Oleh: Sudarto
Indonesia sedang berada pada momentum penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membawa agenda besar transformasi bangsa melalui Asta Cita, dengan penekanan pada penguatan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan.
Berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan percepatan pengentasan kemiskinan, menunjukkan adanya perhatian besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu terus kita ajukan: sejauh mana seluruh program pembangunan tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia?
Pertanyaan ini penting karena keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau pembangunan infrastruktur. Ukuran paling mendasar dari keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kualitas kehidupan manusia, berkurangnya kesenjangan sosial, terbukanya kesempatan ekonomi, serta terjaminnya perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan.
Dengan kata lain, kesejahteraan sosial harus menjadi wajah utama pembangunan Indonesia.
Pembangunan Tidak Boleh Meninggalkan Rakyat Kecil
Konstitusi kita secara tegas mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat tersebut bukan sekadar cita-cita normatif, melainkan mandat konstitusional yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan.
Realitas sosial menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan pelayanan kesehatan, kerentanan lanjut usia, serta belum optimalnya perlindungan penyandang disabilitas masih menjadi pekerjaan besar bangsa ini.
Karena itu, pembangunan nasional harus memiliki perspektif yang lebih luas. Pembangunan tidak cukup hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Jangan sampai pembangunan terlihat maju secara statistik, tetapi sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan yang layak, memperoleh pelayanan kesehatan, dan mengakses pekerjaan yang bermartabat.
Negara harus hadir, bukan hanya sebagai regulator dan penyedia infrastruktur, tetapi juga sebagai pelindung, pemberdaya, dan penjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
Program Presiden Prabowo: Momentum Memperkuat Negara Kesejahteraan
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto sesungguhnya memiliki keterkaitan yang kuat dengan agenda pembangunan kesejahteraan sosial.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, bukan semata-mata program pemenuhan makanan bagi anak-anak sekolah. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi investasi pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM.
Demikian pula Sekolah Rakyat. Program ini memiliki nilai strategis karena pendidikan merupakan instrumen penting untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan membangun masa depan.
Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis memperlihatkan pentingnya pendekatan preventif dalam pembangunan kesehatan. Kesehatan tidak boleh hanya menjadi hak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi harus menjadi hak seluruh warga negara.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi rakyat. Koperasi harus mampu memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan akses terhadap layanan ekonomi.
Berbagai program tersebut memiliki potensi besar untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan keberlanjutan manfaatnya.
Kita perlu memastikan bahwa program-program tersebut tidak berjalan secara sektoral dan terpisah-pisah. Sebaliknya, semuanya harus terintegrasi dalam satu kerangka besar pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.
Mengubah Paradigma: Dari Bantuan Sosial Menuju Pemberdayaan Sosial
Salah satu tantangan mendasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah bagaimana mengubah pendekatan penanganan kemiskinan.
Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan dalam mengatasi kemiskinan.
Kebijakan kesejahteraan sosial harus bergerak dari pendekatan yang semata-mata bersifat bantuan menuju pendekatan pemberdayaan dan kemandirian.
Keluarga miskin perlu memperoleh akses terhadap pendidikan, keterampilan kerja, permodalan, pendampingan usaha, kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi keluarga.
Kita membutuhkan strategi graduasi kemiskinan, yaitu proses pendampingan yang memungkinkan keluarga penerima bantuan secara bertahap meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial hingga mampu hidup lebih mandiri.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperkuat integrasi data sosial ekonomi, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan, serta memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.
Tidak semua keluarga miskin memiliki persoalan yang sama. Ada keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang memerlukan pendampingan usaha, dan ada pula yang membutuhkan pelayanan sosial khusus. Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus lebih adaptif, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Memperkuat Perlindungan Kelompok Rentan
Pembangunan kesejahteraan sosial juga harus memberikan perhatian serius kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko sosial lebih tinggi.
Lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, perempuan kepala keluarga, masyarakat miskin ekstrem, korban bencana, serta kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses pelayanan harus menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan.
