Anggota Wantimpres RI, Dr. Bambang Soesatyo (Foto : Istimewa)
Oleh : Dr. Bambang Soesatyo
(Anggota Wantimpres RI)
Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan lingkaran inti pemerintahan hingga dugaan makar, apabila terbukti melalui penyidikan yang sah, bukan sekadar tindak pidana teknologi informasi dan operasi terencana untuk melumpuhkan kewibawaan Presiden (makar). Ini adalah serangan terhadap jantung pengambilan keputusan negara.
Yang dipertaruhkan bukan hanya percakapan pribadi. Kebocoran komunikasi Presiden dapat membuka peta kebijakan ekonomi sebelum diumumkan, agenda penertiban sumber daya alam, arah penegakan hukum, dinamika kabinet, strategi diplomasi, hingga langkah negara menghadapi ancaman keamanan. Informasi yang bocor sebelum waktunya dapat berubah menjadi komoditas: diperdagangkan, dimanfaatkan untuk pemindahan aset, dipakai untuk mendahului kebijakan, atau dijadikan senjata untuk menekan pemerintah.
Di sinilah bahayanya. Penyadapan ilegal tidak selalu berakhir pada layar telepon. Ia bisa berujung pada manipulasi pasar, permainan proyek, penghindaran pajak, pengalihan keuntungan ke luar negeri, serta sabotase kebijakan yang seharusnya menguntungkan rakyat.
Yang harus diburu bukan hanya “siapa menyadap”, melainkan seluruh rantai kejahatannya : siapa yang memberi perintah, siapa yang mengoperasikan perangkat, siapa yang menyediakan akses, siapa yang menerima data, siapa yang memperoleh keuntungan, serta siapa yang menikmati perlindungan dari kebocoran informasi tersebut.
Penyadapan ilegal terhadap kepala negara berpotensi membuka akses terhadap agenda kebijakan strategis sebelum diumumkan: kebijakan perpajakan, penertiban sumber daya alam, ekspor, devisa hasil ekspor, penegakan hukum, perubahan kabinet, hingga posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik. Informasi seperti itu memiliki nilai ekonomi dan politik yang sangat besar. Bila jatuh ke tangan pihak yang berkepentingan, kebijakan negara dapat didahului oleh transaksi pasar, pemindahan aset, rekayasa opini, bahkan sabotase terhadap program pemerintah.
Penyadapan yang sah hanya dapat dilakukan dalam kerangka hukum, untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional, oleh lembaga yang berwenang serta melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan intelijen pun dibatasi untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasional, bukan menjadi alat faksi, bisnis, atau konflik kepentingan pribadi.
Karena itu, jika dugaan tersebut terbukti, penyidikan harus diarahkan untuk membongkar rantai kejahatan dari hulu sampai hilir.
Pertama, bongkar pelaku operasional: siapa yang memasang, mengakses, mengelola, dan menyalin data komunikasi. Kedua, bongkar pemberi perintah: siapa yang membiayai, melindungi, atau mengarahkan operasi tersebut. Ketiga, bongkar penerima manfaat: siapa yang memperoleh keuntungan politik, ekonomi, maupun bisnis dari informasi rahasia itu.
Keempat, telusuri jalur data: ke mana data dikirim, disimpan, diperjualbelikan, atau dipindahkan lintas yurisdiksi. Kelima, telusuri uang dan aset: karena operasi seperti ini tidak mungkin berjalan tanpa biaya, perantara, dan kompensasi. Pendekatannya harus sederhana tetapi keras: ikuti data, ikuti uang, ikuti manfaatnya.
Pemeriksaan forensik digital harus mencakup perangkat, server, akun, log akses, pola komunikasi, dan jejak penghapusan data. Penyidik perlu mencocokkan waktu akses informasi dengan peristiwa yang terjadi setelahnya: perubahan transaksi bisnis, perpindahan aset, aksi pasar, perubahan posisi perusahaan, atau langkah pihak tertentu yang secara tidak wajar mendahului kebijakan negara.
Risiko siber Indonesia memang nyata. BSSN mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025, atau rata-rata 182 potensi ancaman setiap detik. Angka itu tidak otomatis berarti seluruhnya serangan, tetapi memperlihatkan bahwa ruang digital Indonesia sedang berada dalam tekanan yang serius dan tidak boleh ditangani dengan pendekatan seremonial.
Di sisi keuangan, PPATK menerima lebih dari 43,7 juta laporan sepanjang 2025, termasuk sekitar 39,8 juta laporan transfer dana dari dan ke luar negeri. Transfer dana keluar negeri tercatat mencapai Rp7.959 triliun. Angka tersebut tidak berarti seluruhnya bermasalah, tetapi menegaskan bahwa negara memiliki data dan instrumen untuk menelusuri pola transaksi lintas batas yang tidak wajar, termasuk apabila berkaitan dengan tindak pidana asal, pencucian uang, atau perdagangan data.
