Wakil Ketua DPR Sufmi Dasvo Ahmad (net)
Isu menarik pagi ini, sejumlah pengamat menilai Wakil Ketua DPR Sufmi DascoAhmad punya peluang besar menjadi pilihan Presiden Prabowo sebagai Cawapres pengganti Gibran. Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan pilihan logis dan realistis jika Presiden Prabowo Subianto mengusulkannya sebagai cawapres pengganti Gibran. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan Dasco merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo yang memiliki rekam jejak loyalitas panjang. Sikap politiknya yang selalu sejalan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai menjadi keunggulan dibandingkan figur lain dalam bursa calon Wapres.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto tegaskan, kabut asap akibat karhutla yang sampai ke Singapura dan Malaysia bukan kesalahan Indonesia. Meski begitu, Prabowo tetap menyampaikan permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia. Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN, di Manila, Filipina, Minggu (15/11). Berikut isu selengkapnya.
1. Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan pilihan logis dan realistis jika Presiden Prabowo Subianto mengusulkannya sebagai cawapres pengganti Gibran. Namun, pencalonan Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut memiliki konsekuensi politik. Prabowo harus menyiapkan sosok pengganti Dasco sebagai operator politik, khususnya dalam menjaga komunikasi dan konsolidasi kekuatan di parlemen.
“Yaitu, Prabowo perlu menyiapkan pengganti peran Dasco sebagai ‘operator politiknya’, terutama di parlemen. Kalau pertanyaannya apakah Dasco merupakan pilihan yang masuk akal, jawaban saya: sangat logis dan realistis. Prabowo membutuhkan wapres yang kompeten, bisa dipercaya, dan memahami cara kerjanya,” ucap Toto saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/11).
Menurut Toto, hubungan politik yang telah terjalin lama antara Prabowo dan Dasco menjadi modal penting untuk membangun kerja sama pemerintahan yang efektif. Setidaknya, ada dua pertimbangan yang membuat nama Dasco layak diperhitungkan. Pertama, kebutuhan Prabowo terhadap pendamping yang memiliki kecakapan politik sekaligus kepercayaan Presiden. Kedua, kebutuhan menjaga keseimbangan hubungan di antara partai-partai koalisi pemerintahan.
Loyalitas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi salah satu modal terkuat untuk mengisi kursi Wapres yang ditinggalkan Gibran. Kedekatan politik keduanya dianggap dapat menjadi keuntungan bagi pemerintahan Prabowo ke depan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan Dasco merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo yang memiliki rekam jejak loyalitas panjang. Sikap politiknya yang selalu sejalan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai menjadi keunggulan dibandingkan figur lain dalam bursa calon Wapres. “Dasco selama ini tegak lurus kepada Prabowo. Karena itu, loyalitasnya kepada Prabowo sudah teruji,” kata Jamiluddin, Senin (16/11).
Menurut Jamiluddin, hubungan politik yang solid antara presiden dan wakil presiden menjadi faktor penting dalam menjalankan pemerintahan. Kesamaan pandangan dan arah kebijakan dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus mengurangi potensi perbedaan kepentingan di tingkat pimpinan negara. Dalam konteks tersebut, Dasco dianggap memiliki keuntungan karena telah lama berada dalam lingkaran politik Prabowo. Ia juga dinilai memahami arah perjuangan Gerindra serta agenda pemerintahan yang tengah dijalankan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur yang memenuhi kriteria untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden pengganti Gibran. Menurut Iwan, Prabowo tidak hanya mempertimbangkan popularitas dan elektabilitas dalam menentukan cawapres. Faktor loyalitas, kepercayaan, pengalaman politik, hingga stabilitas koalisi juga jadi pertimbangan penting.
