HOT ISU PAGI INI, KAPOLRI KERAHKAN TIM SELIDIKI DUGAAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA DI PASAR MODAL

oleh -28 Dilihat
oleh

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto

Isu menarik pagi ini, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kerahkan tim dari Bareskrim Polri untuk menyelidiki dugaan pelanggaran maupun tindak pidana di pasar modal. Langkah itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,25 persen ke level 5.204,018 pada perdagangan sesi kedua atau pukul 14.45 WIB, Jumat (16/10). Penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertimbangkan untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Isu lainnya, mantan Presiden Jokowi menyatakan, ada operasi politik dan penumpang gelap yang sengaja menggulirkan isu ijazah palsu untuk menjatuhkan dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikannya saat dimintai tanggapan mengenai munculnya tuduhan ijazah palsu. Belum selesai ijazahnya dipermasalahan, kini ijazah putra sulungnya juga dipermasalahkan. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, Polri akan mengerahkan tim dari Bareskrim Polri untuk menyelidiki dugaan pelanggaran maupun tindak pidana di pasar modal. Suyudi mengatakan, pengerahan tim tersebut dilakukan berdasarkan informasi dan pengaduan yang diterima Polri. “Ya, kami dari Polri tentunya akan menurunkan tim dari Bareskrim Polri sesuai dengan informasi dan pengaduan yang kami dapatkan. Adanya dugaan pelanggaran maupun tindak pidana pasar modal,” kata Suyudi usai kunjungi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama OJK dan Danantara, Jumat (16/10). Ia menegaskan, Polri akan mengumpulkan alat bukti sebelum mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Menurut Kapolri, langkah itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan di pasar modal. “Dan tentunya dengan alat bukti yang akan kami kumpulkan, kami akan melakukan tindakan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan permasalahan di dunia pasar modal ini,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan,  pihak yang menjadi perhatian dalam penanganan tersebut tidak hanya sekuritas, tetapi juga perorangan yang terindikasi terlibat. “Yang disampaikan Pak Kapolri itu termasuk sekuritas dan perorangan yang terindikasi terlibat,” kata Dasco.

 

2. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok secara signifikan hingga turun 8,01 persen ke level 5.393,924 pada awal perdagangan Jumat (16/10). IHSG terkoreksi 469,856 poin. Pelemahan tajam tersebut membuat perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami trading halt atau penghentian sementara. Tekanan jual terlihat mendominasi perdagangan. Sebanyak 595 saham melemah, sedangkan 14 saham menguat dan 33 saham bergerak stagnan.

Volume perdagangan tercatat 5,36 miliar saham, dengan nilai transaksi Rp 905,152 miliar dan frekuensi transaksi sebanyak 105.728 kali. Trading halt merupakan penghentian sementara perdagangan saham yang dilakukan ketika penurunan IHSG mencapai ambang batas tertentu sesuai ketentuan BEI. Kebijakan ini bertujuan meredam volatilitas ekstrem dan memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk mencermati kondisi perdagangan.

 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,25 persen ke level 5.204,018 pada perdagangan sesi kedua atau pukul 14.45 WIB, Jumat (16/10). Indeks amblas usai Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengusulkan perubahan klasifikasi pasar saham tanah air dari emerging market menjadi standalone market. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG terkoreksi 659,762 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Indeks sempat menyentuh angka terendah 5.193,222, dan tertinggi 5.404,508.

Pada awal perdagangan, IHSG dibuka pada area 5.393,924. Efek Geopolitik hingga Sentimen MSCI, IHSG Kembali Terjerembap ke Level di Bawah 6.000 Artikel Kompas.id Tekanan jual yang kuat membuat indeks bergerak turun tajam hingga mendekati level terendahnya. Aktivitas perdagangan saham mencapai 59,401 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 22,635 triliun. Frekuensi transaksi menyentuh 1.770.679 kali.

