JAKARTA,REPORTER.ID – Menghadapi potensi pergerakan 127,78 juta masyarakat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Komite II DPD RI mendorong Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan dan keselamatan seluruh moda transportasi, sekaligus menjamin kelancaran mobilitas serta konektivitas hingga ke daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan yang dibuka oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat membahas kesiapan sarana dan prasarana transportasi, antisipasi lonjakan penumpang, serta langkah mitigasi untuk menjamin kelancaran angkutan Nataru 2026/2027.
Saat membuka rapat, Angelius menekankan bahwa kesiapan transportasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah armada dan infrastruktur yang tersedia, tetapi juga dari kemudahan masyarakat mengakses layanan transportasi hingga ke tujuan akhir. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menuntut kebijakan transportasi yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah.
“Konektivitas transportasi harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya ketersediaan bandara, pelabuhan, atau terminal, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat menjangkau layanan tersebut dengan mudah, aman, dan terjangkau. Terutama bagi masyarakat di wilayah 3TP yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses transportasi,” ujar Angelius.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan konektivitas nasional, mulai dari belum optimalnya integrasi antarmoda, kesenjangan layanan angkutan umum daerah, hingga kerentanan infrastruktur terhadap bencana dan cuaca ekstrem. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh operator transportasi dinilai penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal selama masa liburan.
Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan, sebanyak 127,78 juta orang atau sekitar 44,49 persen penduduk Indonesia diperkirakan melakukan perjalanan luar kota selama Nataru. Puncak arus sebelum Natal diprediksi terjadi pada 23–24 Desember 2026, arus setelah Natal pada 27–28 Desember 2026, menjelang Tahun Baru pada 30–31 Desember 2026, serta arus balik pada 3–4 Januari 2027.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, khususnya melalui rekayasa lalu lintas, pemeriksaan kelaikan kendaraan, pengaturan angkutan penyeberangan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian.
“Kami menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari pemeriksaan kelaikan kendaraan, pengaturan lalu lintas di jalur-jalur utama, hingga pengelolaan antrean kendaraan di pelabuhan penyeberangan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar perjalanan masyarakat selama Nataru berlangsung aman dan lancar,” jelas Aan.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdul Waris Halid turut menyoroti masih beroperasinya angkutan umum berpelat hitam di sejumlah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan adanya tumpang tindih regulasi, terutama karena masih terdapat peraturan daerah yang memperbolehkan pengoperasian angkutan umum berpelat hitam.
Waris menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian Kementerian Perhubungan agar terdapat kejelasan dan keselarasan aturan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggara angkutan sekaligus menjamin keselamatan dan perlindungan masyarakat pengguna jasa transportasi.
Dalam paparan Kementerian Perhubungan, kesiapan dukungan transportasi mencakup 32.398 unit bus, 1.724 kapal laut, 469 kapal penyeberangan, 3.818 unit sarana kereta api, serta 352 pesawat yang berada dalam kondisi dapat dioperasikan. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi kemacetan, penumpukan penumpang, gangguan operasional, serta cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan perjalanan.
Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, Kementerian Perhubungan merencanakan pengoperasian Posko Terpadu Angkutan Nataru selama 20 hari, mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Pemerintah juga mengalokasikan stimulus tarif transportasi sebesar Rp883,36 miliar untuk mendukung layanan angkutan udara, kereta api, kapal PELNI, dan penyeberangan ASDP.
Menutup rangkaian rapat tersebut, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu menegaskan bahwa kesiapan transportasi menghadapi Nataru harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di seluruh daerah. Ia berharap langkah antisipasi yang disiapkan Kementerian Perhubungan tidak hanya berfokus pada jalur-jalur utama, tetapi juga memperhatikan aksesibilitas dan kualitas pelayanan transportasi di daerah.
“Momentum Nataru harus menjadi perhatian bersama untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Yang tidak kalah penting, pelayanan transportasi harus menjangkau seluruh daerah sehingga masyarakat memperoleh akses yang setara,” pungkas Badikenita.