“Kalau kita membaca kebutuhan Presiden Prabowo saat ini, sosok Sufmi Dasco Ahmad memiliki hampir seluruh kriteria yang dibutuhkan. Dasco bukan sekadar kader Gerindra, tetapi juga orang yang memahami betul karakter kepemimpinan Prabowo, visi politiknya, serta arah pemerintahan yang ingin dibangun,” kata Iwan di Jakarta, Minggu (15/11). Lebih lanjut, dia menjelaskan, salah satu keunggulan Dasco adalah kedekatan dan loyalitasnya kepada Prabowo. Dasco dinilai telah lama menjadi bagian dari lingkaran kepercayaan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan menuturkan, saat ini Indonesia butuh figur yang tidak hanya memiliki popularitas, tetapi juga mampu menjaga stabilitas pemerintahan di tengah dinamika politik. Menurutnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memiliki rekam jejak dalam menyelesaikan berbagai persoalan melalui pendekatan diplomasi dan komunikasi politik tanpa harus menciptakan kegaduhan di ruang publik. “Pak Dasco ini terbukti dan teruji menyelesaikan banyak persoalan negara ini dengan diplomasi sejuk, tanpa media, tanpa hiruk pikuk politik, namun semua permasalahan selesai,” kata Tamil di Jakarta, Senin (16/11).
Ia menilai, dinamika politik yang mengiringi wacana pergantian Wapres harus disikapi secara hati-hati. Jangan sampai perbedaan kepentingan di kalangan elite justru berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan. Karena itu, menurutnya, figur yang masuk dalam pembahasan pengisian posisi Wapres perlu memiliki kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, baik di internal pemerintahan maupun antarkekuatan partai politik. ‘’Maka tokoh yang paling netral, dan diterima semua pihak dengan rekam jejak yang menyejukkan hanya Prof. Dasco,” tegasnya.
2. Presiden Prabowo Subianto tegaskan, kabut asap akibat karhutla yang sampai ke Singapura dan Malaysia bukan kesalahan Indonesia. Meski begitu, Prabowo tetap menyampaikan permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia. Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN, di Manila, Filipina, Minggu (15/11). “Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada negara-negara tetangga saya, Malaysia dan Singapura, ketika kita mengalami kebakaran hutan yang sangat besar, yang membutuhkan waktu hampir 4 bulan untuk dikendalikan,” kata Prabowo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (14/11) malam.
“Kabut asap tersebut menyebar ke Malaysia dan Singapura. Itu bukan kesalahan kami, tetapi sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf,” sambung Kepala Negara. Prabowo membeberkan, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya terbaik dalam menangani karhutla. Dia menyebut, ada 71.000 personel pemadam kebakaran yang diterjunkan. Dari total tersebut, ada 16 orang yang meninggal dunia, dan masih banyak yang terluka. Selain itu, Indonesia bahkan harus kehilangan dua helikopter yang jatuh saat memadamkan karhutla.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia telah menyelidiki 104 perusahaan terkait kasus karhutla. Prabowo menyebut, ada 11 perusahaan yang sudah didakwa, dan 17 perusahaan yang dicabut konsesinya. “Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” ujar Prabowo dalam siaran pers Setpres, Minggu (15/11) malam.
Prabowo menegaskan, pemerintah RI tidak akan memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Di depan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo menyampaikan, Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan.
Presiden Prabowo mengatakan, perdagangan dijadikan senjata di era saat ini. Dia menekankan negara ASEAN butuh kekuatan untuk menghadapi tekanan yang lebih besar. “ASEAN membutuhkan kekuatan untuk menghadapi tekanan yang semakin besar, disrupsi ekonomi, ketegangan geopolitik, penggunaan perdagangan sebagai senjata, serta persaingan yang semakin intensif untuk memperebutkan sumber daya,” ujar Prabowo dalam KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11).
Prabowo memaparkan, saat ini, ASEAN menjadi rumah bagi sekitar 700 juta penduduk, dengan total perekonomian gabungan yang melampaui 4 triliun dollar AS. Dia menyebut negara di ASEAN telah menempuh perjalanan yang panjang. Namun, Prabowo mengingatkan, tantangan yang dihadapi menuntut semua negara menjadi lebih kuat, mampu, bersatu, dan tangguh. Terakhir, Presiden Prabowo menyerukan penguatan persatuan dan sentralitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan maupun dinamika global. Prabowo mendorong ASEAN kompak, anggota yang jadi kandidat PBB harus didukung semua.
3. Partai Gerindra pastikan dua cawapres pilihan Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang mampu mengeksekusi program pemerintah dan membantu tugas-tugas kenegaraan. Sebab, Prabowo menjadikan efektivitas kerja kabinet sebagai pertimbangan utama, dalam menentukan dua cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang akan diserahkan kepada MPR.
“Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapapun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung,” ujar Jubir Gerindra, Sugiat Santoso dalam keterangannya, Sabtu (14/11).
