Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka (net)
Isu menarik pagi ini, Wapres Gibran Rakabuming Raka belum resmi mundur dari posisi Wakil Presiden RI. Ia baru menyatakan niatnya mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan tertutup dengan Prabowo selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11) pagi. Gibran akan fight untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya melalui proses peradilan di PTUN. Gibran akan ajukan PK ke MA. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, langkah Gibran untuk membuktikan ijazah di PTUN keliru.
Isu lainnya, Pengumpulan tanda tangan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR terkait polemik ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka bergulir cepat di Senayan. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, sudah 48 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan dalam surat usulan Hak Menyatakan Pendapat. Hidayat Nur Wahi mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sebagai anggota Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Berikut isu selengkapnya.
1. Wapres Gibran Rakabuming Raka belum mundur secara resmi dari posisi Wakil Presiden RI. Ia baru menyatakan niatnya mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan tertutup dengan Prabowo selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11) pagi. Mensesneg Prasetyo Hadi dalam penjelasannya membenarkan keinginan Gibran tersebut.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11).
Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur. Prabowo memberikan saran-saran kepada Gibran terkait niatan mundur tersebut termasuk permintaan waktu eks Wali Kota Solo itu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya melalui proses peradilan di PTUN. Gibran akan ajukan PK ke MA.
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
2. Wapres Presiden Gibran Rakabuming Raka masih ingin memperjuangkan pembuktian keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA. Gibran yang sudah menyampaikan niatan mundur dari kursi Wapres RI ke Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat saran untuk bertarung di pembuktian sidang PTUN. “Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight (bertarung) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ungkap Gibran di Istana Wapres RI, Jakarta, Selasa (10/11).
Prabowo juga disebutnya memerintahkan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar menempuh upaya peninjauan kembali (PK) atas perkara yang berkaitan dengan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA-nya. “Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran.
Gibran mengatakan dirinya tak ingin dinamika politik yang terjadi saat ini semakin berkepanjangan. “Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya. Gibran menghormati seluruh aspirasi dan dinamika dari masyarakat yang terjadi saat ini. “Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ucapnya.
Gibran menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah seperti ayahnya sendiri. Gibran mengaku mendapat banyak masukan dari Prabowo termasuk agar dirinya berani menghadirkan seluruh dokumen ijazahnya. “Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran.
3. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan langkah Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan ijazah di PTUN keliru. Hanya keajaiban politik yang bisa menyelamatkan Gibran dari polemic yang mengitarinya. “Tapi jujur saja langkah ini keliru. Begini, di mana letak kelirunya. Di sini letak kelirunya,” kata Margarito dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (10/11). Dia mengasumsikan, jika benar Gibran memiliki ijazah lengkap untuk keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah sebagai syarat maju jadi calon wakil presiden, hal itu tidak akan mengubah apapun yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Suket milik Gibran.
“Kalaulah betul dia masih memiliki dokumen yang disebut valid itu, tetap saja tidak bisa mengubah putusan Mahkamah Agung yang sudah terbit,” ucapnya. Sebagai informasi, putusan MA yang dimaksud Margarito adalah putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Suket penyetaraan ijazah Gibran batal demi hukum. Menurut Margarito, apa yang dilakukan Gibran tidak bisa membalikkan keadaan hukum yang telah diputuskan MA. “Mengapa begitu? Dalam hukum administrasi negara, satu keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan disebabkan oleh satu, ada kekhilafan materiil pada waktu keputusan tata usaha negara itu diputuskan,” katanya.
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengaku heran dengan langkah Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya, tapi minta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Deddy mempertanyakan alasan Gibran ingin membawa persoalan keabsahan dokumen pendidikan ke PTUN. Sebab, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA).
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” ujar Deddy, Selasa (10/11). Deddy juga mempertanyakan pihak yang akan digugat Gibran melalui PTUN serta keputusan apa yang akan menjadi objek gugatan.
“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” ucap Deddy. Deddy menilai kesempatan untuk mengklarifikasi dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan Gibran sebelumnya sudah tersedia.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tidak ada aturan dalam konstitusi yang mengatur pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. “Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu,” ujar Doli di Gedung DPR, Selasa (10/11).
Menurut Doli, jika Gibran memang benar-benar ingin mengundurkan diri, keputusan tersebut seharusnya disampaikan kepada publik. “Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri,” kata Doli.
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, niatan Wapres Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya harus diproses sesuai konstitusi. Hermawi menekankan drama ini harus segera disudahi, agar bangsa bisa kembali pulih. “Niat mundur sebagai Wapres harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi. Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin, agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal,” ujar Hermawi, Selasa (10/11).