 

3. Penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertimbangkan untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Dalam klasifikasi pasar MSCI “Standalone Market” merujuk pada status “khusus” untuk pasar saham yang dinilai mengalami kemunduran serius, sehingga dikeluarkan sementara dari kategori utama (Developed, Emerging, Frontier). Langkah itu diambil menyusul kekhawatiran MSCI terkait aksesibilitas investasi dan tata kelola pasar saham Indonesia.

Mengutip Reuters, Jumat (16/10), MSCI membuka konsultasi atas usulan penurunan klasifikasi tersebut, setelah pada Juni 2026 lembaga provider global itu telah memperingatkan, Indonesia berisiko mengalami reklasifikasi apabila persoalan aksesibilitas pasar tidak kunjung teratasi. MSCI menyebut sejumlah investor menyoroti struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan saham pada pihak tertentu, serta dugaan perdagangan saham yang terkoordinasi. Menurut MSCI, persoalan yang ada menghambat kelayakan bursa RI sebagai tujuan investasi bagi investor global.

 

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meminta klarifikasi kepada penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), perihal opsi menurunkan klasifikasi pasar saham RI dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya bersama OJK telah melakukan berbagai langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan kualitas pasar modal Indonesia.

Langkah-langkah perbaikan tersebut, menurut Jeffrey, telah mendapatkan apresiasi dan respons positif dari investor global maupun lembaga penyedia indeks internasional. Hal itu mencerminkan komitmen berkelanjutan otoritas bursa dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kredibilitas serta daya saing pasar modal Indonesia. Meski demikian, BEI akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada MSCI mengenai dasar pertimbangan dan penilaian yang melatarbelakangi opsi penurunan status pasar modal nasional.

 

4. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan bukti efektivitas reformasi pasar modal untuk menjawab kekhawatiran Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi dan kemudahan berinvestasi di pasar saham tanah air. Langkah BEI ini menyusul MSCI membuka opsi menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, setelah pada Juni 2026 lembaga provider global itu memperingatkan bahwa Indonesia berisiko mengalami reklasifikasi, bila persoalan aksesibilitas pasar tidak kunjung teratasi.

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi mengatakan, lembaganya memperkuat bukti efektivitas reformasi pasar modal, menyusul dua aspek utama yang menjadi perhatian MSCI, yakni efektivitas reformasi pasar dan penegakan aturan (enforcement). Menurutnya, MSCI membutuhkan bukti konkret untuk mengukur sejauh mana reformasi yang dilakukan otoritas bursa berdampak terhadap investor, terutama para pemain asing.

 

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan fundamental emiten-emiten masih solid, meski Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi terkait perubahan klasifikasi pasar saham Tanah Air menjadi Standalone Market. Direktur Penilaian BEI, Saidu Solihin mengatakan, kinerja keuangan emiten yang tercatat di bursa saham dalam negeri secara agregat menunjukkan pertumbuhan, berdasarkan laporan keuangan hingga Juni 2026.

Ia menyebut, pendapatan emiten secara agregat meningkat 13 persen, sedangkan laba tumbuh 9 persen. “Dan kalau boleh kita sampaikan bahwa kinerja emiten kita masih cukup kuat ya dengan pertumbuhan sales-nya meningkat. Pendapatan 13 persen kalau secara agregat ya, pertumbuhan dari emiten-emiten kita per Juni 2026,” ujar Saidu Solihin saat konferensi pers di gedung BEI, Jakarta, Jumat (16/10).

 

5. Mantan Presiden Jokowi menyatakan, ada operasi politik dan penumpang gelap yang sengaja menggulirkan isu ijazah palsu untuk menjatuhkan dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikannya saat dimintai tanggapan mengenai munculnya tuduhan ijazah palsu. Belum selesai ijazahnya dipermasalahan, kini ijazah putra sulungnya juga dipermasalahkan.

Meski demikian Jokowi mengaku biasa saja dengan tuduhan tersebut. “Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali. Tapi buat saya biasa saja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10).