Dua figur yang nantinya diajukan Prabowo bukan sekadar pelengkap atau formalitas prosedural dalam jalannya pemerintahan. Menurut dia, keduanya tetap memiliki kapabilitas dan kelayakan untuk mengemban amanah sebagai wakil presiden. Sugiat menyebut, selain kemampuan menjalankan program pemerintah, Prabowo juga mempertimbangkan chemistry, loyalitas, dan pemahaman kandidat terhadap agenda strategis pemerintah. “Sosok terpilih nantinya harus mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan,” kata Sugiat.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan momentum berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres RI menjadi titik balik penting untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia. “Kasus dinamika politik akhir-akhir ini, termasuk mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden, harus dipandang sebagai momentum refleksi bagi bangsa untuk mengevaluasi ulang sistem presidensial,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (15/11).
Fahri mengimbau masyarakat tidak terlalu fokus pada dinamika seputar berhentinya Gibran dari posisi Wakil Presiden. Ia mendorong masyarakat serta para kader partai politik untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam melalui kacamata teori presidensialisme. Dalam pandangannya, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan kebalikan dari fenomena pemimpin yang muncul akibat pencitraan instan serta mudah dikendalikan oleh pihak-pihak di balik layar.
“Sebagai tokoh politik yang memiliki rekam jejak panjang dan kemandirian berpikir, yang diwarisi dari tradisi intelektual keluarganya, Pak Prabowo tidak mudah disetir atau dijadikan ‘pemimpin boneka’ oleh kekuatan-kekuatan oligarki maupun kepentingan eksternal,” ujarnya.
4. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menilai, Presiden Prabowo Subianto merupakan pihak yang paling memahami sosok wapres yang dibutuhkan untuk mendampingi pemerintahannya. Hal tersebut disampaikannya menanggapi persoalan pengisian jabatan wapres menyusul pernyataan mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Menurut Said, kewenangan untuk mengusulkan calon wapres berada di tangan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Oleh karena itu, presiden memiliki keleluasaan untuk menentukan figur yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pemerintahan ke depan. “Semua itu kembali ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan,” ujar Said dalam pernyataaan tertulisnya, Sabtu (14/11).
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menilai, sosok wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka harus mampu melengkapi kepemimpinan presiden, memiliki pengalaman di pemerintahan, serta memahami arah kebijakan nasional. “Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden,” ujarnya dalam keterangannya kemarin.
Ia menilai, kemampuan tersebut penting agar presiden dan wapres dapat bekerja sama secara optimal dalam menjalankan pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan. Said menjelaskan, terdapat sejumlah latar belakang yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan sosok wapres. Calon tersebut dapat berasal dari lingkungan partai politik pendukung pemerintah, luar koalisi, maupun kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Menurut dia, masing-masing latar belakang memiliki kelebihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan.
Presiden, kata Said, memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon wapres sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, sosok yang dipilih dapat mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat jalannya pemerintahan. “Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” katanya. Said juga menilai, pengalaman politik dan kemampuan menjalankan pemerintahan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan calon wapres.
5. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali menyatakan PAN tidak akan mengusulkan kadernya menjadi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. PAN beserta sejumlah partai koalisi sepakat untuk mendukung calon dari Partai Gerindra. “Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra,” ujar Zulkifli Hasan dalam video yang diunggah, Minggu (15/11).
Disebutkan, keputusan untuk tidak mengajukan calon dari PAN merupakan hasil pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum parpol. Partai pengusung diberi waktu satu minggu untuk melakukan pembahasan internal sebelum mengajukan nama calon kepada MPR.
“Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra. Nah, kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat,” kata Zulhas.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, nama-nama cawapres yang beredar saat ini bagus-bagus, terutama dari Gerindra. “Nama-nama yang beredar di media, semua bagus-bagus, apalagi dari Gerindra,” ujar Viva, Minggu (15/11). Viva menjelaskan, PAN tidak usulkan nama cawapres kepada Prabowo. PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo dalam memilih dan mengusulkan dua nama cawapres kepada MPR.
“Siapapun yang dipilih oleh Presiden, PAN akan menerima dan menyetujui, karena itu adalah pilihan terbaik presiden,” kata Viva. “Yang diajukan Presiden tentu figur yang dapat bekerja sama dengan Presiden, satu chemistery dan energi, yang dapat membantu tugas-tugas pemerintahan dan tata kelola negara, loyal dan komitmen kepada NKRI, serta pekerja keras,” imbuhnya.