Hermawi mengatakan, rakyat harus tetap menjadi fokus pelayanan pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan mereka. Dia menekankan, sudah terlalu banyak waktu yang terbuang, sehingga berdampak pada pelayanan publik. “Terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk urusan-urusan yang memperlambat pelayanan publik. Tegasnya niat mengudurkan diri harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi agar tuntas,” imbuhnya.
Sekjen PKS, M Kholid merespons kabar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Kholid mengatakan, Gibran hanya memiliki dua pilihan, yakni mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden atau menunggu DPR menggunakan hak menyatakan pendapat. “Pilihannya tinggal dua: beliau mundur dari Wakil Presiden atau DPR akan menjalankan hak menyatakan pendapat sebagai hak konstitusionalnya,” ujar Kholid, Selasa (10/11).
4. Pengumpulan tanda tangan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR terkait polemik ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka bergulir cepat di Senayan. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, sudah 48 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan dalam surat usulan Hak Menyatakan Pendapat. “Iya sudah 48 tanda tangan, hampir 50,” ujar Mardani, Selasa (10/11). “PKS ada 12, ada yang 13, dan ada yang 4 dan 4. Ini saya lihat berkasnya,” ujarnya. Mardani menekankan usulan Hak Menyatakan Pendapat Wapres Gibran ini akan diserahkan ke pimpinan DPR siang ini. “Rencananya siang ini diserahkan saat rapim,” imbuh Mardani.
Yang menarik, anggota DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo walk out alias keluar dari ruang rapat paripurna DPR sambil membentangkan selembar kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11). Yanuar mengungkapkan, kertas tersebut sengaja dibawanya sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Sebab, dalam rapat paripurna DPR tersebut tidak ada sesi interupsi. Padahal rapat paripurna tersebut dihadiri 403 anggota DPR, tetapi agenda rapat hanya mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani.
“Ya karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” ujar Yanuar. Yanuar menjelaskan, kalimat yang tertulis dalam kertasnya sangat singkat, padat, dan jelas. Dia meyakini semua orang sudah paham dengan maksud tulisannya itu, tanpa perlu penjelasan panjang. “Tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam Hak Menyatakan Pendapat, saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami, dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya,” jelasnya.
5. Ketua DPR Puan Maharani membenarkan, pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat yang ditandatangani puluhan anggota DPR. Puan mengatakan, DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mempertimbangkan mekanisme serta ketentuan konstitusi yang berlaku.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan di Gedung DPR, Selasa (10/11).
Puan juga mengungkapkan, pimpinan DPR telah menerima sejumlah aspirasi mengenai usulan pemakzulan Gibran saat masa reses. Dengan kembali dibukanya masa sidang DPR, pimpinan akan terlebih dahulu mendengarkan berbagai masukan dari fraksi-fraksi maupun komisi terkait polemik pendidikan Gibran. “Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan , Gibran Rakabuming Raka masih berstatus Wakil Presiden (Wapres). Penegasan tersebut disampaikannya merespons banyaknya desakan Gibran mundur dari partai-partai. “Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Puan meminta publik tidak berandai-andai mengenai isu Gibran mundur dari Wapres. Menurutnya, jangan sampai ada isu yang memicu keresahan di masyarakat. “Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi, kemudian memicu keresahan di masyarakat,” tuturnya. Puan menekankan dirinya tidak akan mencampuri internal partai yang mengusulkan Gibran mundur. “Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai,” ucap Puan.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, Hak Menyatakan Pendapat menjadi opsi paling rasional bagi DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” ujar Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Fraksi PKB DPR tengah mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu penting karena persoalan ijazah Gibran menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan saksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Kapoksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin Khozin, Selasa (10/11).
Khozin mengakui, putusan MA dan pertimbangan hukum MK terkait persoalan ijazah Gibran memunculkan perdebatan konstitusional mengenai ketentuan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945. “Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi ‘tidak pernah memenuhi syarat pencalonan’ atau ‘tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat’ sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” kata Khozin.
6. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Indonesia, Bivitri Susanti mengatakan, sejak amendemen UUD 1945 pada era reformasi, belum ada aturan jelas mengenai lembaga mana yang perlu menyetujui pengunduran seorang wakil presiden. “Dulu memang ada peristiwa wakil presiden mundur, yaitu Mohammad Hatta pada tahun 1957, tapi kan waktu itu konteksnya kita pakai sistem parlementer,” kata Bivitri dalam pesan suara, Selasa (10/11).
Saat itu, kata Bivitri, Hatta mengundurkan diri dengan menyerahkan surat ke DPR-MPR. Namun saat ini presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga tak perlu bersurat atau disetujui oleh DPR. “Wapres bisa mengajukan pengunduran diri kepada presiden, dan tidak ada aturan mainnya,” imbuhnya.
