BANJARMASIN, REPORTER.ID – Polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden menjadi salah satu sorotan dalam Sarasehan Kebangsaan yang digelar Anggota DPR/MPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, bersama elemen pemuda dan mahasiswa Kalimantan Selatan di POP! Hotel Banjarmasin, Sabtu (14/11/2026).
Dalam forum tersebut, mahasiswa mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan DPR RI, terutama terkait proses pencalonan Gibran yang kala itu menuai kontroversi mengenai persyaratan usia dan administrasi pencalonan.
Pertanyaan kritis itu muncul dalam sesi dialog yang berlangsung dinamis. Sejumlah perwakilan mahasiswa menyoroti berbagai persoalan ketatanegaraan, termasuk sejauh mana DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses yang melibatkan lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Habib Aboe Bakar menjelaskan bahwa persoalan pencalonan Gibran perlu dilihat melalui kerangka hukum dan tata negara. Menurut dia, sistem hukum Indonesia bekerja berdasarkan prinsip legalisme dan formalisme, sehingga setiap keputusan harus ditelusuri melalui ketentuan yang menjadi landasannya.
“Jadi begini, adik-adik mahasiswa sekalian. Kita harus melihat bahwa aspek hukum di negara ini menggunakan parameter legalisme atau formalisme. Saat itu, soal persyaratan umur untuk Mas Gibran sudah diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan terkait persyaratan administratif teknisnya, Mas Gibran diloloskan dengan menggunakan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023,” ujar Habib Aboe Bakar.
Ia kemudian menjelaskan batas kewenangan DPR dalam menyikapi dua instrumen hukum tersebut. Menurut Habib Aboe, DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat independen, final, dan mengikat.
Namun, ia menyoroti proses pembahasan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurutnya menyisakan persoalan. Ia menyebut terdapat perdebatan mengenai ketentuan yang menjadi dasar administratif pencalonan Gibran.
“Perlu dipahami bahwa putusan MK itu berada di luar kewenangan DPR, karena putusan MK bersifat independen, final, dan mengikat. Sementara itu, soal PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memang memicu banyak perdebatan pada waktu itu. Bahkan menurut pimpinan di Komisi II DPR RI saat itu, pasal tersebut tidak pernah dibahas bersama,” jelasnya.
Bagi Habib Aboe, dinamika tersebut menjadi pelajaran penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pengalaman itu, kata dia, semestinya mendorong perbaikan tata kelola regulasi pemilu, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas lembaga negara.
“Ini sudah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita. Kita semua harus mengambil pelajaran penting dari proses ini agar tata kelola demokrasi, regulasi pemilu, dan mekanisme pengawasan ke depan menjadi jauh lebih baik,” pungkasnya.
Sarasehan Kebangsaan tersebut diikuti berbagai elemen gerakan mahasiswa di Kalimantan Selatan, mulai dari kelompok Cipayung Plus, pengurus Senat Mahasiswa, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi.
Melalui forum dialog tersebut, mahasiswa mendapat ruang untuk menyampaikan kritik dan mempertanyakan persoalan kebangsaan secara langsung kepada wakil rakyat. Diskusi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat partisipasi generasi muda dalam mengawal demokrasi dan kehidupan bernegara. ***
