Logo BNPB (net)
Isu menarik pagi ini, Kasus dugaan korupsi di BNPB masih menjadi sorotan serius masyarakat. Pasalnya, kasus tersebut terjadi di tengah kepungan asap karhutla. Dana siap pakai penanggulangan bencana yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi bencana, menyelamatkan korban dan memulihkan kondisi darurat, malah dijadikan proyek oleh sejumlah pihak di BNPB. ICW mendesak KPK periksa eks Kepala BNPB, jangan sampai kasus ini dilokalisir hanya menjerat pelaksana teknis.
Isu lainnya, Pimpinan dan anggota Komisi II DPR periode 2019-2024 berkumpul di sebuah restoran, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (18/10). Pertemuan yang berlansung dua jam itu membahas polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres 2024. Mereka menyimpulkan, pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 itu tidak pernah dibawa dan dibahas dalam rapat Komisi II DPR sebelum Pilpres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Kasus dugaan korupsi di BNPB masih menjadi sorotan serius masyarakat. Pasalnya, kasus tersebut terjadi di tengah kepungan asap karhutla. Dana siap pakai penanggulangan bencana yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi bencana, menyelamatkan korban dan memulihkan kondisi darurat, malah dijadikan proyek yang menguntungkan sejumlah pihak di BNPB.
KPK mengungkap dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP kebencanaan BNPB. Perkara ini menyeret lima tersangka, termasuk Bima Setiawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto. KPK menduga sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Bima memperoleh proyek pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024-2026.
Nilai pengadaan dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 148 miliar. Selain dugaan konflik kepentingan, penyidik menemukan dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat BNPB untuk mendapatkan paket pengadaan. Dalam rangkaian perkara ini, KPK menyita barang bukti uang senilai sekitar Rp 5,47 miliar, mulai dari uang tunai, mata uang asing, emas, tabungan emas, hingga aset kripto.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai BNPB. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah meminta agar penetapan tersangka dan pertanggungjawaban tidak berhenti pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saja. Menurutnya, pendalaman konstruksi kasus perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar pelaksana teknis.
Pendalaman itu misalnya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Deputi 3 BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan. “ICW mendesak KPK memeriksa mantan Kepala BNPB beserta Deputi terkait. Jangan sampai kasus ini dilokalisir hanya menjerat pelaksana teknis. Sebab, pelaksana teknis tidak akan melaksanakan tanggung jawabnya apabila tidak ada perintah dari atasan,” ujar Wana melalui keterangan tertulis, Minggu (18/10).
Wana berpendapat DSP memiliki fleksibilitas tersendiri agar pemerintah bisa bergerak cepat ketika terjadi bencana. Salah satunya lewat penggunaan anggaran karena penyelamatan korban, penyediaan makanan, obat-obatan, maupun tempat pengungsian yang tidak bisa menunggu prosedur birokrasi panjang. Namun kemudahan itu membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai pengawasan memadai. “Proses verifikasi dalam persetujuan anggaran DSP juga harus dilakukan secara ketat dalam menilai apakah usulan kebutuhan layak dibiayai dan berapa besar dana yang diberikan. ICW mendorong agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan DSP,” imbuhnya.
Kepala Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako) UNS), Khresna Bayu Sangka mengatakan dugaan korupsi dana kebencanaan di BNPB tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana. Menurutnya. korupsi dalam pengadaan untuk penanganan bencana dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Persoalannya bukan hanya kerugian keuangan negara. Ada kepentingan masyarakat yang ikut terdampak karena bantuan atau fasilitas yang seharusnya tersedia justru tidak bisa dimanfaatkan secara optimal,” kata Khresna, Minggu (18/10). Menurut dia, kewenangan dalam situasi darurat seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan penanganan segera, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
KPK pastikan akan mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sudah dan akan terus mengatur strategi untuk menuntaskan penanganan perkara tersebut. Satu di antaranya mengenai pemanggilan saksi-saksi yang relevan.
