Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok (net)
Isu menarik pagi ini, kasus pemblokiran rekening donasi warga Pati, Jateng jadi panjang. Kompolnas meminta Polri hati-hati dalam menangani pemblokiran rekening masyarakat, seperti rekening bank BUMN milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok. Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengingatkan, pemblokiran rekening dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan.
Isu lain, Menhut Raja Juli Antoni tak terlihat saat Presiden Prabowo Subianto mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru dan Palembang pada Senin (24/8) kemarin. Ketiadaan Raja Juli ini memantik pertanyaan, mengingat masalah karhutla merupakan isu yang menjadi domain di kementerian yang dipimpin Raja Juli. Mensesneg Prasetyo Hadi saat ditanya soal ketidakhadiran Menhut, hanya bilang mungkin cuma kebetulan saja. Berikut isu selengkapnya.
1. Kasus pemblokiran rekening donasi warga Pati, Jateng jadi panjang. Kompolnas meminta Polri berhati-hati dalam menangani pemblokiran rekening masyarakat, seperti rekening bank BUMN milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok. Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengingatkan, pemblokiran rekening dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan.
“Saya kira rekan-rekan kepolisian jauh harus lebih hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Salah satunya ya kepentingan ekonomi kita. Nah, salah satu yang penting dalam konteks ini kepentingan ekonomi kita adalah ya trust building yang menjadi reputasi dari perbankan,” kata Anam dalam siaran pers, Selasa (25/8).
Anam tidak memungkiri, pemblokiran rekening memang dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi tindak pidana yang menjadi dasar untuk melakukan tindakan tersebut. “Kalau ada indikasi TPPU, ada indikasi apa namanya terorisme, macam-macam. Kalau kayak gitu, di internasional pun juga dibolehkan, ya, dan memang ini menjadi kewajiban perbankan,” kata dia.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, bank memang memiliki kewenangan untuk lakukan pemblokiran rekening, tetapi tidak dapat dilakukan tanpa dasar yang jelas. “Menurut saya, pada prinsipnya bank memang dapat melakukan pemblokiran rekening, tetapi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang,” kata Trioksa di Jakarta, Senin (24/8).
Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada kewenangan bank untuk memblokir rekening, melainkan apakah proses pemblokiran tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. “Persoalan utamanya bukan hanya apakah bank berhak memblokir, tetapi apakah pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan perintah yang sah, proporsional, dan sesuai prosedur hukum,” jelasnya. Trioksa menegaskan, pemblokiran rekening harus didukung dasar hukum, kewenangan pihak yang meminta, serta prosedur yang jelas. Dalam kasus rekening donasi AMPB, Bank menyatakan pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum (APH).
Dosen Binus University Doddy Ariefianto menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan mekanisme internal bank dalam melakukan pemblokiran rekening. Menurut Doddy, hal yang seharusnya menjadi perhatian adalah pihak Aparat Penegak Hukum (APH) yang mengeluarkan perintah pemblokiran serta konteks hukum yang menjadi dasar tindakan tersebut. “Kalau mendapatkan perintah valid dari APH berwenang, tentu bank (tidak hanya Bank Mandiri) wajib menindaklanjuti,” kata Doddy di Jakarta, Senin (24/8).
Ia menjelaskan, sejumlah instansi APH memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemblokiran rekening suatu entitas atau individu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus rekening Supriyono yang disebut diblokir oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Doddy menilai belum diketahui secara jelas APH mana yang mengeluarkan perintah tersebut. “Kita tidak tahu siapa APH itu, tidak tahu dalam konteks apa. Hanya tahu ini perintah dari APH,” ucapnya.
2. Bank Mandiri buka suara soal rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok yang diblokir menjelang aksi di Jakarta. Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, pemblokiran rekening dilakukan setelah pihaknya menerima permintaan dari aparat penegak hukum (APH). Penjelasan bank pelat merah itu disampaikan setelah Botok mengaku rekening yang berisi uang pribadi dan donasi untuk kebutuhan aksi senilai Rp 80,9 juta tidak dapat digunakan.
“Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening,” kata Adhika Vista. Adhika menjelaskan Bank Mandiri tidak melakukan pemblokiran rekening secara sepihak. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan dengan mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku. “Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Polisi akan meminta keterangan kepada Supriyono alias Mas Botok, warga Pati yang rekeningnya ditunda transaksinya karena menampung donasi warga untuk aksi demo 27 Agustus 2026. “Iya, pastinya pemilik rekening (dipanggil), hari Rabu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (24/8). Pada hari yang sama, penyelidik juga memanggil perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dimintai keterangannya terkait pendalaman aliran dana di rekening tersebut.
Budi mengatakan, saldo di rekening tersebut tidak disita. Rekening beserta isi Rp 80 juta yang tersimpan di dalamnya akan dikembalikan pada 28 Agustus 2026. “Surat Permohonan Penundaan Transaksi tersebut berlaku selama 5 hari kerja terhitung mulai hari Jumat tanggal 21 agustus 2026 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 28 agustus 2026,” tutur Budi lagi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor Dean Mackbon mengatakan, pihaknya meminta pihak bank menunda transaksi rekening berisi donasi dukungan untuk warga Pati demo 27 Agustus di Jakarta selama lima hari kerja. “Penundaan transaksi ini sejak 21 Agustus 2026, selama lima hari kerja. Hari Sabtu, Minggu, dan Selasa hari libur tak dihitung,” katanya, Senin (24/8).
3. Komisi III DPR akan percepat pembahasan RUU Perampasan Aset sehingga bisa disahkan jadi UU paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, waktu efektif pembahasan RUU Perampasan Aset tersisa sekitar delapan minggu di luar masa reses para anggota dewan. “Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi,” kata Habiburokhman dalam keterangan resminya, Selasa (25/8).
Habib mengatakan, Komisi III akan memanfaatkan waktu delapan minggu tersebut, untuk menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan dan pembahasan RUU Perampasan Aset. “Dalam waktu 8 minggu masa sidang tersebut, Komisi III akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember 2026,” ungkap Habiburokhman.
4. Menhut Raja Juli Antoni tak terlihat saat Presiden Prabowo Subianto mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru dan Palembang pada Senin (24/8) kemarin. Ketiadaan Raja Juli ini memantik pertanyaan, mengingat masalah karhutla merupakan isu yang menjadi domain di kementerian yang dipimpin Raja Juli.
Mensesneg Prasetyo tampak berat menjawab saat ditanya awak media perihal ketiadaan Menhut dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Pekanbaru dan Palembang. Prasetyo hanya mengatakan, ketidakhadiran Menhut dalam kunjungan Prabowo mungkin hanya kebetulan saja.
“Ya hanya kebetulan karena kan beberapa kali juga Menhut sudah berkunjung ke lapangan,” kata Prasetyo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/8). Berdasarkan tayangan YouTube Setpres, ada sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden Prabowo selama kunjungan tersebut. Yakni, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Prasetyo mengatakan, fokus Presiden Prabowo mengajak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto karena ingin menambah kekuatan di lapangan. “Hari ini kan Bapak Presiden memang fokus kepada mengajak Kapolri maupun Panglima TNI untuk menambah kekuatan kalau dibutuhkan personel maupun dibutuhkan alat-alat termasuk heli waterbombing, kemudian ada permohonan motor trail yang dimodifikasi,” ujarnya.
Menhut Raja Juli Antoni mengaku sedang mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kemenhut sebagai tenaga bantuan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. “Kita kerahkan 5.000 ASN Kemenhut untuk mengatasi karhuta,” kata kata Raja Antoni saat meninjau Karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8).
Langkah tersebut untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo. Dari total 5.000 ASN yang akan di-BKO (bawah kendali operasi)-kan, sebanyak 2.200 personel ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan. Khusus Kalimantan Barat, Kemenhut akan mengirimkan 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla. “Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujar Raja dalam siaran pers Kemenhut.
Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari Kapolda Riau bahwa ada tiga orang pembakar hutan di Riau yang berpura-pura mancing padahal sebenarnya hendak membakar hutan. Ia minta orang tersebut dibawa ke Jakarta. “Tolong dibawa ke Jakarta, ya,” perintah Prabowo dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Lanud Roesmin Nasjudin, Riau yang disiarkan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/8).
