JAKARTA,REPORTER.ID — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, mengapresiasi desakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie agar pimpinan partai politik di DPR segera bermusyawarah merespons tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap Jimly dinilai sebagai pengingat krusial agar lembaga legislatif tidak mengabaikan kepastian hukum dan konstitusi negara.
“Saya mengapresiasi Prof. Jimly yang berbicara sebagai penjaga konstitusi. Ketika beliau mengingatkan putusan MK dan MA harus menjadi pegangan, itu suara akal sehat yang wajib didengar dan DPR tidak mungkin mengabaikan dua putusan itu,” ujar Indrajaya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Indrajaya menanggapi orasi Jimly Asshiddiqie dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta Selatan yang mendesak delapan pimpinan parpol DPR mengambil langkah konkret. Polemik mengenai kedudukan hukum Wakil Presiden ditegaskan bukan lagi sebatas perdebatan dinamika politik semata, melainkan ujian atas penegakan hukum nasional. “Jangan sampai konstitusi hanya menjadi macan kertas. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen, tetapi harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangannya, termasuk DPR,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut menyoroti tiga persoalan hukum saling berkaitan yang melandasi tuntutan pemakzulan dan wajib menjadi bahan pertimbangan utama fraksi-fraksi di parlemen. DPR diimbau untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances tanpa harus tersandera oleh kalkulasi politik kompromistis. “Konsolidasi politik memang penting, tetapi jangan sampai terlalu lama sehingga menggerus kepercayaan publik. DPR harus berani mengambil langkah konstitusional karena bijaksana bukan berarti diam,” kata Indrajaya.
Ia memperingatkan para elite politik agar membaca eskalasi ketidakpercayaan publik (political distrust) yang tecermin dari maraknya aksi ketidakpuasan warga di berbagai daerah, seperti aksi penurun foto Wapres di Yogyakarta. Pengalaman pahit gejolak politik reformasi 1998 diimbau untuk dijadikan pelajaran berharga agar krisis kepercayaan nasional tidak berulang. “Ini menunjukkan adanya political distrust yang tidak boleh dianggap remeh. Jangan biarkan persoalan ini menggantung dan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar bagi bangsa,” ucapnya.
Indrajaya sependapat bahwa langkah musyawarah antarpimpinan partai politik di parlemen pada masa persidangan mendatang menjadi pintu masuk terbaik untuk mengurai kebuntuan hukum. Opsi pengunduran diri secara terhormat dinilai dapat menjadi solusi bermartabat untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Pengunduran diri secara terhormat dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian. Namun jika tidak ada langkah sukarela, DPR wajib mempertimbangkan penggunaan hak konstitusionalnya sesuai UUD 1945,” katanya.
Aturan mengenai pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) maupun hak interpelasi di DPR diimbau untuk dipersiapkan secara matang dan transparan apabila koridor musyawarah tidak mencapai titik temu. Tata kelola ketatanegaraan yang tertib menjadi fondasi utama menjaga kehormatan lembaga kepresidenan. “Mekanisme konstitusional yang dimiliki DPR harus siap dijalankan secara terbuka. Negara hukum tidak boleh membiarkan ketidakpastian memicu kegaduhan publik berlarut-larut,” katanya.
Legislator asal Papua ini memastikan Fraksi PKB akan mengawal aspirasi penegakan konstitusi ini demi menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengawasan parlemen dipastikan berjalan objektif demi kepentingan bangsa yang lebih besar. “Kami di Komisi II DPR akan terus mengawal persoalan ini agar diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan adil. DPR harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan konstitusi UUD 1945,” pungkasnya.
