Gedung Kejagung RI, Jakarta (net)
Isu menarik pagi ini, Kejagung sita uang Rp 1,003 triliun plus 166.000 dollar AS yang diserahkan secara suka rela oleh PT PSMI terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di areal PT Inhutani V, Lampung. Yang menarik, belum ada tersangka dalam kasus tersebut. Di sisi lain, Kejagung telah temukan bukti terkait dugaan tindak pidana pemerasan dalam kasus TPPU yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Isu lain, Terdakwa kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 Yaqut Cholil Qoumas cecar mantan Menpora, Ario Bimo Nandito Ariotedjo yang jadi saksi kasus korupsi kouta haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/9). Dito mengaku lega bisa menyampaikan keterangan secara terbuka di persidangan soal alasan dirinya ikut mendampingi Jokowi ke Arab Saudi. Dito mengaku sudah satu tahun menunggu kesempatan untuk buka suara soal itu di ruang sidang. Berikut isu selengkapnya.
1. Kejagung menyita uang Rp 1,003 triliun plus 166.000 dollar AS yang diserahkan secara suka rela PT PSMI terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di areal PT Inhutani V, Lampung. Anehnya, belum ada tersangka dalam kasus tersebut. “Nah, saat ini kami baru dua minggu melakukan proses pemanggilan pemeriksaan-pemeriksaan secara intensif. Nanti pada konferensi pers berikutnya akan kami sampaikan,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar saat konferensi pers di Gedung Bundar, Kamis (10/9).
Saiful menjelaskan, pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait peristiwa tersebut dengan memeriksa 47 saksi. “Menanyakan terkait dengan ada tidaknya pemeriksaan terhadap mantan kepala daerah dan anaknya, ya. Bahwa benar, kami pada minggu kemarin telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Lampung,” ungkapnya.
Dirdik Jampidsus Kejagung Saiful Bahri menyebut, penyerahan uang tersebut merupakan bentuk goodwill atau iktikad baik PT PSMI apabila nanti perkara tersebut terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara. “Penyidik telah menerima penyerahan secara sukarela dari PT PSMI berupa uang sebesar Rp1 triliun, 3 miliar (Rp 1.003.184.000.000) serta 166.000 dollar AS yang telah kami titipkan di Bank Himbara, yaitu Bank BSI,” ujarnya di Gedung Bundar Jakarta, Kamis (10/9). “Uang ini, yang Rp 1 triliun merupakan goodwill dari PT PSMI menyerahkan kepada penyidik sebagai langkah untuk, apabila nanti dalam perkara ini dinyatakan terbukti kerugian keuangan negara, mereka akan siap dengan uang yang diserahkan ini,” imbuhnya.
Saiful menerangkan, uang tersebut disimpan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Nomor 139 Jampidsus Kejagung pada Bank BSI atau Bank Himbara, nol bunga, nol persen. Apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan terbukti menimbulkan kerugian negara, uang sitaan tersebut akan diserahkan ke kas negara. “Nantinya setelah ada putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, dinyatakan dalam putusannya nanti terbukti dan ada kerugian negara sebesar nilai ini, maka uang ini akan kita eksekusi, diserahkan kepada kas negara Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
2. Kejagung telah menemukan bukti terkait dugaan tindak pidana pemerasan dalam kasus TPPU yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. “Kami pastikan bahwa menurut tim penyidik sudah cukup bukti adanya dugaan tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara ini,” tegas Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Bundar, Kamis (10/9). “Kan sudah didalami dan ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya,” jelasnya.
Anang juga membantah informasi yang menyebut sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung menerima uang sebesar Rp 40 miliar. Informasi tersebut bermula dari berita acara pemeriksaan (BAP) milik Tan Kian yang viral lantaran menyebut sejumlah pejabat menerima uang. “Setelah kami teliti dan kami konfirmasi, kami pastikan bahwa dari tim 9, pertama, bahwa itu tidak benar. Tetapi, bahwa dari tim 9, bukan Berita Acara dari tim 9, itu yang pertama,” ungkapnya.