Awalnya, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjelaskan soal tersangka karhurla 2025. Dikatakan, ada yang punya kebun dan ada yang tidak mempunyai kebun di wilayah tersebut. “Ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada dua atau tiga orang, tetapi dia ada di situ,” kata Herry. Saat ditanya petugas kepolisian, tiga orang itu berdalih sedang memancing. Padahal tidak ada lokasi atau tempat pemancingan,” kata Herry.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya jangan menunggu titik panas atau hotspot menjadi titik api karhutla. Prabowo menegaskan ini saat memimpin rapat di Posko Aju, Riau, Senin (24/8). Ia mendapat kabar di Riau masih ada 306 titik panas (hotspot) yang berpotensi menjadi karhutla. “Jangan nunggu sampai jadi titik api. Ya, tolong, ya. Masuk, masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk, ambil tindakan di ini,” kata Prabowo saat memimpin rapat. Ia menyarankan pembuatan sumur bor air agar bisa memadamkan titik panas karhutla.
“Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air?” tanya Prabowo. “Siap, bisa, Pak. Bisa, Pak sampai kedalaman 50 meter,” jawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau M. Edy Afrizal ke Prabowo. “Segera, segera saja bikin di 300 titik bor air,” perintah Prabowo.
PDIP meminta aparat penegak hukum memproses secara tegas pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk jika pelakunya korporasi. Pihak kepolisian sendiri sudah menangkap puluhan orang dalam kasus ini. Hasto tuturkan, sebenarnya PDIP sudah lama ingatkan potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena El Nino ekstrem. “Sebenarnya partai sudah cukup lama mempersiapkan dan memperingatkan ancaman El Nino ekstrem yang berisiko menciptakan titik-titik api. Hal ini seharusnya sudah diantisipasi. Kebakaran hutan dan lahan kering ini bukan hanya terjadi tahun ini saja, melainkan sudah terjadi sekian lama,” kata Hasto di forum konsolidasi internal PDIP Jatim, di Hotel Vasa Surabaya, kemarin.
Partai Hanurajuga mendorong Presiden Prabowo Subianto berikan sanksi tegas kepada para pelaku kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di Kalimantan dan Sumatera. Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella mengaku resah karena karhutla telah menjadi penyakit tahunan, yang umumnya terjadi pada periode Agustus-Oktober. Menurutnya, kasus tersebut bisa diantisipasi lebih awal. “Hampir setiap tahun terjadi karhutla, tinggal besar atau kecil. Seharusnya bisa diantisipasi, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemerintah pusat,” kata Rio dalam keterangannya, Senin (24/8).
5. Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi diisukan pindah partai, dari Gerindra ke PSI. Isu ini menjadi sorotan tajam publik di Tanah Air, karena banyak yang menggadhang-gadhang tokoh Jabar ini jadi Capres atau Cawapres 2029. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Buky Wibawa Karya Guna kaget saat ditanya soal perpindahan Dedi. Buky mengaku belum tahu apa yang mendasari munculnya isu tersebut. Pasalnya, Dedi Mulyadi alias Demul atau KDM sebelumnya telah komit mendukung Prabowo Subianto memimpin Indonesia.
“Saya tidak tahu data dan variabel apa yang menduga-duga Dedi Mulyadi (Demul) mau hijrah ke PSI. Namun, ada pernyataan sanggahan secara tegas bahwa Demul membantah hal tersebut. Dalam pernyataannya, ia menghendaki Prabowo untuk memimpin Indonesia,” kata Buky, Senin (24/8).
Buky juga belum melihat tanda-tanda Dedi Mulyadi akan meninggalkan Gerindra. “Bagaimanapun, ia adalah kader Gerindra dan menjabat sebagai Dewan Pembina Gerindra di Pusat. Ini menunjukkan kualitas moral dan etika yang kuat. Jadi, beberapa kali saya bertemu dengan Demul, saya belum melihat tanda-tanda ke arah sana. Jadi, saya merasa aneh dengan keriuhan ini,” katanya.
