luhur.
Dalam ajaran Islam, silaturahmi dan saling memaafkan merupakan bagian penting dari akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga hubungan antarmanusia (hablum minannas) sebagai pelengkap hubungan dengan Allah (hablum minallah). Oleh karena itu, halal bihalal sejatinya adalah bentuk konkret dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun yang menarik, halal bihalal tidak hanya berhenti pada dimensi keagamaan. Ia berkembang menjadi tradisi sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat—dari keluarga, komunitas, hingga institusi negara. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bahkan menjadikan halal bihalal sebagai sarana konsolidasi nasional pasca konflik politik pada awal kemerdekaan. Sejak saat itu, tradisi ini menjadi bagian dari budaya politik dan kebangsaan Indonesia.
Di sinilah letak kekuatan Islam Nusantara: mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya. Halal bihalal adalah contoh nyata bagaimana Islam hadir secara ramah, inklusif, dan membumi. Ia tidak kaku, tetapi fleksibel dalam merespons konteks sosial dan budaya masyarakat.
Dalam konteks kekinian, halal bihalal memiliki relevansi yang sangat kuat. Di tengah polarisasi politik, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi, semangat saling memaafkan dan mempererat persaudaraan menjadi kebutuhan mendesak. Halal bihalal dapat menjadi momentum untuk merajut kembali persatuan, memperkuat kohesi sosial, dan membangun solidaritas kebangsaan.
Lebih jauh, halal bihalal juga memiliki dimensi kesejahteraan sosial. Dalam tradisi ini, seringkali disertai dengan kegiatan berbagi, seperti zakat, infaq, sedekah, dan santunan kepada kaum dhuafa. Ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.
Oleh karena itu, halal bihalal tidak boleh direduksi menjadi sekadar formalitas tahunan. Ia harus dihidupkan sebagai gerakan moral dan sosial yang berkelanjutan. Semangatnya harus menembus batas-batas seremoni, masuk ke dalam kebijakan publik, dan menjadi inspirasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia membutuhkan nilai-nilai pemersatu yang kuat. Halal bihalal adalah salah satunya. Ia mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipersatukan dalam bingkai persaudaraan.
Akhirnya, halal bihalal adalah cermin dari wajah Islam Indonesia—Islam yang damai, toleran, dan berkeadaban. Sebuah warisan budaya yang harus kita jaga, rawat, dan kembangkan untuk masa depan bangsa yang lebih harmonis dan sejahtera.
Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
(Penulis adalah Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), mantan Anggota DPR/MPR dari Fraksi PKB, dan mantan wartawan)
