BANDUNG.BARAT,REPORTER.ID – Anggota Komisi V DPR RI Johan Rosihan menegaskan penyelesaian pembebasan lahan di kawasan Stasiun Kereta Cepat Padalarang harus menjadi prioritas sebelum rencana pembangunan lainnya dilanjutkan. Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila persoalan status dan pembebasan tanah belum tuntas.
“Perencanaan itu memang di atas kertas, tapi membangunnya di atas tanah. Jadi semua perencanaan yang bagus tadi catatannya adalah jika tanahnya clear and clean,” ujar Johan dalam pertemuan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Kereta Api Cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Johan menanggapi pernyataan pemerintah daerah yang menyatakan sanggup menyelesaikan pembebasan tanah apabila mendapatkan dukungan pendanaan. Ia mengingatkan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus menjadi dasar penyelesaian persoalan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak-pihak terkait telah dibuat sejak 2025. Karena itu, menurutnya, persoalan kebutuhan dana seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal dan tidak baru diangkat saat ini. “Ini kan PKS nya sudah 2025, Pak. Jangan pula kita bilang sekarang kalau pusat ngasih uang ke kita misalnya. Jadi lucu,” ujarnya.
Meski demikian, dia membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk terlibat apabila diperlukan intervensi dalam penyelesaian persoalan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa keterlibatan pusat tidak serta-merta berarti mengambil alih tanggung jawab pendanaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. “Kalau perlu intervensi pusat untuk menyelesaikan itu, kita selesaikan. Tapi jangan minta duit, karena itu kewenangan provinsi, kan begitu, Pak,” ungkap Johan.
Menurutnya, persoalan pembebasan lahan yang berlarut-larut dapat menghambat keseluruhan rencana pengembangan kawasan Stasiun Padalarang. Kawasan tersebut disiapkan sebagai simpul penghubung kereta cepat dengan wilayah sekitarnya, termasuk Kota Baru Parahyangan dan Citatah.
Di sekitar stasiun, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga telah menangani tiga ruas jalan dan trotoar pada 2023, yakni Jalan Raya Padalarang, Jalan Panaris, dan Jalan Gedong Lima, dengan total panjang sekitar 3,3 kilometer.
Karena itu, Johan berharap penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu rekomendasi hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Ia menekankan kepastian pembebasan tanah perlu diprioritaskan agar rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Stasiun Padalarang dapat berjalan sesuai perencanaan.
