JAKARTA,REPORTER.ID — Pendidikan gratis membutuhkan sekitar Rp110 triliun, jika pemerintah ingin menanggung biaya pendidikan bagi sekitar 10 juta mahasiswa dan selebihnya sekolah gratis berikut kesejahteraan guru dan infrastruktur sekolah, maka Rp235 triliun itu lebih dari cukup. Apalagi kalau ditambah dari anggaran Koperasi KDMP.yang juga mencapai Rp240 triliun.
Perbandingan tersebut, menurut pengamat pendidikan Darmaningtyas, membuka kembali pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan anggaran pendidikan. “Jika sebagian anggaran MBG dialihkan ke pendidikan, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk memperluas pembiayaan pendidikan hingga perguruan tinggi,” tegas
Darmaningtyas.
Hal itu disampaikan Darmaningtyas, dalam dialektika demokrasi “Pendidikan Gratis Sebagai Upaya Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Nasional”, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bersama Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kalau pemerintah mau menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi saja itu memerlukan Rp110 triliun. “Bayangkan sekarang anggaran pendidikan yang dipakai untuk MBG itu Rp235 triliun. Itu akan memberikan ruang untuk membiayai pendidikan tinggi. Tapi, itu bergantung politicall will pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, dia mempersoalkan biaya pendidikan secara keseluruhan. Sebab, anggaran pendidikan yang Rp820,9 triliun juga digunakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang menyelenggarakan pendidikan. Harusnya diprioritaskan hanya.untuk pendidikan di bawah Kemendikdasmen, Kemendikti, dan Kemenag RI.
Karena itu, ia mendorong pemerintah lebih konsisten mengarahkan anggaran pendidikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. “Kalau pemerintah mau konsisten pada konstitusi, anggaran 20 persen APBN itu harus dialokasikan hanya untuk Kemendikdasmen, Kemendikti dan Kemenag RI,” ungkapnya.
Dikatakan, atau memprioritaskan pendidikan yamg berbasis mendorong untuk kemanusiaan seperti kedokteran, ekonomi, pertanian, pertahanan dan teknologi untuk ketahanan pangan, energi, dan pertahanan negara. Sehingga prioritas pendidikan untuk kebutuhan negara itu bisa digratiskan.
“Kalau tidak gratis, ya murah dan terjangkau oleh rakyat kecil. Seperti kedokteran saat ini hanya orang-orang kaya karena biayanya ratusan juta. UKT juga mahal akibat tidak disubsidi pemerintah. Sehingga jalur mandiri menjadi satunya jalur untuk mendapatkan tambahan keuangan bagi PTN,” jelas Darmaningtyas.
Sementara itu Ledia Hanifah menyoroti sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang lebih terjangkau, termasuk dampaknya terhadap sekolah swasta dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah saat ini tengah menghitung skema pembiayaan pendidikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya. “Kebijakan tersebut harus disertai pengaturan yang jelas bagi sekolah swasta. Sebab, sekolah swasta merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” ujarnya.
Soal swasta, ini apakah mereka tidak menerima bantuan BOS, atau ada sebagian yang dibantu BOS dan lain sebagainya. “Pemerintah tidak harus selalu membangun sekolah negeri baru untuk memperluas akses pendidikan gratis. Kerja sama dengan sekolah swasta yang sudah tersedia di daerah dapat menjadi salah satu pilihan. Jadi, kalau semuanya gratis maka harus ada kerja sama dengan swasta. Artinya, tidak harus dipaksakan membangun sekolah negeri baru, tetapi bekerja sama dengan swasta yang sudah ada sehingga mereka tetap bisa bergerak dan tetap hidup,” katanya.
Ledia menilai persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah. Kondisi ruang kelas yang rusak serta ketidakseimbangan jumlah rombongan belajar dengan ketersediaan ruang kelas juga masih menjadi persoalan. Masih banyak sekolah yang menerapkan sistem belajar bergantian atau shift karena keterbatasan ruang kelas.
Selain itu, Ledia menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi sekolah di wilayah 3T. Menurut dia, kebijakan pendidikan tidak dapat disamaratakan karena kondisi geografis dan sosial setiap daerah berbeda.
Politisi PKS itu mendorong pemerintah memulai pembenahan secara bertahap dari wilayah 3T, kemudian diperluas ke daerah lain. “Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan keterlibatannya dalam pembangunan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tanpa terlalu bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
