JAKARTA, REPORTER.ID — Anggota DPR RI Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia pada semester I 2026, tetapi meminta pemerintah tidak mengabaikan risiko pelemahan rupiah yang tercermin dalam asumsi nilai tukar RAPBN 2027 sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Habib Aboe menilai capaian pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan. Namun, ia mengingatkan tekanan terhadap rupiah berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi sejak awal.
Pandangan itu disampaikan Habib Aboe, lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2026) saat menanggapi Pidato Pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin (14/8/2026).
Habib Aboe mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 yang disebutnya berada pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Menurut dia, kinerja tersebut menunjukkan perekonomian domestik masih memiliki daya tahan di tengah kondisi global yang penuh tekanan.
“Menyimak Pidato Nota Keuangan tadi, kami mengapresiasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 yang berhasil mencapai level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Ini menunjukkan resiliensi ekonomi domestik kita yang luar biasa solid di tengah ketidakpastian geopolitik global yang sangat menantang,” ujar Habib Aboe.
Ia menilai capaian tersebut dapat menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi perlu diikuti kebijakan yang mampu memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas.
Asumsi Rupiah Rp17.500 Jadi Perhatian
Salah satu hal yang menjadi perhatian Habib Aboe Bakar adalah asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 yang ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Menurut mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu, angka itu menggambarkan besarnya tekanan eksternal yang dihadapi rupiah. Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia dinilai perlu menyiapkan langkah mitigasi agar pelemahan nilai tukar tidak berkembang menjadi tekanan baru terhadap perekonomian domestik.
“Penetapan asumsi nilai tukar sebesar Rp17.500 per dolar AS ini mencerminkan tekanan eksternal yang sangat berat. Tentunya penetapan patokan nilai tukar ini harus diikuti dengan strategi konkret dari pemerintah bersama Bank Indonesia dalam memitigasi dampak pelemahan ini,” katanya.
Habib Aboe menekankan bahwa stabilitas rupiah bukan hanya persoalan indikator makroekonomi. Pergerakan kurs juga dapat memengaruhi harga barang dan biaya produksi, terutama ketika industri dalam negeri masih menggunakan bahan baku atau komponen impor.
Waspadai Inflasi dan Dampak ke Masyarakat
Ia mengingatkan risiko imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang dan bahan baku impor. Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya impor berpotensi meningkat dan pada akhirnya diteruskan ke harga barang di dalam negeri.
“Jangan sampai fluktuasi ini memicu lonjakan harga barang pokok di pasar akibat imported inflation. Industri kita banyak yang memakai bahan baku luar negeri, kalau rupiah loyo, harga barang di pasar pasti ikut naik. Ini yang harus dicegah sejak dini,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal dalam APBN 2027 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target makro, tetapi juga memiliki mekanisme perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga.
APBN 2027 Diminta Perkuat Ekonomi Daerah
Habib Aboe juga berharap postur anggaran 2027 mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Ia menilai efektivitas APBN seharusnya dapat diukur dari sejauh mana anggaran tersebut mendorong kegiatan ekonomi hingga tingkat akar rumput.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya perhatian terhadap daerah seperti Kalimantan Selatan, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar tradisional, serta pelaku ekonomi skala kecil.
“Harapan kita semua, anggaran ini nantinya harus dipastikan tepat sasaran agar ekonomi rakyat di daerah tetap bisa berputar dengan baik. Kesejahteraan harus dirasakan langsung di warung-warung kecil, pasar tradisional, dan sektor pelaku UMKM,” pungkasnya. ***
