JAKARTA,REPORTER.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menolak wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Menurutnya, rencana tersebut memiliki risiko besar terhadap kelangsungan hidup satwa yang populasinya saat ini diperkirakan hanya berkisar 87–100 ekor dan masuk kategori sangat terancam punah (Critically Endangered) berdasarkan klasifikasi International Union for Conservation of Nature (IUCN).
“Kami menolak wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya. Badak Jawa adalah satwa yang sangat unik dan memiliki kebutuhan habitat yang spesifik. Ujung Kulon merupakan rumah alaminya selama ini. Dengan populasi yang sangat sedikit, setiap keputusan terkait konservasinya harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, bukan sekadar wacana,” ujar Daniel di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Daniel menegaskan, upaya penyelamatan Badak Jawa harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan karakteristik satwa, kesesuaian ekosistem, serta keberlangsungan habitat alaminya. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
“Pemindahan satwa tidak bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Harus ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan satwa. Apalagi bagi satwa yang tergolong langka,” katanya.
Legislator asal Kalimantan Barat ini mempertanyakan dasar kajian kelayakan ekologis Alas Purwo sebagai habitat baru bagi Badak Jawa. Menurutnya, hingga kini belum ada kajian ilmiah yang dibuka secara transparan kepada publik untuk menjelaskan kesesuaian kawasan tersebut dengan kebutuhan hidup Badak Jawa.
“Di Alas Purwo juga belum pernah ditemukan jejak keberadaan Badak Jawa. Kita perlu mengetahui apakah kawasan tersebut benar-benar mampu mendukung kebutuhan ekologisnya, termasuk ketersediaan pakan, sumber air, kondisi vegetasi, hingga potensi interaksi dengan satwa lain yang sudah lebih dahulu menghuni kawasan tersebut,” katanya.
Daniel juga mengingatkan pengalaman pemindahan individu Badak Jawa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang berakhir dengan kematian satwa tersebut. Padahal, kawasan JRSCA masih berada dalam satu bentang ekosistem dengan habitat asalnya di Ujung Kulon.
“Pemindahan yang masih berada dalam satu ekosistem saja memiliki risiko dan pernah berakhir dengan kematian badak. Apalagi jika harus dipindahkan lintas provinsi, dari Banten ke Jawa Timur, dengan karakteristik iklim, vegetasi, dan ekosistem yang berbeda. Ini harus benar-benar diperhitungkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Badak Jawa memiliki karakteristik biologis yang berbeda dengan spesies badak lainnya, termasuk badak Afrika. Badak Jawa membutuhkan lingkungan yang lembap, ketersediaan air, serta kubangan lumpur untuk menjaga kondisi tubuhnya.
Karakteristik kulit Badak Jawa juga membuatnya membutuhkan lingkungan yang teduh dan lembap untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu lama. Kondisi habitat Ujung Kulon yang relatif basah, teduh, dan lembap dinilai memiliki karakteristik berbeda dengan sejumlah kawasan Alas Purwo yang lebih kering, panas, dan terbuka.
“Jangan menyamakan kebutuhan habitat Badak Jawa dengan badak Afrika. Badak Jawa membutuhkan air dan lumpur untuk berendam. Kondisi lingkungan seperti ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan hidupnya. Karena itu, kesesuaian habitat baru tidak boleh hanya dilihat dari luas kawasan, tetapi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan biologis dan ekologis badak,” jelasnya.
Daniel menambahkan, pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan Badak Jawa di kawasan Ujung Kulon dan sekitarnya.
Penolakan terhadap wacana pemindahan tersebut telah disampaikan berbagai elemen masyarakat. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, misalnya, mengingatkan risiko kegagalan apabila pemindahan dilakukan lintas provinsi. Organisasi mahasiswa di Pandeglang juga mendesak pemerintah membuka kajian kelayakan ekologis Alas Purwo kepada publik.
Selain itu, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon meminta rencana pemindahan dibatalkan dan pemerintah lebih memprioritaskan penguatan patroli serta pengelolaan habitat alami, termasuk optimalisasi kawasan JRSCA.
“Suara masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan Badak Jawa harus didengar. Mereka memiliki kedekatan dan pengalaman langsung dengan keberadaan satwa ini. Pemerintah jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat yang selama ini ikut menjaga habitatnya,” ujarnya.
Daniel menegaskan, upaya konservasi Badak Jawa seharusnya difokuskan pada perlindungan habitat asli, peningkatan pengawasan dari ancaman perburuan, penguatan patroli, pemantauan populasi, serta optimalisasi fasilitas konservasi yang sudah tersedia.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan konservasi berbasis ilmu pengetahuan, dengan melibatkan para ahli, organisasi konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar kawasan Ujung Kulon.
“Kami bersama masyarakat menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon. Pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan habitat dan memastikan badak dapat hidup aman di rumah alaminya,” tegas Daniel.
Ia mengingatkan, Badak Jawa merupakan satwa yang tidak bisa menyuarakan sendiri ancaman terhadap keberlangsungan hidupnya. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan konservasi tidak justru memperbesar risiko kepunahannya.
“Badak memang tidak bisa bersuara untuk membela hak hidupnya. Tetapi kita semua bisa menyuarakan perlindungannya sebelum terlambat. Jangan sampai niat menyelamatkan justru berujung pada hilangnya salah satu kekayaan hayati Indonesia,” pungkasnya.
