JAKARTA,REPORTER.ID – Komite II DPD RI meminta PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memastikan pengelolaan lahan hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada sektor perkebunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi daerah serta masyarakat. Kepastian status lahan, perlindungan hak masyarakat adat dan petani, hingga penyelesaian konflik agraria menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan penugasan tersebut.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama Agrinas Palma Nusantara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11). Rapat dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Putri Br Sitepu, dan dihadiri Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, M. Abdul Gani, beserta jajaran.
Dalam pengantarnya, Badikenita menegaskan pentingnya memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan hutan yang telah dialihkan kepada Agrinas Palma.
“Komite II ingin mendapatkan penjelasan komprehensif terkait pengelolaan sekitar 4,12 juta hektare lahan hasil penertiban kawasan hutan yang telah diterima Agrinas Palma, khususnya yang berdampak langsung bagi daerah dan masyarakat,” ujar Badikenita, Selasa (10/11/2026).
Salah satu persoalan yang disoroti adalah tuntutan masyarakat terhadap pengembalian hak kepemilikan lahan perkebunan sawit yang sebelumnya dikelola masyarakat adat, tetapi kemudian ditertibkan Satgas PKH dan pengelolaannya dialihkan kepada Agrinas. Senator asal Riau, Arif Eka Saputra, menyampaikan bahwa masyarakat di Pekanbaru menuntut pemulihan hak atas lahan yang secara historis merupakan wilayah masyarakat adat.
“Perlu ada perlindungan nyata bagi masyarakat yang terdampak. Hak masyarakat adat atas lahan yang telah dialihkan pengelolaannya kepada Agrinas harus menjadi perhatian,” tegas Arif.
Menanggapi persoalan tersebut, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, M. Abdul Gani, menegaskan komitmen perusahaan untuk memastikan masyarakat dan petani memperoleh manfaat yang setara melalui skema kebun plasma.
“Meskipun kami korporasi, tetapi kami BUMN. Berkaitan dengan plasma, kami akan memastikan masyarakat dan petani mendapatkan hak dan keuntungan yang sama besar dengan korporasinya. Itu merupakan kewajiban kami. Tidak ada gunanya laba yang sangat besar, tetapi rakyatnya miskin,” ujar M. Abdul Gani.
Ia meminta dukungan DPD RI agar pengaturan mengenai masyarakat adat dapat diperkuat dalam undang-undang. Menurutnya, keberpihakan kepada masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan hutan.
Pada sesi RDP tersebut, Komite II menyoroti kinerja operasional dan transparansi keuangan Agrinas Palma, termasuk realisasi produksi TBS hingga Juni 2026 yang mencapai 1,37 juta ton dari target 4,74 juta ton. Komite II juga meminta evaluasi tata kelola KSO, kejelasan status lahan, transparansi pembagian manfaat ekonomi, serta pemenuhan kewajiban kebun masyarakat. Sementara itu, Agrinas Palma memaparkan capaian hingga September 2026 berupa produksi TBS 2,47 juta ton, pendapatan Rp4,80 triliun, dan laba bersih Rp2,17 triliun, disertai langkah verifikasi aset, penataan KSO, kemitraan koperasi, dan digitalisasi pertanian.
Menutup sesi RDP, Komite II menegaskan akan terus mengawal pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan hutan agar tidak hanya berorientasi pada optimalisasi aset dan peningkatan produksi, tetapi juga memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat dan petani, serta mendorong manfaat ekonomi bagi daerah dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