Kejagung kembali membantah ada berita acara pemeriksaan (BAP) milik Tan Kian terkait aliran dana Rp 40 miliar kepada sejumlah pejabat Kejagung. “Setelah kami teliti dan kami konfirmasi, kami pastikan bahwa dari tim 9, pertama, bahwa itu tidak benar. Tetapi, bahwa dari tim 9, bukan Berita Acara dari tim 9, itu yang pertama,” ungkap Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di gedung Bundar, Kamis (10/9). Tak hanya itu, Anang mengaku tidak mengetahui sumber dokumen BAP yang beredar di media sosial dan sejumlah pemberitaan. Anang menjelaskan, pihaknya menerima pelimpahan berkas perkara dari Kortastipidkor Polri.
3. KPK geledah rumah mewah anggota Polri, Yayat Sudrajat alias Lippo yang berlokasi di Cibubur, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (10/9). Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan pengembangan kasus suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara. “Penyidik melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan (Yayat Sudrajat) yang berlokasi di daerah Cibubur, Depok,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo.
Ia mengatakan, dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani. Penyidik membutuhkan konfirmasi terkait barang bukti tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. KPK periksa Yayat Sudrajat alias Lippo sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara, Kamis (10/9). “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi Prasetyo.
KPK terbitkan sprindik baru terkait pengembangan kasus suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara. “Sprindik baru, per Agustus 2026,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Kamis (10/9). Namun, sprindik yang diterbitkan bersifat umum sehingga belum ada tersangka dalam pengembangan kasus tersebut. “Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini,” ujarnya.
Seperti diberitakan, kasus suap ini bermula saat Ade Kuswara menjalin komunikasi dengan Sarjan selaku pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Dari komunikasi tersebut, dalam rentang 1 tahun terakhir, Bupati Ade rutin meminta ijon paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang.
KPK menduga anggota Polri Yayat Sudrajat alias Lippo menerima uang dari tersangka swasta, Sarjan dalam kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara. Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa Yayat sebagai saksi dalam perkara tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/9). “Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami dugaan penerimaan-penerimaan uang yang dilakukan YS dari tersangka SJ (Sarjan) yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi,” kata Budi Prasetyo.
4. Perencana Ahli Madya Kemenag periode 2021-2024, Slamet mengungkap pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 menjadi 50 persen untuk jemaah haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus merupakan kebijakan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dalam persidangan, JPU kembali memastikan keterangan Slamet mengenai asal pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50:50 tersebut. “Kami bisa tangkap adalah 50-50 merupakan kebijakan Menteri Agama saat itu. Betul, Pak?” tanya JPU. “Betul,” jawab Slamet saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor, Kamis (10/9). Slamet yang kini Kepala Biro Keuangan Kementerian Haji menjelaskan, kala itu dirinya memperoleh informasi mengenai kebijakan tersebut dari Ahmad Abdullah, Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
Terdakwa kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 Yaqut Cholil Qoumas mencecar mantan Menpora, Ario Bimo Nandito Ariotedjo yang jadi saksi kasus korupsi kouta haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/9). Sala satu yang ditanyakan Yaqut adalah foto sejumlah tokoh saat Olimpiade Paris bulan Agustus 2024.
Dito adalah salah satu yang ada di dalam foto bersama tersebut. Dalam foto itu juga ada Direktur Utama PT Makassar Toraja atau Maktour, Fuad Hasan Masyhur yang juga mantan mertua Dito. Nama Fuad Hasan kerap disebut dalam kasus ini. Ia juga pernah dicegah ke luar negeri oleh KPK. “Saya ingin tahu nih. Jadi, kan ini ada di BAP. Ada di BAP ya, ditunjukkan waktu itu oleh penyidik saudara saksi foto ini,” tanya Yaqut di muka persidangan.
