Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo saat mengikuti Rapat Pleno III Wantimpres dengan Menkeu di kantor Setneg Jakarta, Kamis (22/10)
JAKARTA REPORTER.ID — Anggota Wantimpres RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan, APBN harus jjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya beli rakyat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ia menilai, kinerja ekonomi nasional hingga semester I-2026 memberikan alasan kuat untuk optimistis. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, inflasi September tetap terkendali pada 3,28 persen, dan indeks manufaktur berada di level ekspansif 52,4.
Capaian tersebut, kata dia, membuktikan ekonomi Indonesia tetap memiliki daya tahan kuat di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. “Dari paparan Menteri Keuangan, Kami melihat ditengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, fondasi ekonomi nasional kita tidak terlalu terganggu. Pertumbuhan tetap terjaga, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia tetap tinggi. Ini adalah modal besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh rakyat,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Pleno III Wantimpres dengan Menkeu Suahasil Nazara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, APBN memiliki peran strategis untuk menerjemahkan kekuatan ekonomi tersebut menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan rakyat. Harga pangan yang stabil, peningkatan pendapatan keluarga, kesempatan kerja yang luas, layanan pendidikan dan kesehatan yang baik, serta tumbuhnya usaha rakyat harus menjadi hasil nyata dari kebijakan anggaran.
Dikatakan, hingga September 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.341,7 triliun atau tumbuh 25,5 persen. Penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp492,3 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen. Angka tersebut mencerminkan kapasitas negara yang semakin kuat dalam membiayai agenda pembangunan.
“Peningkatan penerimaan negara harus terus dipertahankan. Ruang fiskal ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang produktif, memperkuat sektor riil, dan memperluas perlindungan sosial. APBN harus hadir sebagai instrumen yang memberi rasa aman sekaligus membuka peluang kemajuan bagi rakyat,” kata Bamsoet.
Mantan Ketua DPR ini menilai, proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap PDB tetap menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang terjaga. Dengan disiplin anggaran dan belanja yang semakin berkualitas, APBN dapat terus menjadi instrumen yang kredibel untuk membiayai pembangunan nasional tanpa mengabaikan kesinambungan fiskal. “Pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga keseimbangan antara keberanian membiayai pembangunan dan kehati-hatian menjaga kesehatan fiskal. Ini penting agar Indonesia mampu terus tumbuh, sekaligus memiliki ketangguhan menghadapi berbagai perubahan global,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi. Proyeksi subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 yang mencapai Rp525,9 triliun merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak gejolak harga energi dunia.
Menurut dia, ke depan pemerintah perlu terus menyempurnakan data penerima subsidi, memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG, serta mempercepat pengembangan energi alternatif. Langkah ini akan memastikan manfaat subsidi semakin tepat sasaran bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, dan masyarakat berpenghasilan rendah. “Subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu memperbaiki data penerima, menutup kebocoran distribusi, serta mempercepat kemandirian energi nasional,” tegas Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini menambahkan, prospek perekonomian nasional juga didukung oleh masuknya aliran modal sebesar Rp149,3 triliun hingga 16 Oktober 2026. Hal ini menunjukkan Indonesia tetap dipandang memiliki fundamental ekonomi yang menarik, pasar domestik yang besar, serta peluang investasi yang menjanjikan.
Terkait konsultasi MSCI mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia, Bamsoet mengingatkan, hal tersebut harus dijadikan momentum mempercepat penguatan tata kelola pasar modal, transparansi kepemilikan saham, dan perlindungan investor. Indonesia memiliki seluruh modal untuk menjaga serta meningkatkan kepercayaan investor global.
“Kepercayaan pasar harus terus kita perkuat melalui kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar domestik, bonus demografi, serta posisi strategis. Dengan pembenahan yang berkelanjutan, Indonesia akan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi dunia,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menekankan sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Danantara, kementerian teknis, dan dunia usaha harus terus diperkuat. Kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan industrialisasi perlu berjalan dalam satu arah untuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
“Arah kebijakan fiskal 2027 harus menjadi pondasi menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Optimisme kita memiliki dasar yang nyata, yakni ekonomi tumbuh, penerimaan negara meningkat, industri bergerak, investasi tetap datang, dan negara hadir melindungi rakyat. Tugas kita adalah memastikan seluruh kekuatan itu bekerja untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Bamsoet. (HPS)