Jokowi tak menampik jika tuduhan ijazah palsu dirinya dan Gibran membuat isu-isu besar menjadi terlupakan. Bahkan dirinya menyebutkan tuduhan ijazah palsu tersebut sengaja digulirkan untuk menjatuhkan reputasi politik dirinya dan Gibran. “Ya bisa saja seperti itu. Bisa saja sekali lagi operasi politik untuk down grade reputasi politik seseorang. Dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran),” kata mantan Wali Kota Solo tersebut.

 

6. KPK tetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HMI), Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Klaten dan langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat (16/10). Ketiganya langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Putih KPK, 20 hari ke depan yakni sejak 16 Oktober hingga 4 Nopember 2026. ‘’Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein di Gedung KPK, Jumat (16/10).

 

Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik ungkapkan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menerima fee Rp2 miliar untuk membayar utang pilkada. Fee tersebut diperoleh dari sejumlah kontraktor pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Klaten. “Dari MAW melalui RZI sebesar Rp1,90 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi, di antaranya pembayaran utang Pilkada dan kebutuhan operasional,” kata dia.

MAW merupakan inisial Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT MWC dan RZI adalah Rizqan Iryawan selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pemkab Klaten. Taufik mengatakan, ajudan Hamenang, Bramantya Samuel Rizkiargyanto (BSR) dan Rizqan juga menerima uang dari pihak swasta untuk keperluan Hamenang. “Dari pihak swasta melalui BSR selaku ajudan Bupati sejumlah Rp240 juta yang digunakan untuk keperluan pribadi HWI (Bupati), Dari pihak swasta melalui RZI senilai Rp100 juta yang digunakan untuk keperluan pribadi HWI,” katanya.

 

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyuap Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Jateng, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah saat lakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan kelebihan pembayaran honorarium sebesar kurang lebih Rp 5 miliar, terdiri dari honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp 4,16 miliar, serta kelebihan honorarium pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 1,02 miliar. Taufik mengatakan, Hamenang kemudian melakukan pertemuan dengan Inspektur Daerah Pemkab Klaten Agus Suprapto, Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 BPK Iwan Hery Setiawan, dan Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi.

 

7. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein ungkapkan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terima setoran rutin dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Sejak menjabat Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo diduga mendapat ‘setoran rutin’ dengan total sekurang-kurangnya Rp 1,8 miliar (sejak 2025-sekarang), dari BLUD, BUMD, hingga OPD,” kata Ahmad Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10). Taufik merinci, setiap orang memberi sekitar Rp 15 hingga Juta Rp 30 Juta kepada bupati Klaten secara berkala. “Senilai Rp 30 juta per bulan dari PDAM, Rp 15 juta Rp 20 juta per bulan dari PT AUP, Rp 30 juta per bulan dari BPR Klaten dan Senilai Rp 15 juta Rp 20 juta dari RSUD BW,” jelasnya. Selain itu, Bupati Klaten juga menerima duit dari pengusaha tambang galian C.

 

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, ada permintaan suap secara langsung dari Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ahmad Luthfi H Rahmatullah kepada Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Permintaan suap itu disampaikan Luthfi saat Hamenang meminta temuan soal kelebihan pembayaran untuk honorarium senilai Rp 5 miliar dihapus dari laporan keuangan BPK.

“ALU (Ahmad Luthfi) menyampaikan permintaan kepada HWI (Hamenang) dengan mengatakan ‘tolong support kami Rp 600 juta.’ Akan tetapi HWI tidak menyanggupi dan mengajukan negosiasi hingga terjadi kesepakatan menjadi Rp 400 juta,” kata Taufik dalam konferensi pers, Jumat (16/10). Peristiwa suap ini terjadi pada Mei 2026, ketika Hamenang bertemu untuk kedua kalinya dengan Ahmad Luthfi.

 

KPK menyita uang Rp 934 juta yang disimpan di tong biru saat lakukan OTT yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, uang tersebut ditemukan di rumah adik Bupati Klaten bernama Hanaku Agni Sadewo. “Senilai Rp 934 juta ditemukan di kediaman Hanaku Agni Sadewo selaku adik Bupati, yang disimpan dalam sebuah tong warna biru,” kata Taufik di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (16/10). Taufik mengatakan, tim KPK juga menyita uang Rp 300 juta di dalam sejumlah amplop, dan 5.972 Yuan atau sekitar Rp 16 juta. Dengan demikian, total uang tunai yang disita KPK dalam OTT ini senilai Rp 1,2 miliar.