Namun meskipun tak ada aturan main yang baku, Bivitri menyebut perlu secara etika wapres yang akan mundur mengirim surat kepada koalisi partai pengusung. Setelah pengunduran diri seorang wakil presiden, selanjutnya presiden bisa mengirim surat kepada MPR untuk menjalankan Pasal 8 UUD 1945 untuk memulai pemilihan wakil presiden yang baru. “Jadi enggak ada persetujuan, Presiden bisa langsung kirim surat dengan mencantumkan (calon),” katanya.
Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini menjelaskan, mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden berdasarkan aturan perundang-undangan. Ada tenggang waktu selama 60 hari MPR bersidang sejak jabatan wapres kosong. MPR lalu menetapkan jadwal sidang, pemberitahuan jadwal dan syarat calon wapres kepada Presiden, dan presiden mengjukan dua calon beserta dokumen persyaratan. “Sebelum dipilih, kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna,” kata Titi.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Jika perolehan suara kedua calon sama, dilakukan pemilihan diulang. Jika hasilnya tetap sama, UU MD3 dan Tatib MPR menetapkan, Presiden memilih salah satu calon. “Wakil Presiden terpilih kemudian ditetapkan dengan Ketetapan MPR dan dilantik melalui pengucapan sumpah atau janji,” imbuhnya.
7. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, pengunduran diri HNW diterima melalui rapat pimpinan MPR, Selasa (10/11). “Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” tulis Muzani, dalam Instagram resminya, Selasa (10/11) malam.
Muzani menuturkan, langkah selanjutnya adalah memproses surat pengunduran diri HNW sesuai mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR. Secara khusus Muzani menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian HNW di MPR selama ini. “Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” imbuh dia.
8. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sebagai anggota Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. “Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Dalam perkara ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Majelis KKEP juga menilai, Ahrie melakukan perbuatan tercela. Meski demikian, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir.
9. Wamenhaj RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pelaku penipuan penyelenggaraan haji dan umrah demi meraup keuntungan sebagai “bandit agama”. Dahnil menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan pelaku yang menjadikan simbol dan kepercayaan agama sebagai alat mencari keuntungan. “Saya jadi teringat, berarti di haji dan umrah itu ada istilah nanti ‘bandit agama’. Jadi pelaku-pelaku penipuan haji dan umrah ini bandit agama,” ujar Dahnil dalam rapat penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenag di Sari Pasific, Jakarta Pusat, Selasa (10/11) malam.
Dahnil menilai para pelaku penipuan telah menggunakan tempat ibadah yang suci sebagai sarana melakukan praktik perburuan rente. “Mereka menggunakan wilayah yang suci itu sebagai upaya melakukan perburuan rente, penipuan terhadap jemaah yang ingin naik haji dan umrah,” katanya. Dahnil mengaku sering menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus penipuan berkedok penyelenggaraan haji dan umrah yang banyak terjadi di berbagai daerah.
Mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna menegaskan dana setoran ibadah haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan dana titipan milik jemaah, bukan milik negara. Agung menjelaskan, dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan yang kepemilikannya tetap berada pada jemaah meskipun pengelolaannya dilakukan oleh BPKH.
“Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara,” kata Agung saat menjadi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
10. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai somasi dari Partai Golkar terhadap dirinya dan Sri Radjasa Chandra terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto adalah keliru. “Saya bingung terhadap somasi tersebut. Karena, satu, itu salah alamat dan salah substansi,” kata Said Didu, Rabu (11/11). Said Didu mengaku tidak pernah menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai somasi tersebut salah alamat karena podcast yang dimaksud pihak Golkar disebutnya merupakan produk jurnalistik sebuah media. Menurut Said Didu, jika ada hal yang dipersoalkan dari tayangan tersebut, penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers terlebih dahulu. “Salah alamat, karena itu kan produk pers, yang disomasi itu medianya dong bukan sumbernya dong,” katanya.
Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) mengungkap alasan melayangkan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Rajasa Chandra. Jubir Tim Bakumham Partai Golkar Derek Loupatty menjelaskan, Said Didu dan Sri Rajasa memberikan pernyataan yang mengaitkan Bahlil dengan kasus dugaan penyadapan Presiden. Menurut Derek, terdapat sejumlah narasi yang dipersoalkan pihaknya dalam konten YouTube Modeling Forum Keadilan TV berjudul “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril”.
“Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia mengetahui terdapat pihak-pihak yang telah membuat pernyataan atau narasi-narasi yang pada pokoknya menyatakan, Ketua Umum Partai Besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden,” kata Derek di kantor DPP Golkar, Selasa (10/11). Derek menjelaskan, terdapat narasi yang menyebut ketua umum partai ikut bertemu dengan para jenderal yang terlibat kasus penyadapan presiden sebelum para jenderal tersebut ditangkap. (Harjono PS)