Partai Golkar belum menentukan sikap terkait sosok cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang berhenti dari jabatannya. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan, partainya masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan nama yang akan diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Alah, nantilah. Kami belum selesai merenung,” kata Sarmuji ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (14/11) malam.
Sarmuji juga mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang masuk dalam bursa kandidat pengganti Gibran. Padahal, dia turut menghadiri pertemuan yang digelar Prabowo dengan para ketua umum partai politik dan sejumlah menteri kabinet di Istana Bogor. “Saya hadir di pertemuan tapi saya enggak tahu calonnya siapa saja, ya. Betul-betul enggak tahu,” katanya.
6. Kenapa parpol koalisi tidak berebut posisi wapres yang ditinggalkan Gibran? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, partai-partai politik pendukung pemerintah ingin menunjukkan kepatuhan dan loyalitasnya ke Presiden Prabowo Subianto dengan tidak mengajukan nama cawapres pengganti Gibran. Menurutnya, situasi politik yang mengiringi pengunduran diri Gibran, termasuk mencuatnya persoalan loyalitas dan dugaan penyadapan, membuat partai-partai koalisi memilih berhati-hati.
“Momentum mundurnya Gibran dibersamai skandal loyalitas, adanya penyadapan. Ini memungkinkan seluruh partai politik di koalisi tidak ingin dicurigai memanfaatkan momentum, sekaligus sedang membuktikan kepatuhan dan loyalitas pada Presiden,” kata Dedi, Sabtu (14/11). Menurut Dedi, sikap tersebut juga dipengaruhi tidak adanya partai politik di koalisi yang memiliki posisi lebih dominan dibandingkan partai lainnya.
Pakar Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono menilai, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo memilih menyerahkan sepenuhnya penentuan cawapres pengganti Gibran kepada presiden. Sikap tersebut tidak terlepas dari sejumlah kalkulasi ekonomi dan politik, termasuk beratnya beban fiskal yang harus ditanggung pemerintahan Prabowo untuk menjalankan program-program prioritas.
Pakar Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono menilai, partai-partai koalisi memahami tantangan pemerintah dalam membiayai program MBG dan Kopdes Merah Putih. Kedua program tersebut masih mendapat kritik publik terkait pelaksanaannya. “Pimpinan parpol koalisi tahu betul betapa berat beban ekonomi yang harus ditanggung pemerintah dalam implementasi program prioritas Prabowo, utamanya program MBG dan KDMP yang saat ini banyak mendapat kritikan publik,” kata Agustinus, Minggu (15/11).
Ia menyoroti kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun penerimaan pajak pada November-Desember 2026 guna memenuhi target pajak tahun berjalan. Selain itu, pemerintah juga masih menghadapi defisit fiskal. Pada Oktober 2026, defisit tercatat mencapai Rp 379,3 triliun atau 1,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kondisi tersebut, menurut Agustinus yang menekuni ekonomi politik pembangunan itu, menjadi salah satu beban yang turut diperhitungkan partai-partai koalisi sebelum mengambil langkah politik terkait pengisian kursi wakil presiden.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago mengingatkan MPR tidak sekadar menjadi stempel formalitas kesepakatan elite saat proses verifikasi calon Wapres pengganti Gibran. Arifki mengatakan, tim verifikasi bentukan MPR mesti memeriksa secara obyektif seluruh persyaratan calon, mulai dari legalitas hingga pemenuhan ketentuan konstitusional.
“Menurut saya, titik krusial dalam proses verifikasi ini adalah jangan sampai MPR hanya menjadi stempel formalitas dari kesepakatan politik elite,” kata Arifki, Sabtu (14/11). Menurut Arifki, ada tiga aspek utama yang harus diperiksa tim verifikasi MPR, yakni legalitas calon, validitas dokumen, dan pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan tanpa standar ganda ataupun perlakuan istimewa terhadap calon yang diusung kekuatan politik tertentu.