 

8. Ketua KPK, Setyo Budiyanto angkat suara soal nasib eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto usai sang adik, Bima Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana darurat penanganan bencana. Setyo mengatakan pihaknya tetap terbuka untuk memanggil Suharyanto sebagai saksi dalam kasus tersebut. Namun, semua itu akan bergantung pada kebutuhan penanganan perkara. “Ya, kalau soal itu kebutuhan ya, tentu kebutuhan, kebutuhan dan kesesuaian ya,” ujar Setyo di Yogyakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, tim penyidik akan menganalisis setiap informasi yang dinilai relevan dengan perkara. Namun, pihaknya juga tak akan memaksakan jika informasi tersebut tak ada kaitan dengan kasus.
“Kesesuaian itu misalkan begini, kalau misalkan ada pihak yang menyebutkan dan itu kemudian dianalisis oleh penyidik dianggap memang relevan, ya, antara kesesuaian dengan kebutuhan, tentu akan dilakukan,” ujar Setyo. “Namun, kalau memang tidak, tentu juga penyidik tidak akan memaksakan,” imbuhnya.

 

KPK bongkar dugaan konflik kepentingan dan suap di balik pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan di BNPB. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengungkapkan, proyek pengadaan dengan DSP yang didesain bisa dilakukan segera demi menangani bencana justru disalahgunakan sejumlah pejabat BNPB. “Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap. Sehingga penggunaan DSP berbasis RKK yang dimaksud justru diduga menguntungkan sejumlah pihak di BNPB,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10).

 

KPK menggeledah ruangan eks Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) atau dana darurat penanganan bencana. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menjelaskan, penggeledahan dilakukan sehari setelah KPK lakukan OTT dalam kasus tersebut. “Saya tidak terlalu detail ya tapi untuk beberapa pejabat-pejabat di BNPB sudah dilakukan termasuk ruangan Kepala Badan untuk kemudian di kedeputian,” kata Taufik dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Taufik tak menyebut secara rinci temuan dari hasil penggeledahan tersebut. Ia hanya memastikan proses penggeledahan berjalan lancar, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait penggeledahan ruang kerja Suharyanto–yang kini telah dicopot jabatannya sebagai Kepala BNPB. “Kami mendapatkan laporan dari tim di lapangan bahwa kegiatannya berjalan cukup lancar,” kata Taufik. Ia menyebut adik Eks Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan alias BMS menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB.

 

KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang, kepingan emas, hingga aset kripto dalam OTT kasus dugaan suap di BNPB. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan total uang yang disita dalam operasi tersebut senilai Rp5,47 miliar. “Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK juga turut mengamankan barang bukti lebih kurang mencapai Rp5,47 miliar,” kata Taufik dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (16/10).

Rinciannya, mata uang asing senilai USD 7.500 dan SGD 9.000, uang tunai sejumlah Rp3,35 miliar, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram dengan nilai Rp452 juta, dan aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar. Taufik menambahkan, ada dua klaster dalam kasus korupsi penggunaan dana darurat bencana di BNPB tersebut.

 

9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) deteksi sebaran asap karhutla dari Kalimantan sudah memasuki atmosfer Jakarta pada Jumat (16/10) pagi. Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir BMKG, Alpon Sepriando mengatakan, asap tersebut terpantau melalui citra satelit Himawari-9, tetapi belum terindikasi mencapai permukaan tanah.