Yaqut juga bertanya apakah ada relevansi foto tersebut dengan kasus yang saat ini berjalan. Dito mengaku bingung ketika penyidik memperlihatkan foto tersebut karena menurutnya tidak terdapat korelasi dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang sedang diperiksa. “Jujur, saya pas diberikan penyidik foto ini juga agak bingung karena tampaknya enggak ada korelasinya. Kalau tidak salah ini foto diambil dari Barang Bukti Elektronik saya, saya lupa,” jawab Dito.
5. Mantan Menpora Dito Ariotedjo mengaku lega bisa menyampaikan keterangan secara terbuka di persidangan soal alasan dirinya ikut mendampingi Presiden Jokowi ke Arab Saudi. Dito Ariotedjo mengaku sudah satu tahun menunggu kesempatan untuk buka suara soal itu di ruang sidang. “Hampir setahun nunggunya, alhamdulillah hari ini saya sudah tenang,” kata Dito saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor, Kamis (10/9). “Jadi clear-lah maksud dan tujuan waktu saya diperiksa di KPK dan kenapa saya ikut mendampingi Bapak Presiden ke Arab Saudi,” ujar Dito. Dia berharap keterangannya dalam persidangan dapat membantu proses pembuktian perkara tersebut.
Mantan Menpora Dito Ariotedjo mengaku tidak ikut rapat teknis lanjutan yang membahas tambahan kuota haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam rapat tersebut, Menag saat itu Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir dan diwakili Menlu. “Itu kalau tidak salah diumumkan sehari setelah pertemuan. Itu kan ada rapat lanjutannya karena saat itu kalau tidak salah Menteri Agama tidak ada, itu diwakilkan oleh Menlu,” kata Dito saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor, Kamis (10/9). Dito mengatakan, tak ikut rapat karena mendampingi Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Kerajaan Arab Saudi pada akhir 2023. Dalam pertemuan tersebut, terdapat pembahasan mengenai sejumlah sektor, termasuk haji.
Dito mengaku tidak mengetahui apakah Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), Fuad Hasan Masyhur pernah menemui Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas untuk membahas tambahan kuota haji. “Yang Saudara ketahui selanjutnya, apakah Pak Fuad Hasan Mansur pernah menemui Pak Menteri Agama sebelum 2024 untuk membicarakan menyangkut kuota tambahan yang 20.000 itu tadi?” tanya jaksa. “Saya enggak tahu, kayaknya enggak pernah. Saya enggak tahu,” jawab Dito. Ia mengaku mengetahui pertemuan antara Fuad dengan Yaqut setelah membaca pemberitaan mengenai pertemuan tersebut.
6. Dua petani berinisial AK (65) dan T (63) yang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan hutan konsesi PT Rimba Hutani Mas (RHM), Jambi, diduga dibayar Rp 500.000 untuk membakar lahan. Informasi tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana. Dalam laporannya, Suharyanto menyebut ada pihak yang menyuruh AK dan T untuk melakukan pembakaran.
“Betul sekali Bapak Presiden, memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap itu di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh, dengan uang hanya Rp 500.000, diupah begitu,” kata Suharyanto, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/9). Dalam tayangan tersebut terlihat AK dan T ditangkap petugas. Sejumlah barang bukti berupa korek api juga disita. Namun, Suharyanto tidak menyebutkan pihak yang diduga meminta dan memberikan upah kepada kedua tersangka tersebut.
Di sisi lain, T membantah sengaja membakar lahan. Dia mengaku, api tiba-tiba membesar ketika dirinya sedang beristirahat. Menurut T, api berasal dari tungku yang digunakan untuk memasak di pondoknya. “Apinya dari tungku, karena saya memasak,” kata T saat diwawancarai awak media beberapa hari lalu. T mengaku telah berupaya memadamkan api. Namun, api terus melebar karena tidak ada sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman.
7. BNPB menyampaikan, Pemerintah Jepang mengirim tiga helikopter angkut berat jenis Chinook untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, bantuan tiga helikopter tersebut dibawa menggunakan kapal Jepang JS Kunisaki. “Kami menyampaikan adanya bantuan Jepang yang akan datang ke Indonesia. Saat ini bisa kami update dengan kapal armada dan personel Jepang, nama kapalnya itu adalah JS Kunisaki,” kata Berton dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta Pusat, Kamis (10/9). Berton menuturkan, kapal JS Kunisaki telah tiba di Pelabuhan Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Kamis (10/9).