“Saat ini masih tahap awal penyidikan. Selanjutnya penyidik tentu akan terus mendalami apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan dalam konstruksi utuh perkaranya,” ujar Budi melalui pesan tertulis, Minggu (18/10). “Pendalaman yang dilakukan tentunya tidak hanya soal alur perintah, tapi juga aliran penerimaan uangnya,” sambungnya.
Dikatakan, sejak awal KPK sudah berkoordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam perkara ini. “Semuanya masih berproses, kita sama-sama tunggu perkembangannya,” ucap Budi. “Kami meyakini semua pihak mempunyai komitmen yang sama dalam pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” lanjut Budi Prasetyo.
2. Publik menanti gerak cepat Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dalam memimpin upaya penanggulangan karhutla usai dilantik Presiden Prabowo pekan lalu. Merespons harapan tersebut, Kristomei turun langsung meninjau efektivitas pemadaman karhutla di Sumatera Selatan, Minggu (18/10). “Hari ini kami langsung bergerak untuk memimpin penanganan karhutla di Sumatera Selatan dan wilayah lain yang terdampak,” kata Kristomei dalam keterangannya, Minggu (18/10).
Langkah tersebut merupakan kegiatan operasional pertama Kristomei setelah dilantik sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10) lalu. Dalam kegiatan tersebut, Kristomei dijadwalkan memimpin rapat koordinasi dengan Satgas Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI-Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
BNPB mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan yang terbakar di Sumsel. Temuan tersebut mencakup area perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung. Berdasarkan pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian ATR/BPN, sebagian besar titik api ditemukan di perbatasan area izin konversi. Kondisi itu mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat karhutla di Sumsel, Palembang, dikutip dari laman resmi BNPB pada Minggu (18/10). BNPB mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan karhutla, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi.
Kemenhut memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan karhutla di Kalteng. “Insyaallah pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin hadir untuk terus berjuang dari semua sektor darat, udara, kemudian memastikan bahwa kita tidak akan kalah oleh kebakaran hutan dan lahan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Minggu (18/10). Ia mengatakan OMC akan terus dilakukan dengan memantau potensi awan hujan yang dapat disemai. Operasi ini menjadi salah satu bagian dari upaya udara pemerintah, yang berjalan bersama pengerahan personel dan peralatan pemadaman di darat untuk menangani karhutla di Kalimantan Tengah.
Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan, upaya pemadaman karhutla terus dilakukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Hingga hari ini telah dilakukan 26 kali water bombing di wilayah Sungai Perlu dan Teluk Rengas, Tanjung Puting. Juli Antoni menjelaskan, ada enam helikopter water bombing yang berada di Kalimantan Tengah. Namun, ia menyebut helikopter tersebut belum dapat beroperasi karena jarak pandang yang terbatas di Bandara Tjilik Riwut.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan meminta hutan yang terbakar tidak ditanami sawit tetapi ditanami pohon kayu keras. Daniel mengingatkan pemerintah harus melakukan pencegahan karhutla sejak dini agar tidak terulang Kembali. “Pasca kebakaran ini, hal yang harus dilakukan adalah pemilihan hutan yang terbakar, dengan menanam pohon produktif dulu dengan tetap menanam pohon kayu keras, tidak ditanami sawit karena sifatnya monokultur,” ujar Daniel, Minggu (18/10). Politisi PKB ini menyoroti Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut, BPGMN memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemulihan terhadap lahan gambut yang rusak akibat karhutla.
3. Pimpinan dan anggota Komisi II DPR periode 2019-2024 berkumpul di sebuah restoran, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (18/10). Pertemuan yang berlansung dua jam itu membahas polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres 2024. Pertemuan itu dihadiri belasan anggota Komisi II DPR periode 2019-2024, antara lain Ahmad Doli Kurnia, Guspardi Gaus, Mardani Ali Sera, Mohammad Muraz, Ongku Hasibuan, Hugua, Ibnu Mahmud, Andi Rahman, hingga Anak Agung Bagus.
Mereka berdebat soal pasal PKPU yang ditengarai sebagai pasal selundupan itu. Mereka simpulkan, pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang kini jadi polemik itu tidak pernah dibawa ke rapat Komisi II DPR sebelum pelaksanaan Pilpres 2024. Seperti diketahui, aturan tersebut berbunyi: “Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf M, dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi”.