“Secara area sudah (sampai ke Jakarta), namun secara vertikal belum mencapai permukaan. Namun jika kondisi angin melemah dapat mencapai permukaan dan masih tipis,” ujar Alpon. Dikatakan, berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 pada pukul 08.00 WIB, indikasi sebaran asap karhutla teridentifikasi di sebagian wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Kualitas udara di Jakarta memburuk pada Jumat (16/10) siang. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pukul 12.00 WIB, indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) US di Jakarta mencapai 169 dan masuk kategori tidak sehat. Sementara itu, data pemeringkatan global IQAir mencatat AQI Jakarta sebesar 172. Angka tersebut menempatkan Jakarta di posisi kelima sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiagakan 31 rumah sakit dan 44 puskesmas untuk mengantisipasi dampak memburuknya kualitas udara di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Langkah tersebut dilakukan setelah BMKG mendeteksi indikasi sebaran asap karhutla dari Kalimantan telah mencapai atmosfer Jakarta pada Jumat (16/10) pagi.

“Betul sekarang ini kondisinya tidak baik dan saya sudah memerintahkan 31 rumah sakit, 44 Puskesmas, 292 pembantu Puskesmas sekarang ini sudah disiagakan untuk menangani hal yang berkaitan dengan efek dari kondisi cuaca ini,” kata Pramono di kawasan Ancol, Jakut, Jumat (16/10).

Pramono mengakui, kondisi udara di Jakarta memang memburuk dalam 2-3 hari terakhir. Ia telah perintahkan jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk bersiap menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi tersebut. “Memang sekarang ini dalam dua tiga hari ini kondisi asap kita, kondisi udara kita mengalami kondisi yang memburuk,” ujar Pramono.

 

10. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi terkait konsesi lahan dan titik panas penyebab karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan. Dikatakan, sejumlah organisasi peduli lingkungan nonpemerintah (ornop) telah mengungkap data hasil investigasi mereka, maka presiden juga lakukan hal yang sama, berdasarkan pendataaan pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” kata Alex dalam keterangan resmi, Jumat (16/10).

 

Direktur Eksekutif WALHI Boy Sembiring menduga Presiden Prabowo Subianto mendapat informasi tidak valid dari anak buahnya terkait karhutla. “Presiden Prabowo sering dibisiki, diberikan informasi yang enggak valid dari menterinya, dari pimpinan level utama, terkait penanganan karhutla,” ujar Boy dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia, Rabu (14/10) malam.

Menurut Boy, hal ini menimbulkan persoalan baru di mana penanganan karhutla tidak sampai ke akar permasalahan. Boy mencontohkan soal pengerahan sekitar 1.800 puskesmas. “Kenapa enggak dibisikkan [ke] Presiden, bahwa seharusnya rumah sakit itu bisa didorong mobil, mobile kan, dia yang melakukan tindakan proaktif untuk membantu masyarakat yang terpapar karhutla,” katanya.

 

11. KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat strategis TNI AD dan pengalihan komando dan pengendalian (alih kodal) enam Korem ke enam Kodam baru, Jumat (16/10). “Kegiatan ini menjadi bagian dari penataan organisasi untuk memperkuat struktur komando dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas TNI AD,” tulis keterangan Dinas Penerangan Angkatan Darat, Sabtu (17/10). Sertijab mencakup pergantian sejumlah pejabat di lingkungan TNI AD, mulai dari Wakasad, Komandan Kodiklatad, Pangkostrad, hingga Danpussenif. Dalam rangkaian sertijab, jabatan Wakasad diserahterimakan dari Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa kepada Letjen TNI Tri Budi Utomo.

 

12. Presiden Prabowo Subianto genap berusia 75 tahun pada hari ini, Sabtu (17/10). Prabowo lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951 dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar. Prabowo tumbuh dalam keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan dan politik yang kuat. Ayahnya, Soemitro dikenal sebagai salah satu ekonom terkemuka Indonesia yang turut berperan dalam pemerintahan pada masa awal kemerdekaan.

Soemitro pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Sementara itu, ibunya, Dora Marie Sigar berasal dari keluarga Minahasa, Sulawesi Utara. Prabowo dikenal sebagai tokoh militer, politikus sekaligus pengusaha yang sejak 20 Oktober 2024 menjabat Presiden ke-8 RI. Sebelum memasuki dunia politik, Prabowo menghabiskan sebagian besar masa awal kariernya di lingkungan militer. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1974. (Harjono PS)