Arifki Chaniago menilai, berhentinya Gibran dari posisi Wapres tidak otomatis mengakhiri perjalanan politiknya. “Saya melihat ini bukan otomatis akhir karier politik Gibran, tetapi jelas menjadi titik balik yang sangat besar, karena Gibran harus membangun relevansi politik tanpa legitimasi jabatan dan akses kekuasaan sebagai Wapres. Menurut Arifki, Gibran masih memiliki sejumlah modal politik, mulai dari popularitas, pengalaman sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Presiden, jaringan relawan, hingga pengaruh keluarga Jokowi.
“Popularitas tidak selalu identik dengan elektabilitas, dan elektabilitas tidak otomatis menjadi kekuatan politik. Ia perlu membuktikan masih memiliki basis dukungan yang solid meskipun tidak lagi memegang jabatan,” ujarnya. ‘’Tantangan Gibran adalah membuktikan apakah dirinya memiliki kapasitas politik secara mandiri atau selama ini lebih banyak ditopang jabatan dan kekuatan politik keluarga,’’ imbuhnya.
7. Pakar hukum tata negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie mengungkapkan, adanya dua norma yang saling bertentangan dalam mekanisme pengusulan cawapres ke MPR. “Pasal 8 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, menyebutkan: Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” kata Gugun, Minggu (15/11). Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang MD3.
Namun, dalam penjelasan UU MD3 menyatakan, pengusulan dua cawapres kepada MPR merupakan prakarsa presiden, di mana dua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam pilpres. “Berbeda dengan penjelasan UU MD3 pasal 4 huruf e: presiden Prabowo terikat dan dibatasi dalam menentukan calon wapres. Hanya dari parpol pengusung Prabowo Gibran dalam pemilu 2024 saja,” ucapnya.
Menurut Gugun, perbedaan rujukan norma ini membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Jika bersandar pada Pasal 8 UUD 1945 dan Pasal 4 UU MD3, Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif penuh untuk mengusulkan dua cawapres dari partai politik koalisi, non-koalisi, maupun kalangan akademisi dan profesional.
Sebaliknya, jika berpatokan pada penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, Presiden Prabowo terikat dan dibatasi hanya pada partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. “Tentunya, penjelasan UU tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tapi siapa tahu, justru penjelasan itu yang menjadi mufakat politik mayoritas anggota DPR dan MPR,” ujarnya.
8. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkonfirmasi, pihaknya memulai membahas RUU Penyadapan hari ini. “Ya (mulai dibahas hari ini),” kata Habiburokhman, Senin (16/11). Berdasarkan jadwal, Komisi III akan menggelar RDP dengan Kabaintelkam Polri. Agenda rapat hari ini adalah mendengarkan masukan terkait RUU Penyadapan.
Sebelumnya Habiburokhman mengatakan bahaa RUU Penyadapan akan mulai dibahas setelah RUU Perampasan Aset rampung dibahas. Ia memperkirakan, pembahasan RUU Penyadapan dapat dimulai pada Desember 2026 karena RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai pada November 2026. “Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, enggak ini kan masih bulan apa, masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya. Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas,” ujar Habiburokhman.
9. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah nama lain yang diduga menjadi korban penyadapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan pihak lainnya. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan nama jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova sebagai pihak yang turut menjadi sasaran penyadapan. Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga masuk dalam daftar korban penyadapan tersebut. “Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” kata Suhermanto kepada wartawan, Senin (16/11).
Suhermanto juga menyebut, pegiat media sosial Denny Siregar juga salah satu korban penyadapan. Temuan terbaru ini menambah daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan Listyo Sigit dkk. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah kelompok yang menjadi target penyadapan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kgedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11). “Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi.
10. Pemkab Bogor, Jawa Barat, memastikan struktur bangunan bekas vila Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di kawasan wisata Puncak, Cisarua, tetap terjaga meskipun kini dimanfaatkan sebagai restoran bernama Nila Giri. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pemerintah daerah telah melakukan peninjauan sejak awal proses pembangunan restoran.
“Pada saat dilakukan pembangunan di awal pun kami berkunjung ke sini. Kami berkunjung memastikan tidak ada struktur dan bentuk bangunan yang diubah,” kata Rudy di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu (14/11). Menurut Rudy, status kepemilikan bangunan juga perlu dipahami masyarakat. Ia menegaskan bekas vila Soekarno tersebut merupakan properti milik pribadi, bukan aset pemerintah daerah ataupun institusi tertentu. (Harjono PS)