“Kami saling mengkonfirmasi informasi yang kami terima masing-masing, terutama pada saat waktu pembahasan ya PKPU tanggal 20 September 2023 itu. Jadi saya tadi sudah bawa bahannya, saya tunjukkan kepada bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini, dan memang kami menyimpulkan pasal itu tidak pernah dibahas,” ujar Doli dalam konperensi pers di Senayan Minggu (18/10).
Doli mengklaim, diksi ‘penyelundupan’ pasal itu muncul ketika sidang terkait polemik ijazah Wapres Gibran sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). “Nah, begitu muncul diksi itu, saya sebagai Ketua Komisi II pada saat itu ya agak kaget ya, kok bisa disebut ada pasal penyelundupan?” kata dia. Walhasil, Doli langsung bergerak mencari tahu ke sekretariat dan tenaga ahli Komisi II DPR periode 2019-2024 mengenai temuan MK itu. Setelah dicek, ujar Doli, dugaannya benar, yakni pasal itu tidak pernah dibahas bersama KPU di DPR.
4. Mantan Presiden Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada Presiden Prabowo Subianto, pada Minggu (18/10). Adapun hari ulang tahun Prabowo jatuh pada Sabtu (17/10) kemarin. “Selamat ulang tahun ke-75, Bapak Presiden @prabowo,” tulis Jokowi dalam Instagram pribadinya, Minggu (18/10). Jokowi mendoakan Prabowo selalu sehat, bahagia, dan diberi umur panjang. Dia juga berharap Prabowo diberi kekuatan dan semangat dalam memimpin Indonesia.
“Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang. Insya Allah, Bapak diberi kekuatan dan semangat dalam memimpin bangsa. Sehat dan bahagia selalu,” imbuhnya. Dalam postingan tersebut, Jokowi memasang foto dirinya dan Prabowo yang sedang memakai kacamata hitam dan beskap.
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto yang berulang tahun ke-75 pada Sabtu (17/10). Melalui akun Instagram pribadinya @titieksoeharto, Titiek mendoakan Prabowo diberikan umur panjang, kesehatan, serta perlindungan dan petunjuk dari Allah SWT dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. “Selamat Ulang Tahun mas Bowo. Semoga panjang umur, sehat wal’afiat, senantiasa dilindungi Allah SWT dan diberi petunjuk dan bimbingan NYA dalam menjalankan tugas mengabdi kpd Negara dan Bangsa… Aamiin,” tulis Titiek dalam unggahannya, pada Sabtu (17/10).
Titiek menggunggah dua foto Prabowo muda dalam akun Instagramnya itu. Titiek berharap Prabowo senantiasa mendapatkan bimbingan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara dan bangsa. Seperti diketahui, Prabowo Subianto lahir di Jakarta, 75 tahun lalu dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar. Soemitro Djojohadikusumo merupakan ekonom yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Sementara Dora Marie Sigar, berasal dari keluarga Minahasa, Sulawesi Utara.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan sejumlah tokoh bangsa yang memberikan ucapan selamat dan doa untuk Prabowo yang berulang tahun ke-75. Prasetyo mengapresiasi berbagai karangan bunga sebagai bentuk ungkapan kasih sayang yang disampaikan masyarakat kepada Prabowo. “Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian, doa, dan ketulusan yang diberikan kepada Bapak Presiden,” kata Prasetyo dalam keterangan, Sabtu (17/10).
5. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekjen PBB António Guterres di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10). “Sekjen PBB datang ke Jakarta secara khusus dari New York, Amerika Serikat, dan akan kembali ke New York setelah kunjungan ini,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya, dalam unggahan akun @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (19/10). Disebutkan, Guterres menyampaikan beberapa hal ke Prabowo. Pertama, Sekjen PBB mengapresiasi kepemimpinan politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Guterres berpamitan kepada Prabowo menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Sekjen PBB pada Desember 2026 mendatang. Guterres mengapresiasi langkah Prabowo dalam membantu Palestina. “Sekjen PBB mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam usaha melaksanakan ketertiban dunia serta langkah nyata Indonesia membantu rakyat Palestina,” ujar Teddy. Disebutkan, Guterres bermalam di kediaman Hambalang. “Pertemuan ini menegaskan eratnya komunikasi dan kemitraan Indonesia dengan PBB dalam memperjuangkan perdamaian, memperkuat stabilitas global, serta mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera,” ujar dia.
6. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto mengaku heran masih ada kepala daerah yang nekat melakukan tindak pidana korupsi di tengah masifnya upaya pembenahan dan pencegahan dari pemerintah pusat. “Iya, ini memang saya tidak habis pikir ya. Teman-teman kepala daerah itu masih berani melawan arus. Harusnya fokus memberantas korupsi, kok malah korupsi,” kata Bima di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10).
Menurut Bima, pembenahan sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir diperlukan untuk mencegah praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Bima mengungkapkan, Kemendagri bersama KPK telah lakukan berbagai langkah preventif secara langsung ke daerah-daerah untuk memetakan potensi penyelewengan. Bima menekankan predikat WTP dari BPK tetap penting, namun bukan jaminan mutlak bebas korupsi tanpa adanya pengawasan melekat.
“WTP itu penting menurut saya untuk membuat sistem keuangan lebih transparan. Tetapi harus tetap diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi kepala daerah itu harus ikut dalam ritme pengawasan tadi dan pengawasan langsung. Jangan ada celah,” jelas Bima.
Wakil Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Klaten setelah KPK tetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan SK penunjukan Mahanni telah diterbitkan dan diserahkan pada Jumat (16/10) lalu. “Sesuai dengan undang-undang, apabila kepala daerah berhalangan tentu saja wakilnya yang menjalankan tugas. SK sudah jadi dan sudah diserahkan ke Wakil Bupati kemarin,” ujarnya di Semarang, Sabtu (17/10).
Sumarno menegaskan, Pemprov Jateng akan mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Klaten untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung dengan baik. “Tadi teman-teman juga memantau di Klaten terkait penyelenggaraan pemerintahannya. Tentu saja kita pengin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
7. Guru Besar Bidang Akuntansi Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agung Nur Probohudono atau Prof Dono, mengingatkan pemerintah daerah tidak menjadikan opini WTP dari BPK sebagai tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara. Orientasi berlebihan atau obsesi terhadap predikat tersebut berisiko menggeser perhatian dari substansi akuntabilitas hingga manfaat program pemerintah bagi masyarakat. “Yang perlu menjadi pelajaran adalah jangan sampai opini WTP, berubah dari alat ukur menjadi tujuan akhir,” kata Prof Dono, Minggu (18/10).
Pernyataan itu menanggapi kasus OTT KPK terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terkait dugaan suap pengondisian pemeriksaan BPK. Ia menjelaskan, opini WTP tetap penting karena menunjukkan kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun, ketika pemerintah daerah terlalu berorientasi mengejar predikat tersebut, terdapat risiko terjadinya goal displacement, yakni kondisi ketika organisasi lebih berfokus pada pencapaian indikator daripada tujuan substantif yang seharusnya dicapai.
Dugaan pengondisian hasil pemeriksaan BPK dalam kasus OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi sorotan karena berpotensi merusak independensi audit dan kepercayaan publik. Kepala Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako) UNS, Khresna Bayu Sangka menilai dugaan tersebut menjadi persoalan serius dalam pengawasan keuangan daerah. “Bagaimana mungkin pemeriksaan bisa berjalan dengan baik kalau pemeriksanya justru diduga menerima bayaran untuk mengondisikan hasil pemeriksaan?” kata Khresna, Minggu (18/9).
Menurut dia, BPK seharusnya menjalankan pemeriksaan secara independen terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia ingatkan, keuangan negara maupun daerah bersumber dari masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan, dugaan penyimpangan dalam proses pemeriksaan tidak hanya menjadi persoalan integritas auditor, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pengelolaan uang publik.
