Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi (net)
Oleh : Ludin E. Panjaitan
(Wartawa Senior)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sering membuat kejutan pada rakyat jelata.Ini kali, KDM membalikkan tradisi protokoler dengan memberikan kursi VIP kepada kaum tani, nelayan, buruh bangunan, pengemudi ojek online sebagai wujud penghormatan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam pembangunan di Jawa Barat.
Momen itu, tepat pada upacara detik-detik peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman gedung Sate Bandung, Senin, 17 Agustus 2026.Lantas, pertimbangan apa, KDM-panggilan akrab Kang Dedi Mulyadi- mengambil keputusan unik itu?
Dedi Mulyadi dalam sambutannya jadinya mohon maaf kepada para pejabat instansi vertikal, anggota DPRD, hingga perwira tinggi TNI-Polri yang harus berada di luar area tenda VIP-Very Importent Person.Karena area VIP telah dialokasikan bagi warga dari berbagai lapisan profesi tingkat bawah.
Mulai dari kaum tani, nelayan, pengemudi ojek secara online seperti Grab dan kuli bangunan yang bekerja siang malam menyelesaikan target pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
Langkah tersebut diambil guna menghargai keringat mereka yang bekerja keras, termasuk dalam merenovasi halaman Gedung Sate yang kini diberi nama Pasanggrahan Pancarasa.
KDM menekankan, keindahan gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik bukan sekadar hasil pemikiran para pemegang kebijakan. Melainkan buah karya tangan para pekerja kasar yang sering kali terlupakan.
“Kita berdiri di sini bukan karya saya.Tapi, karya kuli bangunan yang SD pun tidak tamat. Karya tukang ngecat yang dipicu setiap waktu harus bekerja,” paparnya.
Bahkan, KDM dengan jujur mengakui peran para kuli bangunan tersebut jauh lebih besar daripada sekadar pemilik gagasan di jajaran pejabat teras kantor Gubernur Jawa Barat.
KDM juga mohon maaf secara terbuka karena pemerintah belum sepenuhnya menuntaskan kebutuhan dasar seluruh warga. Sebab, sekitar 80.000 warga Jabar masih belum menikmati sambungan listrik.Ditargetkan penuntasannya rampung tahun 2027.
Dia juga berkomitmen memberikan jaminan layanan kesehatan gratis kepada warga Jabar agar tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang terbebani utang biaya rumah sakit.
Pembalikan Simbol Kekuasaan
Fenomena dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Pasanggrahan Pancarasa, Bandung merupakan suatu pembalikan simbol kekuasaan.Karena, selama berpuluh tahun, kursi VIP dalam acara kenegaraan biasanya menjadi simbol: Jabatan, pangkat, kedudukan dan kehormatan.
Seperti yang tercermin dalam upacara kenegaraan memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Istana Merdeka Jakarta, 17 Agustus 2026. Pada barisan kursi VIP tampak diduduki Presiden RI ke-7 Ir Joko Widodo/ nyonya Iriana, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka/nyonya Selvi Ananda serta para undangan penting lainnya termasuk para Duta Besar negara lain untuk Indonesia.
Namun, Dedi Mulyadi membalik urutan simbol tersebut dengan posisi pekerja kasar, pengabdian, kontribusi dalam pembangunan dan kehormatan.Pesannya sangat kuat: Membuat Indonesia berjalan bukan hanya pejabat yang duduk di kursi empuk.
Tapi, juga kaum petani yang menghasilkan pangan, tukang bangunan yang membangun rumah, gedung-gedung pencakar langit dan kendaraan sepeda motor ojek secara online yang menggerakkan mobilitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, kursi VIP tersebut sebenarnya bukan sekadar kursi. Ia menjadi simbol penghormatan negara kepada rakyat yang selama ini bekerja di balik layar.
Dalam keputusan KDM juga mengandung pesan filosofis yang sesuai dengan makna kemerdekaan.Bahwa kemerdekaan RI tahun 1945, pada hakikatnya bukan kemerdekaan kaum pejabat. Kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Ketika petani dan pekerja kecil duduk di tempat kehormatan pada peringatan hari kemerdekaan RI, pesannya dapat dibaca: Rakyat biasa bukan penonton kemerdekaan.Mereka adalah pemilik kemerdekaan.
Namun demikian, penghargaan simbolik yang diprakarsai KDM harus dilanjutkan dengan kemerdekaan material sehingga kehidupan rakyat jelata bisa menikmati kemakmuran sosial ekonomi.
Kursi VIP memang indah sebagai simbol.Tapi, kesejahteraan rakyat jauh lebih penting daripada kursi VIP. Misalnya, kaum buruh, apakah upah mereka cukup untuk hidup layak?
Apakah ada tunjangan jaminan sosial?
Apakah pekerja informal terlindungi?
Apakah anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang baik?
Bagi kaum petani, apakah harga hasil pertanian menguntungkan?
Apakah pupuk dan sarana produksi terjangkau?
Apakah mereka memiliki kepastian pasar?
Apakah regenerasi petani berlangsung?
Bagi pengemudi ojek online, apakah pembagian pendapatan dengan aplikator adil?
Apakah ada perlindungan kecelakaan dan jaminan sosial?
Apakah pendapatan bersihnya cukup untuk keluarga?
Kursi VIP biasanya penghormatan simbolik. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, justeru membutuhkan kebijakan yang adil.Itulah sebenarnya penghormatan substantif bagi rakyat kecil atau kaum Marhaen-istilah Proklamator RI, Bung Karno.
Pada tahun 2026, Provinsi Jawa Barat telah menetapkan UMP Rp 2.317.601 dan UMK yang berbeda-beda menurut kabupaten/kota. Misalnya, Kota Bekasi Rp 5.999.443 dan Kabupaten Karawang Rp 5.886.853.
Hal tersebut menunjukkan, masalah kesejahteraan pekerja tetap jauh lebih kompleks daripada simbol perayaan.
Kesimpulannya, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan Belanda dan Jepang.
Pada 17 Agustus 2026, kursi VIP di Jawa Barat mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu harus kembali menempatkan rakyat sebagai pemilik utama Republik Indonesia.
Jadi, merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti rakyat kecil merasa dihormati, dilindungi dan memperoleh kesempatan hidup yang bermartabat.
Jakarta, 19 Agustus 2026. Merdeka!