Buky membantah anggapan soal aktivitas Dedi Mulyadi yang kerap mengunjungi berbagai daerah, termasuk di luar Jawa Barat dalam rangka untuk mencari simpati. Misalnya, mengunjungi NTT usai gempa besar yang melanda daerah itu pekan lalu.
Buky sangat memahami karakter Dedi yang memang senang turun langsung ke masyarakat untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah. “Dia aktif berkeliling, ia bukan tipikal pemimpin di belakang meja. Saya melihat dia memang sosok yang seperti itu. Dia sosok yang perasaannya mudah tersentuh. Kang Dedi sering menyampaikan dirinya mudah tersentuh-lalu mencoba menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.
Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus juga membantah isu yang menyebut Dedi Mulyadi bakal meninggalkan Partai Gerindra dan bergabung ke PSI. Ia menegaskan, hingga kini partainya tidak ada komunikasi dengan Dedi. Bestari malah bertanya balik asal isu tersebut. “Kalau sebagai Ketua Bidang Politik, saya enggak mungkin enggak tahu kalau ada hal-hal begitu. Tapi, ini saya enggak tahu,” kata Bestari saat dihubungi, Senin (24/8). “Enggak ada itu. Sumber isunya pun enggak ada yang tulis siapa gitu. Jadi ada yang lempar bola liar aja kali ya? Enggak ada di kita,” imbuhnya.
Bestari menegaskan, partainya tak punya rencana menggaet Dedi pada Pemilu mendatang. Menurut dia, PSI saat ini tengah fokus pada verifikasi faktual partai di KPU. “Enggak, kita konsentrasi hari ini sebatas lolos verifikasi faktual KPU,” katanya. Bestari menegaskan, PSI berkomitmen untuk mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029. Sikap itu sesuai arahan Jokowi selaku Ketua Dewan Pembina Partai. “Kita kalau untuk Pilpres, kita kan sudah diperintah Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Ah, oke. Jadi kita tetap di situ saja sampai hari ini, enggak mikirin plan A plan B lagi, itu saja dulu,” katanya.
6. Kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Febri Diansyah mengklaim ada 40 aturan perundang-undangan yang dilanggar aparat penegak hukum (APH) dalam proses hukum terhadap kliennya. “Jadi kami mengidentifikasi selama proses hukum terhadap FA, baik proses awal di kepolisian ataupun di kejaksaan, dan berdasarkan pembuktian di proses persidangan,” jelas Febri di PN Negeri Jakarta Selatan, Senin (24/8).
Ia menjelaskan, temuan pelanggaran tersebut telah dituangkan dalam berkas kesimpulan perkara Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN dan diserahkan kepada hakim tunggal praperadilan Richard Edwin Basoeki di PN Jaksel. “Kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut,” lanjutnya.
Febri Diansyah, mengatakan jika gugatan praperadilannya dikabulkan, maka itu tidak berarti pokok perkara yang menjerat kliennya otomatis gugur. “Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, karena kami lihat isu yang dimunculkan seolah-olah ya kalau praperadilan dikabulkan maka perkara pokok hilang, tidak,” jelasnya seraya menjelaskan, PN Jaksel akan gelar sidang putusan praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada Kamis (27/8). “Sidang putusan praperadilan akan kita gelar pada 27 Agustus,” kata hakim Richard Edwin Basoeki di ruang sidang PN Jaksel, Senin (24/8).
Kejagung hadirkan mantan Ketua PPATK, Yunus Husein sebagai saksi menghadapi gugatan praperadilan Febrie Adriansyah. Selain Yunus, tim hukum Kejagung juga hadirkan dua saksi ahli pidana yakni Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad dan Dosen Fakultas Hukum UGM, Fatahilah Akbar.
Dalam keterangannya, Yunus menyebut pengusutan kasus TPPU tidak harus menunggu pidana asalnya dinyatakan inkrah. Yunus menegaskan, dalam kasus TPPU yang paling penting ialah memastikan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil perbuatan pidana bukan Tindak Pidana Asal (TPA) itu sendiri. Ia menjelaskan jika dalam prosesnya tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai TPA, maka TPPU tetap bisa didakwakan secara mandiri.