8. Ketua MA Sunarto menekankan 3 pilar strategis utama yang harus dijalankan seluruh aparat penegak hukum dalam memastikan sistem peradilan pidana terpadu berjalan optimal. Ketiga pilar itu adalah penguatan tujuan bernegara dan integritas, harmonisasi dan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi teknologi informasi. “Kolaborasi yang harmonis lintas kelembagaan adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar sistem peradilan pidana terpadu benar-benar mampu melindungi dan melayani para pencari keadilan,” kata Sunarto dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (18/10).
Pesan tersebut disampaikan Sunarto saat menandatangani SKB tentang sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bersama pimpinan empat lembaga penegak hukum di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (15/10) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Sunarto menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesatuan langkah seluruh aparat penegak hukum (APH) dalam mengawal berlakunya KUHP dan KUHAP nasional yang baru.
Ia mengingatkan berlakunya KUHP dan KUHAP baru sejak 2 Januari 2026 merupakan momentum bersejarah bagi Indonesia untuk sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang hukum pidana era kolonial. Menurutnya, keberhasilan Undang-Undang tersebut sangat bergantung pada kuatnya landasan kerja sama lintas lembaga.
9. Dosen Hukum Tata Negara UGM Herlambang Wiratraman berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait batas kewenangan peradilan militer dapat memutus mata rantai impunitas serta mengakhiri bentuk kesewenang-wenangan oknum aparat terhadap warga sipil. “Saya sebenarnya dalam posisi sangat ee apresiasi ya atas putusan Mahkamah Konstitusi karena memang ini seakan memberi jalan bagi upaya yang lebih memberikan harapan bagi strategi memutus mata rantai impunitas,” kata Herlambang, Minggu (18/10).
Ia menuturkan, selama ini banyak kasus hukum yang melibatkan personel militer tidak dapat diproses secara setara karena diselesaikan melalui peradilan militer. Hal tersebut dinilai kerap memunculkan bias penegakan hukum demi melindungi korps hingga melanggengkan praktik yang ia sebut sebagai the politics of armed impunity. “Ini yang saya sebut sebagai the politics of armed impunity ya, impunitas berbasis institusi militer yang justru diberi diberi jalan melalui institusi peradilan militer,” ujarnya.
Herlambang mencontohkan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum masa lalu pada kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Meskipun upaya hukum telah dilakukan di peradilan umum hingga memenangkan praperadilan melawan pihak kepolisian, proses hukum dinilai tetap tidak berjalan secara adil dan menyeluruh.
Sebelumnya diberitakan MK resmi memerintahkan Presiden dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer melalui sidang pleno terbuka di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis (15/10). Dalam putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo menyebutkan, majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan uji materiil yang diajukan keluarga korban tindak pidana oknum TNI, dan memberikan tenggat waktu paling lama dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan revisi tersebut.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, revisi ini mutlak diperlukan karena batas yurisdiksi untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik pidana militer maupun umum masih belum jelas dan bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah berpendapat berkenaan dengan UU 31/1997 harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, kata Prof Enny.
10. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan Polri harus senantiasa hadir dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat, termasuk membantu pekerja memperoleh pemenuhan haknya melalui Desk Ketenagakerjaan. “Polisi memang sejatinya harus bersama masyarakat karena polisi berasal dari masyarakat. Tentunya tugas kita hari ini harus berbakti untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Kapolri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10). Ia mengatakan pengabdian kepada masyarakat perlu diwujudkan melalui langkah konkret. Salah satunya dengan menyediakan akses pengaduan dan fasilitas bagi pekerja yang hadapi persoalan ketenagakerjaan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto wanti-wanti soal bahaya peredaran narkotika berbentuk cair yang diselundupkan melalui rokok elektrik atau vape. Kapolri meminta dukungan MUI untuk keluarkan fatwa haram vape. Hal itu disampaikan Jenderal Suyudi saat lakukan silaturahmi ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat. Kapolri menilai fatwa haram tersebut diperlukan karena tingginya kasus penyelundupan narkoba melalui vape sekarang ini. “BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasat mata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” kata Jenderal Suyudi.