BNPB menyambut positif tawaran bantuan dari Malaysia untuk tangani karhutla. Namun BNPB akan koordinasi terlebih dahulu dengan Kemenlu RI untuk membicarakan tindak lanjut mengenai tawaran bantuan dari Malaysia. Menurut Berton, bentuk bantuan apa pun dan dari mana pun itu berasal, perlu dikoordinasikan dan disepakati lebih lanjut antar kedua negara supaya penyalurannya efektif.
“Untuk tawaran bantuan Malaysia ini, tentu akan kami pelajari dan koordinasinya tentu dilakukan secara lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kemenlu dan kementerian/lembaga teknis terkait,” kata Berton. Apabila sudah ada kepastian, BNPB akan memberikan informasi kepada Pemerintah Malaysia terkait hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk penanganan karhutla.
8. Pada hari ketiga, TNI AL menemukan rompi pelampung, tabung, dan botol minuman di Perairan Anyer saat mencari lima jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda. Namun temuan tersebut belum dapat dipastikan berkaitan langsung dengan para korban. Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul membenarkan adanya temuan tersebut. Ia menegaskan, proses identifikasi masih berlangsung. “Hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah pelampung yang ditemukan tersebut merupakan milik lima jurnalis yang hilang kontak atau tidak,” kata Tunggul, Kamis (10/9). Disebutkan, pelampung itu ditemukan oleh KAL Anyer I-3-64 dari Lanal Banten di perairan Cikoneng-Labuan, yang masuk wilayah perairan sekitar Anyer, Banten.
Basarnas memastikan operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda akan dilakukan selama tujuh hari. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menjelaskan, durasi operasi SAR yang berlangsung tujuh hari merupakan standar internasional yang harus dipedomani dalam operasi pencarian di laut maupun udara. “Operasi terus kita laksanakan. Kalau mengacu kepada IAMSAR guidelines, bahwa operasi ini akan dilaksanakan berturut-turut selama tujuh hari. Dan nanti pada saat hari ketujuh, kita akan lakukan rapat evaluasi yang melibatkan semuanya,” jelasnya di Pandeglang, Kamis (10/9).
9. Rencana Pemprov Jakarta menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Jakarta yang ditentang Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa kembali jadi sorotan. Pasalnya, Purbaya meminta Pemprov DKI mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan alasan kondisi keuangan Jakarta cukup kuat. Purbaya lalu menawarkan skema pembiayaan Pembangunan Jakarta melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sementara Pemprov Jakarta tetap akan menerbitkan obligasi senilai Rp 5,2 triliun pasalnya dana bagi hasil yang menjadi hak Jakarta dipangkas pemerintah pusat.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menilai, rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi sebenarnya bisa saja tidak diperlukan apabila dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Jakarta dikembalikan secara utuh. Pemerintah pusat sebelumnya memotong DBH DKI sebesar Rp 15 triliun. Akibatnya, anggaran Pemprov mengalami keterbatasan, sehingga mencari sumber pembiayaan alternatif untuk membiayai Pembangunan infrastrukrur Jakarta. “Kalau DBH dikembalikan, mungkin enggak perlu kita cari utang,” ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.
Suhud mengatakan, penerbitan obligasi merupakan salah satu pilihan dalam skema creative financing. Menurut dia, penerbitan obligasi bukan berarti Jakarta sedang mengalami masalah keuangan. Skema tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan dengan jangka waktu yang lebih panjang. “Creative financing itu kan ada PT SMI, ada obligasi. Obligasi itu kita lempar ke pasar, nanti investor yang beli, kita kasih bunga,” ujarnya.