Negara harus segera membentuk satuan tugas khusus yang independen dan lintas lembaga, melibatkan unsur penegak hukum yang berintegritas, BSSN, PPATK, Komdigi, intelijen negara, serta ahli forensik digital independen. Tim ini harus bekerja dengan mandat yang jelas, tenggat waktu yang tegas, dan pelaporan yang terukur kepada Presiden serta publik tanpa membuka materi yang membahayakan keamanan nasional.
Ada tujuh langkah yang harus dijalankan secara bersamaan :
- Audit total seluruh sistem komunikasi dan perangkat digital Presiden serta pejabat strategis.
- Isolasi dan amankan seluruh bukti digital agar tidak dihapus, dimanipulasi, atau dipindahkan.
- Telusuri rekening, aset, perusahaan terafiliasi, nominee, dan transaksi mencurigakan para pihak yang terindikasi.
- Cocokkan log akses dengan momentum kebijakan ekonomi, penegakan hukum, dan keputusan strategis negara.
- Perkuat pengamanan komunikasi negara dengan enkripsi berlapis, pembatasan akses berbasis kebutuhan, serta audit rutin oleh pihak independen.
- Evaluasi menyeluruh tata kelola kewenangan penyadapan di semua institusi agar tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan informal.
- Terapkan sanksi pidana, etik, administratif, dan perampasan aset secara maksimal terhadap setiap pihak yang terbukti terlibat.
Kebocoran data pribadi saja telah memiliki konsekuensi pidana berat. Apalagi bila yang dibocorkan adalah komunikasi strategis kepala negara, agenda kedaulatan ekonomi, dan arah kebijakan nasional. Negara tidak boleh membiarkan rahasia pemerintahan menjadi barang dagangan bagi pemburu rente, pemain politik, atau kepentingan asing.
Presiden harus mendapat kepastian bahwa aparatur negara bekerja untuk Republik, bukan untuk jaringan, kelompok, atau kepentingan yang berdiri di belakang layar. Kesetiaan kepada negara tidak cukup dibuktikan dengan jabatan dan seragam. Kesetiaan dibuktikan ketika seseorang memegang rahasia negara, lalu memilih menjaganya—bukan menjualnya.
Jika penyadapan ilegal ini terbukti, hukum tidak boleh hanya menangkap tangan yang menekan tombol. Hukum harus menemukan otak yang memberi perintah, dompet yang membiayai, dan pihak yang menikmati hasilnya.
Mengarah pada Dugaan Makar
Apabila penyadapan ilegal itu tidak berhenti pada pencurian informasi, tetapi terbukti menjadi bagian dari operasi terencana untuk melumpuhkan kewibawaan Presiden, mengendalikan keputusan pemerintahan, menciptakan konflik di dalam kabinet, membangun tekanan politik, atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka perkara ini tidak lagi sekadar kejahatan siber. Ia patut didalami sebagai dugaan tindakan yang mengarah pada makar.
Makar bukan kritik terhadap pemerintah. Makar juga bukan perbedaan pandangan politik, kebebasan pers, demonstrasi damai, ataupun kompetisi kekuasaan yang sah dalam demokrasi. Makar adalah tindakan dengan maksud menyerang, melumpuhkan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara di luar konstitusi dan hukum.
KUHP yang berlaku menempatkan makar terhadap Presiden/Wakil Presiden maupun makar dengan maksud menggulingkan pemerintah sebagai tindak pidana yang sangat serius. Karena itu, negara harus membedakan secara tegas antara kritik yang dijamin konstitusi dengan operasi gelap yang memanfaatkan penyadapan, pembocoran informasi strategis, tekanan ekonomi, propaganda digital, dan jaringan kekuasaan untuk melemahkan pemerintahan dari dalam.
Bila ada bukti bahwa informasi hasil penyadapan dipakai untuk memetakan kelemahan internal, mengadu domba pejabat negara, mengintervensi kebijakan, menggerakkan kekuatan ekonomi tertentu, atau membangun skenario delegitimasi Presiden, maka penyidik wajib mendalami adanya rangkaian permufakatan jahat. Jangan hanya melihat satu tindakan secara terpisah. Negara harus membaca pola, hubungan, motif, aliran dana, serta manfaat yang diperoleh para pihak.
Sebab makar modern tidak selalu datang dengan senjata dan tank di jalanan. Ia dapat hadir melalui penguasaan informasi, pembajakan komunikasi, transaksi gelap, manipulasi opini publik, tekanan pasar, dan pengkhianatan orang-orang yang diberi akses pada rahasia negara.
Maka, bila dugaan itu terbukti, penanganannya tidak boleh setengah hati. Pemerintah harus bertindak tegas, terukur, dan berdasarkan hukum untuk menjaga Presiden, menjaga pemerintahan yang sah, serta menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
(Penulis adalah Anggota Wantimpres RI, Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, Ketua Komisi III DPR RI ke-7, Dosen Pascasarjana (S3) Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan)
