JAKARTA,REPORTER.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ashari Tambunan menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap seorang siswi SMA berusia 17 tahun di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa yang terjadi pada Agustus 2026 tersebut baru berujung pada penetapan tersangka dan penahanan terduga pelaku pada 11 November 2026.
Menurut Ashari, rentang waktu hampir tiga bulan sejak peristiwa terjadi hingga pelaku ditetapkan sebagai tersangka menjadi catatan serius bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. Selama kurun waktu tersebut, korban harus menghadapi trauma akibat dugaan kekerasan seksual, sekaligus menanggung ketidakpastian dan rasa ketidakadilan karena proses hukum belum memberikan kepastian.
“Kami menilai adanya kelambanan dalam penanaganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kendari. Kasus terjadi pada Agustus tetapi penetapan tersangka baru dilakukan pada November. Korban harus menanggung penderitaan berulang kali yak i mengalami dugaan kekerasan seksual yang meninggalkan trauma mendalam dan menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan kepastian hukum. Ini tentu menambah beban psikologis korban dan keluarganya,” tegas Ashari.
Ia menilai, negara tidak boleh membiarkan korban kekerasan seksual, terlebih anak di bawah umur, berjuang sendirian untuk mendapatkan keadilan. Penanganan kasus semacam ini harus dilakukan secara cepat, profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan terbaik korban.
“Kasus ini terjadi pada Agustus, tetapi pelaku baru ditetapkan sebagai tersangka pada 11 November. Mengapa membutuhkan waktu selama itu? Aparat penegak hukum harus menjelaskan perkembangan penanganan kasus ini secara transparan. Jangan sampai lambannya proses hukum justru membuat korban merasa ditinggalkan negara,” ujarnya.
Diketahui, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Kendari telah menetapkan dan menahan seorang oknum kepala SMA negeri di Kendari sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap siswinya. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh orang tua korban setelah mengetahui anaknya mengalami trauma.
Ashari menegaskan, proses hukum harus terus dikawal hingga tuntas. Jika terbukti bersalah, pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Terlebih, dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab mendidik dan melindungi peserta didik.
“Guru dan kepala sekolah merupakan figur yang seharusnya memberikan rasa aman kepada anak-anak di lingkungan pendidikan. Ketika ada dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, kepercayaan anak, orang tua, dan masyarakat ikut tercederai. Karena itu, penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” katanya.
Ashari juga meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik di sekolah. Sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga harus memastikan lingkungan pendidikan terbebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.
Menurutnya, harus ada mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses siswa, pengawasan terhadap perilaku tenaga pendidik, serta jaminan bahwa setiap laporan kekerasan seksual ditindaklanjuti tanpa intimidasi maupun upaya menutupi kasus.
Selain proses hukum, Ashari meminta pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta instansi terkait memastikan korban memperoleh pendampingan secara menyeluruh.
Pendampingan tersebut meliputi pemulihan psikologis, layanan medis, bantuan hukum, hingga dukungan sosial dan pendidikan. Pemulihan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya selama proses penyidikan berlangsung.
“Jangan hanya pelakunya yang diproses, sementara korban dibiarkan menghadapi trauma sendirian. Negara wajib hadir memastikan korban mendapatkan pemulihan dan bisa kembali menjalani kehidupan serta pendidikannya dengan aman,” tegasnya.
Ashari menegaskan, kasus di Kendari harus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperbaiki respons terhadap laporan kekerasan seksual terhadap anak.