Dengan catatan, perbuatan pidana terkait harta kekayaan itu tetap diuraikan dalam dakwaan.”Kalau tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal, bisa juga didakwakan TPPU secara stand alone, secara mandiri. Tapi biasanya diuraikan perbuatan-perbuatan yang melahirkan uang tadi,” ujarnya. Yunus juga mengatakan dalam kasus TPPU yang berdiri sendiri, beban pembuktian bahwa aset tersebut bukanlah dari hasil tindak pidana menjadi tanggung jawab terdakwa.
Yunus lantas menjelaskan, kasus serupa yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Bahasyim Assifie pada tahun 2004-2005. Ketika itu aparat penegak hukum hanya mendakwa Bahasyim korupsi sebesar Rp1 miliar. Akan tetapi, ia justru didakwa kasus TPPU sebesar Rp66 miliar sesuai temuan aset oleh penyidik.
7. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendesak Kemendiktisaintek mengaudit penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Salah satunya dengan membuka kanal pengaduan yang independen dan melindungi orangtua/calon mahasiswa dari pemerasan pada jalur mandiri PTN. “Kemdiktisaintek juga harus melakukan audit berkala, terutama pada program studi yang biaya dan peminatnya tinggi seperti kedokteran, serta berkoordinasi dengan KPK untuk membangun sistem pencegahan,” ujar pria yang akrab disapa Ari itu kepada wartawan, Senin (24/8).
Desakan tersebut disampaikannya usai KPK tetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Kasus yang terjadi di Unsoed itu merupakan peringatan serius bahwa tata kelola jalur mandiri perlu diperbaiki.
Ari meminta Kemendiktisaintek memperkuat transparansi dan pengawasan dari hulu sampai hilir terkait jalur mandiri PTN. Terutama dalam seluruh mekanisme, kriteria kelulusan, kuota, serta komponen biaya jalur mandiri yang harus diumumkan secara terbuka. “Proses seleksi dan penetapan kelulusan harus berbasis sistem digital yang meninggalkan jejak audit dan tidak mudah diintervensi individu,” tegasnya.
Ia menilai jalur mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru di PTN tetap diperlukan meskipun KPK menyebut jalur itu jadi ladang korupsi. “Jalur mandiri tetap diperlukan karena menjadi salah satu mekanisme penerimaan mahasiswa PTN, tetapi jangan sampai ruang otonomi kampus justru membuka celah terjadinya pemerasan atau jual-beli kursi,” ujar Ari.
KPK geledah rumah hingga Gedung Kantor Rektorat Unsoed terkait kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi penerimaan mahasiswa baru. Jubir KPK, Budi Prasetyo menyebut penggeledahan dilakukan penyidik sejak Minggu (23/8) hingga Senin (24/8). Ia menyebut total ada sembilan lokasi yang digeledah KPK, yakni enam rumah para tersangka, dua rumah diduga terkait kasus pemerasan hingga gedung kantor Rektorat Unsoed. “Penyidik menyita beberapa catatan, dokumen, dan barang bukti elektronik terkait adanya dugaan titipan dan pengondisian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri,” ujarnya kepada wartawan.
Budi menyebut, dari Kantor Rektorat Unsoed penyidik KPK menemukan Surat Edaran (SE) KPK tahun 2023 terkait rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ia menjelaskan, dalam SE tersebut, KPK mengingatkan aspek transparansi terkait jumlah kuota penerimaan dan kriteria kelulusan calon mahasiswa untuk ditingkatkan. “Serta kebijakan afirmasi, sumbangan pembangunan institusi, digitalisasi proses PMB, penentuan kelulusan, dan kanal Pengaduan,” katanya.
Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Dodi Faedlulloh menilai perlu ada transparansi agar jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi tidak menjadi ladang korupsi seperti kasus rektor Unsoed. “Jalur mandiri memberikan kewenangan cukup besar kepada perguruan tinggi untuk menentukan mekanisme seleksi, kriteria, kuota, hingga komponen pembiayaan tertentu. Otonomi ini penting, tetapi harus berjalan bersama transparansi dan akuntabilitas,” kata Dodi, Senin (24/8).