Suhud menilai pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerbitkan obligasi cukup mengherankan. Sebab, di tengah kehati-hatian pemerintah pusat terhadap rencana penerbitan obligasi tersebut, dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Jakarta justru masih ditahan. “Cuma ketika Pak Purbaya ngomong begitu memang rada aneh juga sih gitu. Sementara DBH ditahan gitu kan?” kata Suhud lagi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan tetap menerbitkan obligasi daerah, karena Pemprov Jakarta membutuhkan anggaran untuk membiayai berbagai pembangunan di Jakarta. Politisi PDIP ini mengatakan, pihaknya tetap mendengarkan masukan dari Purbaya. Namun, masukan tersebut tidak membuatnya mengurungkan rencana penerbitan obligasi daerah. Pasalnya, Pemprov Jakarta memiliki kebutuhan pembangunan yang harus dikerjakan.
Menurut Pramono. Pemprov Jakarta bisa saja tidak menerbitkan obligasi daerah seperti yang disarankan Menkeu Purbaya asal pemerintah pusat mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya dipangkas pemerintah pusat. “Kalau enggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” tegas Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat lalu.
Pramono menuturkan, kebutuhan pembangunan di Jakarta menjadi salah satu alasan Pemprov DKI merencanakan penerbitan obligasi yang awalnya sebesar Rp 3,5 triliun menjadi Rp5,6 triliun. Sebab, Jakarta mendapat banyak tugas pembangunan yang tentunya membutuhkan anggaran. Menurut dia, Jakarta mendapat banyak tugas pembangunan yang tentunya membutuhkan anggaran.
10. Wapres Gibran Rakabuming mendatangi kediaman Akhmad Rijani, petugas yang gugur saat menangani karhutla di Kalimantan dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban di Palangkaraya, Kalteng, Kamis (10/9). “Saya menyampaikan duka cita mendalam, saya mohon maaf atas kejadian ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa beliau dalam penanganan karhutla,” ujarnya.
Gibran juga berdialog langsung dengan para petugas pemadam karhutla yang bertugas di lapangan. Ia menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam memadamkan karhutla. Gibran juga mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng yang dikelola Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/9). Kunjungan ini untuk memastikan penanganan dampak karhutla, khususnya terhadap satwa dan habitatnya berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
11. BGN bersama Pemkab Pati, Jawa Tengah akan lakukan evaluasi menyeluruh terhadap 172 SPPG di Pati. Evaluasi ini menyusul kasus keracunan makanan MBG di Kabupaten Pati sekaligus untuk memastikan seluruh dapur menjalankan proses penyiapan makanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). “Di antara semua ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kita evaluasi terus,” kata Wakil Kepala BGN Trenggono, dalam keterangan pers, Jumat (11/9). Trenggono mengatakan, evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan dan pembenahan tata kelola.
BGN lakukan pemutakhiran data penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). Sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah dicoret dari daftar penerima manfaat MBG. Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan itu adalah sekolah swasta bertaraf internasional hingga sekolah yang memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” kata Sudaryono, dalam keterangannya, Kamis (10/9).
12. Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan staf agar berpidato sesuai teks yang telah disiapkan mereka. Hal itu disampaikan Prabowo kala berpidato di puncak peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang digelar di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kemarin malam. Prabowo menjelaskan alasan stafnya kerap mengingatkan dirinya untuk berpidato sesuai teks yang telah disiapkan. Namun, Prabowo menjelaskan alasannya berpidato di luar teks yang disiapkan, karena telah merangkum esensi naskah yang disiapkan. Apabila kemudian ternyata ada pernyataan spontannya dalam pidato yang salah, dia tinggal minta maaf saja.
“Saudara-saudara sekalian, memang saya selalu diingatkan oleh staf saya, ‘Pak, pakai teks, Pak. Jangan sampai keluar dari teks’,” ujar Prabowo. Ia mengatakan teks pidato yang disiapkan stafnya sangat bagus, lengkap dengan data dan infografis yang banyak. Prabowo sempat membolak-balikkan teks pidatonya seraya menunjukkan teksnya ke arah hadirin. “Paparannya baik sekali, grafiknya banyak sekali,” kata Prabowo sambil menunjukkan teks pidato tersebut. (Harjono PS)