Kita tidak boleh membangun Indonesia hanya berdasarkan ukuran keberhasilan kelompok masyarakat yang telah memiliki akses ekonomi dan sosial yang baik.
Kemajuan bangsa justru harus terlihat dari kemampuan negara memberikan perlindungan kepada mereka yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Pelayanan sosial harus semakin mudah dijangkau. Lembaga kesejahteraan sosial perlu diperkuat. Tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial harus memperoleh ruang pengembangan kapasitas yang memadai.
Negara juga perlu memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan kehidupan bermasyarakat.
Kesejahteraan sosial bukan hanya tentang membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, tetapi juga tentang membangun sistem yang mencegah seseorang jatuh ke dalam kerentanan sosial dan ekonomi.
DNIKS dan Pentingnya Kolaborasi Nasional
Dalam konteks pembangunan tersebut, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memiliki ruang strategis untuk mengambil bagian dalam memperkuat agenda kesejahteraan sosial nasional.
Persoalan kesejahteraan sosial tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, hingga komunitas di tingkat akar rumput.
DNIKS perlu terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan pemikiran, advokasi kebijakan, penguatan kelembagaan sosial, dan pembangunan kolaborasi lintas sektor.
Ada beberapa agenda yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, mendorong agar setiap kebijakan pembangunan nasional memiliki perspektif kesejahteraan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.
Kedua, memperkuat integrasi program pemerintah agar bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat saling melengkapi.
Ketiga, meningkatkan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, dan berkelanjutan.
Keempat, memperluas partisipasi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih terarah dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Kelima, memperkuat peran masyarakat sipil dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan partisipatif, serta memastikan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
DNIKS harus menjadi bagian dari kekuatan kolaboratif nasional yang ikut memastikan bahwa agenda pembangunan kesejahteraan sosial berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Menuju Indonesia Emas 2045: Jangan Hanya Membangun Ekonomi, Bangunlah Kesejahteraan
Visi Indonesia Emas 2045 tidak cukup diwujudkan dengan menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi atau kekuatan ekonomi besar dunia.
Indonesia Emas harus menjadi Indonesia yang masyarakatnya sehat, terdidik, produktif, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Kita membutuhkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial.
Pertumbuhan ekonomi harus membuka lapangan pekerjaan. Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan harus memperluas mobilitas sosial. Pelayanan kesehatan harus dapat dijangkau seluruh warga negara. Sementara perlindungan sosial harus mampu menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Inilah esensi pembangunan yang berkeadilan.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum dan agenda strategis untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh program prioritas benar-benar terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Diperlukan keberanian untuk terus melakukan evaluasi, memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, serta membuka ruang partisipasi publik. Pembangunan kesejahteraan sosial harus menjadi agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab satu kementerian atau lembaga tertentu.
Negara Maju Adalah Negara yang Mensejahterakan Rakyatnya
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya seberapa banyak program yang diluncurkan, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat.
Masyarakat harus dapat merasakan bahwa negara hadir dalam kehidupan mereka. Anak-anak mendapatkan pendidikan dan gizi yang baik. Keluarga miskin memiliki kesempatan untuk mandiri. Lanjut usia hidup dengan layak. Penyandang disabilitas memperoleh kesetaraan. Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial yang memadai. Itulah makna sesungguhnya dari pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, saya berpandangan bahwa momentum pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus kita dukung melalui kontribusi pemikiran, penguatan kolaborasi, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Dukungan terhadap agenda pemerintah juga harus disertai komitmen untuk memberikan masukan yang konstruktif, mengawal implementasi kebijakan, dan memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Sebab, pembangunan nasional bukan sekadar tentang membangun negara yang kuat, tetapi juga membangun masyarakat yang sejahtera.
Indonesia maju bukan hanya ketika ekonominya tumbuh, tetapi ketika seluruh rakyatnya memiliki kesempatan untuk hidup layak, bermartabat, dan sejahtera. Inilah saatnya menempatkan kesejahteraan sosial sebagai wajah utama pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Sudarto adalah Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