Menurut Dodi, semakin besar diskresi yang diberikan, semestinya semakin kuat pengawasannya sehingga kewenangan tersebut tidak terjadi penyalahgunaan. Dodi menuturkan, pengawasan saat penerimaan maba di perguruan tinggi tidak hanya bersifat administratif dan dilakukan setelah proses penerimaan selesai.
KPK mengungkap dugaan peran seorang guru SMA dalam praktik jual-beli kursi mahasiswa baru di Unsoed. Guru tersebut diduga mengumpulkan calon mahasiswa yang ingin masuk Unsoed sebelum berkomunikasi dengan Kepala Bagian Akademik sekaligus panitia penerimaan mahasiswa baru, Eko Sumanto. Dalam komunikasi melalui WhatsApp, keduanya diduga membahas jumlah calon mahasiswa yang dapat diloloskan serta uang yang harus disetorkan melalui jalur di luar mekanisme resmi. Berdasarkan temuan penyidik, harga satu kursi calon mahasiswa diduga dipatok mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. KPK menyebut praktik tersebut berlangsung atas sepengetahuan Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq yang kini menjadi tersangka bersama lima orang lainnya.
8. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku telah mengetahui calon Kapolri penggantinya. Ia Cuma berpesan agar Desk Ketenagakerjaan Polri tetap dioptimalkan untuk mengawal kepentingan dan kesejahteraan buruh. Hal itu disampaikannya saat meresmikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Surabaya, pekan lalu. Listyo sendiri menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI. “Karena ini juga menjadi bagian dari untuk terus menjaga komitmen yang sudah terbangun. Dan saya juga sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti, kan begitu,” kata Listyo Sigit.
Listyo menuturkan, dirinya akan turun langsung bersama buruh melakukan demonstrasi jika desk ketenagakerjaan Polri tidak berjalan optimal setelah dirinya pensiun. “Setelah pensiun, kalau Desk Ketenagakerjaan tidak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo. Setuju, kan?” bebernya. Menurut Listyo, Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawal kesejahteraan pekerja. Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan layanan terpadu yang menangani konsultasi, pengaduan, mediasi sengketa, serta penegakan hukum terkait tindak pidana ketenagakerjaan secara kolaboratif untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) meminta Komisi IX DPR memasukkan Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam RUU Ketenagakerjaan sehingga desk tersebut tetap eksis bila Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nanti diganti sosok yang baru. “Yang kami khawatirkan, kalau pimpinan Polri berganti, kebijakan berganti, dan juga perhatian terhadap ketenagakerjaan berubah, tentu ini sangat disayangkan,” kata perwakilan KBPBI yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea usai rapat tertutup di gedung DPR, Senin (24/8).
Andi Gani mengklaim usulan memasukkan Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam RUU Ketenagakerjaan telah didukung oleh anggota Komisi IX DPR. “Kami minta Desk Ketenagakerjaan Polri masuk dalam batang tubuh Undang-undang Ketenagakerjaan,” ujar Andi. Menurut Andi, Desk Ketenagakerjaan Polri yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyelesaikan 95 persen masalah pidana ketenagakerjaan melalui mediasi. Sedangkan 5 persen sisanya dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Andi meminta DPR tidak main-main dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Dia membeberkan, buruh sudah menunggu undang-undang ini. Ia mengingatkan DPR jangan menyelesaikan RUU tersebut dengan sistem kebut semalam. “Karena kan kita bisa lihat tenggat waktu dari MK dua tahun. DPR sekarang mengejar waktu di dalam waktu dua bulan. Nah ini kan tentu kita berharap undang-undang ini tidak kebut semalam, dan kami berharap Komisi IX tetap komit dan tetap membuka diri untuk bisa berdialog,” katanya.
Andi mendesak negara menciptakan lapangan kerja. Dia juga meminta tidak ada lagi pungutan liar (pungli) terhadap pihak yang berinvestasi di Indonesia. Terlebih, keamanan investasi juga menjadi tanggung jawab negara, serta semua masyarakat. “Karena itulah saya minta juga teman-teman pers untuk membantu kami bahwa undang-undang ini harus dibutuhkan kehadiran negara. Jangan sampai kami dwipartit terus, berhadap-hadapan terus dengan perusahaan dan akhirnya menjadi tidak kondusif buat investasi,” imbuh Andi.
9. Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, mulai berlayar dari Italia menuju Tanah Air pada Senin (24/8) malam atau Selasa (25/8) dini hari waktu setempat. “Benar, sesuai rencana kapal Garibaldi akan bertolak dari Italia (Senin) malam ini,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi, Senin (24/8) malam. Dalam perjalanan menuju Indonesia, Giuseppe Garibaldi direncanakan melintasi Terusan Suez dan singgah di Jeddah, Arab Saudi, serta Colombo, Sri Lanka.
Setelah itu, kapal akan melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. “Untuk detail rute pelayaran selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana operasi dan navigasi kapal,” ungkap Rico. Sebelum pelayaran ini, TNI Angkatan Laut (AL) mengonfirmasi bahwa sebanyak 100 prajuritnya telah bertolak ke Italia untuk menjemput Giuseppe Garibaldi.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Marsekal Pertama Tunggul mengatakan, 100 prajurit TNI AL ini berlatih sebelum mengawaki kapal induk pertama Indonesia itu. “Saat ini perkembangannya, kru dari Garibaldi sudah berada di Italia untuk melaksanakan serangkaian pelatihan sebelum pelaksanaan penyeberangan,” ujar Tunggul, 14 Juli 2026 lalu. DPR telah menyetujui hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi tersebut dari Italia.
10. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta kader partainya di NTT terus bersama masyarakat terdampak gempa bumi. Hal itu disampaikannya kepada Ketua DPD PDI-P NTT Yunus Takandewa usai mendengarkan laporan mengenai kondisi masyarakat terdampak. “Sampaikan salam kepada seluruh masyarakat Flores yang terdampak. Kuat ya, terus bersama mereka,” ujar Megawati kepada Yunus, Senin (24/8). Yunus menyampaikan laporan tersebut kepada Megawati di sela-sela final Soekarno Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (24/8) malam. Di hadapan Megawati, Yunus menyampaikan perkembangan kondisi masyarakat terdampak gempa, serta respons tanggap darurat dan gotong royong yang dilakukan jajaran PDI-P di NTT.
PDIP dekati anak muda dan wong cilik lewat turnamen sepakbola Soekarno Cup 2026. Senin (24/8) petang kemarin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menghadiri final Soekarno Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur. Megawati hadir didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDI-P, M Prananda Prabowo.
Rombongan Megawati tiba menjelang kick-off pertandingan yang mempertemukan Tim Banteng Jawa Barat melawan Tim Banteng Bali. Di sana Megawati dan putranya langsung disambut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua Panitia Pusat Soekarno Cup 2026 Komarudin Watubun, serta Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Said Abdullah.
Megawati dan rombongan kemudian menuju tribune VVIP di lantai 4 stadion untuk menyaksikan pertandingan final. Sesampainya di tribune, Megawati dan Prananda melambaikan tangan kepada puluhan ribu penonton yang memadati GBT. “Kehadiran Ibu Megawati Soekarnoputri bersama Mas Prananda pada pertandingan final menjadi bentuk dukungan terhadap para pemain yang telah berjuang sepanjang kompetisi,” kata Hasto.
Putra Megawati Soekarnoputri, M Prananda Prabowo menyerahkan bantuan dana gotong royong sebesar Rp 545 juta untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut adalah hasil penggalangan dana sepanjang pelaksanaan turnamen sepak bola “Soekarno Cup 2026″ yang digelar DPP PDI-P. Penyerahan bantuan kepada Ketua DPD PDI-P NTT Yunus Takandewa dilakukan secara simbolis saat final Soekarno Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (24/8) malam. Megawati turut hadir dan menyaksikan penyerahan bantuan kemanusiaan tersebut. Ketua Panitia Soekarno Cup 2026 Komarudin Watubun mengatakan, pengumpulan dana solidaritas tersebut adalah bentuk nyata semangat gotong royong. (Harjono PS)