Kapolri mengatakan peredaran narkotika saat ini telah bertransformasi dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Penggunaan media vape dinilai sangat berbahaya karena kemasannya yang terselubung dan beraroma buah-buahan, sehingga sulit dibedakan dengan rokok elektrik biasa oleh masyarakat maupun petugas di lapangan. Menurut Jenderal Suyudi, maraknya penyelundupan sabu cair dan ekstrak ganja cair ke Indonesia merupakan bentuk perang terselubung (proxy war) yang sengaja dirancang oleh jaringan internasional untuk merusak tatanan masa depan bangsa Indonesia.
11. Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama BNN kerahkan 462 personel untuk lakukan operasi penertiban narkotika di sejumlah kelab malam di Jakarta Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan, Jakarta Utara, dan PIK 2, Kosambi, Tangerang. Berdasarkan siaran pers Polri, operasi gabungan tersebut berlangsung pada Sabtu (17/10) hingga Minggu (18/10) dini hari. Operasi dipimpin Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Kristian Parluhutan Siagian dan Plt Deputi Pemberantasan BNN Adri Irniadi. Hasilnya, aparat menjaring sembilan orang yang positif menggunakan narkoba.
“Sembilan orang terdiri dari tiga di Jakarta Timur dan enam di PIK. Mereka selanjutnya menjalani asesmen oleh BNN RI untuk menentukan apakah yang bersangkutan hanya pengguna atau terafiliasi jaringan narkoba,” ujar Kanit Subdit 3 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri AKBP Ivan Adhitira.
12. Perancis dilanda demonstrasi besar yang diwarnai bentrokan, pembakaran, penjarahan, dan perusakan di sejumlah kota, Sabtu (17/10). Menurut laporan BBC, sekitar 550.000 orang turun ke jalan dalam aksi tersebut, sementara sedikitnya 1.200 orang ditangkap. Di Paris, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok demonstran yang melakukan kekerasan. Bentrokan juga terjadi di sejumlah kota lain, termasuk Lyon, Marseille, Rennes, Toulouse, Montpellier, Grenoble, dan Angers.
Aksi demo tersebut bermula pada September lalu ketika pelajar sebuah sekolah menengah di Creteil, sebelah tenggara Paris, memprotes kekurangan staf. Para pelajar mengeluhkan sekolah yang kekurangan sumber daya, fasilitas yang rusak, serta minimnya tenaga pengajar, terutama di kawasan berpenghasilan rendah.
Menara jam balai kota bersejarah di Kota Limoges, Perancis, ambruk setelah bangunan berusia 143 tahun itu dibakar massa dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan pada Sabtu (17/10). Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, para pengunjuk rasa bersorak ketika menara jam Hotel de Ville Limoges itu roboh. Kerusuhan terjadi di berbagai kota di Perancis, termasuk Paris, Lyon, Marseille, Lille, Saint-Etienne, dan Nice.
Perdana Menteri Perancis Sebastien Lecornu mengatakan, sekitar 1.200 orang ditangkap dalam demonstrasi yang berlangsung Sabtu. Sebanyak 150 polisi terluka dalam kerusuhan tersebut. “Itu mukjizat bahwa jumlah korban tidak lebih tinggi,” kata Lecornu, seperti dikutip The Telegraph. Ia menambahkan, “Sudah waktunya memilih pihak, apakah berpihak pada Republik atau para perusuh.”
Sebanyak 1.200 orang ditangkap dan 150 polisi terluka akibat bentrokan dalam demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup di Perancis. Pada Minggu (18/10) pagi, sejumlah jalan di negara tersebut rusak berat. Bekas penjarahan massal dan sisa-sisa kebakaran tampak di wilayah tersebut. Perdana Menteri Perancis Sebastien Lecornu mengonfirmasi jumlah penangkapan dan polisi yang terluka tersebut sekaligus mengecam keras intensitas kekerasan yang ekstrem.
Gelombang kekerasan itu meluas setelah aksi protes mahasiswa berlangsung selama berminggu-minggu. Situasi tersebut terjadi di tengah memanasnya politik Perancis, hanya enam bulan menjelang pemilihan umum untuk menggantikan Presiden Emmanuel Macron pada April dan Mei 2027. (Harjono PS)
