JAKARTA,REPORTER.ID — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendorong agar Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memuat kewajiban tegas bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk membagikan sedikitnya 10 persen sahamnya kepada wartawan dan karyawan. Kepemilikan saham itu diusulkan dikelola melalui koperasi karyawan sebagai terjemahan langsung amanat Pasal 33 UUD 1945.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, A. Iman Sukri, menegaskan bahwa frekuensi yang dipakai lembaga penyiaran adalah ranah publik dan kekayaan bangsa yang terbatas. Karena itu, pemanfaatannya tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pemilik modal.
“Frekuensi itu milik rakyat. Pasal 33 UUD 1945 jelas mengamanatkan bahwa kekayaan negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau frekuensi dikelola swasta, maka harus ada pembagian manfaat, dan yang paling dekat adalah para wartawan dan karyawan yang setiap hari menghidupi lembaga penyiaran itu,” ujar Iman Sukri, Kamis (12/11/2026) di Jakarta.
Iman menjelaskan, semangat kepemilikan saham oleh karyawan sebenarnya sudah ada dalam UU Penyiaran yang berlaku. Pasal 17 ayat (3) mewajibkan LPS memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham dan menikmati bagian laba. Namun, ketentuan itu tidak menyebut besaran sehingga dalam praktik nyaris tidak berjalan.
“Aturannya ada, tapi tidak bergigi. Tidak ada angka, tidak ada mekanisme, tidak ada sanksi. Karena itu dalam revisi ini Fraksi PKB mengusulkan angka yang jelas, minimal 10 persen, dan dikelola melalui koperasi karyawan agar kepemilikannya kolektif, tidak mudah dialihkan, dan benar-benar dirasakan bersama,” katanya.
Ia menilai koperasi adalah wadah yang paling sesuai dengan jiwa ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi, wartawan dan karyawan memiliki suara dalam rapat pemegang saham, menerima dividen, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam menjaga independensi ruang redaksi.
“Wartawan yang ikut memiliki perusahaannya akan lebih terlindungi dari tekanan kepentingan pemilik. Ini bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga soal menjaga kualitas dan independensi informasi yang diterima publik,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut.
Fraksi PKB, lanjut Iman, akan memperjuangkan usulan ini dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Penyiaran di Komisi I DPR RI. Ia juga mengajak organisasi profesi wartawan, serikat pekerja media, dan masyarakat sipil untuk ikut mengawal gagasan tersebut.
“Revisi UU Penyiaran jangan hanya mengatur konten dan teknologi. Ini kesempatan membumikan Pasal 33 di industri penyiaran, agar mereka yang bekerja di balik layar juga ikut memiliki,” pungkasnya.
